Retorika Perlawanan Terselubung dalam Wacana Bahasa Indonesia

D. Jupriono

Wacana Permukaan dan Bawah Permukaan


Dua tahun terakhir--tepatnya sejak lengsernya Haji Muhammad Suharto dari singgasana kepresidenan RI, Mei 1998-¬unjuk rasa marak di mana-mana. Yel, teriakan, tuntutan berwajah hujatan deras mengalir. Kalimat-kalimat tulis-lisan ba¬ru macam "Adili Suharto! ", "Seret Su¬harto dan kroni-kroninya!", "Bersihkan kabinet reformasi dari sisa-sisa Orde Ba¬ru!", dan tuntutan-tuntutan seram lain¬nya, terns-menerus direproduksi oleh de¬monstran dan menjadi konsumsi sehari¬hari setiap kuping orang Indonesia. Bah¬kan, media massa pun mengemas dan mem-blow-up hal ini secara besar-besaran ke dalam bentuk berita, gambar, foto, debat publik terbuka, laporan langsung, dll.

Masa-masa sebelumnya, tuntutan-¬tuntutan tersebut tak terbayangkan dapat muncul ke permukaan. Seluruh elemen kekuatan bangsa ini tercengkeram keta¬kutan luar biasa ketika harus berhadapan dengan personifikasi kekuasaan negara Orde Baru yang birokratis militeristik: keluarga besar Cendana, ABRI (sekarang TNI), Golkar, Pemuda Pancasila (cf. Jupriono, 1998). Dunia pers pun merangkak ketakutan sembari terus-menerus melakukan sensor diri (self-censor) ke¬tika harus mengangkat fakta-fakta apa pun yang berhubungan dengan ABRI dan keluarga Cendana (Eriyanto, 1999). Jika berani nekat, terlalu besar risiko kese¬lamatan yang harus ditanggung.

Dari latar tersebut, wacana bahasa Indonesia, menurut Prof Dr. H. Suparno, cenderung berkembang paradoksal dari eufemisme ke sarkasme (Kompas, 10-11¬2000: 9, 21-11-2000: 19). Kelihatannya, masa Orba memang dicorakwarnai domi¬nasi eufemisme, terutama pada retorika pidato pejabat, dan media massa ber¬tekuk lutut tanpa daya di bawah kontrol opresif Berani berbahasa terus terang, ia harus siap dibredel. Eufemisme an sich menyimpan paradoks: ketenangan seka¬ligus ketakutan, pasrah sekaligus mu¬nafik (Subroto, 1998).

Akan tetapi, tahukah kita bahwa sesungguhnya, dommasi eufemisme ha¬nya terjadi pada "sektor permukaan" wa¬cana. Pada "sektor di bawah permukaan" wacana lewat diskusi gelap, bisik-bisik, dan debat kusir kampus, pondokan, poskamling, warung kopi, eufemisme lenyap total, dan digantikan retorika nakal, bebas, dinamis, sebagai wujud praksis mekanisme pertahanan dan per¬lawanan diri (Saryono dan Syaukat, 1993). Retorika ini senantiasa menjadi¬kan pihak dominan (penguasa) menjadi bahan bulan-bulanan. Dinamikanya luar biasa. Inilah strategi pertawanan terse¬lubung kelompok masyarakat bawah (awam dan kampus) ketika tidak berdaya menghadapi penindasan fisik dari rezim birokratis-militeristik di tataran permuka¬an (cf. Scott, 1991; Chaidar, 2000).

Pada hamparan tingkat realitas empiris, rakyat, mahasiswa, dan kelom¬pok korban lainnya memang kalah. Tetapi, pada atmosfer realitas simbolis kultural, mereka bebas membalas, meng¬ejek, mempermainkan penguasa, tanpa dapat dikontrol aparat intel. Ini adalah pertawanan tersembunyi orang-orang kalah--menurut perspektif Scott (1991)-¬-untuk menggapai kemenangan katarsis.

Di bawah payung eufemisme selama Orba, mahasiswa tidak pernah ditangkap, hanya "diamankan". Kita juga masih ingat, kurun 1989-1998 DOM di Aceh berlangsung praktik kekejaman di luar batas kemanusiaan. Tetapi, saat pencabutan DOM, Jenderal Wiranto lewat me¬dia massa saat itu hanya menyatakan permintaan maaf atas kekeliruan para prajurit yang telah bertindak "di luar batas kepatutan". Samakah kemanusiaan dengan kepatutan? Di sini telah terjadi dwifungsi ABRI dalam bidang bahasa (Jupriono, 1999; 1999a; 2000) atau lebih tepatnya militerisasi kosakata (Eriyanto, 1999).

Lalu, tiga tahun terakhir wacana bahasa Indonesia cenderung kasar (ber¬gaya sarkasme). Memang benar. Setelah masyarakat Indonesia selama Orba terle¬na sekaligus ketakutan dalam ayunan eufemisme (Subroto, 1998), sekarang di era pasca-Orba, semua orang berani menghujat-hujat, menyumpahserapahi, mencaci maki kelewat batas.

Dinamika Pelesetan

Menghadapi "teknologi kepatuhan hegemonis" rezim Orba, mahasiswa dan kelompok kritis lain justru menyuburkan retorika bukan-eufemisme di bawah permukaan wacana. Sementara, di atas per¬mukaan wacana berlangsung stagnasi statis rezim otoriter-represif Orba, pada arus bawah tumbuh subur dinamika pelesetan politis sepanjang hari (Her¬yanto, 1994).

Pelesetan memang dominan. Con¬tohnya pelesetan kepanjangan akronim baku nasional, yang sengaja memper¬mainkan akronim resmi sebagai perang¬kat legal kekuasaan (Saryono dan Syau¬kat, 1993; Jupriono, 1998). Karena ke¬adilan pun bisa dibeli, misalnya, KUHP itu "Kasih Uang Habis Perkara". Judi legal nasional Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dipelesetkan menjadi "Soeharto Dalang Semua Bencana". Ketidakpuasan terselubung para petani desa terhadap keculascurangan pengurus KUD melahirkan pelesetan KUD sebagai "Ketua Untung Duluan". Sikap tidak su¬ka akan pejabat dan para kromnya memi¬cu lahirnya pelesetan macam HARMO¬KO itu "HARi-hari oMOng KOsong" atau TIMOR sebagai "Tommy Itu Me¬mang Orang Rakus". Contoh lainnya masih banyak:

UUD : ujung-ujungnya duit
SDM : selamatkan diri masing¬masing; semua dari Makasar
STNK : sudah tua namun kejam
Korpri : koruptor pribumi
Bakorstanas : bahaya korupsi sudah taraf nasional.

Wacana bahasa Indonesia di bawah permukaan juga dimeriahkan oleh pelesetan pameo historis-populis, khususnya yang dihubung-hubungkan dengan Soekarnoisme. Misalnya

"Soekamo penyambung lidah rakyat,
Soeharto penyambung lidah keluarga,
dan Habibie penyambung lidah Soe¬harto".

Ketika ingat santiaji Bung Karno "Kutitipkan negara ini padamu", maha¬siswa pun menciptakannya untuk Pak Harto: "Kutitipkan utang ini padamu". Pelesetan pang paling heroik bahkan sampai sekarang tentu saja Sumpah Ma¬hasiswa yang dicipta untuk menggugat kembali keampuhan spirit Sumpah Pe¬muda 28 Oktober 1928, untuk konteks historiopolitis yang berbeda. Begini:

"Kami mahasiswa mahasiswi Indonesia mengaku:
satu, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan
dua, berbahasa satu, bangsa yang gandrung keadilan
tiga, berbahasa satu, bahasa kebenaran".

Pelesetan ini mampu memicu spirit dan nyali mahasiswa di seluruh pelosok tanah air untuk serentak bergerak.

Sampai sekarang TNI pun menjadi sasaran pelesetan sebagai ekspresi kemarahan mahasiswa dan masyarakat terha¬dap kekejaman mesin kekuasaan Orba itu (Chaidar, 2000). Mengkritik terus terang jelas berisiko tinggi: suatu tindakan mar¬tiris, tetapi sedikit konyol, bagai mem¬benturkan kepala ke tembok. Maka, ge¬rilya wacana terselubung di bawah per¬mukaan menjadi alternatif Sikap sinis¬me tampak dalam pelesetan syair lagu Lihat Kebunku (ciptaan Pak Kasur? Ibu Sut?), begini:

Lihat Cendana, penuh dengan ABRI
Ada tentara dan ada polisi
Setiap hari mahasiswa aksi
Tuntut Soeharto, agar diadili".

Fenomena sosial militer lain yang layak dicatat adalah bahwa hampir dalam setiap acara, ABRI selalu "berdangdut¬ria"; bahkan melahirkan apa yang disebut "joget komando", "joget terpimpin", yang tidak saja di lingkungan asrama barak militer, tetapi juga sudah merembet ke karyawan Depdagri. Mengapa ABRI suka dangdut? Kata para aktivis, "Karena kepanjangan ABRI yang sesungguhnya adalah Anak Buahnya Rhoma Irama."

Puisi dan Anekdot Perlawanan Terselubung

Mahasiswa aktivis 1986-1999 ter¬nyata juga mendayagunakan comotan larik puisi radikal dan kata-kata tokoh dunia. Misalnya baris terakhir bait ter¬akhir puisi "Peringatan" karya penyair Solo, Wiji Thukul, yang (di)hilang(kan) itu, begini: "maka, hanya ada satu kata: lawan!", yang selengkapnya sebetulnya demikian:

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan . mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan! (Thukul, 2000)

Karya penyair ketua Jaringan Kesenian Rakyat (faker) ini sebenarnya ditulis dan langsung beredar kopiannya sejak 1986. Tetapi, kebanyakan aktivis (mahasiswa, prodemokrasi, buruh) tidak mengetahui bahwa ini karya Thukul, walaupun ham¬pir dalam setiap orasi unjuk rasa dan selebaran mereka torehkan.

Karya lain Thukul yang sering juga dilantangkan adalah bait pertama puisi "Tong-Potong Roti" begini:

tong-potong roti
roti campur mentega
Belanda sudah pergi
Suharto-lah gantinya

Larik terakhir itu merupakan modi¬fikasi dari aslinya yang berbunyi "kini datang gantinya" (Thukul, 2000: 38).

Tentu saja juga puisi Taufik Ismail "Takut 1966, Takut 1998" dan puisi-puisi pamflet W.S. Rendra, sering diorasikan dan diposterkan. Misalnya, puisi Taufik tersebut melukiskan lingkaran be-rangkai kekuasaan yang membelit secara sis¬tematis struktural elemen masyarakat kampus dalam relasinya dengan biro¬krasi pendidikan dan kekuasaan, demi¬kian:

Mahasiswa takut pada dosen
Dosen takut pada rektor
Rektor takut pada menteri
Menteri takut pada presiden
Presiden takut pada mahasiswa.

Penyair pamlet yang kelewat sering berurusan dengan aparat kepolisian dan militer adalah Rendra. Puisi-puisinya yang terkumpul dalam Potret Pemba¬ngunan dalam Puisi (1977, terbit lagi 1996), misalnya, banyak berisi kritik dan perlawanan verbal terhadap penguasa tirani. Salah satunya adalah "Sajak Se¬orang Tua di bawah Pohon" (dikutip Jupriono, 1999b) demikian:

Aku berdiri di muka kantor polisi
Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran
Aku melihat wajah kekerasan tanpa undang-undang
Dan sepanjang jalan panjang ... penuh serdadu-serdadu jelek dan menakutkan
Aku berjalan menempuh matahari menyusuri jalan sejarah pembangunan
yang kotor dan penuh penipuan
... Astaga, tahi kerbo apa ini!

Seruan Karl Marx "Buruh seluruh dunia, bersatulah!", yang menggemetar¬kan Kapitalisme itu, menginspirasi mun¬culnya seruan praksis 'konsolidasi gerak¬an mahasiswa: "Mahasiswa seluruh Indonesia, bergeraklah!". Yang menarik di sini adalah pemilihan idiom wacana kiri sebagai media ekspresi unjuk rasa. Seperti disadari oleh semua elemen bangsa ini, apa pun yang berbau kiri oleh Orba dinyatakan sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus dibenci, dimusuhi, dan dilenyapkan.

Kekerasan simbolik berupa peng¬gencaran stigma kiri dipukul rata sama dengan ateisme, komunisme, gerombolan perusuh, GPK, OTB, setan gundul mewarnai sepanjang pemerintahan rezim Orba. Bahkan, hegemoni negara ini me¬rasuk ke setiap daya hayat dan daya tafsir masyarakat luas terhadap apa pun yang berbau kiri: kiri itu apa, kiri itu siapa saja, dan kiri itu harus diapakan. Sementara, di seberang lain, kelompok intelektual kritis independen (tidak se¬mua!) mencoba melawan hegemoni dan stigmatisasi sesat ini dengan strategi yang lebih kultural, misalnya diskusi, penulisan buku, publikasi jurnal, termasuk kasak-kusuk, diskusi gelap, rumor di lingkungan terbatas kampus. Dengan demikian, telah terjadi perang simbolis yang berupa penggambaran serba positif tentang kelompok sendiri dan peng¬gambaran selalu negatif mengenai ke¬lompok yang dianggap lawan atau dipo¬sisikan sebagai lawan (Entman dan Rojecki, 1993).

Sebagai katarsis dari ketertindasan, anekdot parodi satiris pun tumbuh subur di bawah permukaan wacana pada zaman Soeharto ("Orbs jilid I") dan Habibie ("Orba jilid II"). Tentu saja, anekdot ini menebar dari mulut ke mulut, tanpa dapat dikontrol intel, sepiawai apa pun intel tersebut. Sasarannya aparat birokrasi dan militer. Contohnya berikut ini.

Saat ditarik tarif tol, awal 1998, Jen¬deral R. Hartono menggerutu, "Sudah lama merdeka kok masih ditarik pajak. Ini 'kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi." Sopirnya nyeletuk kalem, "Me¬mang bukan Siti Nurbaya lagi, Pak. Sekarang ganti zamannya Siti Hardiati Rukmana ...".

Saat itu rumor yang berkembang di ma¬syarakat dan kalangan kuli disket adalah hubungan tak biasa antara dua figur publik itu. Membicarakan secara terbuka tentang hal itu sama dengan bu-nuh diri. Maka, merebaklah kabar burung begitu.

Contoh lainnya adalah anekdot kesi¬alan dokter gigi alumni luar negeri yang buka praktik di Indonesia. Demikian:

Dokter gigi lulusan universitas jempol¬an di luar negeri begitu lulus, pulang ke tanah air tercinta bernama Indonesia di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Dia buka praktik. Tetapi, benar-benar sial, dia gagal. Meskipun banyak orang Indonesia menderita sakit gigi, mustahil prognosis dan diagnosis serta operasi dilakukan karena tidak satu pun yang berani buka mulut.

Namanya juga anekdot. Benar-salah bukan soal utama. Yang lebih penting adalah spirit kisah ini, yaitu demokrasi di Indonesia yang harus diperjuangkan oleh segenap elemen anak bangsa. Soal pokok demokrasi di negeri ini adalah kemer¬dekaan berpikir, berbicara, berekspresi, mengkritik, membela diri ketika dituduh tanpa bukti, melawan ketika ditindas sewenang-wenang. Saat itu, kemerdeka¬an berbicara adalah mimpi di siang bo¬long. Justru karena itu, ia menjadi obsesi yang terus mengkristal, menggumpal, dan menerjang.

Monoretorika dan Optimisme

Di bawah bayang-bayang jargon resmi berkekuatan kekerasan simbolis (Bourdieu, 1990) macam tuduhan "anti¬Pancasila", "GPK", "merongrong kewi¬bawaan pemerintah", "makar-subversif', "meng-ganggu ketertiban", dan pencu¬likan oleh aparat Orba, ternyata kelom¬pok kritis mahasiswa dan kelompok gerakan prodemokrasi lainnya justru kreatif. Segala kandungan fungsi bahasa didayagunakan secara optimal untuk me¬nyiasati represi dan intimidasi penguasa. Maka, wacana bahasa Indonesia penuh warna, tidak terjebak pada monoretorika.

Sarkasme hujat-menghujat, seperti yang marak saat ini. Keanekaragaman retorika ini merupakan cerminan kesadaran ke¬lompok prodemokrasi saat itu bahwa wacana sarkasme adalah praksis keker¬asan--setidaknya kekerasan simbolis (Bourdieu, 1990)--dan, karenanya, bukan pilihan terbaik.

Tentu saja, dahulu pun ada wacana sarkasme vulgar, seperti sekarang pasca¬Orba ini. Tuntutan "Hapus Dwifungsi ABRI!", "Turunkan harga!", "Adili koruptor!", adalah retorika klasik dalam dinamika gerakan prodemokrasi. Beda¬nya, dahulu gaya sarkasme kurang domi¬nan ketimbang eufemisme, sementara di bawah permukaan didominasi oleh retorika anekdot dan pelesetan.

Sekarang, siapa pun beretorika sama. Tak ada bedanya antara retorika kelompok legislatif, eksekutif, mahasis¬wa, petani, buruh, nelayan, dan preman: sama-sama sarkasme, tanpa sentuhan humor, anekdot, sentilan renungan. Dan, itulah yang menyemarakkan wacana bahasa Indonesia saat ini.

Akan tetapi, optimisme tetap ada. Sebab, ketika setiap mulut siapa pun berani berteriak din pemerintah pun memberi kebebasan penuh, tidak ada lagi penggebugan dan penculikan, orang pun akhirnya nanti malu sendiri jika reto¬rikanya itu-itu saja, sarkas, emosional, tidak rasional. Jika malu menjadi in¬dikator iman, seseorang akan malu sen¬diri jika bisanya cuma menghujat.

Akan tetapi, memang fakta, bahwa ketika di bawah kekuasaan otoriter, masyarakat cukup kreatif-produktif Aneh¬nya, justru di saat rezim kekuasaan di bawah Gus Dur yang serba permisif se¬perti sekarang, kreativitas retorika malah mandeg, cuma kenal satu strategi: wa¬cana sarkasme. Stagnasi ekspresi ini juga terjadi dalam dunia sastra Indonesia dan Jawa. Dede Oetomo (politisi Partai Rakyat Demokratik) dan Wiek Herwiyatmo (ketua Dewan Kesenian Surabaya) dalam sebuah seminar di Untag Surabaya, 15 Mei 2001, mengatakan bahwa mandegnya cipta sastra Indonesia dan sastra Jawa barangkali karena orde sekarang (Gus Dur -- Mega) terlalu demokratis. Karena itu, lanjutnya, sebaiknya peme¬rintahan dikembalikan saja saja kepada rezim otoriter diktatorial, seperti era Orba. Siapa tahu setelah kembali ke otoriter, kreativitas tumbuh subur karena mendapat tantangan. Seriuskah dua pakar ini? Tentu saja, ini hanya kelakar.

Mahasiswa dan kelompok intelek¬tual lain pun pastilah lama-kelamaan malu sendiri kalau ternyata retorikanya "jas buka, ikat blangkon" (sama juga, sami mawon) dengan orang yang tak pernah makan bangku sekolahan. Akan tetapi, kelompok ini tidak berlama-lama terseret arus euforia. Gejolak polemik antara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Indonesia (BEMI), terutama di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya, Medan, dan Makasar, membuktikan bahwa tidak se-, mua mahasiswa tunduk pada penye¬ragaman kondisi politik di tanah air.

Kelompok legislatif (DPR, DPRD I, DPRD II) dan eksekutif (presiden, menteri, gubernur, bupati) pun tampak jelas "setali tiga uang" dengan kelompok awam. Maka, panggung politik Indonesia. dikotori oleh wacana-wacana sarkasme kelewat batas macam "DPR seperti ta¬man kanak-kanak", "Presiden mencla-¬mencle!", "DPR biang kerok persoal¬an!", "Presiden harus diperiksakan ke dokter jiwa!", dll. Masing-masing selalu memposisikan diri sebagai hero (ser¬babenar) sekaligus memandang pihak la¬in sebagai musuh (serbasalah). Barang¬kali ini juga representasi dari konflik horizontal di tingkat arus bawah (c.f. Eri¬yanto, 1999; Entman dan Rojecki, 1993).

Inilah perang simbolis yang sesung¬guhnya yang didramatisasikan oleh elit¬elit politik Indonesia.

Prediksi Ekspresi di Masa Depan

Pada saat Orba berkuasa, masya¬rakat diseragamkan dalam kemasan eufemisme pada wacana permukaan dan sekaligus resistensi terselubung dalam bentuk plesetan, anekdot, serta rumor pada wacana di bawah permukaan. Ma¬syarakat luas, dalam kondisi seperti itu, memperbesar kemunafikan, "lain di mulit, lain di hati". Pada level atas pun, para penguasa mempertontonkan "tidak satunya kata dengan permukaan"; berarti, hipokrit jugs (c. f. Subroto, 1998).

Pada era pasca Orba, ketika selu¬bung hegemoni tersibak, masyarakat "bagai kuda lepas dari pingitan": terlebur total dalam hiruk pikuk euforia kebe¬basan kelewat batas. Hanya ada satu bentuk ekspresi retorika: sarkasme! Ma¬ka, hujat-menghujat, belejet-membelejeti, pojok-memojokkan, saling mengambing¬hitamkan antarkelompok, menjadi pe¬mandangan yang biasa. Tetapi, karena setiap saat, media massa dan praksis langsung di jalanan hal-hal tersebut, masyarakat pun jenuh, bosan akhirnya bertanya-tanya: "apakah retorika ekspresi sarkasme itu alternatif yang tepat?". Jika dirasakan bukan alternatif terbaik, lalu bagaimana kontrol sosial mesti dieks¬presikan? Retorika apa lagi yang mesti dibentangkan? Wacana apa yang mesti dilahirkan (c.f. Gimson, 1996)?

Jika di sini boleh memprediksikan format retorika di masa mendatang¬setelah orang jenuh dengan sarkasme¬barangkali masyarakat akan memilih mengekspresikan kontrolnya dengan retorika biasa, wajar, juga, cenderung hambar. Di masa Orba kenyang dengan nuansa otoriter dan lucu (di bawah permukaan); di era pasca-Orba (Refor¬masi?) penuh dengan sarkasme tanpa sentuhan anekdot, humor; di masa yang akan datang (era demokratisasi?), orang akan memilih cara lugas tapi bukan sarkasme, tenang tapi bukan eufemisme yang beku itu.

Daftar Pustaka

Bourdieu, P. 1990. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Chaidar, A. dkk. 2000. Gerakan Maha¬siswa, Rezim Tirani, dan Ideologi Reformasi. Madani Press.
Entman, R.M. dan A. Rojecki. 1993. Freezing Out the Public: Elite and Media Framing of the US Anti Nuclear Movement. Political Com¬munication 1(1).
Eriyanto. 1999. Militerisasi Kosakata. Pantau 06, Oktober-November: 10-¬18.
Gimson, W.A. 1996. Media Discourse as a Framing Resource. Dalam The Psychology of Political Communi¬cation. A.N. Crigler (ed.). Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Heryanto, A. 1994. Bulan Bahasa di Tahun Postmodernisme. Hal. 175-¬186, Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban. Suyoto dkk. (ed.). Yogyakarta: Aditya Media.
Jupriono, D. 1998. Bahasa Indonesia di antara Baju Korpri dan Sepatu Tentara: Ordebarunisasi Bahasa Politik di Indonesia. FSU in The Limelight 6(3), Oktober.
Jupriono, D. 1999. Pengaruh Rezim Orde Baru terhadap Akronim dalam KBBI. Jurnal Penelitian 4(1), April: 5--24.
Jupriono, D. 1999a. Akronim Birokrasi, Militer, dan Masyarakat Sipil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988--1999). Humanika 3(1), Juli: 27--35.
Jupriono, D. 1999b. Potret Orde Baru dan Reformasi dalam Sastra. Patria 8(4), Desember: 4, 7.
Jupriono, D. 2000. Akronim dalam KBBI. Kompas, 7 Oktober: 12.
Saryono, D. dan H. Syaukat. 1993. Ba¬hasa , Indonesia sebagai Cermin Dinamika Kekuasaan Orba. Basis 42(2), Februari.
Scott, J.C. 1991. Domination and Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press.
Subroto, D.E. 1998. Eufemisine: Sebuah Rahmat atau Laknat (Sebuah Kajian Manipulasi Semantik untuk Bahasa Politik). Makalah Simposium Inter¬nasional Ilmu-ilmu Humaniora, UGM Yogyakarta, 8-9 Desember.
Thukul, W. 2000. Aku Ingin Jadi Peluru. Magelang: Indonesia Tera.

Poskan Komentar