ANALISIS WACANA KRITIS LATAR HISTORIS PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Label:
Sastra
by D. Jupriono
27 Desember 2012
Pernah dimuat di Jurnal Parafrase Vol. 10, No. 02,
September 2010, hal. 38-49
D. Jupriono
Dosen Program Studi
Ilmu Komunikasi, FISIP dan Fakultas Sastra
Universitas 17
Agustus 1945 (Untag) Surabaya
ABSTRACT. The focus of this study
is explicit and implicit meanings of historical setting of Presiden SBY state
speech discourse during 2004-2010. By perspective of critical discourse
analysis van Dijk, it yields foundings as follows. Presiden SBY state speech
maximally has made use of historical discourse setting to lead Indonesian
public understanding. In building positive self image, Presiden SBY expresses
explicitly life dynamic of politic, economy, law, social during the first ten
(10) years of reformation era. Presiden SBY leads public perception implicitly
that he is high ligitimated Presiden as democratic campaign product. Besides
that, SBY also constructs public understanding that he gives contribution to
reveal the development of Indonesian country. SBY is the more smart Presiden
who exlpoits state speech as media of imagery politic.
Keywords: latar
historis, politik pencitraan, makna eksplisit, persepsi implisit, analisis wacana kritis
PENDAHULUAN
Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)—sebagaimana presiden-presiden lain Republik Indonesia—senantiasa
menunjukkan penghargaannya kepada presiden periode sebelumnya. Dalam masa
pemerintahan periode I 2004—2009 SBY selalu menyebut secara eksplisit
penghormatannya kepada presiden sebelumnya Megawati Soekarnoputri (Jupriono
dkk., 2009); demikian juga pada periode II sejak 2009. Dua hal yang selalu
dilakukan SBY dalam setiap bagian awal pidato kenegaraan adalah: pertama, secara eksplisit menghargai dan
berterima kasih kepada jasa Presiden Megawati dalam masa pemerintahan
sebelumnya dan, kedua, secara
implisit memperlihatkan bahwa pemerintahan SBY lebih berhasil ketimbang
pemerintahan Megawati.
Meskipun hal yang sama juga dilakukan oleh
presiden-presiden sebelumnya, pada SBY, intensitas dan frekuensi pujian atas
keberhasilan diri sendiri tersebut lebih tinggi. Maka, SBY adalah presiden yang
lebih piawai mengeksploitasi pidato kenegaraan sebagai media dan strategi
politik pencitraan (politic of imagology,
imagery politic) (Sulistiyo, 2008).
Ekspos fakta sejarah masa lalu (kegagalan
pemerintahan presiden sebelumnya, misalnya) adalah komponen latar (setting) pidato. Karena pidato kenegaraan
merupakan bentuk wacana, ekspos fakta sejarah ini disebut juga latar wacana (discourse setting) (van Dijk, 2001).
Memang, adalah kelaziman bahwa setiap pemimpin, penguasa, elit politik, atau
kelas berkuasa senantiasa memanfaatkan kekuatan bahasa untuk memperkuat
konsolidasi guna mempertahankan kelangsungan kekuasaannya. Oleh karena itu,
komunikasi politik yang dijalankan tidak
terlepas dari penggunaan bahasa, istilah, simbol verbal, yang memfokuskan
perhatian pada topik dan aspek tertentu (Fairclough, 2008). Pemakaian istilah,
kata, kalimat tertentu pada akhirnya dapat mengarahkan khalayak pada pikiran
dan perasaan tertentu, bahkan dapat mempengaruhi perilakunya. Leksikon tertentu, misalnya, dipilih
pejabat pemerintah untuk menekankan sikap politik dan pendapat, mengumpulkan
dukungan, memanipulasi opini publik, mengkonstruksi kesadaran politik publik
atau legitimasi kekuatan politik. Untuk itu, seorang komunikator akan
menyeleksi topik pembicaraan, memilih latar wacana tertentu, memakai retorika
tertentu, menyusun dan mengatur ucapan, memakai interaksi tertentu, dsb.
Bahasa juga membatasi persepsi dan mengkonstruksi
cara berpikir dan berkeyakinan khalayak (Haryatmoko, 2010). Pilihan kata
(diksi) dan pemakaian gaya bahasa, kata, kalimat oleh komunikator adalah bagian
strategi komunikator yang berkaitan erat dengan politik. Pemakaian kata,
kalimat, gaya tertentu, tidak semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi,
tetapi harus pula dipahami sebagai politik berkomunikasi, sebagai cara untuk
mempengaruhi opini publik, menciptakan dukungan, memperoleh legitimasi, dan juga
menyingkirkan kelompok lawan (Langenberg, 1996).
Masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah
latar historis pidato kenegaraan Presiden SBY 2004—2010. Pembahasan akan
difokuskan kepada dua hal: (1) deskripsi objektif tentang fakta-fakta historis
yang dieksplisitkan dan (2) interpretasi kritis atas fakta-fakta yang
terimplisitkan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY. Sebagai pisau bedah,
analisis wacana kritis (AWK, critical
discourse nalysis) dipandang lebih pas diterapkan dalam kajian ini. Dari
banyak versi, pandangan van Dijk (2001) dipilih karena dianggap paling sesuai
dengan fokus kajian, yakni latar wacana.
LANDASAN TEORETIS
Analisis wacana kritis (AWK, critical discourse nalysis) akan menyoroti bagaimana seorang tokoh
secara ideologis memakai kata dan kalimat tertentu serta bagaimana ia
menekankan makna tertentu di balik kata-katanya. AWK adalah studi tentang
struktur pesan dalam komunikasi. AWK lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang
terdapat dalam komunikasi tidak hanya terbatas pada penggunaan kata, kalimat,
bagian kalimat, klausa, serta fungsi ucapan, akan tetapi juga mencakup struktur
pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn, 1996: 85). Dalam upaya menganalisis unit bahasa
yang lebih besar dari kalimat, AWK tidak terlepas dari pemakaian cabang-cabang
linguistik (semantik, sintaksis, morfologi, dst.).
Suatu wacana terdiri atas tiga struktur/tingkatan
yang masing-masing bagian saling mendukung, yaitu makrostruktur, superstruktur,
dan mikrostruktur (van Dijk, 1998; Eriyanto, 2005). Makrostruktur merupakan
makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik teks
tersebut; tema wacana bukan
hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Superstruktur adalah
kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana (tematik, skematik,
semantik, sintaksis, leksikon, retoris) disusun dalam teks secara utuh. Mikrostruktur merupakan makna wacana yang
dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat,
parafrase, dsb.
Dalam AWK wacana dipahami sebagai politik
berkomunikasi, sehingga dalam kapasitasnya sebagai komunikan, seorang peneliti
perlu menyelidiki makna subjektif atau nilai yang mendasari suatu statemen
komunikator. Bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami
realitas belaka sebab ternyata komunikator mempunyai peran signifikan mengingat
kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan kontrol terhadap maksud tertentu
dalam setiap wacana, termasuk maksud yang tidak transparan (tersembunyi) dan
karenanya memerlukan interpretasi subjektif dari komunikan (van Dijk 2002), Wacana
digelar, diatur, dihidupkan oleh pengucapan yang bertujuan dan karenanya setiap
pernyataan verbal seorang komunikator (apalagi yang menjadi tokoh) pada
hakikatnya adalah tindakan penciptaan makna. Seorang komunikan juga mempunyai
penafsiran sendiri, tidak selalu menerima apa adanya. Pada titik inilah AWK
diberdayakan sebagai upaya mengungkap maksud tersembunyi komunikator, sehingga
dapat ditangkap apa ideologi komunikator.
Elemen-elemen struktur wacana sebagai strategi
metode diskursif yang dilakukan dalam aktivitas politik, dari perspektif AWK
van Dijk (2001) adalah: tema/topik, skematik, semantiik, sintaksis, leksikon,
dan gaya retoris. Tema/topik secara teoretis dapat digambarkan sebagai dalil
(proposisi) sebagai bagian dari informasi penting suatu wacana dan memainkan
peranan penting sebagai pengkonstruksi kesadaran sosial. Topik menunjukkan
informasi yang paling penting atau inti pesan komunikator. Struktur skematik
atau superstruktur menggambarkan bentuk
umum suatu teks. Semantik menunjukkan
makna praktik yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu strategi; AWK
memusatkan perhatian pada dimensi teks seperti makna eksplisit atau implisit,
makna yang sengaja disembunyikan, dan bagaimana komunikator mengutarakannya.
Semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting suatu struktur
wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu pemahaman perisitiwa.
Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk
menggambarkan diri sendiri atau kelompoknya, “kita”, dalam suatu representasi
bahasa yang positif menguntungkan komunikator, sebaliknya menggambarkan
kelompok lain, “mereka”, secara negatif, sehingga memojokkan kelompok lawan
itu. Kebaikan kelompok sendiri ditonjolkan dengan detail yang besar, lengkap,
eksplisit, langsung, sebaliknya kebaikan kelompok lawan digambarkan dengan
samara-samar, detail pendek, tidak langsung, serta implisit.
Sebagai sebuah strategi komunikasi, elemen
semantik ini diwujudkan ke dalam: latar (setting),
ilustrasi, maksud, praanggapan (presupposition), dan penalaran. Latar
merupakan elemen wacana yang dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang
diajukan komunikator dalam teks. Detail berhubungan dengan kontrol informasi
yang ditampilkan komunikator. Ilustrasi berhubungan dengan apakah informasi
tertentu disertai contoh atau tidak. Elemen maksud melihat apakah teks itu
disampaikan secara eksplisit ataukah implisit. Praanggapan adalah strategi lain
untuk membangun citra (image) tertentu untuk mendukung suatu teks.
Pengandaian hadir dengan memberi pernyataan yang dipandang terpercaya,
seakan-akan aksiomatis, dan karena itu tidak perlu dipertanyakan. Penalaran
dimanfaatkan untuk memberi basis rasional, sehingga teks yang disajikan
komunikator tampak benar dan meyakinkan (Eriyanto, 2005).
Latar suatu peristiwa dipakai untuk menyediakan
latar belakang hendak ke mana makna suatu teks itu dibawa. Latar yang dipilih
oleh penulis/pembicara menentukan juga ke arah mana pandangan khalayak hendak
digiring. Latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas
suatu peristiwa.
Latar diciptakan sebagai argumen pembenar gagasan
yang diajukan komunikator dalam teks. Karenanya, pencermatan terhadap latar
wacana akan membantu membongkar apa
maksud yang dingin disampaikan pembicara/penulis. Tidak selalu maksud tersebut
dibeberkan secara eksplisit dalam teks. Yang sering terjadi justru maksud/motif
wacana (penulis/pembiacara) tersembunyikan, terimplisitkan di balik teks wacana.
Akhirnya harus diakui bahwa latar juga memaparkan
secara terselubung ideologi pembicara/penulisnya. Sebagai sebuah ”pajangan”
ideologi, sebuah latar wacana turut mengkonstruksi ”cara pembaca/pendengar
dalam memandang sebuah peristiwa”. Apalagi dalam wacana institusi (institutional discourse), atau wacana
strategis—yang bermuatan kekuasaan (power
laden) dan sengaja didesain untuk tujuan tertentu (goal-directed) (Wodak, 1996—latar wacana hendaknya diwaspadai
sebagai sarana dominasi dan marginalisasi kelompok lain, politisasi situasi,
serta konsolidasi kedudukan kekuasaan. Dalam hal ini, sebuah wacana menyediakan
seperangkat pernyataan dan memberikan sruktur mengenai bagaimana topik, objek,
dan proses dibicarakan dengan cara tertentu (Fowler, 1996).
METODE PENELITIAN
Fokus studi ini adalah latar wacana pada pidato kenegaraan Presiden
SBY selama kurun 2004—2010 dengan sudut pandang analisis wacana kritis (AWK, critical discourse analysis) versi van
Dijk. Latar wacana termasuk dalam komponen semantik. Kajian kualitatif ini berlandaskan pendekatan
postpositivisme-kritis (Muhadjir, 2000). Data verbal kajian ini berupa teks pidato kenegaraan Presiden SBY. Metode
yang diterapkan adalah metode deskriptif. Sebagai riset kualitatif, kajian ini
memakai kemampuan peneliti sebagai human instrument (Mulyana, 2001).
Data dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah sbb. Pertama, mendeskripsikan
latar wacana pidato SBY, sebagai sebuah fakta-fakta historis, yang hadir eksplisit. Kedua, mengeksplorasi
interpretasi kritis atas maksud/motif terselubung di balik fakta historis
berdasarkan konteks situasi yang relevan. Ketiga, menyusun makna integral latar
wacana berdasarkan deskripsi fakta eksplisit dan interpretasi kritis maksud
implisit latar tersebut.
HASIL & PEMBAHASAN
Latar (setting), sebagai elemen wacana, dapat mempengaruhi makna tekstual
pidato yang ditampilkan (van Dijk, 2001). Walaupun demikian, teks pidato SBY 2004 kurang memanfaatkan
latar—biasanya latar historis. Mengapa pidato 2004 kurang memanfaatkan latar wacana? Dugaan yang mungkin adalah bahwa pidato kenegaraan
2004 adalah pidato perdana SBY sebagai presiden. Kemungkinan lain adalah SBY
tidak mau mengambil risiko kesalahan sekecil apa pun di awal periode
pemerintahannya. Makin lengkap dan panjang teksnya—yang salah satunya adalah
memunculkan latar historis—sangat mungkin makin berisiko memicu munculnya
kesalahan, kritik, atau reaksi publik lainnya. Hanya ada satu paragraf yang
memanfaatkan kekuatan latar pada pidato SBY pada 2004. Perhatikan (1)!
1) Bangsa kita telah dua kali melakukan
pemilu sejak bergulirnya reformasi: yakni tahun 1999 dan tahun 2004. Dalam
transisi demokrasi di negara manapun, pemilu yang kedua biasanya disebut
sebagai pemilu yang kritis, yang merupakan batu ujian dari kematangan suatu
demokrasi. Dengan suksesnya pemilu tahun ini, kita maju selangkah dalam
melakukan modernisasi politik di Indonesia. Dengan pemilu legislatif tahun ini,
kita juga telah maju selangkah dalam menempuh regenerasi politik Indonesia, yang
dapat kita lihat dengan jelas tampilnya wajah-wajah baru yang segar dalam
lembaga rakyat yang kita hormati. (Pidato Kenegaraan Presiden SBY,
20 Oktober 2004)
Pidato 2004 merupakan pidato
perdana kenegaraan Presiden SBY. SBY baru tiga bulan menjadi orang nomor 1 di
negeri ini. Pada wacana (1) SBY mengangkat dua kali pemilu yang paling
demokratis, pertama selama era reformasi. Ini sebuah bukti konkret telah
berjalannya ”modernisasi politik” dan ”regenerasi politik” di Indonesia.
Hal-hal ini dieksplisitkan SBY dalam teks pidatonya.
Interpretasi kritis
berdasarkan konteks situasi waktu itu adalah SBY adalah bagian dari kemajuan
bangsa Indonesia. Di samping itu dapat ditangkap tafsir terselubung di baliknya
bahwa sukses politik Indonesia terjadi saat SBY menjabat presiden. Apalagi,
publik pastilah tidak lupa bahwa sebelum menjadi presiden, SBY sudah masuk
kabinet masa Presiden Abdurrahmad Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputeri.
Dengan kata lain, SBY ikut andil, sudah memberikan kontribusinya dalam memajukan
kehidupan politik di negeri ini sejak sebelum menjadi presiden: SBY bukan orang
baru! Tetapi, apa tujuan SBY? Tentu saja, SBY ingin mengkonstruksi citra
dirinya sebagai presiden yang berjasa pada bangsanya. Sebagai sebuah wacana
institusi (Wodak 1996), teks pidato presiden (SBY) tentu tidak menempatkan
komunikasn-publik dalam posisi egaliter segaris dengan komunikator-presidennya.
Pada pidato tahun berikutnya,
2005, SBY mengangkat masa lalu Aceh yang berjasa kepada republik ini, tetapi
nasibnya menderita, sebagai latar wacana pidato kenergaraan (2).
2) Kita memang mewarisi beban-beban masa lalu,
baik di Aceh maupun di Papua. Sejak awal kemerdekaan, Aceh adalah bagian
integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumbangan tokoh-tokoh dan
rakyat kita di Aceh dalam
menegakkan kedaulatan negara di zaman revolusi, tidak mungkin kita lupakan
untuk selama-lamanya. ... Berbagai peristiwa telah terjadi di masa lalu,
sehingga terjadilah pergolakan dan pemberontakan, yang baru dapat diatasi pada
akhir dekade 1950. Situasi
tenang di Aceh tidak berlangsung lama. Berbagai ketimpangan yang ada, telah
mendorong timbulnya gerakan pemisahan diri, sejak tahun 1976. Sejak itu, hampir tiga dekade lamanya
konflik bersenjata terjadi di Aceh. Berbagai kebijakan penanganan telah dicoba
untuk dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Betapa sedih dan
duka hati kita, dalam 60 tahun usia kemerdekaan bangsa kita, hanya beberapa
tahun saja rakyat kita di Aceh menikmati kehidupan yang damai. Kesedihan itu
semakin bertambah, ketika gempa bumi yang dahsyat dan gelombang tsunami melanda
Aceh. Hampir dua ratus ribu jiwa menjadi korban dalam waktu sekejap. Dalam
suasana duka seperti itu, Pemerintah bertekad untuk segera menyelesaikan
persoalan di Aceh secara damai, adil dan bermartabat, sesuai amanat Ketetapan
MPR Nomor VI/MPR/2002 (Pidato Kenegaraan
Presiden RI, 16 Agustus 2005)
Hal-hal yang eksplisit dinayatakan dalam
wacana pidato 2005. Pertama, Provinsi Aceh (dan Papua) sudah sejak awal
kemerdekaan menyumbangkan andil bagi republik ini, tetapi nasib provinsi ini
tetap terpuruk dalam penderitaan; bencana tsunami makin memperparah keadaan.
Kedua, pemerintah pusat sudah menjalankan banyak program untuk menyelesaikan
masalah di provinsi ini, tetapi tetap gagal. Ketiga, (3) pemerintah saat ini
(SBY) bertekat menyelesaikan masalah Aceh secara damai dan adil. Hal pertama
dan kedua secara objektif empiris dapat dibuktikan dan diukur oleh siapa pun.
Akan tetapi, hal ketiga tidak mudah diukur dan diverifikasi.
Hal-hal implisit di balik
teks wacana (2) dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama, dengan
mengambil latar historis masa lalu dalam pidato 2005, SBY berharap bahwa rakyat
Indonesia mau memahami betapa tugas pemerintah amat berat. SBY juga berharap
bahwa jika penyelesaian yang dijalankan belum berhasil, harap dimaklumi sebab
beban-beban dari pemerintahan presiden-presiden sebelumnya terlalu kompleks.
Dengan kata lain, SBY dapat sedikit lega dengan keyakinan bahwa rakyat mungkin
akan membidikkan vonis kesalahan kepada presiden-presiden sebelumnya, bukan
kepada SBY. Rakyat tidak akan mengkritiknya. Dalam ungkapan yang lebih lugas,
SBY hendak mengatakan ”Ini bukan salahku!” Hal-hal implisit semacam ini justru
lebih penting sekalipun dimunculkan dari konteks situasi, bukan dari paparan
bahasa tekstual wacana. Dalam wacana institusi (Wodak, 1996) sekelas pidato
presiden, dengan mengadaptasi pandangan Foucault (dlm. Haryatmoko, 2010),
tafsir implisit kontekstual yang tersembunyikan justru lebih penting ketimbang
hal-hal yang dipaparkan secara tekstual. Hal-hal yang tersembunyi inilah
sesungguhnya yang menjadi tujuan pembuat wacana (Foucault dlm. Eriyanto, 2005).
Latar historis juga dipakai
SBY dalam pidato kenegaraan 2006, yang diposisikan pada bagian awal wacana,
seperti kutipan (3).
3) ... kita semua patut menyampaikan rasa
terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya, kepada semua pejuang dan
pahlawan bangsa, ... Ungkapan rasa hormat yang dalam, saya sampaikan pula
kepada para Presiden pendahulu saya, yang kepemimpinannya kini saya lanjutkan,
yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. B.J. Habibie, KH
Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati Soekarnoputri, atas dharma bhakti dan
sumbangsih beliau-beliau semua, dalam memimpin bangsa dan negara, sehingga kita
sampai kepada tingkat kemajuan sekarang ini. Ungkapan serupa saya sampaikan
pula kepada para Perdana Menteri Republik Indonesia—sejak PM Sutan Sjahrir
hingga PM Djuanda—yang telah memimpin pemerintahan negara kita, selama kita
menerapkan sistem pemerintahan parlementer di masa yang lalu. (Pidato
Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2006)
Hal-hal eksplisit dinyatakan
SBY dalam teks pidato 2006. Pertama, penghormatan kepada semua presiden
terdahulu (Soekarno, Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati) atas jasa
besar mereka kepada bangsa ini. Kedua, penghormatan kepada dua perdana menteri
yang pernah memerintah—PM Sutan Sjahrir, PM Djuanda—atas jasa besar mereka
kepada bangsa ini.
Interpretasi kritis atas
paparan tekstual wacana (3) menghasilkan beberapa tafsir di baliknya. Pertama,
Presiden SBY lebih memiliki kesadaran historis dibandingkan dengan keempat
presiden RI lainnya. Kedua, presiden-presiden sebelum SBY kurang memiliki sikap
hormat dan menghargai para presiden pendahulunya. (Sebagai presiden pertama RI,
Soekarno tidak bisa dituntut memiliki kesadaran historis, seperti yang layak
dibebankan kepada presiden-presiden penerusnya). Dapat ditarik garis tafsir di
sini bahwa SBY ingin memperlihatkan dirinya lebih unggul dari presiden-presiden
sebelumnya. Ini jelas sebentuk strategi pencitraan diri. Sebagai penguasa, SBY
tentu lebih berpeluang untuk mengkonstruksikan apa yang perlu dipikirkan publik
dan bagaimana cara publik memandang persoalan dan bukan dengan cara lainnya.
Memakai perspektif van Dijk
(2001), wacana pidato 2006 digelar, diatur, dihidupkan oleh SBY dengan tujuan
tertentu dan karenanya setiap pernyataan verbalnya pada hakikatnya adalah
tindakan penciptaan makna (Foucault
dlm. Haryatmoko, 2010).
Tentu, setiap presiden, dari
Soekarno hingga SBY, senantiasa memanfaatkan latar historis berupa penghormatan
dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan dan pemimpin bangsa terdahulu. Ini
soal lazim dan niscaya. Akan tetapi, yang khas pada SBY dalam pidato 2006—yang
tidak ada pada pidato presiden-presiden RI lain—adalah penyebutan eksplisit
jasa PM Sjahrir dan PM Djuanda, dua nama yang sering termarginalisasi dalam
sejarah. Dalam hal ini, dibandingkan dengan pidato kenegaraan kelima presiden
RI yang lain, SBY memiliki nilai plus: lebih cermat, lebih memiliki kesadaran
historis, ”melek” sejarah, sehingga terkesan bahwa pemberian penghormatan
kepada pahlawan dan pemimpin terdahulu—pada SBY—bukan sekadar ulangan-ulangan
ritual, basa-basi, atau formalitas belaka.
Pada pidato kenegaraan 2007
SBY kembali memakai elemen latar untuk menunjukkan eksistensi dan kejayaan
negara dan bangsa Indonesia. Kutipan (4) berikut, perhatikan!
4)
Lima puluh tahun yang lalu, ketika usia negara kita baru menginjak dua
belas tahun, pada tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno berkata; ”...Hati
kita kadang-kadang berdebar-debar. Akan tenggelam-kah kita sebagai akibat tahun
1957 ini? Atau akan tetap tegakkah kita sebagai negara?” Hal itu diucapkan
beliau, mengingat situasi politik dan keamanan negara kita waktu itu menghadapi
tantangan yang berat. Bahkan di bagian lain dari pidato itu, Bung Karno juga
mengatakan, bahwa sebagian kalangan dunia meramalkan, Indonesia mulai runtuh (Indonesia
is breaking up), dan juga dikatakan sebagai satu bangsa yang sedang ambruk (a
nation in collapse).
Sepuluh tahun
yang lalu, awal dari krisis dahsyat yang menimpa diri kita, kecemasan,
kegamangan, dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul kembali. .... Apalagi,
situasi dunia juga penuh gejolak dan ketidakpastian. .... Bahkan sebagian
kalangan dunia meramalkan Indonesia akan mengalami disintegrasi bangsa, dan
kemudian runtuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat
Allah SWT, berkat perjuangan, ketabahan, dan keuletan kita sebagai bangsa, kita dapat melalui berbagai
gejolak dan badai krisis itu dengan baik.
Hari ini, kita
bersama-sama menyaksikan negara kita, Indonesia, masih tetap tegak berdiri;
dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. .... Marilah kita
buktikan, sepuluh tahun, lima puluh tahun dari sekarang ini, bahkan sampai
kapan pun, insya Allah, negara kita bukan hanya tetap tegak berdiri, tetapi
juga akan semakin maju dan sejahtera.
(Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2007)
Terdapat tiga pokok persoalan
(topik) wacana yang eksplisit dalam wacana (4). Pertama, terbuktinya optimisme
Bung Karno bahwa RI tetap survive
sekaligus melesetnya ramalan internasional bahwa RI akan runtuh. Kedua, melesetnya
psimisme beberapa kalangan di awal krisis moneter bahwa RI tidak akan bertahan.
Ketiga, optimisme SBY bahwa RI akan tetap bertahan dan bahkan makin jaya.
Topik wacana yang layak ditafsirkan implisit
ada di balik paparan teks pidato 2007: SBY
ingin memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya amat mengidolakan Bung Karno:
SBY seorang soekarnois. SBY amat sadar bahwa bagaimana pun Bung Karno
(setidaknya hingga 2007) adalah ikon publik, tokoh rakyat Indonesia. Maka, jika
ingin mendapat tempat di hati publik, SBY mestilah memperlihatkan
ke-soekarnois-annya. Di sini tampak jelas SBY mengeksploitasi nama besar
Presiden I RI tersebut. Semua yang dikatakan SBY dalam hal ini bukan sekedar
berkomunikasi, akan tetapi lebih dari itu juga menciptakan makna politis (cf. Thurlow,
2007; van Dijk
2005).
Dengan latar kesejarahan tersebut,
SBY hendak menumbuhkan semangat dan optimisme kepada seluruh rakyat agar tetap
yakin pada eksistensi Indonesia. Implisit di sini SBY mengharapkan rakyat juga
menaruh kepercayaan kepada kepemimpinannya. Secara eksplisit, SBY tampil gagah
sebagai pemimpin yang optimis masa depan agar rakyat tidak panik—sebab, kalau
rakyat sampai panik, SBY juga yang repot.
Selanjutnya, pengutipan atas
pernyataan Presiden Soekarno memiliki dua maksud. Pertama, SBY berharap rakyat Indonesia tetap optimis sebab
kecemasan masa depan Indonesia—dan tidak terbukti—juga pernah muncul di masa
lalu. Kedua, pensitiran nama Soekarno dapat
menarik simpati rakyat yang sebagian besar mengidolakan Soekarno. Juga, harap
tidak dilupakan, Soekarno adalah ayah kandung Megawati, presiden sebelum SBY,
dan—jangan lupa—Megawati merupakan pesaing terberat dalam Pilpres 2004 dan 2009
mendatang. Maka, SBY boleh berharap, Megawati dan masa pendukungnya pun
bersimpati dan jangan melancarkan kritik kepadanya. Di sini tampak jelas ”kecerdasan”
SBY: sekali tembak, dua tiga sasaran sekaligus.
Pada pidato kenegaraan 2008 SBY kembali memakai
elemen latar historis untuk menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah
hantaman krisis ekonomi global, seperti kutipan (5).
5) Kita bersyukur, walaupun di tengah
tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat
pertumbuhan ekonomi di atas 6%, ... Bahkan Produk Domestik Bruto
Non Migas, telah tumbuh mendekati 7% pada tahun lalu. Pertumbuhan
ekonomi kita, meningkat dari 5,5% pada tahun 2006 menjadi 6,3% pada tahun 2007.
Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan
ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I
Tahun 2008 ini, kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita dengan
tingkat pertumbuhan mencapai 6,4%. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi
setelah krisis ekonomi tahun 1998. (Pidato
Kenegaraan 16 Agustus 2008)
Latar historis pada 2008,
paling tidak, mengeksplisitkan 2 hal dan mengimplisitkan 2 hal yang lain. Apa
sajakah yang eksplisit terungkap dalam pidato 2008? Pertama, keberhasilan
pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6% di tengah-tengah tekanan
krisis ekonomi global eksternal; kedua, pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada
2008 merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak 1998. Sementara itu, hal yang
diimplisitkan adalah: pertama, daya tahan pemerintahan di bawah SBY lebih kuat
ketimbang hantaman krisis ekonomi global yang mengepungnya; kedua, sukses
presiden-presiden era Reformasi sebelum SBY (Habibie, Gus Dur, Megawati) dalam
hal mencapai angka pertumbuhan masih kalah dibandingkan dengan sukses SBY;
dengan kata lain, Presiden SBY lebih hebat ketimbang Presiden Habibie, Gus Dur,
dan Megawati.
Latar historis tahun-tahun
sebelumnya dipakai SBY untuk membangun citra bahwa SBY adalah presiden yang
paling berhasil mengatasi krisis dibandingkan dengan tiga presiden sebelumnya
di Era Reformasi. Secara eksplisit, hal demikian terungkap lewat pernyataan di
akhir paragraf: Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis
ekonomi tahun 1998. Kalimat yang bernilai
klaim ini bukan sekadar simpulan sementara. Lebih dari itu, secara keseluruhan
pernyataan ini harus dibaca sebagai ”kampanye” keberhasilan SBY sebagai
presiden. Mengapa? Pidato ini dibacakan pada 2008, sedangkan setahun ke depan,
2009, SBY jelas mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dalam Pilpres 2009.
Dalam hal demikian SBY berhasil memainkan bahasa bukan semata sebagai alat
komunikasi, melainkan lebih dari itu
sebagai instrumen kekuasaan (Bourdieu dlm. Haryatmoko, 2010). SBY ingin
membangun citra diri selalu unggul di sisi satu dan di sisi lain
presiden-presiden sebelumya selalu kalah unggul. Jika teks pidato SBY dapat
dipahami sebagai wacana (discourse),
wacana ini bukan hanya mencakup apa yang terungkap eksplisit, tetapi juga
meliputi semua aturan dan pengandaian yang memungkinkan dibuatnya
peernyataan-pernyataan pidato 2008 tersebut (Foucault dlm. Sumarwan, 2006),
yang justru tidak terungkap alias implisit saja.
Pidato 2009 mempunyai arti khusus bagi SBY karena inilah tahun pertama
putra Pacitan ini memasuki masa pemerintahan pada periode II dan merupakan
pidato kenegaraan pertama dalam masa pemerintahannya pada periode II.
Perhatikan (6)
6)
Setelah reformasi, sejak tahun 1998, kita bekerja keras untuk menapaki lagi
jalan panjang pemurnian demokrasi. Setelah 10 tahun reformasi, yang mengemuka adalah praktik
sistem demokrasi multipartai presidensial. Yaitu pemerintahan presidensial yang
berpijak pada sistem multipartai yang tidak sederhana. Sistem demikian,
meskipun ini merupakan koreksi dari demokrasi yang kita anut pada masa Orde
Baru, dalam dirinya juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Karena, di
tengah beraneka ragamnya kepentingan partai politik, jalannya pemerintahan
harus tetap berlangsung secara efektif.
(Pidato Kenegaraan Presiden SBY, 14 Agustus 2009)
Pada pidato 2009 SBY terkesan tidak—setidaknya
mengurangi—berbicara tentang pemilihan presiden pada Pemilu 2009 yang
dimenanginya. Secara eksplisit, SBY mengemukakan dua hal: pertama, dominasi
pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai setelah 10
tahun reformasi; kedua, kedua, harapan SBY bahwa bagaimanapun beragamnya
kepentingan parpol, pemerintahan harus tetap berjalan efektif.
Hal-hal yang diimplisitkan yang ditarik
berdasarkan interpretasi kritis pembaca tidak mudah dilakukan. Akan tetapi,
beberapa dugaan dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertama, SBY tidak
memaparkan praktik-praktik negatif selama masa pemerintahan periode I; kedua, SBY
ingin mengkonstruksi citra dirinya sebagai orang yang rendah hati walaupun dia
pemenang pilpres; ketiga, SBY ingin menanamkan kesan kepada publik bahwa ia
lebih peduli pada berlangsungnya pemerintahan yang efektif ketimbang soal
pemilu pilpres yang kurang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Dalam
pidatonya ini SBY menggiring pemahaman pendengarnya dengan membuka satu pintu
teks berisi latar wacana historis (Eriyanto, 2005) tentang dinamika
perpolitikan Indonesia. Latar suatu peristiwa dalam banyak hal memang dipakai
untuk menyediakan latar belakang hendak ke mana makna suatu teks itu dibawa
(van Dijk, 2001; 2005). Sebagai komunikator sepihak, penulis/ pembicara akan
memilih latar yang akan menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak
digiring. Bagi pembaca/pendengar yang kritis, latar membantu menyelidiki
bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa.
Pidato 2010—pidato kenegaraan tahun II masa
pemerintahan SBY—masih tetap mendayagunakan latar wacana historis. Seperti
kebiasaan banyak presiden (Jupriono dkk., 2009), SBY pun mengawali paparan teks
pidatonya dengan latar historis, yang berisi dinamika kehiodupan kenegaraan
masa sebelumnya selama ini. Perhatikan (7).
7)
Dalam
sepuluh tahun pertama reformasi itu, kita telah melangkah jauh dalam melakukan
transisi demokrasi. Kita telah membongkar dan membangun, kita telah melakukan
dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik,
sosial, hukum, dan ekonomi. Kita telah melakukan tiga pemilu yang jujur dan
adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan
sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif
dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik
dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kini terjamin.
Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan. (Pidato Kenegaraan Presiden
SBY, 16 Agustus 2010)
SBY dalam teks pidato 2010 ini tidak memuji diri berlebih-lebih dan juga
tidak mengkritik presiden-presiden sebelumnya. Secara eksplisit, SBY
mengemukakan hal-hal berikut: pertama, dalam 10 tahun pertama reformasi
Indonesia telah melakukan transisi demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi,
sosial, dan hukum; kedua, TNI kembali menjadi profesional; ketiga, kebebasan
pers dan kemerdekaan berpendapat dijamin; keempat, undang-undang yang
diskriminatif telah dihapus. Orang bisa berdebat seharian mengenai tingkat
akurasi dan keadekuatan pernyataan Presiden SBY ini. Banyaknya kasus kekerasan
terhadap wartawan, kekerasan ormas terhadap kelompok penganut agama lain,
intimidasi dan kriminalisasi terhadap pihak yang melawan penindasan, misalnya,
dapatlah dipakai sebagai wacana tanding (counter
discourse; Wodak, 1996; Sumarwan, 2006) atas wacana pidato SBY ini.
Wacana apakah yang diselubungkan SBY dalam pidato 2010? Interpretasi kritis
atas makna di balik teks membuahkan kemungkinan dua tafsir berikut.
Pertama, SBY hendak mengkonstruksi persepsi politis publik bahwa ia adalah
presiden pemenang 2 dari 3 pemilu yang jujur dan adil. Implikasi persepsi ini
adalah: karena merupakan produk pemilu yang demokratis, jujur, adil, SBY tentu
memiliki legitimasi cukup tinggi; kalau legitimasinya tinggi, publik hendaknya
menghargai, menghormati, dan tidak menentang kebijakannya. Menentang kebijakan
SBY dalam hal demikian dapat dianggap sama dengan menentang kebijakan rakyat.
Kedua, dari masa reformasi yang telah memasuki tahun kesepuluh, enam tahun
terakhir adalah tahun-tahun yang dicoraki oleh kebijakan pemerintahan SBY.
Persepsi bahwa dinamika politik, ekonomi, hukum yang makin demokratis dalam
sepuluh tahun terakhir haruslah dibaca sebagai ”berkat jasa SBY”. Inilah
pemahaman yang hendak digiringkan SBY kepada publik Indonesia. Inilah pula
beroperasinya politik pencitraan SBY! (cf. Sulistiyo, 2008). Dalam politik
citra seorang komunikator (politik) akan memaksimalkan segala energi simbol
(bahasa) untuk membangun kesan citra diri serba-positif, serba-berhasil, baik
eksplisit maupun implisit (Haryatmoko, 2003; Thurlow, 2007).
Selanjutnya, untuk melihat totalitas makna tekstual latar historis teks pidato
kenegaraan SBY, perhatikan tabel.
Tabel Analisis Makna Tekstual Latar
Historis
Tahun
|
Makna Teks
|
|
Eksplisit
|
Implisit
|
|
2004
|
-
”Modernisasi
politik” dan ”regenerasi politik” di Indonesia telah terwujud
|
-
Sukses
politik Indonesia terjadi saat dan berkat
SBY menjabat presiden
-
SBY
memberikan kontribusinya dalam memajukan kehidupan politik di negeri ini
|
2005
|
- Tugas SBY
sangat berat
- Masalah saat ini akibat
kegagalan presiden-presiden terdahulu
|
- SBY tidak
ikut salah
- SBY jangan
dikritik
|
2006
|
-
SBY menghormati jasa pahlawan-pahlawan dan presiden terdahulu
|
-
Kesadaran historis SBY lebih tinggi
-
Penghormatan SBY lebih tulus, bukan formalitas basa-basi
|
2007
|
- SBY adalah pemimpin
optimis
- SBY
menghormati Soekarno
|
- SBY mengharapkan simpati
rakyat Indonesia yang soekarnois
- Megawati jangan
mengkritik SBY
|
2008
|
-
Perkonomian Indonesia tetap stabil di tengah krisis global
|
-
SBY mampu menstabilkan
ekonomi
-
Ketiga presiden di Era Reformasi tak mampu menstabilkan ekonomi
|
2009
|
- Dominasi
pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai setelah 10
tahun reformasi
- Harapan SBY bahwa meski parpol beragam, pemerintahan tetap berjalan
efektif
|
- Praktik negatif selama pemerintahan periode I
- SBY ingin mengkonstruksi citra dirinya
sebagai orang yang rendah hati walaupun dia pemenang pilpres
- SBY ingin menanamkan kesan bahwa ia
peduli pada pemerintahan yang efektif
|
2010
|
- Sepuluh
tahun pertama reformasi Indonesia telah melakukan transisi demokrasi dalam
kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum;
- TNI
kembali menjadi profesional
- kebebasan
pers dan berpendapat dijamin
- undang-undang
diskriminatif dihapus
|
- SBY
memiliki legitimasi cukup tinggi; publik hendaknya menghargai, menghormati,
dan tidak menentang kebijakannya. Menentang kebijakan SBY sama dengan
menentang kebijakan rakyat.
- Dinamika
politik, ekonomi, hukum yang makin demokratis adalah berkat jasa SBY
|
SIMPULAN
Pidato kenegaraan Presiden SBY secara maskimal
telah memanfaatkan latar wacana historis untuk menggiring pemahaman publik Indonesia.
Dalam rangka membangun citra diri serba positif, Presiden SBY mengungkapkan
secara eksplisit mengenai dinamika kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan
sosial dalam sepuluh tahun pertama era reformasi. Secara implisit, SBY
menggiring persepsi publik bahwa ia merupakan presiden yang memiliki legitimasi
tinggi sebagai produk pemilu yang demokratis. Selain itu, SBY juga
mengkonstruksi pemahaman publik bahwa ia berjasa besar dalam terbentuknya
dinamika kemajuan kehidupan rakyat Indonesia. SBY adalah presiden yang lebih
piawai mengeksploitasi pidato kenegaraan sebagai media dan strategi politik
pencitraan (politic of imagology, imagery
politic).
Kajian mengenai latar wacana ini bagaimanapun
memiliki kekurangan. Yang langsung terasa adalah elemen detail wacana dan
pengandaian wacana (van Dijk, 2001) belum tersentuh. Maka, kajian berikutnya
hendaknya mengisi kekosongan ini.
DAFTAR
PUSTAKA
Fairclough, N.
2008. “Critical Linguistics”. International Encyclopedia of Linguistics. www.mywire.com/a/Intl-Enc-Linguistics/Critical-Linguistics/9460312/
Fowler, R. 1996. “On Critical Linguistics”. C.R.
Caldas-Coulthard & M. Coulthard (ed.), Text
and Practices: Reading in Critical Discourse Analysis. London-New York:
Routledge. Hal. 1-14.
Haryatmoko. 2003. “Landasan
Teoretis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya
Penguasa”. Basis 52(11-12),
Nov.-Des.: 4-23.
Haryatmoko. 2010. Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan
Diskriminasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Jupriono,
D., Sudarwati, Anik C. Rahayu, A. Andayani. 2009. “Pidato Kenegaraan Presiden
SBY dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis”. Laporan Penelitian. DP2M, Ditjen
Dikti, Depdiknas, Tahun Anggaran 2009.
Jupriono,
D. 2010. “Politik Pencitraan Presiden SBY melalui Bentuk Kalimat: Tinjauan
Linguistik Kritis”. Makalah Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional,
DP2M, Ditjen Dikti, Depdiknas.
Littlejohn, S.W. 1996. Theories of Human Communication. Ed. III. Belmont: Wadsworth.
Sara Mills. 1997. Discourse. London & New York: Routledge
Sulistiyo,
H. 2008. “Waspadai Politik
Pencitraan”. www.inilah.com/berita/2008/05/26/30030/waspadai-politik/
Sumarwan,
A. 2006. “Menyingkap Gramatika Wacana Orde Baru”. Basis 55(03-04) Maret—April: 40-51.
Thurlow,
C. 2007. “Critical Linguistics: The Power of Language in Everyday Life”. http://faculty. washington.edu/
thurlow/guestlectures/osher1.pdf
van Dijk, T.A. 2001. “Principles of Critical Discourse Analysis”. M.
Wetherel, S. Taylor, S. Yates (ed.). Discourse
Theory and Practice: A Reader.
London: Sage Publications Ltd. Hal. 300-317
van Dijk,
T.A. 2005. “Contextual Knowledge
Management in Discourse Production: A CDA Perspective”, hal. 71-100 dlm.
Wodak, R. & P. Chilton (ed.). 2005. A
New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and
Interdisciplinarity. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company.
Wodak,
R. 1996. Disorders of Discourse. London & New York: Longman.
