Parafrasetara

Kesalahan Nalar dalam Karangan Ilmiah Mahasiswa

2012-01-12T11:59:00.002+07:00

Pernah dimuat di Jurnal Magister Scientiae (2002), Universitas Widya Mandala (UWM) Surabaya

D. Jupriono

Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Kesalahan penalaran yang terjadi dalam karangan ilmiah mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam delapan jenis. Kedelapan salah nalar tersebut adalah fallacy of dramatic instance atau overgeneralisasi, fallacy of retrospective determinism, yang mentakdirkan segala masalah, post hoc ergo propter hoc, yakni memvonis kejadian sebelumnya sebagai penyebab sesudahnya, fallacy of misplaced concretness, yakni mengkonkretkan yang abstrak, argumentum ad verecundian, yakni menyandarkan pendapat pribadi pada otoritas tertentu, fallacy of composition, yang menganggap kecocokan yang satu untuk semua hal, circular reasoning, yang menggunakan kesimpulan untuk mendukung pendapat yang digunakan lagi untuk menuju kesimpulan itu, dan gobbledygook, yakni bertumpangtindihnya berbagai ide, berbelit-belitnya pengungkapan.

Kata kunci: kesalahan nalar, karangan ilmiah, kemampuan menulis, paragraf

Pendahuluan

Menulis karya ilmiah bagi mahasiswa merupakan momok. Hal ini tampak dari karya tulis mereka, baik laporan kegiatan, makalah, apalagi skripsi. Karya tulis tersebut umumnya mengandung berbagai kelemahan dalam hal penentuan fokus kajian, pengembangan dan pengorganisasian gagasan, pemakaian kata, komunikativitas, dan penerapan tata ejaan. Dalam pengembangan, pengorganisasian ide, dan komunikativitas tersebut tersirat bagaimana proses penalaran mahasiswa. Corbert & Burke (1991) memformulasikan sejumlah aktivitas menulis, yakni pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembangan paragraph, dan pengembangan karangan dalam jenis wacana tertentu. Begitulah, dibandingkan dengan kemampuan berbahasa menyimak, berbicara, dan membaca, menulis merupakan kemampuan berbahasa tertinggi dan tersulit dikuasai.

Fokus kajian tulisan ini adalah kesalahan nalar dalam karangan ilmiah. Tujuannya adalah mendeskripsikan berbagai kesalahan penalaran yang terdapat dalam makalah mahasiswa. Analisis dilakukan pada unit paragraf sebagai objek kajian kesalahan penalaran penulisnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini tidak menggambarkan realitas apa adanya data, tetapi membuat penilaian salah-benar berdasarkan kriteria kelogisan terhadap paragraf argumentasi dalam karangan ilmiah mahasiswa. Maka, yang dipakai adalah metode preskriptif (Sudaryanto, 1999) dan bukan deskriptif. Data penelitian berupa paragraf-paragraf argumentasi yang dijaring dengan seleksi purposif atas makalah-makalah mahasiswa (46 makalah dari Fakultas Sastra, 60 FISIP, 71 Fakultas Psikologi). Penjaringan data dihentikan ketika tidak lagi ditemukan jenis kesalahan penalaran yang baru dalam paragraf-paragraf mahasiswa; dengan demikian, pengumpulan data mengikuti prinsip kejenuhan informasi (Muhadjir, 2000). Semua makalah merupakan tugas akhir semester (UAS) mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Ilmiah. Karena sumber datanya tertulis, teknik pengumpulan datanya tergolong teknik dokumentasi (Silverman, 1993).

Analisis dilakukan dengan teknik analisis domain dengan bersandar pada kejelicermatan peneliti sebagai human instrument (cf. Silverman, 1993) dalam mengaplikasikan jenis-jenis kesalahan penalaran. Data dianalisis dengan melalui langkah: (1) mengklasifikasikan setiap paragraf argumentasi yang telah terseleksi ke dalam jenis kesalahan nalar tertentu; (2) menentukan bagian paragraf (kalimat) penyebab kesalahan penalaran; (3) menjelaskan hubungan antarkalimat penyebab kesalahan berdasarkan rambu-rambu teoretis kesalahan penalaran.

Aneka Salah Nalar dalam Paragraf Argumentasi Mahasiswa

Terdapat delapan jenis salah nalar dalam paragraf-paragraf argumentasi pada makalah karya tulis mahasiswa. Kedelapan salah nalar tersebut meliputi (1) fallacy of dramatic instance, (2) fallacy of retrospective determinism, (3) post hoc ergo propter hoc, (4) fallacy of misplaced concretness, (5) argumentum ad verecundian, (6) fallacy of composition, (7) circular reasoning, dan (8) gobbledygook. Konsep dasar, contoh, dan penjelasannya dibentangkan pada bagian-bagian berikut.

Fallacy of Dramatic Instance

Salah nalar yang tergolong fallacy of dramatic instance dalam ungkapan sehari-hari sering disebut sebagai perampatan berlebihan, perampatan yang terlampau cepat, atau overgeneralisasi (over-generalisation) (Poespoprodjo & Gilarso, 2000; Burnie, 2003). Dalam karya ilmiah salah nalar ini sering muncul juga. Sebagai penulis karangan, mahasiswa menggunakan satu dua kasus khusus untuk mendukung argumen generik, umum (general). Satu dua kasus tersebut lazimnya diangkat mahasiswa dari pengalaman pribadinya atau pandangan subjektifnya sebagai individu (Rakhmat, 2000). Seorang mahasiswa semester III, misalnya, menuturkan pengalamannya dengan cara merampatkan secara berlebihan (overgeneralisasi) dalam paragraf argumentasi pada karangan ilmiahnya berikut.

Salah besar kalau kita percaya bahwa tayangan iklan perawatan tubuh di televisi sangat mempengaruhi perilaku cewek-cewek dari ABG sampai ibu-ibu. Untuk memantapkan pendapatnya, beberapa penulis yang meyakini pendapat ini bahkan mengutip temuan-temuan riset asing mengenai dampak tayangan iklan terhadap perilaku pemirsa (konsumen). Akan tetapi, sebenarnya pendapat ini tidak layak dipercaya. Tidak sulit membuktikan kesalahannya. Penulis sendiri adalah seorang mahasiswi yang juga pemirsa aktif tayangan sinetron. Karena setiap tayangan selalu diselingi iklan, maka otomatis penulis juga menyaksikan iklan itu. Akan tetapi dalam hal perawatan tubuh, penulis tidak dipengaruhi oleh tawaran dan rayuan persuasif iklan-iklan itu.

Tidak sulit meyakini bahwa mahasiswai ini jujur. Ia betul-betul pemirsa aktif tayangan sinetron dan iklan. Ia juga benar-benar berpendirian kuat, tidak mudah berubah berganti merek produk samphoo atau pemutih kulit, misalnya, hanya gara-gara tayangan iklan di TV. Meskipun demikian, ia telah melakukan kesalahan penalaran, sadar atau tidak. Kesalahan ini terjadi karena ia mengira bahwa cewek atau ibu-ibu pemirsa TV yang lain pun mempunyai pengalaman yang sama dengan dirinya. Secara sendirian, ia mengangkat pengalaman pribadinya (khusus, individual’s personal experience) sebagai dasar untuk menarik suatu simpulan (umum) (Burnie, 2003) berupa sanggahan terhadap pendapat lain.

Menurut pakar psikolinguistik dan semantik general Alfred Korzybski (2003), perampatan berlebihan terjadi karena umumnya individu tidak mampu menangkap perbedaan, perubahan, dan pergeseran fakta-fakta yang diamati. Umumnya, orang berpikir mapan, menikmati status quo (Lewis, 2002), sehingga tidak merasakan bahwa orang-orang lain berbeda dari dirinya, bahwa tahun ini bukan tahun kemarin, apalagi dua puluh tahun silam.

Fallacy of Retrospective Determinism

Salah nalar yang tergolong fallacy of retrospective determinism muncul karena penulis menganggap bahwa sesuatu yang sekarang terjadi (ada) sebagai sesuatu yang bukan masalah baru, sudah lama ada, selalu muncul sepanjang zaman, seakan-akan sama tuanya dengan usia dunia (Burnie, 2003). Masalah ini dianggap sudah ditentukan (determined) di dalam rentang waktu yang menyejarah sejak masa silam.Oleh karena seakan-akan masalah tersebut sudah menjadi warisan sejarah sebagai hukum alam, penulis berpendapat bahwa tidak ada gunanya upaya apa pun yang bertujuan mengubahnya; program sehebat apa pun pada akhirnya hanyalah akan membentur pada kesia-siaan belaka.

Kemiskinan, perbedaan kelas sosial, keterbelakangan, dan berbagai bentuk patologi sosial (kejahatan, pelacuran, perjudian) lazim dipersepsi masyarakat sebagai masalah klasik, “lagu lama”, yang mustahil dapat diatasi. Masalah-masalah ini sudah ada sejak masyarakat ada. Sebuah paragraf pada karya ilmiah mahasiswa dapat dicontohkan berikut.

Sejak awal zaman kemerdekaan korupsi sudah ada di Republik Indonesia. Dalam hal ini, Bung Hatta, sang moralis yang rendah hati itu, menyebutkan bahwa korupsi itu budaya bangsa Indonesia. Karena itulah, maka muncul istilah “budaya korupsi”. P terus berusaha memberantasnya. Tetapi hasilnya selalu gagal. Pada tahun 1973 Arief Budiman, Sjahrir, dan kawan-kawan pernah membentuk Komite Anti Korupsi, atas izin Soeharto. Hasilnya: korupsi tetap merajalela sepanjang Orde Baru dan sesudahnya, meskipun undang-undang yang dapat menjerat korupsi sudah ada. Toh tidak berjalan.. Bahwa korupsi itu menyebabkan penderitaan masyarakat, itu jelas. Akan tetapi jangan psimis, di mana pun kapan pun korupsi selalu ada. Karena itu daripada repot-repot membentuk komisi anti korupsi atau bikin undang-undang baru, lebih baik pemerintah mengganti orang-orang yang ketahuan korupsi.

Paragraf ini realistis dan masuk akal, kelihatannya. Akan tetapi, jika dicermati, dapat ditangkap kesan kuat penulisnya bahwa korupsi itu bukan masalah besar, harus dimaklumi, karena dari dulu sudah ada. Bacalah pada deret kalimat Bahwa korupsi itu menyebabkan penderitaan masyarakat, itu jelas. Akan tetapi, jangan psimis, di mana pun kapan pun korupsi selalu ada. Bagi penulis (mahasiswa) yang berpola penalaran seperti ini, pemberantasan korupsi adalah tindakan sia-sia, bahkan mungkin juga melawan kodrat dunia. Pemakaian konjungsi akan tetapi, dalam deret kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat sesudah akan tetapi lebih penting (dan lebih benar) ketimbang kalimat sebelum konjungsi itu. Pada titik inilah mahasiswa terperangkap pada kesalahan penalaran determinisme retrospektif. Menurut Wiliams et al. (2003), salah nalar semacam ini merefleksikan psimisme dan kebuntuan jalan pikiran intelektual. Mahasiswa dalam hal ini terjebak ke dalam suasana berpikir yang tidak menemukan jalan keluar atau kuldesak (cul-de-sac) (Rakhmat, 2000).

Kesalahan determinisme retrospektif juga terjadi karena penulis berpikir bahwa apa yang sudah berabad-abad diyakini orang pastilah tidak perlu dipersoalkan, sudah benar, sudah takdir! Ketimpangan gender, misalnya, sesungguhnya merupakan masalah ketidakadilan sosial. Karena masalah tersebut berlangsung berabad-abad, bukan saja lelaki yang menganggap tidak ada persoalan, melainkan perempuan pun, yang sesungguhnya diposisikan sebagai korban, mempersepsinya sebagai sesuatu yang alamiah, natural, dan harus diterima begitu saja (Ardener, 1995). Perhatikan paragraf berikut!

Kalau kaum wanita hendak menuntut persamaan hak dan kewajiban dengan kaum pria, maka ada persoalan yang perlu diperhatikan. Pertama, wanita itu memang berbeda dengan pria sejak awal penciptaan. Kekuatan fisik, kecepatan berpikir, rasionalitas keputusan, objektivitas pendapatnya. Maka, tidak dapat disanggah kebenaran keyakinan klasik bahwa “wanita itu makhluk berperasaan halus”. Di sini tersirat bahwa wanita kurang kuat otaknya, lebih dominan perasaannya. Yang kedua, kalau wanita juga meminta sejajar dengan pria di bidang kemasyarakatan, lalu siapa yang merawat dan mendidik anak-anak, siapa yang menjaga rumah, siapa yang masak? Dapat dibayangkan betapa kacaunya seandainya pikiran ini dipraktekkan oleh semua istri.

Jalan berpikir penulis paragraf ini juga kelihatan amat logis dan runtut. Pembaca merasakannya begitu karena di dalam otaknya sudah ada kategorisasi pengetahuan yang a priori bahwa wanita itu memang ditakdirkan lebih lemah sebagai warga kelas dua. Maka, langsung saja pembaca tidak mempermasalahkan kalimat wanita itu memang berbeda dengan pria sejak awal penciptaan. Lagi-lagi di sini dominasi pria dikokohkan dengan alasan takdir—sesuatu yang sudah menjadi kehendak Tuhan, maka jangan coba diubah!

Kalimat berikutnya bahwa kalau wanita juga meminta sejajar dengan pria di bidang kemasyarakatan, lalu siapa yang merawat dan mendidik anak-anak, siapa yang menjaga rumah, siapa yang masak? juga menyimpan persoalan kritis. Mengapa yang merawat anak, menjaga rumah, dan memasak harus wanita (istri)? Apa alasannya? Mengapa bukan sebaliknya? Mahasiswa penulis paragraf dalam hal ini tidak sadar telah terjebak ke dalam arus utama persepsi sosial bahwa tugas pria dan wanita memang beda; wanita di sektor domestik (rumah tangga), pria di sektor publik (di luar rumah). Ia tidak menyadari bahwa perbedaan peran yang “enak di pria, susah di wanita”, yang beraroma strukturalisme-fungsional, itu adalah diciptakan masyarakat. Jadi, anggapan itu tidak lebih dari konstruksi sosial (Bungin, 2001), dan bukan kodrat alam, apalagi takdir.

Post Hoc Ergo Propter Hoc

Poespoprodjo & Gilarso (2000) menerjemahkan kesalahan nalar post hoc ergo propter hoc sebagai “sesudahnya—maka--karenanya” atau, menurut Rakhmat (2000), “sesudah itu—karena itu—oleh sebab itu”. Kesalahan ini terjadi karena persepsi penulis tentang hukum kausalitas terbelit oleh logika sekuensi kronologis: bahwa kejadian (fakta) pertama adalah sebab dan kejadian (fakta) kedua adalah akibat (Burnie, 2003). Contoh ekstremnya, seseorang yang berpenalaran seperti ini, ketika menderita mencret-mencret setelah menonton “Goyang Inul” di TV, akan menarik sebuah konklusi bahwa menonton “Goyang Inul” mengakibatkan sakit mencret-mencret.

Contoh yang (dibuat) ekstrem semacam ini cepat dirasakan salah nalarnya. Tetapi, dalam makalah mahasiswa, misalnya, salah nalar ini cukup lembut mewarnai keseluruhan paragraf, sehingga tidak gampang menangkap salah nalarnya. Perhatikan contoh berikut.

Dalam hal dinamika spriritualitas agama, pemerintahan Orde Baru di bawah Pak Harto lebih berhasil dibandingkan dengan Orde Lama di bawah Bung Karno. Pada zaman Pak Harto, jumlah masjid, mushala, gereja, pura, tempat ibadah lain jauh lebih banyak. Juga, sekolah Minggu, penginjil, penceramah agama, madrasah, kelompok pengajian dan tahlil, dan jumlah jamaah haji, jelas lebih gampang ditemui ketimbang di masa Orde Lama. Tayangan siraman rohani setiap agama juga berfrekuensi lebih tinggi ketimbang dulu.

Berbagai kritik layak didesakkan untuk mengkoreksi isi paragraf ini. Apa dasar pembenarnya bahwa kemajuan spiritualitas rakyat akibat diperintah Orde Baru? Bagaimana kelogisan hubungan ini dapat dijelaskan?

Di sini orang akan merasakan betapa mahasiswa penulis paragraf ini telah melakukan simplifikasi (penyederhanaan persoalan) secara berlebihan. Pertama, memang benar bahwa jumlah tempat ibadah, dinamika aktivitas agama, dan tayangan siraman rohani di TV dahulu jauh lebih sedikit, tetapi dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, akan ditemukan persentase yang hampir sama dengan persentase rasio sekarang. Maka, meskipun sekarang jumlah semua itu lebih tinggi, jumlah penduduk juga berlipat-lipat, sehingga bia dihitung rasio perbandingan antara jumlah tempat ibadah dan jumlah penduduk, misalnya, akan ditemukan persentase yang hampir sama, atau dapat saja lebih rendah dari keadaan dulu. Kedua, bagaikan malapetaka bumerang, dapat juga dituduhkan bahwa kalau kemajuan kehidupan agama karena Orde Baru, maka segala korupsi, kolusi, nepotisme, suap-menyuap, pembunuhan, penculikan aktivis—yang jelas-jelas antitesis dari spiritualitas—harus juga dikatakan akibat Orde Baru. Mengapa? Karena, segala penyakit kekuasaan itu terjadi setelah Orde baru berkuasa. Dalam kerangka keadilan, keduanya harus dilihat dari kaca mata post hoc ergo propter hoc. Ketiga, apakah tepat menjadikan jumlah tempat beribadah (fisik, kuantitatif) sebagai indikator spiritualitas keberagamaan (psikis, kualitatif)? Hal ini sama juga dengan persepsi yang hendak dikonstruksi-sosialkan penguasa Orde Baru kepada rakyatnya bahwa warga yang telah memegang sertifikat P4 (karena telah ikut penataran) akan mengamalkan Pancasila dengan lebih baik. Benarkah?

Fallacy of Misplaced Concretness

Kesalahnalaran jenis fallacy of misplaced concretness terjadi karena penulis menganggap konkret sesuatu yang sesungguhnya niskala (abstrak) (Burnie, 2003). Apa yang sering disebut orang sebagai reifikasi (pemberhalaan(?), reification) pada dasarnya juga me-real-kan yang abstrak (Rakhmat, 2000). Perhatikan contoh berikut!

Saat ini banyak ABG terlibat dalam berbagai kasus kenakalan remaja. Hampir tiap hari di media massa dapat dibaca dan disaksikan berita pemerkosaan, keluyuran, mabuk-mabukan, tawuran massal, konsumsi dan pengedaran narkoba, hubungan seksual pranikah yang pelakunya adalah remaja. Semua ini terjadei karena para remaja ABG di Indonesia meninggalkan nilai-nilai budaya ketimuran dan mempraktikkan budaya Barat.

Penulis paragraf ini tertelikung oleh pikiran reifikatif. Problem sosial yang jelas-jelas konkret di depan mata (pemerkosaan, keluyuran, mabuk-mabukan, tawuran, narkoba, seks bebas) diyakini dapat diselesaikan hanya dengan nilai budaya Timur—sesuatu yang jelas-jelas abstrak: tidak bernilai aplikatif! Pikiran konkret akan menjawab pemerkosaan, misalnya, dengan cara yang konkret pula, contohnya memecat hakim yang menerima suap, meningkatkan razia narkoba di sekolah-sekolah, menghukum seberat-beratnya pengedar, kerja sama informasi dan kontrol dari aparat, guru, dan orang tua siswa.

Apakah budaya Barat juga abstrak? Tentu saja, ya. Untuk ini ada dua catatan. Pertama, apa yang disebut budaya Barat (seperti juga budaya Timur) sesungguhnya tidak lebih dari konstruksi sosial atas realitas yang diinginkan dan dilakukan oleh kolonialis demi kepntingan kolonialismenya. Kedua, tidak setiap yang disebut Barat an sich—taruhlah budaya Barat itu memang ada—itu negatif; egalitarianisme, HAM, riset, misalnya, adalah dari Barat.

Masyarakat Indonesia puluhan tahun pernah dikonstruksi untuk hal-hal yang sesungguhnya abstrak. Tampaknya kebiasaan ini juga berdampak pada pola piker mahasiswa. Misalnya “stabilitas nasional”, “ketahanan nasional”, “sistem perburuhan Pancasila”, “pembangunan manusia seutuhnya”, “keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila”, “organisasi tanpa bentuk (OTB)”. Semua ini sesungguhnya abstrak, tidak mempunyai titik sentuhnya di bumi masyarakat Indonesia, tetapi lalu diideologiskan, sehingga seakan-akan konkret. Memang, pengkonkretan sesuatu yang abstrak yang paling mudah adalah dengan mengucapkannya (Barnes, 1996). Maka, selama ini penguasa kelewat sering mengucapkan frase “pembangunan manusia seutuhnya”, misalnya. Akan tetapi, sudahkah para penguasa tersebut melaksanakan pembangunan itu secara konkret—ini soal lain.

Argumentum ad Verecundian

Nasihat klasik bahwa “jangan pandang siapa orangnya, tetapi perhatikan apa yang dikatakan” sungguh tepat dihadirkan untuk membekali siapa pun agar tidak terlena dalam salah nalar argumentum ad verecundian. Untuk memperkuat alasannya, membenarkan pendapatnya, agar diterima pembaca, sering kali penulis manfaatkan sesuatu yang mempunyai otoritas atau yang berpotensi diotoritaskan orang (Tuhan, Nabi, dasar negara, UU, tokoh terkenal, pemimpin, pakar) (Burnie, 2003). “Jangan membantah suami, ini perintah kitab suci!”, misalnya, adalah contoh mempengaruhi (dan menakut-nakuti) orang lain dengan memperalat firman Tuhan atau sabda Nabi. Logikanya, kalau ini perintah kitab suci, yang menentang langsung berdosa. Penulis dan sebagian pembaca lupa mempersoalkan sudah relevankah antara pernyataan dari ayat suci dan pendapat yang disodorkan penulis. Juga sering tidak disadari bahwa sesungguhnya yang disampaikan penulis itu adalah penafsirannya atas ayat kitab suci dan bukan hakikat isi ayat kitab suci.

Paragraf tulisan mahasiswa berikut tepat juga dicermati.

Kelompok diskusi politik yang mayoritas anggotanya mahasiswa tersebut layak ditempatkan pada golongan yang harus diwaspadai. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak disebutkan dasar Pancasila. Hal ini berarti bahwa organisasi ini telah menyimpang dari Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, yakni “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa Pancasila itu dasar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dasar seluruh rakyat dalam berperilaku, itu benar. Bahwa pasal 29 UUD 1945 memang berbunyi seperti itu juga tidak dibantah. Yang layak dipertanyakan adalah pendefinisian yang dilakukan penulis terhadap apa yang disebut sebagai “organisasi menyimpang” itu. Benarkah tidak dicantumkankan Pancasila dalam AD-ART itu sama dengan menyimpang dari dasar negara, atau berarti anti-Pancasila? Ini tidak lebih dari tafsiran penulis paragraf. Tafsiran orang lain bisa berbeda. Penyimpangan itu semata-mata menurut interpretasi penulis atas Pancasila dan UUD 1945 dan bukan menurut Pancasila dan UUD 1945 an sich.

Kalau pola pikir sesat ini diterima, banyak sekali jatuh korban—dan sudah terbukti selama ini. Contohnya stigmatisasi “kelompok ekstrem”, “teroris”, “subversif”, “PKI”, “antipembangunan” yang dilabelkan penguasa secara sepihak kepada kelompok yang dianggap mengancam konsolidasi kekuasaan. Bagi kelompok yang sedang berkuasa, mencari dasar pembenar untuk menghancurkan kelompok lawan bukan soal sulit. Mereka cukup dengan bersandar pada otoritas penafsiran atas dasar negara, undang-undang, Tap MPR, dan ayat suci.

Fallacy of Composition

Salah nalar jenis fallacy of composition terjadi ketika penulis menduga bahwa apa yang cocok untuk suatu keadaan atau seseorang pastilah juga cocok untuk semua keadaan dan semua orang; apa yang gagal diterapkan pada sesuatu pastilah juga gagal untuk yang lainnya (Burnie, 2003). Dalam pemahaman ini juga diyakini bahwa sesuatu yang sudah cocok (baik) hendaknya segera disosialisaikan, dilipatgandakan agar kebaikan itu memasyarakat. Perhatikan contoh berikut!

Setiap bentuk kesenian pertunjukan harus mampu beradabtasi dengan perubahan selera masyarakat. Kelompok kesenian yang bersifat kaku, mempertahankan “gaya asli”, akan tersingkir dan ditinggalkan penontonnya. Mengapa wayang kulit dapat terus hidup sementara ketoprak (kecuali Ketoprak Humor RCTI), wayang orang, ludruk, randai, dan ande-ande kembang kempis mempertahankan diri? Sudah jelas itu disebabkan karena wayang mampu menyesuaikan diri dengan selera pasar, sedang yang lain tidak. Maka, jika ingin tetap eksis, sebaiknya ketoprak, ludruk, wayang orang, randai, ande-ande, juga harus menuruti perubahan selera penontonnya.

Penulis paragraf ini juga terpenjara dalam salah nalar fallacy of composition. Betulkah setelah menuruti selera pasar, ketoprak, ludruk, wayang orang, randai, ande-ande akan mampu bertahan dan berkembang seperti wayang kulit? Tidak semudah itu. Ketoprak humor sukses, akan tetapi mengapa ludruk humor tidak mampu mengikat pasar? Langgam dan gendinmg yang dicampursarikan sukses, tetapi mengapa keroncong dan jazz tidak? Begitulah apa yang berlaku dan cocok untuk kasus satu belum tentu tepat untu kasus-kasus lain.

Hal lainnya adalah betulkah kejayaan wayang kulit dan ketoprak humor hanya disebabkan oleh perubahan format pertunjukan yang sudah diadaptasikan? Jangan-jangan, ada kondisi basis material dan immaterial lainnya yang juga turut menentukan kejayaan seni pertunjukan itu. Perubahan, pendeknya, terjadi karena berbagai factor, bukan hanya faktor tunggal.

Circular Reasoning

Salah nalar circular reasoning, atau penalaran melingkar berputar-putar, terjadi manakala penulis meletakkan kesimpulan ke dalam premisnya dan kemudian menggunakan premis tersebut untuk membuktikan kesimpulannya (Burnie, 2003). Jadi, kesimpulan dan premisnya sama (begging the question) (Poespoprodjo & Gilarso, 2000; Rakhmat, 2000). Perhatikan contoh paragraf berikut.

Produktivitas pekerja industri di Indonesia sangat rendah. Berbagai upaya stimulasi, pembinaan, dan revitalisasi terus dilakukan melalui berbagai program. Semua upaya tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan kerja. Akan tetapi, pengamatan selintas membuktikan bahwa upaya tersebut menghadapi berbagai kendala internal, yakni tiadanya rasa ikut memiliki (self belonging) perusahaan tempat mereka bekerja. Tidak diragukan lagi, rendahnya rasa ikut memiliki itu sebagai akibat dari produktivitasnya yang juga rendah.

Betapa melingkar-lingkarnya jalannya penalaran penulis paragraf di atas. Kalau disekuensikan, prosesnya menapaki jalan berputar-putar seperti ini: rendahnya produktivitas ß stimulasi, pembinaan, revitalisasi à keterampilan, kedisiplinan ß tidak ada self belonging ß rendahnya produktivitas. Akibat menjadi sebab dan sebab juga menjadi akibat. Proses penalaran mahasiswa penulis bagaikan meniti logika-memusingkan: “Mana yang lebih dulu, telur atau ayam?”

Adakah yang lebih parah dari penalaran melingkar-lingkar? Ada. Namanya gobbledygook, yang lebih berbelit-belit, kata-katanya bertumpuk-tumpuk, dan sangat tidak komunikatif (Chase, 1998). Penjelasan selengkapnya berikut ini.

Gobbledygook

Salah nalar berupa pemberbelit-belitan penjelasan semacam ini dapat terjadi karena penulis tidak cerdas, dapat pula terjadi karena ingin menutupi kelemahan diri. Stuart Chase (1998: 50) menjelaskan gobbledygook sebagai “using two, or three, or ten words in the place of one, or using a five syllable word where a single syllable would suffice”. Dengan gaya penalaran semacam ini kata-kata diacak-acak seenaknya, ide-ide beragam ditumpangtindahkan, atau pesan dikemas dengan muatan berlebihan, bermakna ganda, sehingga substansinya kabur dan teramat sulit ditangkap awam (Barnes, 1996: 51).

Mahasiswa pun dapat terjebak—atau memang menjebakkan diri—ke dalam pola bernalar gobbledygook ini. Hal ini diperparah oleh rendahnya kemampuan penulis untuk mengaplikasikan tata ejaan dan tanda baca dalam karangannya. Perhatikan contoh berikut.

Kita bersama sepenuhnya menyadari bahwa berbagai masalah KKN, kolusi, main hakim sendiri, karena hakimnya mengkomersialisaikan keadilan, sehingga supremasi hukum ternoda, siapakah yang bisa dipercaya untuk menegakkan nilai daripada kebenaran dan rasa keadilan, maka meski salah, tetapi dapat dimengerti mengapa di jalanan banyak orang main hakim sendiri, banyak pencopet dibakar. Sedangkan koruptor bebas, sebab hakimnya disuap, berarti reformasi baru sebatas menggulingkan Soeharto, tetapi sesungguhnya orang-orang sekarang masih banyak yang berotak Soeharto. Yang menyebabkan reformasi berjalan ditempat, jadi untuk menjadi koruptor tak harus Suharto, cukup yang bermental Soeharto.

Siapa pun pembacanya akan merasakan betapa berbelit-belitnya topik pembicaraan, yang jumlahnya banyak, apalagi dikemas tumpang tindih dan mengulang-ulang pengertian yang sama, dengan aplikasi ejaan dan tanda baca yang kacau pula. Maka, sempurna sudah kebingungan pembaca memahami paragraph yang ditulis dengan penalaran gobbledygook ini.

Penalaran mahasiswa semacam ini diduga kuat terjadi karena banyaknya pokok pikiran yang hendak ditulis, sementara betapa rendahnya kemampuan untuk mengekspresikannya dalam tulisan, dan pasti bukan karena motivasi terselubung mahasiswa untuk menutupi kekurangan. Akan tetapi, jika gobbledygook muncul dalam teks bahasa pejabat birokrasi, kuat diduga hal ini memang disengaja untuk menutup-nutupi realitas yang negatif (Johanessen, 1998). Sekadar membandingkan, pembaca dapat mencermati kutipan Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1990 berikut.

Kita tetap sadar bahwa berbagai masalah masih belum selesai kita tangani secara tuntas. Kita juga sadar bahwa setiap kemajuan membawa permasalahan-permasalahan baru. Peningkatan laju pembangunan justru menampilkan harapan-harapan baru, tuntutan-tuntutan baru, dan aspirasi-aspirasi baru. Kita telah berhasil mengurangi jumlah rakyat kita yang miskin. Meskipun telah sangat menurun, jumlah penduduk miskin masih besar. Jumlahnya sekitar 30 juta orang. Untuk itu kita masih harus berusaha keras.

Teks ini dipakai Presiden untuk menjelaskan isu yang sedang dituntut oleh masyarakat, yakni kemiskinan. Presiden menunjukkan simpati-empati dengan mengatakan kita tetap sadar … dan jumlah penduduk miskin masih besar. Tetapi pada kesempatan yang sama pula Presiden menyodorkan kemajuan, peningkatan laju pembangunan, serta kemudian kita telah berhasil mengurangi jumlah rakyat miskin. Kenyataan di depan mata adanya 30 juta orang miskin ditumpangtindihkan dan diberbelit-belitkan dengan kalimat yang menslogankan keberhasilan pembangunan dan dampak logis pembangunan yang memunculkan aspirasi baru.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di muka sebagai berikut. Kesalahan penalaran yang terjadi dalam karangan ilmiah mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam delapan jenis. Kedelapan salah nalar dimaksud adalah (1) fallacy of dramatic instance, (2) fallacy of retrospective determinism (determinisme retrospektif), (3) post hoc ergo propter hoc (“sesudah itu—maka—oleh sebab itu”), (4) fallacy of misplaced concretness, (5) argumentum ad verecundian, (6) fallacy of composition, (7) circular reasoning, dan (8) gobbledygook.

Temuan tentang kesalahan penalaran paragraf argumentasi mahasiswa ini berimplikasi pada pengajaran keterampilan menulis dalam wadah mata kuliah bertitel apa pun: “Bahasa Indonesia”, “Penulisan Karya Ilmiah”, “Bahasa Indonesia Penelitian”, “Penulisan Laporan Penelitian”, “Bahasa Indonesia Karya Ilmiah”, atau apa pun namanya. Implikasinya bersangkut paut dengan (1) materi, (2) metode, dan (3) bentuk soal evaluasi, pengajaran menulis. Seperti dikeluhkesahkan berbagai kalangan, pengajaran menulis (mengarang) selalu gagal untuk mayoritas siswa dan mahasiswa—mungkin juga dosennya (Muharimin, 1993; cf. Alwi, 2001).

Dengan realitas banyaknya mahasiswa yang gagal membuat paragraf logis, seperti contoh di muka, dalam hal materi pengajaran, yang harus mendapat tekanan perhatian lebih adalah submateri tentang kalimat efektif serta kohesi dan koherensi paragraf. (cf. Sihombing, 1993; Charlie, 2000). Salah satu bahasan dalam kalimat efektif adalah kalimat logis. Sesungguhnya, kalimat logis dapat diberdayakan untuk membangun penalaran mahasiswa dalam karangannya. Akan tetapi, isi materi yang diberikan sungguh “klasik” dan menjemukan untuk tataran mahasiswa—karena merupakan selalu yang itu-itu juga sejak SLTP—misalnya Kucingku membaca puisi atau Waktu dan tempat kami persilakan. Dalam hal ini, contoh hendaknya dipersiapkan dalam rangka membangun paragraf argumentasi, bukan kalimat lepas otonom seperti itu. Submateri kohesi dan koherensi paragraf tentu saja amat relevan dengan tujuan membangun penalaran mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan submateri ini selayaknya mendapat perhatian lebih—walaupun tetap dalam koridor proporsionalitas kurikulum.

Temuan penelitian ini juga berimplikasi pada pemilihan metode yang relevan untuk pengajaran menulis karya ilmiah. Sebagai sebuah keterampilan berbahasa, metode paling tepat adalah metode praktik latihan menulis dan bukan ceramah panjang lebar tentang menulis (Muharimin, 1993; Alwi, 2001). Di awal pengenalan dosen hendaknya mengangkat contoh-contoh paragraf yang memuat kesalahan penalaran agar mahasiswa mempersepsinya secara konkret. Dosen hendaknya menghilangkan kebiasaan memberi contoh abstrak, misalnya seseorang yang …, sesuatu yang …, suatu kasus …, dan menggantinya dengan contoh konkret, misalnya buruh pabrik yang …, kerusuhan pembongkaran Pasar Wonokromo yang …, kasus korupsi DPRD …, dll. Hal yang sama juga ditekankan kepada mahasiswa dalam melakukan latihan menulis karangan ilmiah.

Bentuk soal evaluasi untuk karangan mahasiswa, setelah mempertimbangkan temuan penlitian ini, hendaknya berupa tes menulis secara individual yang boleh dikerjakan di rumah. Tesnya harus menulis karangan argumentasi, bukan teori dan konsep dasar tentang wacana argumentasi mengingat sebagai sebuah keterampilan (skill), menulis hanya mungkin dikuasai jika mahasiswa sering berlatih secara langsung dan konkret menulis. Tes tersebut hendaknya individual karena menulis berhubungan dengan dinamika ekspresi kemampuan personal (Sihombing, 1993; Charlie, 2000), di samping, kalau berbentuk kelompok, mungkin saja sebagian mahasiswa aktif, tetapi sebagian yang lain hanya “titip nama dan NBI”. Tes tersebut hendaknya boleh dikerjakan di rumah, bukan di kelas. Konsekuensinya, waktunya diperkirakan dua minggu, pada hari H, mahasiswa tinggal mengumpulkan. Evaluasi hendaknya kontinu; sejak judul tulisan dikonsultasikan hingga penulisan akhir hendakdnya selalu dalam pantauan evaluasi dosennya.

Kajian ini memang membatasi diri hanya pada salah nalar yang membayang dalam deret kalimat sebagai wacana dalam karya ilmiah mahasiswa (makalah). Tentu saja, kajian masih dapat diluaslengkapkan dengan menggunakan perspektif salah nalar yang lain, misalnya saja fallacy of personal attack, fallacy of appeal prejudice, fallacy of non sequitur (Burnie, 2003), deduksi cacat, pemikiran simplistik, argumen ad hominem, argumen ad populum (Poespoprodjo & Gilarso, 2000), mitos devian, dan mitos sosial (Rakhmat, 2000). Pengkajian juga dapat dikembangkan lagi pada fokus kajian yang bersangkut paut dengan efektivitas kalimat, ketepatan struktur gramatikal, ketegasan arti, kohesi dan koherensi paragraph (Ngadiman, 1999), dll. Temuan-temuan berbagai riset yang memanfaatkan aneka perspektif dan fokus kajian tersebut bukjan saja memperkaya kajian mengenai kesalahan nalar dalam karangan ilmiah, akan tetapi juga membantu siapa pun yang meminati totalitas kemampuan menulis karangan ilmiah mahasiswa secara holistik.

DAFTAR RUJUKAN

Ardener, E. 1995. Belief and the problem of women, dalam S. Ardener (ed.), Perceiving Women. New York: Malby.

Barnes, H.A. 1996. The language of bureaucracy, in N. Postman et al (ed.), Language in America. New York: Pegasus.

Bungin, B. 2001. Realitas sosial dan konstruksi sosial, dalam B.Bungin (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Burnie, B. 2003. Key terms and phrases. http://www.thompsonbooks.com/ foundations/keyterms. html

Charlie, L. 2000. Pelajaran mengarang. Kompas, 9 Oktober: 9.

Chase, S. 1998. Gobbledygook, in G. Goshgarian (ed.), Exploring Language. Boston: Little, Brown & Co.

Corbert, A. & V.M. Burke. 1991. The New Composition—Rhetoric. New York: Meredith Corporation.

Dawes, M. 2003. General semantics: A critical and meta-critical system. http://www. general-semantics.org/Basics/MD_meta.shtml

Johanessen, R.L. 1998. Highspeech, secretary of state high and communication ethics, in R.L. Savage et al (ed.), The Orwellian Moment. University of Arkansas Press.

Kompas, 11 Juli 2001. Kerapian berbahasa berkorelasi dengan kecermatan penalaran. Hal. 9.

Korzybski, A. 2003. Historical note on the structural differential. http://www.general-semantics. org/Basics/AK_sdnote.shtml

Lewis, S. 2002. A general semantics perspective on “critical thinking”. http://www.kcmetro. cc. Mo.us/pennvalley/biology/lewis/critikink.htm

Muhadjir, H.N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muharimin, I. 1993. Pengajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi: Latihan menulis sebagai mata kuliah pilihan. Hal. 434—441 dalam Penyelidikan Bahasa dan Perkembangan Wawasannya II. Jakarta: MLI.

Ngadiman, A. 1999. Coherence in Javanese expository writing. Magister Science 7, Februari—Juli: 34—43.

Poespoprodjo, W. & T. Gilarso. 2000. Logika: Ilmu Menalar. Bandung: Remadja Karya.

Rakhmat, J. 2000. Rekayasa Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sihombing L.P. 1993. Beberapa masalah dalam pengajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi,. Hal. 453—454 dalam Penyelidikan Bahasa dan Perkembangan Wawasannya II. Jakarta: MLI.

Silverman, D. 1993. Interpreting Qualitative Data. London: Sage Publication.

Sudaryanto. 1999. Metode Linguistik Bagian Pertama: Ke Arah Memahami Metode Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Williams, R.H. et al. 2003. On the intellectual versatility. Human Nature Review Vol . 3, Mey: 296—301.

Pola Penalaran Mahasiswa: Kajian Relevansi dan Ambiguitas Karangan dalam Wacana Argumentasi

2012-01-12T11:48:00.001+07:00

D. Jupriono

Pusat Penelitian Sastra dan Strategi Kebudayaan (PPSSK), Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM), Untag Surabaya

Ditemukan jenis kesalahan relevansi dan kesalahan ambiguitas dalam paragraf argumentasi pada karangan ilmiah (makalah) sebagai cerminan pola penalaran mahasiswa. Dengan pendekatan kualitatif dan metode preskriptif, data diambil dengan teknik dokumentasi dan mengikuti prinsip kejenuhan informasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis domain dan analisis taksonomi. Akhirnya ditemukan bahwa dalam mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk paragraf argumentasi makalah, mahasiswa melakukan 6 kesalahan relevansi dan 4 kesalahan ambiguitas. Keenam kesalahan relevansi itu adalah: fallacy of dramatic instance, fallacy of retrospective determinism, post hoc ergo propter hoc, fallacy of misplaced concretness, argumentum ad verecundian, dan fallacy of composition. Sementara, keempat kesalahan ambiguitas adalah: circular reasoning, gobbledygook, amphibole (grammatical construction), dan equivocation. Sedangkan, dari seluruh makalah yang diteliti, tidak ditemukan terjadinya jenis kesalahan akibat pemakaian makna kiasan.

Kata kunci: pattern of reasoning, argumentative writing, fallacies of relevance, fallacies of ambiguity

PENDAHULUAN

“Kemampuan berbahasa orang Indonesia sangat rendah,” kata Prof. Nurcholish Madjid (Cak Nur), Rektor Universitas Paramadina-Mulya, Jakarta (Kompas, 24/7/2000: 9). Rendahnya kemampuan tersebut, masih menurut Cak Nur, tampak pada kenyataan bahwa selama ini orang Indonesia tidak mengembangkan bahasa Indonesia dengan logika yang benar. Hal ini tampak dari kekacauan logika pada karangan pembelajar, baik siswa SD, SLTP. SMU, mahasiswa S1, bahkan sampai tesis S2 sekalipun, kata Prof. Toho Cholik M., Ph.D., Rektor Unesa (Kompas 11/9/2000: 9). Begitulah, jangankan bagi siswa, bagi sebagian besar mahasiswa pun, menulis—apalagi karya ilmiah—sungguh pengalaman belajar yang menyiksa. Begitulah, dibandingkan dengan kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca, menulis merupakan kemampuan berbahasa tertinggi dan tersulit dikuasai.

Bagi sebagian besar mahasiswa, menulis karya ilmiah adalah aktivitas belajar yang amat tidak menyenangkan. Karya tulis mereka, baik laporan kegiatan, makalah, apalagi skripsi, membuktikman hal itu. Di dalamnya terdapat berbagai kekurangan, menurut Stolley (2003b), misalnya teks yang kurang relevan dengan judul, kurang memadainya data penunjang gagasan inti, terdapatnya kalimat sumbang dari kesatuan ide pokok paragraf, kesalahan piranti kohesi, paragraf yang tidak koheren, penerapan ejaan yang keliru, dan kesalahan penalaran dalam hubungan antarproposisi dalam paragraf.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kesalahan nalar dalam paragraf argumentasi karya ilmiah mahasiswa. Layak diingatkan di sini bahwa sifat argumentatif memang merupakan karakterisitik karya ilmiah (Stolley, 2003a).

Sesuai dengan pemilahan Stolley (2003) atas kesalahan penalaran ke dalam kesalahan relevansi dan kesalahan ambiguitas, masalah dalam tulisan ini diidentifikasikan sebagai berikut. (1) Apa sajakah jenis-jenis kesalahan relevansi yang terdapat pada paragraf argumentasi dalam makalah mahasiswa? (2) Apa sajakah jenis-jenis kesalahan ambiguitas yang terdapat pada paragraf argumentasi dalam makalah mahasiswa? Tujuannya adalah mendeskripsikan berbagai kesalahan penalaran jenis relevansi dan ambiguitas pada paragraf argumentasi dalam makalah mahasiswa. Unit analisisnya adalah paragraf sebagai objek kajian.

TELAAH PUSTAKA

Corbert & Burke (1991) memformulasikan sejumlah aktivitas menulis, yakni pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembangan paragraf, dan pengembangan karangan dalam jenis wacana tertentu. Kesalahan penalaran berkaitan dengan pengolahan gagasan, penataan kalimat, dan pengembangan paragraf. Kesalahan penalaran dapat dipilah ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan relevansi (fallacies of relevance) dan kesalahan ketaksaaan makna (fallacies of ambiguity) (Stolley, 2003; Burnie, 2003).

Kesalahan relevansi meliputi enam jenis. Keenam jenis kesalahan ini meliputi: (1) kesalahan instan dramatik (fallacy of dramatic instance), yakni perampatan berlebihan dan terlampau cepat, atau overgeneralisasi (over-generalisation); (2) kesalahan determinisme retrospektif (fallacy of retrospective determinism), yakni kesalahan nalar yang muncul akibat anggapan penulis bahwa keadaan (kejadian) sekarang sesungguhnya bukan masalah baru dan selalu muncul sepanjang zaman; (3) kesalahan penentuan sebab (post hoc ergo propter hoc, false cause), yang terjadi karena persepsi penulis tentang hukum kausalitas, yang terbelit oleh logika sekuensi kronologis, bahwa keadaan (kejadian) pertama adalah sebab dan keadaan (kejadian) kedua adalah akibatnya; (4) pengkonkretan sesuatu yang abstrak (fallacy of misplaced concretness); (5) kesalahan penggunaan otoritas (argumentum ad verecundian), yakni kesalahan nalar yang terjadi karena mengangkat sesuatu (seseorang) yang berotoritas sebagai pembenar dan penguat suatu pendapat, padahal mungkin tidak relevan dengan isi pendapat itu; dan (6) kesalahan komposisi (fallacy of composition), yakni kesalahan nalar akibat dugaan penulis bahwa apa yang cocok untuk suatu keadaan atau seseorang pastilah juga cocok untuk semua keadaan dan semua orang, apa yang gagal diterapkan pada sesuatu pastilah juga gagal untuk yang lainnya. (Burnie, 2003).

Kesalahan ambiguitas dapat dipilahkan ke dalam lima jenis. Kelima jenis kesalahan mencakup: (1) penalaran berputar-putar (circular reasoning, begging the question), yang terjadi akibat penulis meletakkan kesimpulan ke dalam premisnya dan kemudian menggunakan premis tersebut untuk membuktikan kesimpulannya, sehingga kesimpulan dan premisnya sama, (2) pemberbelit-belitan ungkapan dan pengaburan maksud (gobbledygook), (3) kesalahan konstruksi gramatikal (amphibole), (4) kesesatan karena term ekuivok, yakni tumpang tindihnya pemakaian istilah yang bermakna ganda, dan (5) kesesatan karena arti kiasan (Stolley, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua pertimbangan. Pertama, data penelitian berupa praktik penggunaan bahasa karangan, bukan frekuensi, jumlah, persentase, atau dimensi kuantitatif lainnya. Kedua, peneliti bertindak sebagai human instument, baik dalam penentuan kriteria, penjaringan, pengklasifikasian, maupun analisis data.

Metode dalam penelitian ini adalah metode preskriptif (cf. Sudaryanto, 1996). Metode ini dipilih karena penelitian ini, sejak penentuan kriteria data hingga analisis data, sudah membuat evaluasi apakah paragraf argumentasi tulisan mahasiswa masuk nalar, tepat penyimpulannya, relevan gagasan pendukungnya, tidak berlebihan, atau justru sebaliknya.

Data berupa kesalahan penalaran yang diambil dengan teknik dokumentasi pustaka dari 40 makalah mahasiswa fakultas sastra, 71 makalah mahasiswa fakultas psikologi, dan 57 makalah mahasiswa FISIP. Semua makalah merupakan tugas akhir ujian UTS tahun ajaran 2002—2003. Pengambilan data dilakukan dengan mengikuti prinsip kejenuhan informasi (Muhadjir, 2000). Analisis dilakukan dengan teknik analisis domain dan analisis taksonomis (Silverman, 1993; Bungin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data paragraf argumentasi makalah mahasiswa ditemukan 6 jenis kesalahan relevansi dan 4 jenis kesalahan ambiguitas. Keenam jenis kesalahan relevansi adalah (1) kesalahan instan dramatis, (2) kesalahan determinisme retrospektif, (3) kesalahan penentuan sebab, (4) pengkonkretan sesuatu yang abstrak, (5) kesalahan penggunaan otoritas, dan (6) kesalahan komposisi. Keempat jenis kesalahan ambiguitas adalah (1) penalaran berputar melingkar-lingkar, (2) gobbledygook, (3) kesalahan konstruksi gramatikal, dan (4) kesalahan term ekuivok. Sementara, kesalahan karena makna kiasan adalah satu-satunya jenis kesalahan yang tidak ditemukan dalam paragraf argumentasi makalah mahasiswa. Berikut ini dibentangkan contoh paragraf yang memuat kesalahan-kesalahan tersebut berikut pembahasannya.

Kesalahan Relevansi

Jenis pertama kesalahan relevansi adalah kesalahan instan dramatis. Berikut ini contoh paragraf argumentasi yang mengandung kesalahan instan dramatik mengenai pengalaman mahasiswa dalam berurusan dengan polisi di jalan raya.

Di era reformasi ini perilaku polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya benar-benar sudah berubah. Pendapat yang memojokkan polisi biasa menarik duit di jalan raya kepada pelanggar lalu lintas hanyalah pendapat yang dilandasi kebencian saja. Dalam hal ini penulis pernah melanggar lampu merah, yang sebelumnya di perempatan itu tidak ada traffict light-nya. Polisi yang berjaga langsung memberi tanda agar penulis minggir. Ternyata penulis hanya diperingatkan bahwa di perempatan itu baru diberi lampu lalu lintas. Penulis tidak dibentak, tidak ditarik duit.

Mahasiswa penulis paragraf ini telah melakukan kesalahan perampatan terlalu cepat dan berlebihan, atau overgeneralisasi (over-generalisation) (Poespoprodjo & Gilarso, 2000; Burnie, 2003). Sebagai penulis karangan, di sini mahasiswa menggunakan satu kasus khusus pribadi untuk mendukung sebuah argumen generik. Satu dua kasus tersebut lazimnya diangkat mahasiswa dari pengalaman pribadi ketika berurusan dengan polisi di jalan raya, atau pandangan subjektifnya sebagai individu (Rakhmat, 2000). Mahasiswa ini menyimpulkan bahwa pengalaman pribadinya pastilah juga dialami oleh pemakai jalan raya yang lain ketika berbuat kesalahan serupa. Dalam cara pandang Burnie (2003), mahasiswa telah mengangkat pengalaman pribadinya (individual’s personal experience) sebagai dasar untuk membuat generalisasi.

Alfred Korzybski (2003), pakar psikolinguistik dan semantik general, berpendapat bahwa generalisasi berlebihan terjadi karena umumnya individu tidak mampu menangkap perbedaan, perubahan, dan pergeseran feneomena material, individu, dan sosial. Umumnya, orang berpikir mapan, menikmati status quo (Lewis, 2002), sehingga tidak merasakan bahwa dalam perjalanan waktu, setiap orang dapat berubah.

Jenis kedua kesalahan relevansi adalah kesalahan determinisme retrospektif. Menurut Burnie (2003), kesalahan ini muncul karena penulis menganggap bahwa masalah yang sekarang terjadi merupakan masalah klasik, bukan masalah baru, setua usia manusia. Karena seakan masalahnya sudah ditentukan (determined), masalah tersebut tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan. Upaya menghapus masalah tersebut diyakini akan sia-sia saja. Contohnya paragraf berikut :

Pelacuran mempunyai sejarah yang sangat tua, sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Sejarah mencatat, di zaman Yunani Kuno pun pelacuran sudah menjadi fenomena sosial. Maka dari itu, sebagus apa pun pragram yang ingin menghapusnya, pastilah gagal diterapkan. Mengurangi bisa saja, tetapi menghapus jelas mustahil. Justru karena menyadari hal ini, akan lebih baik melokalisasikan pelacuran, mengontrol, dan menarik pajak tinggi. Hal ini lebih realistis.

Sekilas, paragraf ini logis dan realistis. dan masuk akal, kelihatannya. Akan tetapi, jika dicermati, timbul kesan bahwa pelacuran bukan masalah besar, harus dimaklumi, lebih baik dimanfaatkan, karena dari dulu sudah ada. Deret kalimat … sudah ada sejak manusia ada di bumi ini menegaskan persepsi penulisnya bahwa pelacuran sudah digariskan oleh alam (determined). Maka, baginya, pemberantasan pelacuran adalah tindakan sia-sia, bahkan melawan kodrat. Dalam hal ini Wiliams et al. (2003) berpendapat bahwa determinisme retrospektif mencerminkan psimisme dan cul-de-sac (kebuntuan jalan berpikir).

Jenis ketiga kesalahan relevansi adalah kesalahan penentuan sebab-akibat atau post hoc ergo propter hoc (“sesudahnya—maka—karenanya”; Poespoprodjo & Gilarso, 2000). Berikut ini contoh paragraf mahasiswa yang terjebak ke dalam kesalahan penentuan sebab-akibat.

Ditinjau dari sudut mana pun, goyang ngebor Inul Daratista sangat tidak sesuai dengan ajaran agama, norma masyarakat Indonesia, dan adat ketimuran. Yang lebih berbahaya lagi, goyang Inul ternyata telah menyebabkan seorang pelajar SMU di Sidoarjo belum lama ini telah mencabuli adik kelasnya sendiri. Dalam interograsi di kantor polisi, siswa SMU ini mengaku sebelum mencabuli adik kelasnya, ia terangsang hebat saat menonton VCD Inul.

Di sini tidak dipersoalkan perspektif agama dan norma masyarakat. Yang layak dipertanyakan adalah benarkah menonton VCD Inul mengakibatkan pencabulan. Mahasiswa penulis paragraf ini terjebak pada penalaran bahwa karena sebelum mencabuli adik kelas, siswa SMU ini menonton VCD Inul, maka menonton VCD Inul adalah sebab dan pencabulan adalah akibat-nya. Mestinya, mahasiswa juga berpikir mustahilkah bahwa pengakuan (menonton VCD Inul) hanyalah cara pelaku untuk berkelit agar ringan hukumannya, setidaknya dimaklumi kesalahannya. Jika boleh diekstremkan, seandainya setelah menonton VCD Inul, siswa SMU ini terus-menerus kentut, barangkali mahasiswa penulis akan menyimpulkan bahwa menonton goyang ngebor Inul menyebabkan dubur kentut terus-menerus hanya karena kentut nonstop itu terjadi setelah menonton goyang ngebor Inul.

Jenis kempat kesalahan relevansi adalah pengkonkretan sesuatu yang abstrak (fallacy of misplaced concretness). Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang suka mengkonkretakan sesuatu yang sesungguhnya jelas-jelas abstrak. Masyarakat Indonesia puluhan tahun pernah dikonstruksi dan terhegemoni untuk hal-hal yang sesungguhnya abstrak. Sayang, kebiasaan kontraproduktif ini juga berdampak pada pola pikir mahasiswa. Misalnya “pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila alias P4”, “stabilitas nasional”, “ketahanan nasional”, “sistem perburuhan Pancasila”, “nasionalisme”, “organisasi tanpa bentuk (OTB)”—sesungguhnya semua ini abstrak, tidak mempunyai titik sentuhnya di bumi masyarakat Indonesia, tetapi lalu didewakan, diideologiskan, sehingga seakan-akan konkret. Contoh berikut membuktikan bahwa mahasiswa pun tidak berpikir kritis, seperti para pemimpinnya.

Dari zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, sampai Megawati, korupsi terus-menerus terjadi. Tidak semakin kecil, malahan semakin besar dan merata di seluruh departemen dari menteri hingga ketua RT. Mengapa? Semua korupsi terjadi karena para pemimpin telah melupakan nilai luhur, kepribadian bangsa, dan falsafah Pancasila. Seandainya Pancasila dijalankan, korupsi pastilah sirna dari bumi Indonesia.

Pembaca mungkin penasaran seperti apa sih modelnya mahasiswa yang menulis paragraf ini. Seperti apa pun modelnya, mahasiswa penulis paragraf ini telah terhegemoni dan terkooptasi ke dalam pola pikir mengkonkretkan sesuatu yang jelas-jelas abstrak (nilai, kepribadian, falsafah). Sebagai intelektual harapan masyarakat, mestinya mahasiswa berpikir konkret: korupsi subur di negeri ini lantaran hakim bisa disuap, pejabat atasan melindungi pelaku, kontrol lembaga dan kontrol sosial macet, vonis hukuman bagi koruptor terlalu ringan—ini baru konkret.

Semua yang abstrak-abstrak—tetapi dianggap konkret itu—pada dasarnya adalah apa yang sering disebut orang sebagai pemberhalaan (reification) yang jelas-jelas juga me-real-kan yang abstrak (Rakhmat, 2000). Memang, pengkonkretan sesuatu yang abstrak paling mudah dilakukan dengan mengucapkannya (Barnes, 1996). Maka, selama ini penguasa kelewat sering mengucapkan frase “pembangunan manusia seutuhnya”, misalnya, akan tetapi sudahkah mereka melaksanakan pembangunan itu secara konkret—ini soal lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang gampang bahagia: ketika sudah mengucapkan langsung merasa sudah melaksanakan.

Jenis kelima kesalahan relevansi adalah ketidaktepatan penggunaan otoritas. Petuah kuno “jangan pandang siapa orangnya, tetapi perhatikan apa yang dikatakan” sungguh tepat dibekalkan kepada siapa pun agar tidak terlena dalam salah nalar argumentum ad verecundian. Demi memperkuat alasannya, agar pendapatnya berterima, mahasiswa sering kali “mengikutsertakan” Tuhan, Nabi, kitab suci, dasar negara, UU, tokoh terkenal, pemimpin, atau pun pakar—sesuatu yang mempunyai otoritas atau berpotensi diotoritaskan orang (Burnie, 2003). Sering dilupakan bahwa pernyataan mahasiswa penulis yang mencatut nama Tuhan, kitab suci, atau dasar negara itu, sesungguhnya tidak relevan alias tidak “nyambung” sama sekali, tetapi dicocok-cocokan. Malahan, terkadang penulis maupun pembaca juga tidak menyadari bahwa yang dikutip itu sesungguhnya tidak lebih dari interpretasi subjektif penulis atas ayat kitab suci dan bukan isi kitab suci an sich. Paragraf tulisan mahasiswa berikut dapat memperjelas hal ini.

Sebagai negara Islam terbesar, Indonesia sudah membuat kesalahan syariat ketika MPR mengangkat Megawati Soekarnopoetri sebagai presiden. Atas pelanggaran ini, Allah Swt. memberi hukuman kepada bangsa Indonesia berupa berbagai kerusuhan sosial dan gerakan separatisme misalnya di Aceh dan Irian Jaya. Dalam Kitab Suci Al Qur’an ditegaskan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita. Maka, jelaslah sudah bahwa MPR yang sebagian besar adalah muslim sudah melanggar kitab suci. Dan kitab suci tidak pernah salah.

Bahwa Allah berfirman mengenai kepemimpinan lelaki atas kaum perempuan—itu tidak disangkal dan dalam konteks religiusitas umat mesti meyakini dan mengimaninya. Memang begitulah bunyi teks dalam kitab suci ini. Akan tetapi, ada dua hal yang layak dikritisi dalam pencatutan ayat ini. Pertama, siapakah yang dimaksud pemimpin di sini? Apakah pemimpin agama, pemimpin rumah tangga, presiden, ketua partai, ketua organisasi massa, atau entah siapa lagi? Jelaslah bahwa apa yang diutarakan mahasiswa penulis dalam paragrafnya tidak lebih dari penafsiran subjektifnya terhadap substansi ayat. Kedua, benarkah kerusuhan dan separatisme itu hukuman Allah atas pelanggaran anggotra MPR yang telah memilih Megawati sebagai presiden? Bagaimana membuktikannya? Hal ini adalah soal keyakinan; artinya, ini pun interpretasi personal mahasiswa penulisnya dan bukan maksud ayat itu sendiri.

Dalam konteks kompetisi kekuasaan politik, tidak sulit diduga bahwa ayat ini sengaja dimunculkan untuk dipakai sebagai acuan otoritas agar pendapatnya—yang menolak Megawati sebagai presiden—diterima, diamini, dan diharapkan juga diikuti dengan gerakan massa umat Islam agar menjegal Megawati sebagai presiden. Di sini terjadi pemeralatan dan manipulasi ayat suci untuk kepentingan politik. Dalam konteks kesalahan relevansi, hal ini merupakan ketidaktepatan penggunaan otoritas.

Jenis keenam kesalahan relevansi adalah kesalahan komposisi. Kesalahan komposisi terjadi ketika mahasiswa penulis memastikan bahwa apa yang cocok untuk suatu keadaan atau seseorang pastilah juga cocok untuk semua keadaan dan semua orang; apa yang gagal diterapkan pada sesuatu pastilah juga gagal untuk yang lainnya (Burnie, 2003). Dalam pemahaman ini juga diyakini bahwa sesuatu yang sudah cocok (baik) hendaknya segera disosialisaikan di tengah masyarakat. Contoh berikut terjadi pada makalah mahasiswa.

Tulungagung sebelum 1982 terkenal sebagai wilayah miskin. Secara fisik, hal ini tampak dari sedikitnya kepemilikan sepeda motor penduduk, bentuk rumah di bawah standar (berlantai tanah, berdinding anyaman bamboo (gedheg), sedikitnya anak-anak yang kuliah. Akan tetapi, setelah 1982, banyak pemuda mengadu nasib ke Malaysia sebagai TKI. Sebagian besar sukses, yang gagal jauh lebih sedikit. Maka, tingkat penghidupan naik. Bagunan rumah bagus-bagus, punya kendaraan sepeda motor, yang kuliah bertambah banyak. Bahkan, jumlah kiriman TKI lebih banyak ketimbang APBD. Maka, suksesnya TKI Tulungagung yang mampu menghentaskan kemiskinan dapat ditiru penduduk kabupaten lain.

Tersirat dalam paragraf ini pendapat mahasiswa penulis bahwa jika TKI dari Tulungagung sukses, maka TKI dari daerah lain pun pasti sukses dan, kerena itu, sebaiknya penduduk di luar Tulungung berbondong-bondong menjadi TKI ke Malaysia. Ada beberapa titik kesalahan komposisi dalam pandangan ini. Pertama, penduduk Tulungagung mempunyai latar belakang mata pencaharian asal, tingkat pendidikan dan kekayaan, kultur, minat, dan etos kerja yang khas, yang berbeda dengan penduduk daerah lain yang hendak di-TKI-kan ke Malaysia. Kedua, adalah fakta bahwa penerimaan warga Malaysia terhadap TKI Tulungagung berbeda dengan penerimaannya terhadap TKI dari daerah lain (Madura, Flores, Lampung). Ketiga, kalau pun seluruh TKI dari mana pun asalnya sukses, daerah pedesaan Indonesia yang ditinggalkan akan mengalami bahaya nasional: krisis penduduk lelaki, krisis SDM pembangunan.

Kesalahan Ambiguitas

Jenis pertama kesalahan ambiguitas adalah penalaran berputar melingkar-lingkar atau melingkar berputar-putar yang terjadi karena mahasiswa penulis makalah meletakkan kesimpulan ke dalam premisnya dan kemudian menggunakan premis tersebut untuk membuktikan kesimpulannya (Burnie, 2003). Contoh berikut berisi kesalahan penalaran mahasiswa mengenai rendahnya kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa fakultas sastra.

Kalau kita amati, maka kemampuan berbahasa Inggris dari para mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Sastra masih rendah. Rendahnya kemampuan berbahasa Inggris ini disebabkan karena mahasiswa merasa malu berbahasa Inggris. Maka, justru di lingkungan mahasiswa bahasa Inggris yang terdengar tetap obrolan dalam bahasa Jawa Timuran. Rasa malu ini sebagai refleksi dari tidak percaya diri (PD) yang dimiliki mahasiswa. Mengapa tidak pede? Karena, kemampuan berbahasa Inggris secara lisan banyak yang salah grammar, salah pronounciation, salah tenses, dan tidak lancar.

Pada kalimat pertama paragraf ini disebutkan kemampuan berbahasa Inggris dari para mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Sastra masih rendah, singkatnya “rendahnya kemampuan berbahasa Inggris”. Pada kalimat terakhir disebutkan kemampuan berbahasa Inggris secara lisan banyak yang salah grammar, salah pronounciation, salah tenses, dan tidak lancar, singkatnya juga “rendahnya kemampuan berbahasa Inggris”. Dengan demikian, kalau diskemakan, sekuen argumentasi mahasiswa penulis ini akan tampak berputar melingkar-lingkar, mbulet, seperti berikut: “rendahnya kemampuan berbahasa Inggris” ß “malu berbahasa Inggris” ß “tidak percaya diri” ß “rendahnya kemampuan berbahasa Inggris”. Di sini akibat menjadi sebab dan sebab juga menjadi akibat. Maka, terjadilah kesimpulan dan premisnya sama (begging the question) (Poespoprodjo & Gilarso, 2000; Rakhmat, 2000).

Jenis kedua kesalahan ambiguitas adalah salah nalar berupa pemberbelit-belitan penjelasan (gobbledygook) (Stolley, 2003). Kesalahan ini terjadi karena mahasiswa penulis tidak cerdas, dapat pula terjadi karena ingin menutupi kelemahan diri. Stuart Chase (1998: 50) menjelaskan gobbledygook sebagai “using two, or three, or ten words in the place of one, or using a five syllable word where a single syllable would suffice”. Dengan gaya penalaran semacam ini kata-kata diacak-acak seenaknya, ide-ide beragam ditumpangtindahkan, atau pesan dikemas dengan muatan berlebihan, bermakna ganda, sehingga mengaburkan substansi (Stolley, 2003; Barnes, 1996). Ternyata, mahasiswa pun dalam paragraf argumentasinya juga membuat kesalahan ambiguitas jenis gobbledygook ini. Apalagi, kesalahan ini diperparah oleh rendahnya kemampuannya mengaplikasikan tata ejaan dan tanda baca dalam karangannya. Misalnya contoh berikut ini,

Dengan tingkat IQ, EQ, dan SQ berapa pun, pembacanya akan merasakan betapa berbelit-belitnya beragam topik pembicaraan serta berulang-ulang pengertian yang sama, yang dikemas tumpang tindih, apalagi masih diperparah oleh kacaunya aplikasi ejaan dan tanda baca. Kuat dugaan bahwa penalaran mahasiswa semacam ini terjadi karena banyaknya pokok pikiran yang akan diekspresikan, sementara kemampuan mengungkapkannya dalam tulisan amat kurang, dan—semoga saja—hal ini bukan karena motivasi kamuflastik mahasiswa untuk menyembunyikan kebodohannya. Meskipun demikian, jika gobbledygook mewarnai teks bahasa penguasa, pejabat birokrasi dan militer, Johanessen (1998) menyingkapkan hal ini sebagai rekayasa yang direncanakan untuk menutup-nutupi kegagalan, keburukan, dan keotoriteran, kediktatoran yang terlanjur dilakukan.

Jenis ketiga kesalahan ambiguitas adalah kesalahan konstruksi gramatikal atau amfibolia (amphibole). Kesalahan amfibolia berpangkal pada ketidaktegasan hubungan logis proposisi antarkalimat dan intrakalimat. Pada contoh berikut kesalahan amfibolia berpangkal pada yang pertama.

Sebagai menteri yang diangkat tanpa persetujuan partainya (PKB), Mathori Abdul Jalil memerintahkan pengiriman pasukan keamanan di wilayah basis GAM Aceh yang bergolak Keputusan Menteri Pertahanan yang kontroversial ini mendapat protes dari berbagai LSM dalam dan luar negeri. Tetapi, masalahnya selesai ketika Megawati mendukungnya.

Pada paragraf ini terdapat frase berklausa Keputusan Menteri Pertahanan yang kontroversial ini. Makna frase ini tidak tegas; yang kontroversial keputusan ataukah menteri pertahanan? Orang boleh saja memecahkan masalah ini dengan cara merujuk konteks sebelumnya. Konteks paragraf ini pun mendukung dua-duanya: fakta bahwa Mathori diangkat sebagai menteri pertahanan merupakan kontroversi pertama (karena ia orang sipil, karena ia dinilai mengkhianati, sehingga ditolak PKB), sementara keputusannya untuk mengirim pasukan keamanan ke Aceh juga memicu kontroversi. Jika yang dimaksud kontroversial itu keputusannya, misalnya, mestinya dikatakan Keputusan kontroversial Menteri Pertahanan ini. Pada contoh ini terbukti bahwa konstruksi urutan kata dalam frase dapat memicu terjadinya kesalahan ambiguitas (Stolley, 2003).

Jenis keempat kesalahan ambiguitas pada paragraf argumentasi makalah mahasiswa adalah kesesatan karena term ekuivok, yakni tumpang tindihnya pemakaian istilah yang bermakna ganda (Poespoprodjo & Gilarso, 2000; cf. Stolley, 2003). Pangkal kesalahan ini bisa bersumber dari pemakaian istilah atau bentuk kata tertentu, seperti contoh berikut.

Program mesin pengolah singkong menjadi tepung ini sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, program ini akan didukung oleh para petani, buruh tani di Trenggalek. Hal ini mengingat tanah di kawasan kabupaten tidak produktif untuk ditanami selain singkong.

Paragraf ini menyimpan dua kesalahan sehubungan dengan pemakaian term ekuivok. Pertama, frase pengentasan kemiskinan dapat bermakna ganda, yakni (1) ‘upaya menolong orang-orang miskin menjadi tidak miskin’ atau pun ‘upaya memberantas kemiskinan’, seperti yang sering dipakai dan dimaksudkan oleh pejabat birokrasi dan awam selama ini, dan (2) secara semantis leksikal juga bermakna ‘upaya memperbanyak jumlah orang miskin’ atau ‘upaya mempermiskin orang-orang yang sudah miskin’. Kedua, pemakaian konjungsi oleh karena itu, yang menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua, dapat disikapi dengan dua maksud, yakni (1) bahwa program mesin pengolah singkong menjadi tepung ini pasti mendapat dukungan dan (2) program ini secara logis mestinya didukung, dari para petani singkong dan buruh tani di Trenggalek. Dengan demikian, paragraf ini pun kurang menyajikan kejelasan maksud penulisnya.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di muka sebagai berikut. Kesalahan penalaran yang terjadi dalam paragraf argumentasi pada makalah mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam kesalahan relevansi dan kesalahan ambiguitas. Kesalahan relevansi yang terdapat dalam paragraf argumentasi pada makalah mahasiswa meliputi enam jenis, yaitu (1) kesalahan instan dramatis, (2) kesalahan determinisme retrospektif, (3) kesalahan penentuan sebab, (4) pengkonkretan sesuatu yang abstrak, (5) kesalahan penggunaan otoritas, dan (6) kesalahan komposisi. Sementara, kesalahan ambiguitas yang diperbuat mahasiswa dalam menulis paragraf argumentasi pada makalah meliputi: (1) penalaran berputar melingkar-lingkar, (2) gobbledygook, (3) kesalahan konstruksi gramatikal, dan (4) kesalahan term ekuivok. Sedangkan, dari seluruh makalah yang diteliti, tidak ditemukan terjadinya jenis kesalahan akibat pemakaian makna kiasan.

Kajian ini memang membatasi diri hanya pada salah nalar relevansi dan salah nalar ambiguitas yang membayang dalam deret kalimat sebagai wacana dalam makalah tulisan mahasiswa. Tentu saja, kajian masih dapat diluaslengkapkan dengan menggunakan perspektif salah nalar yang lain, misalnya saja fallacy of personal attack, fallacy of appeal prejudice, fallacy of non sequitur, deduksi cacat, pemikiran simplistik, argumen ad hominem, argumen ad populum (Poespoprodjo & Gilarso, 2000), mitos devian, dan mitos sosial (Rakhmat, 2000). Pengkajian juga dapat dikembangkan lagi pada fokus kajian yang bersangkut paut dengan efektivitas kalimat, ketepatan struktur gramatikal, ketegasan arti, kohesi dan koherensi paragraph (Ngadiman, 1999), dll. Dari segi bentuk wacana pun, penelitian kesalahan ini dapat juga dikenakan pada jenis wacana selain argumentasi, yakni deskripsi, eksposisi, narasi, dan persuasi.

Berbagai temuan riset yang memanfaatkan aneka perspektif, obejk kajian, dan fokus kajian tersebut bukan saja memperkaya kajian mengenai kesalahan nalar dalam karangan ilmiah, akan tetapi juga membantu siapa pun yang meminati totalitas kemampuan menulis karangan ilmiah mahasiswa secara holistik. Dalam kepentingan yang lebih mikro, temuan itu juga berimplikasi pada dunia pengajaran, misalnya pemilihan materi dan metode pengajaran keterampilan menulis laporan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

Barnes, H.A. 1996. The language of bureaucracy, in N. Postman et al (ed.), Language in America. New York: Pegasus.

Bungin, B. 2003. Teknik-teknik analisis kualitatif dalam penelitian sosial. Hal. 83—105 dalam B. Bungin (ed.), Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Burnie, B. 2003. Key terms and phrases.http://www.thompsonbooks.com/foundations/

keyterms.html

Chase, S. 1998. Gobbledygook, in G. Goshgarian (ed.), Exploring Language. Boston: Little, Brown & Co.

Corbert, A. & V.M. Burke. 1991. The New Composition—Rhetoric. New York: Meredith Corporation.

Johanessen, R.L. 1998. Highspeech, secretary of state high and communication ethics, in R.L. Savage et al (ed.), The Orwellian Moment. University of Arkansas Press.

Kompas, 19 Juli 2000. Kemampuan berbahasa orang Indonesia rendah. Hal. 9.

Kompas, 11 September 2000. Pelajaran Mengarang harus fungsional. Hal. 9.

Korzybski, A. 2003. Historical note on the structural differential. http://www.general-semantics. org/Basics/AK_sdnote.shtml

Lewis, S. 2002. A general semantics perspective on “critical thinking”. http://www. kcmetro. cc.mo.us/pennvalley/biology/lewis/critikink.htm

Muhadjir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Ngadiman, A. 1999. Coherence in Javanese expository writing. Magister Science 7, Februari—Juli: 34—43.

Poespoprodjo, W. & T. Gilarso. 2000. Logika: Ilmu Menalar. Bandung: Remadja Karya.

Rakhmat, J. 2000. Rekayasa Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Silverman, D. 1993. Interpreting Qualitative Data. London: Sage Publication.

Stolley, K. 2003. Argumentative writing: Fallacies. http:owl.English.purdue.edu/ handouts general/gl_fallacies.html

Stolley, K. 2003a. Argumentative writing: Logical vocabulary. http:owl.English.purdue.edu/ handouts/general/gl_ logic.html

Stolley, K. 2003b. Argumentative writing: Reaching logical conclusions. http:owl.English. purdue.edu/handouts/ general/gl_logicon. html

Sudaryanto. 1996. Metode Linguistik Bagian Pertama: Ke Arah Memahami Metode Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Williams, R.H. et al. 2003. On the intellectual versatility. Human Nature Review Vol . 3, Mey: 296—301.

Sudah Tepatkah 20 Mei sebagai Harkitnas?

2012-01-12T11:33:00.000+07:00

D. Jupriono

Pusat Penelitian Sastra dan Strategi Kebudayaan (PPSSK), LPPKM, Untag Surabaya

Jika bukan BO, lalu organisasi nasional apa yang lebih pantas ditetapkan sebagai organisasi yang bangkit kali pertama? Yang lebih tepat bukan Sarekat Islam (SI), bukan pula Indische Partij (IP), melainkan Perhimpunan Indonesia (PI) yang berdiri pada 15 November 1908 di negeri Belanda. Sebagai perhimpunan politis mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, PI berjuang untuk “kemerdekaan Indonesia”. Kali pertama berdiri pada 1908, PI semula bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) dengan ketua Sutan Casyangan Saripada. Pada 1922 saat diketuai Hermen Kartawisastra namanya berubah menjadi Indonesische Vereeniging yang bersaing dengan terjemahannya, Perhimpunan Indonesia. Sejak 1925 saat diketuai Sukiman lalu diteruskan Moh Hatta hanya nama Perhimpunan Indonesia-lah yang dipakai.

Setiap 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Penetapan 20 Mei ini tentu didasarkan pada tanggal berdirinya Boedi Oetomo (BO), 20 Mei 1908. Tulisan ini akan menyorot hal-hal berikut. Sudah tepatkah BO dipilih sebagai organisasi nasional yang pertama bangkit? Jika dianggap sudah tepat, selanjutnya, apakah tanggal berdirinya—dan bukan tanggal-tanggal perkembangannya—sudah tepat untuk ditetapkan sebagai Harkitnas? Jika BO dianggap tidak tepat, lalu organisasi apa yang lebih layak disebut sebagai organisasi pergerakan yang bangkit kali pertama?

Hampir semua orang ingat, BO didirikan oleh dr Soetomo (mahasiswa STOVIA, yang lahir di Nganjuk, 30 Juli 1888) atas dorongan dr Wahidin Soedirohusodo (1857—1917). Akan tetapi, yang sering dilupakan orang adalah fakta bahwa sejak berdirinya, BO merupakan organisasi elitis etnis-sosial. BO hanya beranggotakan etnis Jawa. Malahan, tidak semua lapisan etnis Jawa bisa masuk: BO hanya untuk golongan priyayi (bangsawan). Dari fakta ini, tanggal berdirinya BO lebih tepat ditetapkan sebagai “Harkitja” (Hari Kebangkitan Jawa), bahkan lebih tepat lagi “Harkitprija” (Hari Kebangkitan Priyayi Jawa), ketimbang sebagai Harkitnas.

Sebagai organisasi priyayi Jawa, BO didominasi oleh golongan tua. Ini tampak pada orang-orang yang duduk di jajaran pengurus. Ada Tirtokoesoemo, Dwidjosewojo, Sosrosugondo, Gondoatmodjo, Surjodiputro, Djojosubroto, Tjipto Mangoenkoesoemo, dll. Latar belakang elitis priyayi inilah yang mungkin mencoraki BO sebagai organisasi yang moderat, lembut, kalem, tidak progresif—apalagi radikal. Nama Boedi Utomo sendiri sebenarnya juga cermin dari orientasi organisasi yang menjauhi perilaku progresif-radikal. Dalam pernyataan dr Sutomo, saat menanggapi prakarsa dr Wahidin dan disaksikan M. Soeradji, pada 1907, dikatakan bahwa punika satunggaling pedamelan sae sarto nelakaken budi utami (ini sebuah tindakan mulia serta menunjukkan perilaku luhur). Terasa sekali nuansa Jawa pada BO dalam dinamika organisasinya. Yang terasa memang Jawa, bukan aroma nasional Indonesia, seperti ditulis Ensiklopedi Nasional Indonesia (jilid 3, 1989).

Hal ini tidak berarti bahwa BO tidak berperan dalam sejarah pergerakan nasional. Adalah fakta yang tak terbantah bahwa biarpun sejak awal berdirinya bersikap nonpolitis dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada Desember 1932 dalam sebuah kongresnya di Solo BO berubah ke politis dan nonkooperatif dengan tegas menetapkan cita-cita “mencapai Indonesia merdeka”. Fakta sejarah juga bahwa BO berperan vital bagi munculnya organisasi Pergerakan Bangsa Indonesia (PBI) dan Partai Indonesia Raya (Parindra) di Surabaya, 1935. Layak juga kita syukuri bahwa akhirnya gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Sutomo pada 1961 dan Wahidin pada 1973.

Ada dua hal yang bertolak belakang antara BO dan PI. Pertama, keanggotaan BO didominasi Jawa, sedang PI lebih “nasional” dengan menerima semua etnis. Kedua, watak perjuangan BO moderat-kooperatif, sedang corak perjuangan PI lebih progresif-nonkooperatif. Jika makna bangkit lebih dimaksudkan sebagai keberanian bertindak tegas, tentu yang bercorak progresif-nonkooperatiflah yang lebih layak dipilih sebagai oraganisasi yang lebih memenuhi indikator kebangkitan. Selanjutnya, jika nasional dimaksudkan lebih mengacu ‘seluruh etnis/golongan’, tentu yang bisa membuka pintu lebar bagi semua etnislah yang dipilih.

Dalam hal ini, PI “lebih bangkit” dan “lebih nasional” ketimbang BO. Jika hal ini bisa diterima, implikasi terapannya adalah bahwa Harkitnas lebih tepat diperingati pada 15 November—tanggal berdirinya PI. Lintas etnisnya keanggotaan PI tampak dalam nama-nama aktivisnya. Di dalamnya ada Iwa Kusumasumantri, Nazir Datuk Pamuntjak, Ahmad Soebardjo, AA Maramis, Noto Suroto, Arnold Mononutu, Moh. Hatta, Poerbatjaraka, Sitanala, dll. Peran vital PI diakui oleh sejarawan Prof Sartono Kartodirdjo, dalam Sejarah Pergerakan Nasional (1993, hal. 150). PI, kata Prof Sartono, berada di “barisan depan pergerakan nasional” dan merupakan organisasi yang “di atas organisasi-organisasi lainnya”.

PI juga berusaha mengokohkan identitasnya sebagai organisasi yang nasional dan berspirit egaliter. Bahasa pertemuan, misalnya, ditetapkan menggunakan bahasa Melayu (cikal bakal bahasa Indonesia). Hal-hal yang bercorak feodal-konservatif dikikis. PI menghimbau tegas anggotanya untuk menghapus gelar bangsawan. Arnold Isaac Zacharias Mononutu, misalnya, menjadi Arnold Mononutu; RM Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewangtara) juga menghapus RM-nya. Hal lain lagi adalah menetapkan peci (kopiah) sebagai identitas nasional yang wajib pakai setiap pertemuan. Ini juga sebagai sebuah resistensi simbolis terang-terangan para pelajar Indonesia, yang berhimpun di PI, yang sedang berada di negeri penjajahnya, Belanda.

Politik Pencitraan Presiden SBY Melalui Bentuk Kalimat: Kajian Linguistik Kritis

2012-01-07T13:11:00.001+07:00

Naskah Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Tahun 2010, Hasil Penelitian Hibah Penelitian DP2M Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional Untuk Berkala Nasional Terakreditasi, Hotel Equator Surabaya, 26—29 Agustus 2010

D. Jupriono

Pusat Penelitian Sastra & Strategi Kebudayaan (P2S2K), LPPKM,

Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

Fokus kajian penelitian adalah bentuk kalimat (aktif-pasif, pronomina persona, posisi proposisi, nominalisasi) pada pidato SBY selama 2004—2008 sebagai data riset. Dengan pendekatan linguistik kritis Fowler dan van Dijk, analisis data menghasilkan temuan berikut: (1) Kalimat aktif dipilih SBY untuk menyampaikan keberhasilan, sedang kalimat pasif dipakai untuk menyatakan kegagalan. (2) Proposisi klausa yang berisi keberhasilan ditonjolkan dengan diposisikan di depan, sedang yang berisi kegagalan disamarkan di belakang. (3) Kata ganti kita dipilih untuk menyampaikan hal negatif dan menghindari kritik; kata saya dan pemerintah untuk menyampaikan hal positif, kata ganti mereka, siapa pun, atau sebutan langsung suatu kolektif dipakai untuk memberi peringatan atau ancaman. (4) Nominalisasi dimanfaatkan SBY untuk menyembunyikan kegagalan menjalankan program pembangunan, sehingga citranya sebagai pemimpin yang sukses tidak ternodai. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa SBY memanfaatkan bentuk kalimat sebagai media politik pencitraan diri sebagai pemimpin yang sukses dan sebagai topeng untuk menutupi kegagalan dan menghindari kritik.

Kata kunci: politik pencitraan, linguistik kritis, kalimat aktif-pasif, nominalisasi, proposisi

Abstract. Focus of the research study is sentence form (active-passive, personal pronoun, propositional position, nominalization) on SBY speech for 2004—2008 as the research data. By linguistic approach of Fowler and van Dijk critics, the data analysis achieves the following findings: (1) Active sentence is chosen by SBY to tell a success, while passive sentence is used to express a failure. (2) Clausal proposition which tells a success is expressed by positioning at the front, and one which expresses a failure is faded at behind. (3) Pronoun kita is chosen to explain the negative and to avoid critics; the words saya and pemerintah are used to tell the positive, the pronouns mereka, siapa pun, or direct reference of collective one are applied to give warning or threat. (4) Nominalization is used by SBY to hide failure of conducting development program, so his image as the successful leader is spotless. Generally, it can be concluded that SBY makes use of sentence form as media of politic of self image as a successful leader and as a mask to cover failure and to avoid critics.

Key words: imagology politic, critical linguistic, active-pasive senence, nominalization, proposition.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikenal sebagai Presiden Republik

Indonesia

yang amat menjaga citra dirinya (self-image). Hal itu, misalnya, tampak pada saat SBY berbicara di depan publik, berpidato, melontarkan pernyataan, serta saat diliput dan diwawancarai media. Banyak pihak menilai bahwa SBY lebih sukses menjaga citra dirinya ketimbang melakukan aksi konkret untuk mengatasi persoalan. Merupakan fakta bahwa tidak sedikit publik yang memilih SBY dalam Pilpres 2004 dan 2009 hanya karena terkesan pada sosok penampilannya. Maka, SBY dianggap piawai menjalankan politik pencitraan (imagologi politic, the political of image), yang lebih mengedepankan penampilan dan kesan di mata publik ketimbang tindakan mengatasi masalah (Sulistiyo, 2008).

Penilaian semacam itu bisa benar, bisa pula salah. Meskipun hasilnya bisa saja kontraproduktif di mata publik, dalam batas-batas tertentu gaya bicara SBY memang rapi, terjaga, dan cenderung formal. Hal ini dapat dilihat pada bahasa yang digunakan SBY saat berpidato, misalnya bentuk kalimat. Menurut van Dijk (1998), seorang tokoh (politisi, presiden, menteri, ketua DPR, dll.) cenderung memilih kata dan kalimat tertentu untuk mencapai tujuannya. Pemakaian kata, kalimat, gaya, intonasi tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berbahasa/berkomunikasi, tetapi, lebih dari itu, harus dipahami sebagai strategi politis untuk memengaruhi opini publik, menggalang dukungan, memeroleh legitimasi, dan menyingkirkan lawan/pesaing politis (Fowler, 1996; cf. Thurlow, 2007).

Seorang tokoh politik cenderung mengatakan sesuatu yang positif dan menguntungkan dirinya dan menyamarkan atau bahkan membunyikan segala yang negatif dan merugikan dirinya. Pada saat yang sama lazimnya ia lebih banyak—bahkan hanya—menyatakan sesuatu yang negatif mengenai lawan-lawan politisnya (Fowler, 1996). Justru karena itu, kajian bahasa tokoh politik bukan menelaah struktur gramatikalnya itu sendiri (Pick, 2009), melainkan lebih pada kajian terhadap “apa maksud di baliknya”, “mengapa mengatakan dengan cara seperti itu”, “siapa sesungguhnya yang dibidik”, dst. (van Dijk, 1998).

Pilihan kata, bentuk kalimat, intonasi, penekanan atas makna kata tertentu, pada pernyataan tokoh politik bukanlah suatu kebetulan dan alamiah, melainkan sesuatu yang sengaja dipilih dan direncanakan (Santoso, 2000). Bahasa seorang tokoh politik, dengan demikian, bukan sekadar sarana berinteraksi, bukan sesuatu yang netral; bahasa syarat dengan kepentingan ideologis dan nafsu kuasa (Wodak, 2008).

Meskipun relatif sedikit, penelitian tentang bahasa pemimpin politik, misalnya Presiden RI, sudah dilakukan orang. Bahasa revolusioner politik Soekarno diteliti oleh Saryono dan Syaukat (1993); bahasa otoriter kenegaraan Soeharto dikaji oleh Eriyanto (1999); strategi pengungkapan tema Presiden Habibie ditelaah oleh Muslich (2001); komunikasi nyeleneh dan pelanggaran prinsip bertutur Presiden Gus Dur ditelaah oleh Jupriono (2001); tema, makna, dan gaya pidato Megawati diteliti Jupriono (2004). Sementara, walaupun SBY banyak disorot media massa, penelitian tentang bahasa pidato kenegaraannya, misalnya, belum pernah ada. Beberapa pembahasan tentang SBY umumnya bersangkutan dengan perilaku fisik, sosial, kebijakan pembangunan, siasat berkoalisi, dan—sepengetahuan penulis—belum ada yang menyoroti SBY dari perilaku simbolis bahasanya. Kekosongan ini mendorong penulis untuk mengisinya dengan riset ini.

Sebagai penelitian linguistik, fokus yang relevan untuk dikaji adalah tujuan, maksud terselubung, atau citra yang dikehendaki oleh pembicara (SBY) dan bukan struktur gramatikal atau deskripsi konstruksi sintaktis kalimat-kalimat dalam pidato kenegaraannya. Yang dimasalahkan bukan “apa yang dinyatakan”, tetapi “bagaimana pesan disampaikan” dan “mengapa memilih cara itu” (Thurlow, 2007; Wodak, 2008). Oleh karena itu, kajian ini berada dalam lingkup linguistik kritis (critical linguistics) dan bukan linguistik deskriptif (descriptive linguistics) (Santoso, 2000).

Selanjutnya, berdasarkan bentuk kalimat yang meliputi keaktifan-kepasifan, posisi proposisi dalam kalimat, pemilihan kata ganti (van Dijk, 1998), dan nominalisasi fungsi kalimat (Flower, 1996), tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan maksud pemakaian kalimat aktif/pasif, posisi proposisi, pilihan kata ganti, dan nominalisasi fungsi kalimat dalam teks pidato SBY dan (2) menginterpretasikan citra yang diinginkan SBY melalui bentuk-bentuk kalimatnya.

Metode Penelitian

Ancangan (approach) dalam penelitian ini adalah paradigma linguistik kritis (critical linguistics) yang memadukan pandangan van Dijk (1998) tentang keaktifan-kepasifan, posisi proposisi, dan pemakaian kata ganti, dengan pandangan Flower (1996) tentang nominalisasi (pengubahan peristiwa dari bentuk kata kerja ke kata benda) fungsi kalimat. Dengan ancangan linguistik kritis, kalimat-kalimat dalam pidato SBY tidak akan dikaji secara deskriptif dari aspek struktur gramatikalnya (Pick, 2009), tetapi dikaji secara kritis dengan menginterpretasikan apa tujuan berpidato, apa motif di baliknya, apa yang ditonjolkan, citra apa yang sedang dibangun, dst., sesuai dengan konteks sosial historis yang terjadi saat pidato tersebut disampaikan sepanjang 2004—2008. Metode kajian yang sesuai untuk tujuan seperti ini adalah metode referensial dan metode pragmatis (Sudaryanto, 1993: 15).

Data dijaring melalui teknik dokumentasi dari teks pidato kenegaraan Presiden SBY selama kurun pemerintahan 2004—2008, yakni pidato kenegaraan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 20 Oktober 2004, 16 Agustus 2005, 16 Agustus 2006, 16 Agustus 2007, dan 15 Agustus 2008. Analisis data dilakukan melalui fokus telaah, unit analisis, dan penjabaran satuan analisis sebagai berikut (lihat Tabel).

Tabel Fokus Telaah, Ujnit Analisis, dan Penjabaran Analisis

FOKUS TELAAH	UNIT ANALISIS	PENJABARAN ANALISIS
Kalimat Aktif-Kalimat Pasif	Kalimat	- Siapa yang ditonjolkan? - Siapa yang disamarkan/disembunyikan? - Citra apa yang hendak dibangun SBY?
Posisi proposisi	Klausa Kalimat	- Apa yang ditonjolkan? - Apa saja yang disamarkan/disembunyikan? - Citra apa yang hendak dibangun SBY?
Kata ganti	Kalimat	- Siapa/apa yang dicitrakan secara positif? - Siapa/apa yang dicitrakan secara negatif?
Nominalisasi	Klausa Kalimat	- Apa yang disamarkan/disembunyikan? - Citra apa yang hendak dibangun SBY?

Hasil penelitian tentang strategi pencitraan Presiden SBY melalui bentuk kalimat dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Sesuatu yang tidak berisiko, yang positif, yang tidak berpotensi mengundang kritik, akan disampaikan SBY dengan kalimat aktif. Kalimat pasif pada pidato SBY 2004—2008 hampir selalu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang kurang positif, yang berpotensi memicu kritik lainnya, memungkinkan pelaku (agent) untuk bersembunyi.
Sebagai strategi untuk menonjolkan kesuksesan SBY, dalam kalimat-kalimat pidatonya, proposisi yang di depan selalu mengandung sesuatu yang memberi kesan positif (menguntungkan SBY), sementara proposisi lain yang mengikuti di belakang umumnya berisi hal-hal yang merugikan pencitraan SBY.
Untuk menciptakan perasaan dan suasana bersama antara presiden dan publik rakyat serta untuk mencegah serangan kritik, kata ganti orang (pronomina persona) inklusif kita banyak dipakai untuk menyampaikan hal-hal negatif (kegagalan, program pembangunan yang belum terbukti) yang berpotensi mengundang kecaman, sedangkan untuk menyampaikan hal-hal positif (keberhasilan), sehingga tidak berpotensi menuai kritik, atau suatu tindakan atau perjuangan konkret mengatasi masalah, pronomina persona yang dipakai adalah saya dan kata pemerintah. Sementara itu, untuk menyebut atau menyapa pihak-pihak yang dirasa perlu diberi peringatan atau ancaman halus, dipilih pronomina persona ketiga kolektif mereka, pronomina tanya siapa pun, atau sebutan langsung suatu kolektif.
Nominalisasi dimanfaakan SBY sebagai strategi untuk menutupi kegagalan serta menyembunyikan diri/pemerintah saat gagal menjalankan program pembangunan.

Kalimat Aktif—Kalimat Pasif

Bentuk kalimat (aktif, pasif) bukan sekadar soal struktur gramatikal atau konstruksi sintaktis. Pada wacana tertentu suatu bantuk kalimat dapat dimanfaatkan pembicara atau penulis untuk menonjolkan diri, menyembunyikan sesuatu, bahkan ”menghilangkan” seseorang (van Dijk, 1998; Flower, 1996). SBY pun memanfaatkan bentuk kalimat sebagai upaya untuk membangun citra. Perhatikan kutipan (1)—(5).

1) a. Pemerintah secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi.

b. Segala persoalan bangsa yang rumit ini tidak mungkin diselesaikan hanya dalam 100 hari (Pidato 20-10-2004)

2) a. Kepada Kapolri dan Jaksa Agung, saya telah menginstruksikan untuk menindak tegas bawahannya yang mempermainkan hukum untuk memperkaya diri sendiri

b. Upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan (Pidato 16-08-2005)

3) a. Tahun 2006 ini, Pemerintah juga telah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar sembilan tahun.

b. Program BLT Bersyarat ini akan dikaitkan dengan program pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan diluncurkan pada awal tahun 2007, dan diujicobakan di beberapa provinsi. (Pidato 16-08-2006)

4) a. Pemerintah juga secara konsisten telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK)

b. Untuk sektor pertanian akan dibangun dan direhabilitasi jaringan irigasi, waduk dan rawa (Pidato 16-08-2007)

5) a. Saya telah menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan memberikan laporan tentang upaya penghematan energi di lingkungannya masing-masing setiap bulannya.

b. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan tanpa pandang bulu (Pidato 15-08-2008)

Pada pidato 2004, saat memulai jabatannya sebagai kepala pemerintahan, SBY tanpa beban berani menegaskan bahwa Pemerintah secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi; di sini bentuk kalimat yang dipakai adalah aktif. Yang ditonjolkan dalam pernyataan ini adalah pemerintah. Dalam kalimat aktif (72), pemerintah adalah subjek pelaku. SBY tidak akan khawatir dikritik sebab baru menjabat satu bulan—apanya yang akan dikritik. Sesuatu yang tidak berisiko atau sesuatu yang positif, yang tidak berpotensi mengundang kritik, akan disampaikan SBY dengan kalimat aktif. Pada kutipan (1a), (2a), (3a), (4a), dan (5a), tampak bahwa pesan yang dikandung masing-masing tidak berisiko apa pun—aman-aman saja. Maka, pelaku bisa ditonjolkan sebagai subjek dalam kalimat aktif. Kalimat (74a), misalnya, memang sudah berisi pesan positif, yaitu Tahun 2006 ini, Pemerintah juga telah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar sembilan tahun. Respon yang mungkin timbul bukanlah kritik dan kecaman, melainkan pujian atau simpati. Dari struktur gramatikalnya, pada kalimat-kalimat aktif semacam ini subjek (S) sekaligus pelaku (agentif) (Chung, 1989; Alwi, 1993; Pick, 2009, dengan demikian S dan pelaku saya atau pemerintah dapat ditonjolkan secara eksplisit.

Bagaimana jika kalimatnya berbentuk pasif? Kalimat pasif pada pidato SBY 2004—2008 hampir selalu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang kurang positif, kegagalan menuntaskan masalah, janji-janji yang belum terealisasi, atau hal-hal lain yang berpotensi memicu kritik. Perhatikan kembali kutipan (1b), (2b), (3b), (4b), dan (5b). Pada (1b), misalnya, SBY mengatakan bahwa Segala persoalan bangsa yang rumit ini tidak mungkin diselesaikan hanya dalam 100 hari. Dalam kalimat ini SBY bisa bersembunyi di balik bentuk kalimat sebab kalimat pasif memang memungkinkan pelaku (agent) untuk bersembunyi (Fowler, 1996)—dan secara gramatikal tidak salah. Dalam kalimat tersebut tidak harus ada kata-kata pemerintah atau SBY. Sama sekali bukan sebuah kebetulan linguistis jika yang dipakai adalah bentuk pasif. Mengapa? Jika dinyatakan dalam kalimat aktif, subjek-pelaku (subject-agentive) harus eksplisit disebut (van Dijk, 1998), sehingga kalimatnya menjadi Pemerintah/SBY tidak mungkin menyelesaikan segala persoalan bangsa yang rumit ini hanya dalam 100 hari.

Jangankan lewat bentuk kalimat aktif, bahkan, sudah diselubungkan lewat bentuk pasif pun, kritik tetap saja bermunculan. Menanggapi program 100 hari SBY (1b), misalnya, pakar politik Dr. Kristiadi (2005) melontarkan kritik bahwa Program 100 hari pemerintahan SBY—JK tidak efektif, hanya retorika politik. Mereka berdua, menurut Kristiadi, belum bisa mewujudkan janjinya dalam kampanye pilpres. Janji SBY untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, misalnya, belum seperti yang diharapkan masyarakat. Barangkali benar bahwa program 100 hari pemerintahan SBY-JK tidak lebih hanya ingin menunjukkan kesan—bukan bukti—bahwa mereka adalah presiden dan wakil presiden yang berkemampuan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif; kenyataannya sebaliknya. Bahkan penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, sampai 2005, masih lamban dan bertele-tele.

Dr. Ikrar Nusa Bhakti (2005) melontarkan kritikan bahwa dengan program 100 harinya, SBY telah terjebak dalam jargonnya sendiri. Pakar politik LIPI ini mengingatkan bahwa orang pertama yang menggaungkan program 100 hari adalah SBY sendiri. Lebih lanjut, Bhakti (2005) menilai bahwa SBY ingin terlihat seperti Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt yang pada 1932 untuk kali pertama memoulerkan istilah ”Program 100 Hari”. Bedanya, SBY—tidak seperti Roosevelt—kurang mendapat dukungan publik karena SBY gagal mengimplementasikannya ke dalam program jangka pendek dan menengah. Maka, SBY terperangkap ke dalam jargon-jargon yang dibuatnya sendiri. Maka, obsesi SBY agar tercitrakan sebagai pemimpin yang senantiasa berhasil terkendala justru oleh jargon politisnya sendiri. Biarpun mungkin sudah matang direncanakan, politik pencitraan yang dijalankan justru kontraproduktif dengan hasil empirisnya di mata publik yang harus dihadapi.

Posisi Proposisi

Penutur/penulis biasa meletakkan proposisi yang mengandung hal yang dianggap penting, yang menguntungkan citra dirinya (self-image), di bagian awal, sedang proposisi yang mengandung hal yang dapat merugikan citra diletakkan di bagian belakang (van Dijk, 1998). SBY pun dalam pidatonya 2004—2008 memakai posisi proposisi sebagai sarana strategi untuk menonjolkan hal-hal yang dianggapnya lebih penting. Perhatikan kutipan (6)—(10)!

6) Pikiran, tenaga dan waktu yang saya miliki, akan saya dedikasikan untuk memajukan dan melindungi setiap insan Indonesia. (Pidato 20-10-2004)

7) Berbagai kebijakan penanganan telah dicoba untuk dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. (Pidato 16-08-2005)

8) Meskipun kinerja ekonomi makro menunjukkan perbaikan yang signifikan, pemerintah sepenuhnya menyadari, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai tingkat yang diharapkan (Pidato 16-08-2006)

9) Sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB, Indonesia akan tetap memainkan peran yang konstruktif, berdasarakan politik be-bas dan aktif. (Pidato 16-08-2007)

10) Walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah. (Pidato 15-08-2008)

Proposisi yang di depan selalu mengandung sesuatu yang memberi kesan positif dan menguntungkan citra SBY, sementara proposisi yang lain diletakkan di belakang sebab umumnya berisi hal-hal yang merugikan citranya. Begitulah, pikiran, tenaga dan waktu yang saya miliki (6), berbagai kebijakan penanganan telah dicoba untuk dilakukan (7), kinerja ekonomi makro menunjukkan perbaikan signifikan (8), Sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB (9), dan biaya sekolah telah diturunkan (10), merupakan hal-hal yang menguntungkan citra diri SBY. Melalui pengedepanan proposisi ini, sebuah citra sosok pemimpin yang berkorban untuk rakyat, sukses memimpin negeri, peduli pada nasib rakyat, sedang diciptakan, sebagai wujud konkret politik pencitraan yang dilakukan. Maka, bukan kebetulan bahwa bagian-bagian proposisi tersebut didahulukan sebagai strategi pencitraan untuk menonjolkan hal-hal yang positif pada SBY.

Bagian-bagian selebihnya untuk setiap kalimat sengaja dikecilkan, disamarkan, tidak diberi arti sepenting proposisi bagian pertama. Maka, melindungi setiap insan Indonesia (6), hasilnya masih jauh dari memuaskan (7), peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai tingkat yang diharapkan (8), peran yang konstruktif, berdasarakan politik bebas dan aktif (9), serta masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah (10) diberi nilai sekunder. Pada (10), misalnya, proposisi ”biaya sekolah telah diturunkan” jauh lebih penting untuk ditonjolkan ketimbang proposisi ”masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah”. Meskipun tidak sangat mencolok, jika publik menyadari hal demikian, citra SBY di mata publik bisa sebaliknya—setidaknya dapat mengikis kesan positif sebelumnya: yang penting adalah bahwa SBY telah menurunkana biaya sekolah, soal masih ada keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, itu soal kedua di mata SBY, mungkin.

Segala yang bersangkutan dengan penguasa selalu (dibuat) lebih penting ketimbang segala hal yang bersangkutan dengan mereka yang tidak berkuasa (Wodak, 2008), termasuk mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Tentu saja, penting—tidak penting, bernilai—tidak bernilai di sini harus dibaca dari perspektif kepentingan politik pencitraan SBY. Penguasa selalu berpeluang untuk menentukan sudut pandang penilaian. Mereka yang berkuasa berpeluang mendefinisikan segala hal dan hampir selalu hanya menguntungkan dirinya dan senantiasa merugikan mereka yang kurang berkuasa (cf. Fairclough, 2008).

Pronomina Persona

Dengan pronomina persona (kata ganti), seorang penutur/pembicara dihadapkan pada preferensi menempatkan diri di hadapan lawan bicara, mitra tutur, atau khalayak. (cf. Alwi et al., 1993). Ia, misalnya, bisa menggunakan kata kita, saya, mereka, atau menyebut kata pemerintah, dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Setiap pilihan bertujuan—bukan sekadar gaya berutur. SBY pun demikian dalam pidato kenegaraannya. Perhatikan kutipan (11)—(15)!

11) a. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, saya dan Wakil Presiden Yusuf Kalla bertekad, akan bekerja-sama dengan saudara-saudara untuk kepentingan nasional

b. Pemerintah secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi, yang akan saya pimpin sendiri. (Pidato 20-10-2004)

12) a. Saya berharap para hakim bersungguh-sungguh dalam menangani perkara-perkara korupsi.

b. Saya minta kepada mantan aktivis GAM untuk juga mentaati kesepakatan itu

c. Pemerintah telah melakukan peningkatan pelayanan perizinan dalam upaya pemberantasan illegal fishing,

pemberdayaan masyarakat pesisir

d. Di bidang kehutanan, kita melakukan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal.

(Pidato 16-08-2005)

13) Kita telah melaksanakan Subsidi Bantuan Tunai satu tahun kepada 19,2 juta rumah tangga miskin.

(Pidato 16-08-2006)

14) Namun, sekali lagi, negara akan tetap tegas, bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan gerakan

separatisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. (Pidato 16-08-2007)

15) a. Dalam kaitan dengan upaya penghematan subsidi listrik, saya sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia

usaha, terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak

pemakaian listrik

b. Apakah kita bisa melampaui tahun pemilu dengan baik dan damai? kita sepakat untuk menjawabnya:

Bisa! Kita Bisa!

c. Sejarahlah yang kelak akan membedakan antara mereka yang hanya bisa meratapi nasib, dan mereka yang tak

pernah menyerah mencari solusi. (Pidato 15-08-2008)

SBY menggunakan pronomina pertama (saya, kita, pemerintah,), pronomina persona kedua (saudara), pronomina persona ketiga (mereka), dan langsung menyebut kelompok (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para hakim, mantan aktivis GAM). Yang paling banyak digunakan SBY adalah kita. Tentu, ini bukan tanpa alasan. Pronomina kita menciptakan perasaan dan suasana bersama antara presiden dan publik rakyat. Maka, sikap dan pandangan SBY seolah-olah sudah dengan sendirinya sama seiring dengan sikap dan pandangan publik—padahal belum tentu. Dengan pronomina persona inklusif kita (12d, 13, 15b), seakan-akan SBY tahu persis apa isi hati dan isi pikiran rakyat.

Yang lebih penting dari itu, pronomina kita dapat menghindari kritik (Fowler, 1996; cf. Thurlow, 2007). Mengapa? Logikanya adalah: jika sikap presiden (SBY) adalah juga sikap rakyat, mengapa SBY masih juga dikritik? Bukankah itu berarti mengkritik kita juga? Pada (13), misalnya, pelaksana program Subsidi Bantuan Tunai adalah kita, maka jika ada ketidakberesan di lapangan (dan memang itulah realitas empirisnya!), itu tanggung jawab kita bersama—bukan hanya pemerintah. Pada gilirannya, dengan demikian, kata kita juga dapat dipakai sebagai tempat melarikan diri dari tuntutan pertanggungjawaban atas kegagalan atau hal negatif yang menjadi kewajibannya (van Dijk, 1998). Jika implementasi program Subsidi Bantuan Tunai gagal, misalnya, publik tidak usah menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah/ SBY, sebab itu adalah tanggung jawab kita, bukan hanya SBY/pemerintah.

Pada pidato SBY, pronomina saya dipakai jika masalahnya sudah jelas baik, jelas berhasil, jelas aman, jelas-jelas tidak bakal menuai kritik dari siapa pun. Soal penghematan subsidi listrik pada (15a), misalnya, SBY langsung tanpa ragu memilih kata saya. Ini tidak mengherankan; ini biasa saja sebenarnya. Urusan menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha yang telah menerima dan menjalankan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik, jelas soal sepele, tidak mengandung risiko apa pun—sebab memang rasional dan merupakan tuntutan keadaan. Tidak ada kemungkinan muatan konflik, politis, atau motif-motif tersembunyi lain. Maka, sama halnya dengan itu, SBY juga menggunakan pronomina saya—dan bukan kita—saat meminta kepada mantan aktivis GAM agar menaati kesepakatan MoU dalam rangka menciptakan perdamaian di Aceh. Permintaan itu sangat wajar, siapa pun akan begitu. Untuk sesuatu yang tanpa risiko seperti ini (sekadar meminta GAM menaati MoU), yang mustahil menuai kritik seperti itu, SBY tentulah berani memilih saya. Dengan kata saya seperti ini SBY akan tercitrakan sebagai pemimpin yang tegas tanpa harus bercorak militeristik.

Halnya menjadi lain ketika urusannya berisiko, berpotensi memancing kritik dan konflik, serta menuntut pertanggungjawaban. Dalam hal seperti itu, SBY menggunakan kata kita (12d, 13, 15b). Dalam hal pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal (12d), misalnya, SBY memilih pronomina kita. Sebab, itu masalah besar, berat, penuh risiko, berpotensi mengundang kritik, menjadi sorotan banyak kalangan, dan rakyat pasti menuntut pertanggungjawaban. SBY cukup tahu bahwa sepanjang RI berdiri di bawah enam presiden berturut-urut, hingga sekarang, pencurian kayu di hutan negara, pembalakan liar, serta perdagangan gelapnya belum pernah berhasil diberantas tuntas. Sebab, banyak oknum aparat ikut bermain. Maka, SBY merasa lebih aman menggunakan pronomina kita sebab dapat menghindari tudingan kritik serta dapat dimanfaatkan sebagai persembunyian dari kegagalannya menuntaskan masalah (cf. van Dijk, 1998).

Sementara itu, untuk menyebut atau menyapa pihak-pihak yang dirasa perlu diberi peringatan atau ancaman halus, pilihan SBY jatuh pada mereka (15c), pronomina persona ketiga kolektif, pronomina tanya siapapun (14), atau sebutan langsung suatu kolektif (para hakim, 12a; mantan aktivis GAM, 12b). Pada (15c) perlu diberi catatan sebab ada dua mereka, yaitu mereka positif (mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi) dan mereka negatif (mereka yang hanya bisa meratapi nasib). SBY sengaja mendahulukan mereka negatif, jadi mendapat tekanan lebih besar. Meski ada dua mereka, dengan perspektif posisi proposisi (van Dijk, 1998) dapat ditentukan bahwa mereka negatif diberi perhatian lebih besar, sehingga dikedepankan. Maka, pihak yang menjadi sasaran pada kalimat (15c) adalah mereka negatif.

Nominalisasi

Dengan nominalisasi, pembicara/penulis membungkus aktivitas/atau realitas, lazimnya negatif, ke dalam kata benda (nomina, noun), sehingga sesuatu yang negatif, tidak menyenangkan, tidak diharapkan dapat disembunyikan—setidaknya disamarkan (Fowler, 1996). Maka, nominalisasi yang dipakai SBY, misalnya, bukanlah kebetulan atau sekadar soal gramatika (Alwi et al., 1993; Pick, 2009). Nominalisasi adalah sarana strategi pencitraan untuk menutupi kegagalan Perhatikan kutipan (16)—(19)!

16) Pemecahan masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pelaku ekonomi (Pidato 16-08-2005)

17) Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. (Pidato 16-08-2006)

18) Peningkatan akses dan perluasan pemerataan pendidikan juga dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk wilayah pedesaan dan terpencil. (Pidato 16-08-2007)

19) Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa pandang bulu. (Pidato 15-08-2008)

Untuk memahami kalimat (16) perlu diketahui bahwa konteksnya adalah masalah busung lapar dan gizi buruk balita pada masyarakat miskin, yang merebak sepanjang 2004—2005. Dalam hal demikian, tanggung jawab tertinggi—setidaknya secara moral—ada pada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus berdiri di barisan paling depan sebagai penanggung jawab dan pelaku penanggulangan masalah. Akan tetapi, pada kalimat tersebut digunakan nominalisasi pemecahan (masalah), maka subjek-pelaku (pemerintah) dapat bersembunyi di balik kata itu. Mengapa harus bersembunyi? Seperti diberitakan semua media massa, pemerintah belum juga berhasil mengatasi busung lapar dan gizi buruk masyarakat miskin. Begitu juga pada (17), tidak jelas siapa yang akan melakukan aktivitas penanggulangan? Siapa yang bertanggung jawab jika gagal? Secara sintaktis, subjek-pelaku tidak bisa dilacak sebab dalam kalimat bernominalisasi seperti itu subjek-pelaku (pemerintah) dapat bersembunyi di baliknya (Fowler, 1996; Wodak, 2008).

Pada (18) penanggung jawab untuk peningkatan akses dan perluasan pemerataan pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana di pedesaan dan terpencil adalah pemerintah. Meskipun demikian, kata pemerintah atau frase menteri pendidikan nasional (Mendiknas) sengaja tidak dimunculkan karena justru SBY amat menyadari bahwa semua aktivitas itu masih belum berhasil, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan, pada (19) meskipun kaya dengan aparat lembaga pemberantas korupsi (Polri, Kejaksaan, Kehakiman, KPK), toh SBY tidak cukup percaya diri untuk secara eksplisit menyebut kata saya, pemerintah, aparat penegak hukum, dll., dalam menyatakan ihwal pemberantasan korupsi justru karena ia menyadari bahwa masih cukup banyak kasus-kasus megakorupsi yang belum berhasil diungkap dan dituntaskan secarfa hukum. Maka, di balik nominalisasi ”penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi”, sesungguhnya SBY menyembunyikan dirinya. Ini dilakukan agar citranya sebagai pemimpin yang bersih dan tanpa pandang bulu menghabisi korupsi tetap terjaga. Setidaknya, citra itulah yang diharapkan SBY sebab publik bisa saja memandangnya berlainan.

Dengan nominalisasi, citra pemerintah diuntungkan sebab tidak harus disebut; disebut atau tidak, kalimat (17) tetap berterima sebagai kalimat yang gramatikal. Syarat kegramatikalan struktur kalimat sudah terpenuhi (ada subjek, predikat, keserasian relasi antarklausa) (Alwi et al., 1993; Pick, 2009). Begitulah, dalam hal ini, nominalisasi dimanfaakan SBY sebagai strategi untuk menyembunyikan dirinya dan dari perspektif publik rakyat, bahkan dapat dikatakan bahwa SBYl lari dari tanggung jawab saat gagal menjalankan program pembangunan. Maka, nominalisasi dimanfaatkan untuk menutupi kegagalan. Dengan demikian, citranya sebagai orang yang selalu berhasil tidak ternodai. Sebagai salah satu unsur bentuk kalimat, strategi nominalisasi diberdayakan oleh SBY sebagai media politik pencitraan. (cf. Sulistiyo, 2008)

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis data, dapat ditarik beberapa simpulan berikut. (1) Bentuk kalimat aktif dipilih SBY untuk menyampaikan keberhasilan, sedang bentuk kalimat pasif dipakai untuk menyatakan kegagalan. (2) Proposisi klausa yang berisi keberhasilan ditonjolkan dengan diposisikan di depan, sedang proposisi yang berisi kegagalan disamarkan dengan diposisikan di belakang. (3) Kata ganti kita dipilih untuk menciptakan perasaan bersama, untuk menyampaikan hal-hal negatif dan menghindari kritik; untuk menyampaikan hal-hal positif, kata ganti yang dipakai adalah saya dan pemerintah; untuk menyebut pihak-pihak yang dirasa perlu diberi peringatan atau ancaman halus, dipilih kata ganti mereka, siapa pun, atau sebutan langsung suatu kolektif. (4) Nominalisasi dimanfaakan SBY untuk menyembunyikan kegagalan menjalankan program pembangunan, sehingga citranya sebagai pemimpin yang sukses tidak ternodai. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa SBY memanfaatkan bentuk kalimat sebagai media politik pencitraan diri sebagai pemimpin yang sukses dan sebagai topeng untuk menutupi kegagalan dan menghindari kritik.

Jika ada pihak yang berminat melanjutkan penelitian ini, dua saran konstruktif diajukan demi proses dan hasil yang lebih utuh dan andal.

Pertama, data kajian ini hanya mengambil teks pidato kenegaraan Presiden SBY selama kurun 2004—2008. Maka, riset berikutnya hendaknya memperluas data penelitian ke wacana pidato Presiden SBY pada kurun-kurun berikutnya (2009—2010) dan juga pernyataan SBY di media massa cetak (koran, majalah) dan media elektronik (TV, radio).

Kedua, untuk penelitian berikutnya, perspektif analisis hendaknya dikembangkan ke analisis wacana kritis (critical discourse analysis) (Fairclough, 1995; van Dijk, 1998) secara lebih total-komprehensif sehingga temuan yang dihasilkan makin melengkapi hasil riset saat ini. Dengan penerapan analisis wacana kritis secara lebih total, misalnya dapat ditelaah bagaimana tema/pokok persoalan yang diangkat, skema pidato, gaya retoris SBY, dst.

Daftar Rujukan

Alwi, H., S. Dardjowidjojo, H. Lapoliwa, A.M. Moeliono. 1993. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ed. II. Jakarta: Depdikbud.

Chung, S. 1989. Ihwal dua konstruksi pasif di dalam bahasa Indonesia. Dlm. B. Kaswanti-Purwo (ed.), Serpih-serpih Telaah Pasif Bahasa Indonesia. Seri ILDEP. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 3—83

Eriyanto. 1999. Otoriterisme Orde Baru: Studi atas pidato-pidato Soeharto. Wacana 1(2), hlm: 209—235.

Fairclough, N. 2008. Critical linguistics. International encyclopedia of linguistics. www.mywire.com/ a/Intl-Enc-Linguistics/Critical-Linguistics/9460312/

Fowler, R. 1996. On critical linguistics. Dlm. C.R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (ed.), Text and Practices: Reading in Critical Discourse Analysis. London-New York: Routledge, hlm. 1—14.

Jupriono, D. 2001. Wacana humor verbal Gus Dur dalam perspektif tindak tutur. Humanika 5(2) Desember, hlm. 1—16.

Jupriono, D. 2004. Analisis wacana kritis pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam perspektif komunikasi politik. Tesis S2 Prodi Magister Ilmu Komunikasi, PPS Unitomo Surabaya.

Jupriono, D., Sudarwati, A.C. Rahayu, A. Andayani. 2009. Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif analisis wacana kritis. Laporan Penelitian Dosen Muda. Dana DP2M Ditjen Dikti, Depdiknas, Tahun Anggaran 2009.

Muslich, M. 2001. Strategi politik pengungkapan tema dalam wacana politik pemerintahan B.J. Habibie. Humanika 5(2) Desember: 17—30.

Pick, A.C. 2009. Discourse and function: A framework of sentence structure. www.discourseandfunction. com/chapters/ discourse_and_function.pdf

Santoso, A. 2000. Paradigma kritis dalam kajian kebahasaan. Bahasa dan Seni 28(2), Agustus, hlm.127—146.

Saryono, D. & H. Syaukat. 1993. Bahasa Indonesia sebagai cermin dinamika kekuasaan Orde Baru. Basis 42(2) Februari.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistis. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Sulistiyo, H. 2008. Waspadai politik pencitraan. www.inilah.com/berita/2008/05/26/30030/ waspadai-politik-pencitraan/

Thurlow, C. 2007. Critical linguistics: The power of language in everyday life. http://faculty. washington. edu/thurlow/guestlectures/osher1.pdf

van Dijk, T.A. 1998. What is political discourse analysis?. www.hum.uva.nl/teun

Wodak, R. 2008. The contribution of critical linguistics to the analysis of discriminatory prejudices and stereotypes in the language of politics. Dlm. Handbook of Communication in the Public Sphere, R. Wodak & V. Koller (ed.). New York- Berlin: Mouton de Gruyter, hlm. 291–316.

SUMBER DATA

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Kata Serapan Bahasa Sanskerta Dalam Bahasa Indonesia

2012-01-06T21:03:00.002+07:00

Pernah dimuat dalam jurnal Parafrase 2008, jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

D. Jupriono

Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

Abstract

Kata-kata dari bahasa Sanskerta diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui empat cara: (1) penyerapan langsung bentuk transkripsi ortografis dan makna leksikalnya; (2) penyerapan langsung bentuk transkripsi ortografis, tetapi maknanya berubah; (3) penyerapan dengan perubahan bentuk transkripsi ortografis tanpa mengubah maknanya; (4) penyerapan dengan perubahan bentuk transkripsi ortografis sekaligus makna kata-kata yang diserap. Ketidaktahuan penutur bahasa Indonesia terhadap bentuk asli, makna asal, serta bentuk-bentuk kata serapan yang secara ortografis mirip dengan bentuk lain mengakibatkan munculnya masalah dalam pemakaian berupa kesalahpahaman konsep dasar, kesalahan generalisasi, dan keanehan/pertentangan makna kosakata serapan dalam pemakaian.

Keywords: kata serapan/pinjaman, transkripsi ortografis, perubahan makna, peminjaman leksikal

Pendahuluan

Kontak multilateral

Indonesia

dengan bangsa-bangsa lain menyebabkan terserapnya kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa

Indonesia

. Maka, di samping diperkaya oleh kata-kata dari bahasa-bahasa daerah di Nusantara, dalam kosakata bahasa Indonesia diserap juga kata-kata dari berbagai bahasa asing (Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, Cina, dll.) (Munandir & Hanafi, 2005). Malahan, yang terjadi sesungguhnya adalah saling pengaruh antarbahasa dari bangsa-bangsa tersebut. Bukan hanya bahasa

Indonesia

yang menyerap bahasa asing; bahasa asing pun, sebaliknya, juga menyerap kosakata dari bahasa

Indonesia

(Bawa, 1998; Yari, 2008). Jika bahasa Indonesia menyerap kata-kata macam adopsi, bos, fair, hobi, dan katering dari bahasa Inggris, misalnya, bahasa Inggris pun menyerap kata-kata seperti amok, agar-agar, orangutan, wayang, dari bahasa Indonesia (Melayu). Jika bahasa

Indonesia

menyerap buku dan sekolah dari bahasa Belanda, bahasa Belanda pun menyerap amuk dan nasi goreng dari bahasa

Indonesia

Banyak orang mengira, kata-kata seperti agama, durhaka, surga, neraka, pahala, dan dosa berasal dari bahasa Arab. Biarpun salah, hal ini tidak mengherankan. Lewat media massa maupun dakwah Islam, kata-kata tersebut telah cukup lama menjadi “kosa kata harian” dakwah Islam dan agama ini—kebetulan—memang berasal dari bangsa Arab. Tidak semua orang Indonesia menyadari bahwa sesungguhnya kata-kata tersebut diserap dari bahasa Sanskerta, yang memang lebih dulu masuk mempengaruhi bahasa-bahasa di Nusantara (de Casparis, 1997). Memang, dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ini, kata-kata serapan dari bahasa Sanskerta banyak dipakai untuk ranah penting, resmi, dan pada tataran atas: menyentuh dunia kekuasaan. Nama dasar negara Pancasila, semboyan integrasi nasional Bhineka Tunggal Ika, semboyan TNI Swabuana Paksa, Jala Sena Stri, Jalesveva Jayamahe, nama gedung Bina Graha, Graha Wiyata, Samapta Kridha Graha, nama penghargaan nasional dari negara seperti Parasamya Kertanugraha, Pataka Parasamya Purnakarya Nugraha, Anugerah Adipura, Satya Purnabhakti Kencana, diserap dari kata-kata bahasa Sanskerta.

Tulisan ini memaparkan contoh kata-kata serapan dari bahasa Sanskerta dan permasalahan kebahasaan yang muncul darinya. Data tulisan ini bersumber pada pustaka utama Kamus Kata Serapan Bahasa Indonesia (Munandir & Hanafi, 2005) dan dilengkapi dengan pustaka Sanskrit in Indonesia (Gonda, 1952) serta ”Sanskrit Loan-Words in Indonesian” (de Casparis, 1997).

Konsep Dasar Kata Serapan

Kata serapan atau kata pinjaman (loan word) adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain (Hudson, 1986: 58) dan kemudian sedikit banyaknya disesuaikan dengan kaidah bahasa sendiri (Kridalaksana, 1993). Dalam proses penyerapan tersebut, penutur menggunakan kata-kata dari bahasa lain untuk mengacu benda, proses, cara berperilaku, berorganisasi, atau berpikir karena tidak adanya atau tidak memadainya kata-kata dalam bahasanya sendiri. Penyerapan juga terjadi karena relasi timpang akibat tekanan politik imperialisme. (Robins, 1989). Misalnya, banyak kata bahasa Prancis masuk ke dalam bahasa Inggris terjadi setelah penaklukan Inggris oleh bangsa Normandia (yang berbahasa Prancis); banyak sekali kata bahasa Inggris yang masuk ke dalam bahasa-bahasa di India ketika Inggris menjajah

India

Biasanya kata pinjaman disesuaikan dengan kelas bunyi fonetis dan pola fonologis bahasa peminjam. Konsonan dan vokal asli diganti dengan segmen semirip mungkin dengan yang terdapat dalam bahasa peminjam walaupun memang ada yang langsung diterima tanpa penyesuaian fonologis (Robins, 1989). Ketika bahasa Indonesia menyerap atom dan radio dari bahasa Belanda, proses itu berupa penyerapan apa adanya atau adopsi (adoption). Proses kedua adalah penyesuaian (adaptation), misalnya kata ghirah dan quwwat dari bahasa Arab, banco dan domingo dari bahasa Portugis yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia masing-masing menjadi gairah, kuat, bangku, dan minggu. Proses ketiga adalah penerjemahan (translation) (Hudson, 1986). Misalnya white house, grass root, frame of reference dalam bahasa Inggris, masing-masing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gedung putih, akar rumput, kerangka acuan.

Peminjaman atau penyerapan tidak hanya terjadi pada antarbahasa, bisa juga antardialek dalam satu bahasa. Peminjaman juga tidak hanya pada unsur kata, tetapi bisa juga pada unsur fonologis dan unsur gramatikal. Dari sini dibedakan tiga jenis peminjaman, yaitu peminjaman dialektal, peminjaman gramatikal, dan peminjaman leksikal (Kridalaksana, 1993).

Peminjaman dialektal (dialect borrowing) terjadi ketika unsur suatu dialek diserap ke dalam dialek lain dalam satu bahasa. Contohnya adalah dialek-dialek bahasa Indonesia (dialek Ambon, dialek Minahasa, dialek Palembang, dialek Banjar, dialek Surabaya) menyerap kata-kata entar, ngapain, dicuekin, dianterin, gokil, dari bahasa Indonesia dialek Betawi.

Peminjaman gramatikal (grammatical borrowing) terjadi ketika unsur morfologis atau sintaksis dalam bahasa atau dialek diserap ke dalam bahasa atau dialek lain dalam satu bahasa. Sebagai unsur morfologis, morfem afiks –wan dari bahasa Sanskerta, misalnya, diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga terbentuk kata setiawan, agamawan, dan budayawan.

Peminjaman leksikal (lexical borrowing) terjadi ketika kata-kata dari suatu bahasa masuk menjadi anggota kosakata bahasa lain (Hdson, 1986). (Konsep ketiga inilah yang dirujuk dalam tulisan ini). Misalnya, dari bahasa Belanda, bahasa Indonesia menyerap kata-kata seperti zus, barak, wol, bandit, wortel, abonemen, wastafel, versus, trauma, bludreg, tegel, tante, stempel, ronde, dll. (Munandir & Hanafi, 2005).

Kata Serapan dari Bahasa Sanskerta

Bahasa Sanskerta adalah bahasa sastra bagi pemeluk Hindu di India. Sebagai salah satu anggota rumpun bahasa Indo-Eropa, bahasa Sanskerta secara historis dibedakan atas bahasa Sanskerta Veda dan bahasa Sanskerta Klasik. Bahasa Sanskerta masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Hindu sekitar abad IV (Cooper, 2004).

Berdasarkan berubah atau tidak berubahnya arti suatu kata, kosakata serapan dari bahasa Sanskerta dapat dibedakan ke dalam kelompok-kelompok berkut.

Pertama, kata-kata yang relatif langsung diserap baik bentuk transkripsi ortografis maupun makna leksikalnya. Contoh:

Tabel 1 Penyerapan Transkripsi Ortografis dan Makna Leksikal

Bahasa Sanskerta	Bahasa Indonesia	Makna Leksikal
āgama	agama	bentuk kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dengan ajaran peribadatan dan kewajiban lain
aneka	aneka	beragam-ragam, berjenis-jenis
ãntara	antara	jarak, selang di tengah dua benda
Brahma	Brahma	nama dewa pencipta alam semesta dalam kepercayaan Hindu
brahmana	brahmana	golongan kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu
citra	citra	gambaran pribadi seseorang, organisasi, perusahaan, dll.
dosa	dosa	perbuatan melanggar larangan Tuhan
dusta	dusta	perkataan bohong
garuda	garuda	sebangsa elang besar dan perkasa
guru	guru	orang yang pekerjaannya mengajar

Dalam pemakaian praktis di masyarakat

Indonesia

kontemporer, makna beberapa kata serapan dapat saja memiliki perbedaan. Hal itu terasa pada kata guru, agama, dan antara. Kata guru, misalnya, yang di samping berarti ‘pengajar’ juga merujuk ‘nama raja kerajaan dewa di kahyangan’—lengkapnya: Batara Guru. Kata agama secara generik dimaknai sebagai ‘bentuk kepercayaan kepada Tuhan’, tetapi khusus di

Indonesia

saat ini, kata kepercayaan itu sendiri dipisahtegaskan dari kata agama. Pendeknya, kepercayaan itu bukan agama. Kepercayaan mengacu ‘keyakinan kepada Tuhan di luar agama resmi yang diakui negara’. Untuk kepentingan kajian ilmiah, tentu saja arti generiknya yang lebih dirujuk dan bukan arti politis yang eksklusif seperti di

Indonesia

itu. Selanjutnya, kata antara di

Indonesia

, selain merupakan preposisi dan konjungsi, juga merujuk nama Kantor Berita Nasional Antara.

Kata-kata serapan yang masuk kelompok pertama ini masih sangat banyak. Contohnya adalah gulma, istri, jagat, jala, jaya, karya, kepala, laksana, mantra, mitra, nada, nadi, nama, paksa, putra, putri, raja, raksasa, saksi, sama, sari, tatkala, wacana, dll.

Kedua, kata-kata yang relatif langsung diserap bentuk transkripsi ortografisnya, tetapi maknanya berubah. Perhatikan Tabel 2:

Tabel 2 Perubahan Makna Kata Serapan

Bahasa Sanskerta		Bahasa Indonesia
*Kata*	*Makna*	*Kata*	*Makna*
alpa	tak berarti, tak penting	alpa	lupa, lalai, lengah
candi	nama lain Dewi Durga (istri Dewa Shiwa)	candi	bangunan kuno dari batu tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja dan pendeta
cintã	pikiran, perhatian	cinta	1 senang sekali; 2 terpikat (lelaki-perempuan)
dahaga	terbakar, panas	dahaga	haus, ingin minum
guna	pandai	guna	manfaat, faedah
keranda	keranjang/peti dari bambu	keranda	peti mati; usungan mayat
para	lain	para	kata yang menyatakan plural
rãga	nafsu, gairah, cinta	raga	tubuh, badan,
upacara	1 pelayanan; 2 cara berkata	upacara	1 peralatan menurut adat; 2 pelantikan, perayaan peristiwa penting
upaya	1 kedatangan; 2 siasat	upaya	usaha, ikhtiar

Jika dicermati lebih lanjut, perubahan makna itu juga berbeda-beda di antara kata-kata serapan tersebut. Makna kata serapan alpa, cinta, keranda, dan dahaga—biarpun mengalami perubahan—tetap berada dalam satu medan makna (semantic field), yakni bagian sistem semantis yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya masih berhubungan (Kridalaksana, 1993: 134). Antara ‘terbakar, panas’ dan ‘haus, ingin minum’ dari kata dahaga, misalnya, dapat saja dinalar sebagai relasi kausalitas: karena panas, ingin minum. Sementara, perubahan makna kata-kata seperti candi, guna, para, raga, upacara, dan upaya benar-benar sudah keluar memasuki medan makna lain. Tidak sulit merasakan perubahan amat jauh makna kata candi dari ‘nama lain Dewi Durga’ (Durga adalah çakti/istri Dewa Shiwa) menuju ke ‘bangunan kuno’.

Ketiga, kata-kata serapan yang bentuk transkripsi ortografisnya berubah, tetapi maknanya tetap bertahan. Perhatikan Tabel 3:

Tabel 3 Perubahan Transkripsi Ortografis Kata Serapan

Bahasa Sanskerta	Bahasa Indonesia	Makna
ãkãça	angkasa	langit, awang-awang
smara	asmara	cinta, kasih sayang
bhãgya	bahagia	keadaan senang, beruntung, tenteram
vãyu	bayu	angin
vinãça	binasa	hancur lebur, musnah, rusak sama seklai
gopala	gembala	pemelihara binatang ternak
virama	irama	naik turunnya lagu secara teratur; ritme
manusya	manusia	orang, insan
naraka	neraka	alam akhirat tempat manusia berdosa dihukum
niyata	nyata	jelas sekali, terang, terbukti
prastawa	peristiwa	kejadian, perkara, hal
viçastavan	wisatawan	orang yang bertamasya, turis
vavi	babi	binatang babi

Perubahan bentuk ortografis ini beragam. Ada yang berubah dengan pola ç à s, misalnya pada ãkãça à angkasa, viçastavan à wisatawan, dan vinãça à binasa. Pola perubahan adaptatif v à b ditunjukkan pada vãyu à bayu, vinãça à binasa, dan vavi à babi. Ada juga pola y à i, misalnya manusya à manusia, bhãgya à bahagia. Pola lain adalah a à e pada kata-kata yang bersilabis tiga dan secara linear berkonsruksi vokal a-a-a menjadi e-a-a; misalnya pada naraka à neraka, juga pada karana à karena, rancana à rencana, pataka à petaka, panjara à penjara, dll.

Keempat, kata-kata serapan yang bentuk transkripsi ortografis sekaligus maknanya berubah. Perhatikan Tabel 4:

Tabel 4 Perubahan Transkripsi Ortografis dan Makna Kata Serapan

Bahasa Sanskerta		Bahasa Indonesia
*Kata*	*Makna*	*Kata*	*Makna*
vacas	percakapan, suara, kata	baca	membaca, mengeja, melafalkan tulisan
vaidŭrya	yang utama di antara sejenisnya	baiduri	permata berwarna dan beragam
churikã	pisau	curiga	prasangka, sangsi, syak
mantrin	penasihat raja	mantri	1 jabatan untuk keahlian khusus; 2 juru rawat kepala, pembantu dokter
maharddhika	1 berbudi bijaksana; 2 orang suci	merdeka	1 bebas; 2 lepas dari tuntutan; 3 tidak terikat
samgama	kebersamaan, pertemuan	sanggama	bersetubuh
sajjana	orang baik dan jujur	sarjana	1 gelar lulusan S1; 2 ahli ilmu pengetahuan
çastra	1 pengetahuan; 2 buku teks	sastra	karya tulis imajinatif berbentuk puisi, prosa liris, prosa, drama
tapas	panas	tapa	penyempurnaan jiwa untuk memperoleh kesucian, kesaktian dengan jalan mengasingkan diri
vanita	yang dihasrati	wanita	perempuan dewasa

Setelah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia, perubahan makna yang terjadi berupa penyempitan (specialisation of meaning), yakni proses pembatasan konteks pemakaian unsur bahasa, sehingga maknanya menjadi lebih terbatas (Kridalaksana, 1993). Misalnya makna kata-kata vaidŭrya à baiduri, samgama à sanggama, sajjana à sarjana, çastra à sastra, dan vanita à wanita. Dalam bahasa Sanskerta kata samgama, misalnya, bermakna ‘kebersamaan’ atau ‘pertemuan’, lalu maknanya setelah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia disempitkan menjadi ‘bersetubuh’. (cf. Mcdonell, 1954).

Beberapa kata serapan lain dapat dicontohkan di sini: viçuddha ‘bersih, murni’ à wisuda ‘pelantikan jabatan’ atau ‘peresmian pemberian gelar kelulusan’; viças ‘memberi banyak arah’ à wisata ‘tamasya, piknik’; vrtta ‘tingkah laku’ à warta ‘kabar berita’; tyaga ‘meninggalkan’ à tega ‘sampai hati’.

Beberapa Masalah Kebahasaan yang Timbul

Bukan tanpa masalah perubahan bentuk transkripsi ortografis dan makna kata-kata serapan bahasa Sanskerta dalam bahasa Indonesia ini. Tidak jarang terjadi kesalahpahaman. Misalnya kata graha, wanita, pelbagai, dan pria.

Kata graha, misalnya, diberi makna ‘gedung perkantoran/lembaga’. Umumnya orang—bahkan yang menyedihkan para guru/dosen sekalipun—tidak tahu bahwa dalam hal ini bahasa Sanskerta memiliki kosakata yang hampir sama, yaitu graha dan grha. Beberapa orang mengira “Ah, cuma salah tulis!”. Padahal, ini memang merupakan dua kata yang berlainan; grha bermakna ‘gedung/bangunan besar’, sedang graha ‘culas, korup, maling’. Ini jelas kesalahan fatal. (cf. McDonell, 1954; Gonda, 1973; Hanafi, 1986).

Kata wanita disalahpahami yang disamakan begitu saja dengan kata perempuan. Kata wanita menyimpan makna pasif sebagai objek ‘yang diinginkan/dihasrati (oleh lelaki)’, sedang kata perempuan mendukung makna aktif sebagai subjek ‘pemimpin, perintis, yang terhormat’. Selama puluhan tahun kata wanita mengalami ameliorasi, sedang kata perempuan menderita peyorasi. Lalu, sejak Orde Baru tumbang beralih ke Orde Reformasi (1998) terjadi hal yang sebaliknya: wanita peyorasi, sedang perempuan ameliorasi. Jadi, sejak itu arti wanita dalam bahasa Indonesia sama dengan dalam bahasa Sanskerta.

Meskipun demikian, masalah baru pun muncul dengan menggeneralisasi secara salah bahwa setiap kata wanita disalahkan dan diusulkan diganti perempuan. Tentu saja ini aneh dan salah. (Jupriono, 2002). Kata wanita pada frase wanita pembantu rumah tangga atau wanita tuna susila, misalnya, tidak salah dan tidak perlu di-perempuan-kan, sebab pada kedua frase ini wanita benar-benar hanya sebagai objek, tidak bisa bertindak sebagai subjek. Akan tetapi, kata wanita pada wanita pejuang, wanita pergerakan, wanita aktivis, misalnya, seyogianya diganti perempuan sebab di sini cukup dominan makna aktif sebagai subjek—bukan pasif sebagai objek (Sudarwati & Jupriono, 1997; cf. Hanafi, 1986).

Kata pelbagai umumnya dianggap metatesis dari berbagai. Kebetulan arti kedua kata ini sama-sama ‘plural’. Akan tetapi, berbicara soal asal-usul kata, soalnya menjadi lain. Kata pelbagai sama sekali tidak memiliki relasi historis dengan kata berbagai. Pelbagai berasal dari bahasa Sanskerta pāla-bhagai ‘bermacam ragam’, sedang berbagai asli bahasa Melayu dari prefiks ber- dan bagai. (cf. Gonda, 1973; Hanafi, 1986)

Yang paling aneh adalah kata pria. Dalam bahasa Hindi terdapat kata pria ‘perempuan’ dan priaa ([priặ] dilafalkan lebih panjang) ‘lelaki’. Kedua kata juga diserap dari bahasa Sanskerta. Yang diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah kata pria yang a pendek, tetapi dengan makna yang a panjang.

Simpulan

Berdasarkan uraian di muka, dapat ditarik dua simpulan berikut.

Pertama, kata-kata dari bahasa Sanskerta diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui empat cara: (1) penyerapan langsung bentuk transkripsi ortografis maupun makna leksikalnya; (2) penyerapan langsung bentuk transkripsi ortografis, tetapi maknanya berubah; (3) penyerapan dengan perubahan bentuk transkripsi ortografis tanpa mengubah maknanya; (4) penyerapan dengan perubahan bentuk transkripsi ortografis sekaligus makna kata-kata yang diserap.

Kedua, ketidaktahuan penutur bahasa Indonesia terhadap bentuk asli, makna asal, serta bentuk-bentuk kata serapan yang secara ortografis mirip dengan bentuk lain mengakibatkan munculnya masalah dalam pemakaian berupa kesalahpahaman konsep dasar, kesalahan generalisasi, dan keanehan/pertentangan makna kosakata serapan dalam pemakaian.

Menyerap kata asing adalah fenomena wajar kebahasaan (Bowo, 1998). Oleh karena itu, mengkhawatirkan—apalagi menolaknya—adalah tindakan yang tidak realistis (Yari, 2008). Meskipun demikian, penyerapan hendaknya tetap memperhatikan kaidah fonologis, morfologis, dan sintaksis, serta leksikal bahasa Indonesia agar tidak menimbulkan kesalahan konsep dalam pemakaian (cf. Poedjasoedarmo, 2002). Untuk itu, pengkajian lebih lanjut mengenai kosa kata serapan dalam bahasa Indonesia perlu dilakukan. Kajian lanjut—jika dilakukan—hendaknya memperluas data-data dari bahasa asing lain (Arab, Portugis, Belanda, Inggris, Turki, Persia, Italia, Jepang, Cina, dll.). Sebagai saran, buku semacam Kamus Kata Serapan Bahasa Indonesia karya Dr. H. Munandir dan Drs. H. Imam Hanafi (2005) akan sangat membantu dalam penyediaan data.

Daftar Pustaka

Bawa, I.W. 1998. “Perkembangan Kosa Kata Bahasa Indonesia”. Makalah Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora V, Fakultas Sastra, UGM Yogyakarta, 8—9 Desember 1998: 466—475.

Cooper, D. 2004. “Sanskrit Loan Words in Indonesian/Malaysian”. http://seasrc.th.net/indic/inbyskt.htm

de Casparis, J.G. 1997.”Sanskrit Loan-Words in Indonesian: An Annotated Check-List of Words from Sanskrit in Indonesian and Traditional Malay”. http://seasrc.th.net/indic/inbyskt.htm

Gonda, J. 1973. Sanskrit in Indonesia. New Delhi: International Academy of Indian Culture.

Hanafi, I. 1986. Peminjaman Kata-kata dari Bahasa Sanskerta di dalam Kosakata Bahasa Indonesia. Untuk kalangan sendiri. Malang: JPBSI, FPBS, IKIP Malang.

Hudson, R.A. 1986. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Jupriono, D. 2002. “Bahasa Indonesia Bahasa Lelaki? Telaah Ketimpangan Gender dalam Bahasa Indonesia”. http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/gender.html

Jupriono, D. 2009. ”Ketimpangan Gender pada Kosakata dan Ungkapan dalam Bahasa Indonesia”. www.sastra-bahasa.blogspot.com

Kridalaksana, H. 1993. Kamus Linguistik. Edisi III.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

McDonell, A.A. 1954. A Practical Sanskrit Dictionary. London: Oxford University Press.

Munandir & I. Hanafi. 2005. Kamus Kata Serapan Bahasa Indonesia. Malang: UM Press.

Poedjosoedarmo, S. 2002. “Perkembangan Bahasa-bahasa di

Indonesia

”. Litraya, Jurnal Linguistik, Sastra, dan Budaya I/1, Oktober 2002: 40—49.

Robins, R.H. 1989. General Linguistics. London & New York: Longman.

Sudarwati & D. Jupriono. 1997. “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik”. FSU in the Limelight 5(1) Juli 1997.

Yari N.K. 2008. “Ketika Bahasa

Indonesia

Mengkhawatirkan Invasi Bahasa Asing”. http://spektrumku.wordpress.com/2008/07/16

Menggugat Etika Jawa dalam Novel Donyane Wong Culika Karya Suparto Brata

2012-01-06T20:33:00.000+07:00

D. Jupriono

Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

Nilai-nilai etika Jawa yang direpresentasikan dalam novel Donyane Wong Culika (2004) karya Suparto Brata adalah prinsip menjaga dan mempertahankan keselarasan sosial melalui kerukunan, hormat, malu, isin, dan sungkan, dengan menekan ambisi dan kepentingan pribadi. Representasi nilai-nilai etika Jawa dalam novel ini juga dilanggar baik oleh tokoh-tokoh kasar strata bawah (jelata, masyarakat bawah) maupun oleh kelas strata atas priyayai, pejabat, dan bangsawan. Melalui pelukisan karakter dan perilaku tokoh-tokoh dalam novel ini, Suparto Brata sesungguhnya menggugat etika Jawa yang diklaim lebih luhur sebab terbukti bahwa baik orang bawah maupun priyayi sama–sama melakukan perilaku nista, keculasan dan selingkuh.

ABSTRACT. Javanese ethic values represented in the novel by Suparto Brata, Donyane Wong Culika (2004), are the principles of keeping and maintaining the social harmony through tolerance, respect, ashamed, salute (sungkan), by suppressing ambition and personal interest. The representation of Javanese ethic values in this novel is also broken by the masses as well as priyayi (aristocrat), officials, royal people. Through character illustration and characters’ behavior in this novel, actually Suparto Brata protests to Javanese ethics which are claimed to be more honored since in this novel it proves that the masses as well as priyayi do deceitfulness and love affairs.

Key words: sociology of literary, moral-phlosophical approach, Javanese ethics, social harmony, aristocrat class

Salah satu daya tarik novel berbahasa Jawa Donyane Wong Culika (DWC) karya sastrawan produktif Suparto Brata (2004) adalah pokok persoalan yang diangkatnya, yakni kebebasan seksual orang-orang Jawa di lingkungan keraton. Ini terasa sebagai sebuah ironi kultural: keraton sebagai pusat nilai, etika, dan peradaban, kok melakukan laku nista amoral (Ahmad, 2003). Seks memang bukan segalanya, akan tetapi adalah realitas bahwa dalam rimba diskursif-simbolis—sastra termasuk di dalamnya—pokok persoalan seks senantiasa mendapat tempat yang istimewa (cf. Rakow & Kranich, 1991).

DWC, yang tebalnya 553 halaman, merupakan novel modern berbahasa Jawa paling tebal sampai saat ini. Penerbitan novel itu bukan tanpa pengorbanan, sejak Trem (2000) Suparto Brata menerbitkannya dengan biaya sendiri karena tidak ada penerbit yang mau mempublikasikan dengan alasan sulit dijual, hal yang sama dilakukan pula pada DWC. Menurut Prabowo (2004), Suparto Brata menerbitkan buku-bukunya bukan karena uang atau hadiah, tetapi keinginannya untuk mewujudkan sastra Jawa sebagai sastra buku dan sastra dunia (Nursyahid, 2004). Hal itu telah terbukti dengan dua kali penghargaan Hadiah Sastera Rancage 2001 dan 2005 kepada Suparto Brata dari Yayasan Rancage.

Dalam DWC, seperti makna judulnya ‘dunianya orang jahat’, Suparto Brata menyuguhkan cerita tragedi sebelum dan sesudah G30S PKI di Jawa Tengah, khususnya desa-desa Bangkuning, Sruwoh, Grabag, Jombang, Purwodadi, Margersari, Sangubanyu, Bagelen, Jenar, Kecamatan Ngombol, Pasar Njasa, Bogawanta, dan sebagainya, sebagai kawasan yang pernah menjadi arena tragedi sewaktu PKI sedang berkibar dan mengganas. Dengan ciri-ciri karyanya yang mengutamakan realita perjuangan hidup melalui penggambaran tokoh-tokohnya, Suparto Brata tidak menampilkan sosok hitam putih seperti kebiasaan dalam sastra Jawa; tokoh tidak selalu tampil sebagai pahlawan dan selalu menang.

Melalui dialog dan perilaku tokoh-tokohnya, pembaca tidak hanya memperoleh ketegangan tragedi PKI, tetapi dalam suasana khas budaya Jawa Suparto Brata telah memberikan aspek yang dalam mengenai kondisi masyarakat berisi etika dan nilai-nilai Jawa pada saat itu. Karena dalamnya nilai-nilai Jawa yang dapat digali pada novel itu, terasa bahwa aspek nilai tersebut masih melekat pada masyarakat Jawa sampai saat ini. Selain itu, dengan menceritakan tokoh-tokoh (Kasminta, Pratinah, Tukinem, Guru Kardi, dll.) dalam masyarakat Jawa yang terlibat dalam perbuatan culas, seakan-akan Suparto Brata ingin menggugat keluhuran etika Jawa.

Begitulah, ada tiga fokus kajian tulisan ini. (1) Nilai-nilai etika Jawa manakah yang direpresentasikan oleh Suparto Brata dalam DWC? (2) Pelanggaran apa sajakah yang terjadi terhadap etika Jawa dalam novel ini? (3) Nilai-nilai etika Jawa manakah yang digugat Suparto Brata? Ketiga fokus ini akan dikaji dari perspektif moral filosofis (Burris, 1999).

LANDASAN TEORETIS

Karya Sastra sebagai Cermin Budaya Masyarakat

Karya sastra menyimpan nilai-nilai edukatif, moral, religiusitas, sejarah, humanitas, sepanjang abad. Ia dapat bertindak sebagai cermin reflektif serta pedoman berperilaku. Karya sastra sering menjadi sumber pemikiran dan pencarian makna kehidupan yang tidak pernah selesai (Burris 1999). Memang, anggapan bahwa sastra menyimpan nilai moral filosofis memiliki pijakan historis yang sudah sangat tua (Hogan, 2000).

Sekitar 400 tahun sebelum Masehi (SM) Plato, seorang filosof klasik Yunani Kuno, pernah menghimbau warga Athena agar menjauhi puisi sebagai sumber nilai moral sebab puisi menyesatkan: hanyalah ”tiruan atas tiruan dari realitas tertinggi”. Hal ini dapat dimaklumi karena Plato memang pejuang filsafat yang meletakkan ide di atas materi (Platonisme) (Guthrie, 1981). Akan tetapi, justru kebencian Plato pada sastra menyadarkan orang bahwa sastra memiliki ”sesuatu yang tidak sederhana”, bahkan suatu kekuatan institutif yang sanggup memengaruhi masyarakat, bahkan memicu perubahan sosial (cf. Hogan, 2000; Skilleas, 2001).

Melalui karya sastra seorang pengarang dengan sendirinya menyuguhkan fakta sosial sesuai dengan idealismenya. Seperti apa pun bentuk karya sastra (fantastis dan mistis) pasti akan besar perhatiannya terhadap fenomena sosial. Dari perspektif sosiologis ini, novel Donyane Wong Culika, misalnya, dapat dianggap sebagai cermin masyarakat Jawa, khususnya pada pasca-G30S 1965. Adalah mungkin bahwa karya sastra menjadi cermin bagi zamannya. Menurut Endraswara (2004), refleksi sosial sastra meliputi: (a) dunia sosial manusia dan seluk-beluknya, (b) penyesuaian diri individu pada dunia lain, (c) cita-cita untuk mengubah dunia sosialnya, (d) hubungan sastra dan politik, (e) konflik-konflik dan ketegangan dalam masyarakat.

Karya sastra sebenarnya merupakan cermin perjalanan “jalan raya” dan “biru langit” hidup manusia, meskipun kadang-kadang harus mencerminkan “lumpur dalam kubangan”: silih berganti mengekspresikan kebaikan dan keburukan hidup manusia. Perubahan dan cara individu bersosialisasi biasanya akan menjadi sorotan pengarang yang tercermin lewat teks. Cermin tersebut, bahkan, dapat berupa pantulan langsung segala aktivitas kehidupan sosial, secara real tanpa terlalu banyak diimajinasikan (Stendal dlm. Damono, 2000).

Konsep Dasar Etika Jawa

Dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat etika yang dikenal luas sebagai etika keselarasan sosial, yang mencakup dua prinsip dasar: prinsip kerukunan dan prinsip hormat (Magnis-Suseno, 2005).

Prinsip kerukunan bertujuan mempertahankan masyarakat selalu dalam keadaan harmonis. Rukun berarti “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu”. Prinsip ini menuntut untuk mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat (Mulder, 1985: 51-55). Untuk itu, individu dituntut bersedia menomorduakan, bahkan, kalau perlu, melepaskan, kepentingan pribadi demi kesepakatan bersama. Prinsip rukun mengharuskan setiap individu untuk senantiasa sabar, sing salah seleh, nrimo ing pandum.

Prinsip hormat mengatakan bahwa setiap orang dalam cara berbicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya agar tercapai keteraturan masyarakat (Magnis-Suseno, 2005: 60). Masyarakat akan teratur jika setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan satu kesatuan yang selaras. Kesatuan ini hendaknya diakui oleh semua dengan membawa diri sesuai dengan tuntutan tata krama sosial. Setiap orang harus mengenal kapan dan di mana dia berada, empan papan. Menurut Mulder (1985), ambisi, persaingan, kelakuan kurang sopan, dan keinginan mencapai keuntungan material pribadi dan kekuasaan merupakan sumber bagi segala perpecahan, ketidakselarasan, dan kontradiksi, sehingga harus dicegah.

Sikap hormat ditunjukkan ke dalam tiga rasa, yakni wedi, isin, dan sungkan (Geerzt dalam Magnis-Suseno, 2005: 63). Rasa wedi berarti tiap orang hendaknya menunjukkan rasa takut kepada orang yang harus dihormati, lebih tua, dan orang asing. Rasa isin adalah ‘malu’, juga ‘malu-malu’ dan ‘merasa bersalah’, biasa ditunjukkan kepada orang-orang di luar keluarga atau ketika diketahui telah melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak menghormati yang harus dihormati; ketakutan terhadap rasa isin merupakan salah satu motivasi terkuat bagi orang Jawa untuk menyesuaikan kelakuannya dengan norma-norma masyarakat. Sungkan adalah malu dalam arti positif. Dalam gambaran Geertz (dalam Mulder, 1985), sungkan adalah “rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau sesama yang belum dikenal” sebagai “pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain”.

Selain prinsip rukun dan prinsip hormat, ada aspek lain menyangkut naluri dasar manusia yang mendapat imbas dari etika keselarasan sosial, yaitu etika seksual Jawa. Etika Jawa mengatur bahwa hubungan seksual hanya diizinkan dalam rangka perkawinan. Masyarakat Jawa dalam bidang seksual condong bersikap tegas. Pada perayaan-perayaan di desa pria dan wanita duduk terpisah (Magnis Suseno, 2005).

Dalam etika seksual ada tiga unsur yang dapat diperhatikan. Pertama, tidak ada anggapan bahwa hubungan seksual itu sendiri harus dipandang sebagai sesuatu yang problematis secara moral. Kedua, masyarakat Jawa tidak mempunyai harapan-harapan berlebihan di bidang seksual, selingkuh atau penyelewengan bisa saja terjadi dan tidak dianggap amat memalukan. Ketiga, kejelekan hubungan seks di luar perkawinan terletak dalam penyelewengan dari norma masyarakat. Jadi, mengenai hubungan seks, masyarakat Jawa tampaknya tidak berkepentingan pada prinsip-prinsip moral mutlak, melainkan agar ketenangan dan keselarasan tetap terjaga. (Magnis-Suseno, 2005). Maka, dalam etika Jawa, motivasi mencegah hubungan seks di luar nikah tidak berangkat dari kesadaran internal individu atau rasa berdosa, tetapi semata-mata takut mencoreng keharmonisan sosial dan nama baik keluarga. (cf. Achmad, 2003)

Sinopsis Novel Donyane Wong Culika

Untuk menyeragamkan pemahaman terhadap isi cerita novel DWC, yang tebalnya 535 halaman, itu, berikut ini dibentangkan sinopsisnya.

Kasminta pulang kampung ke Bangkuning, Jogjakarta, setelah 10 tahun pergi ke Surabaya. Sampai di sana banyak yang berubah. Ayahnya telah lama meninggal dan Nini Sali, ibunya, tampak menderita tinggal bersama adik Kasminta, Painem. Tanah dan rumah sudah dijual ke Pak Darmin. Atas kebaikan Pak Darmin, ibunya boleh tinggal di rumah itu sampai akhir hidupnya. Setelah Pak Darmin mati dibunuh oleh BTI/PKI, Mintarti menjadi hilang ingatan sehingga sawah dan tanahnya dipercayakan kepada Guru Kardi. Agar dapat menggarap sawah bekas milik orang tuanya, Kasminta walaupun benci, terpaksa menghormati Guru Kardi agar niatnya tercapai. Tetapi setelah bertemu Mintarti di rumahnya, Mintarti malah berteriak-teriak menangis dan memanggil Kasminto dengan nama Susmanto. Guru Kardi datang menengok ke dalam lalu mengajak Kasminto keluar untuk tidak mengganggu Mintarti yang tidak waras, Kasminto menyatakan niatnya dan disetujui Guru Kardi.

Keesokan hari Guru Kardi malah memberi proyek kepada Kasminto, begitu seterusnya Kasminto sering dipercaya memegang proyek sehingga merubah sedikit demi sedikit nasibnya dan ibunya. Dengan kelihaiannya, Kasminto menjadi orang kepercayaan Pak Jodi, priyayi pemborong. Suatu saat Kasminto disuruh mencari dalang kondang untuk menanggap wayang bagi peresmian proyek Inpres. Di situ, Kasminto jatuh hati pada Pratinah, anak Dalang Pratiknyo yang baru pulang dari Jakarta. Pratinah sangat cantik, bergaya hidup modern, berpacaran dengan jutawan Oom Son.

Pak Jodi tertarik pada Pratinah karenanya mengingatkannya pada Srimadu, sinden kondang waktu dulu, yang ternyata ibu Pratinah. Sejak itu Kasminto dekat dengan Pratinah. Saat dimintai tolong mencarikan guru les adik Pratinah, Kasminto mengusulkan Guru Kardi, yang ternyata adalah mantan cinta monyetnya Pratinah waktu masih menjadi muridnya. Kasminto cemburu dan makin dendam kepada Guru Kardi. Tukinem anehnya malah mendorong suami (Kardi) agar dekat dengan Pratinah.

Ketika tersiar kabar Mintarti hamil dan tidak diketahui siapa lelakinya, Kasminto memfitnah Guru Kardi sebagai penghamil. Masyarakat mempercayainya. Belum reda gosip itu, terdengar lagi kabar Mintarti meninggal dengan tubuh bugil. Saat itu Guru Kardi ketakutan setengah mati dan bersembunyi di kamarnya. Tukinem berusaha melindungi suaminya dan mencari informasi. Tukinem ingat, Mintarti pernah berkata bahwa Susmanto sering datang menengoknya padahal semua orang tahu Susmanto telah meninggal pada waktu pembasmian terhadap PKI. Dengan kunci itu Tukinem ingat Kasminto yang pernah mengunjungi Mintarti dari cerita suaminya dan Tukinem juga ingat Kasminto murid yang paling bandel selain itu ketika membongkar rumah Pak Sali setelah dibeli oleh Pak Darmin, banyak terdapat buku-buku tentang PKI koleksi Kasminto. Tukinem melapor kepada polisi desa bahwa Kasminto adalah gembong PKI.

Di saat masyarakat ramai-ramai mengutuk Guru Kardi sebagai pembunuh dan pemerkosa Mintarti, polisi desa langsung menangkap Kasminto sebagai gembong PKI. Tukinem memanggil-manggil suaminya supaya keluar dari kamar, namun ternyata Guru Kardi ditemukan telah tewas gantung diri.

Pada saat orang-orang percaya Guru Kardi yang menghamili Mintarti, Pratinah tidak percaya. Dengan persetujuan Tukinem, Pratinah menemui Guru Kardi di rumah Mintarti. Sebelum Guru Kardi datang, Mintarti dan Pratinah bercakap-cakap dan Mintarti bercerita tentang pertemuannya dengan Susmanto sehingga dari petunjuk ciri-ciri tubuh yang digambarkan oleh Mintarti, Pratinah juga yakin bahwa penghamil Mintarti adalah Kasminto. Namun Pratinah mempunyai niat tidak baik, ia memberi obat tidur pada minuman Mintarti sehingga Mintarti tertidur. Guru Kardi datang disambut Pratinah dengan pakaian merangsang birahi, sehingga Guru Kardi pun menuruti ajakannya. Namun, selanjutnya Pratinah tertawa terpingkal-pingkal melihat Guru Kardi yang ternyata tidak seperkasa tubuh luarnya. Pratinah terus terpingkal-pingkal menertawakan ketidakberdayaan Guru Kardi. Guru Kardi sangat tersinggung dan menutup rapat-rapat mulut Pratinah, Pratinah terus tertawa, sehingga Guru Kardi panik, mencekiknya, hingga Pratinah sulit bernapas, lalu mati lemas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Nilai-Nilai Etika Jawa dalam Donyane Wong Culika

Bahwa dalam novel ini etika Jawa menjadi pokok persoalan utama sudah tampak sejak orang membaca judulnya: Donyaning Wong Culika (DWC) ‘dunianya orang-orang culas’. Perihal culas, ini masuk dalam wilayah pembicaraan etika (Magnis-Suseno, 20055). Jika dideskripsikan lebih lanjut, nilai-nilai Jawa yang direpresentasikan dalam novel ini mencakup juga prinsip rukun, prinsip hormat, wedi, isin, dan sungkan. Prinsip mempertahankan kerukunan, misalnya, tampak dalam dialog-dialog jagongan panjang—terkesan seperti ceramah propaganda—antara priyayi Den Darmin, Guru Kardi, dan Tukinem. Bayangkan saja sampai memakan 34 halaman (hal. 148—181)! Contohnya, perhatikan cuplikan “ceramah” Den Darmin berikut:

“… Aku metu saka tentara kanthi rumangsa dosa. Dosa wis mateni bangsa dhewek. Sanajan kuwi wong komunis. Aku ora tega. … Jarene mbelani paham, mbelani nasional, mbelani agama, mbelani komunis, nanging kok padha ora eling yen sing dimungsuhi kuwi ya bangsane dhewe … Mbok mbelani paham kuwi ora sah otot-ototan bengkerengan kaya ngono kuwi! … Tujuan sing paling aji kuwi manunggale kekuwatan bangsa … (Brata, 2004: 149—150).

Dalam kutipan ini, Suparto Brata menegaskan salah satu nilai inti etika Jawa, yakni prinsip rukun: setiap individu berkewajiban menjaga keselarasan sosial dan tidak dibenarkan bersikap dan bertindak egois-indiviudal dan egois-kelompok (Magnis-Suseno, 2005; Mulder, 1985). Dalam novel ini memang dikisahkan tindakan tercela PKI—yang diwakili oleh Susmanto, ketua BTI Purwodadi—yang memaksa para petani agar membeli pupuk pada koperasi BTI. Ketika banyak petani menurut—karena bodoh atau pun karena takut—Den Darmin dan Tukinem terang-terangan menolaknya. Akibatnya, Den Darmin dikeroyok BTI hingga tewas di tanah sawahnya sendiri di siang bolong.

Nilai etika Jawa selanjutnya yang hendak direpresentasikan Suparto Brata adalah sabar (kesabaran), ngalah, dan sing salah seleh. Ini tampak saat Tukinem menanggapi pendapat Guru Kardi, suaminya, agar Sabar mempolisikan orang-orang gerombolan Gerwani yang mengeroyok hingga mati Siwo Karta. Tukinem menanggapi Kardi sekaligus menasihati Sabar, seperti dalam kutipan berikut:

“… Wis! Aja bantas-bantas nyelathu wong sing lagi keras, wong sing lagi menang. Wis ben, awake dhewe ora sah mokal-mokal. Luwih becik tumindhak waton slamet dhisik wae. … Kita kudu eling critane lima Sa-La nglegena wiknyan yen diowah-owahi sandhangane biyen. Salah, seleh, silih, solah, soleh. Sapa sing salah kudu seleh, supaya dadi saling silih, solah, lan soleh,” ujare Tukinem (Brata, 2004: 183).

Prinsip hormat mengatakan bahwa setiap orang dalam cara berbicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya agar tercapai keteraturan masyarakat (Magnis-Suseno, 2005: 60). Untuk itu, orang harus tahu “siapa saya, siapa Anda”, empan papan. Kasminto pun, yang buronan PKI Blitar Selatan itu, di awal-awal kedatangannya di desanya, menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, walaupun dalam hati ia tidak setuju, seperti kutipan berikut:

Dhasar Kasminta sipate mblubut, ketemu Jodi si Macan Gembong, dheweke bisa ngrempek-ngrempek. …

“Kasminta!”

“Dalem, Ndara?” wadhuh, jaman kepungkur, mangsa gelema Kasminta ngundang mengkono. Ngagungake wong kang kaya mengkono klebu sing kudu dibrantas … (Brata, 2004: 46).

Memang, Kasminta adalah tokoh pelarian PKI Blitar Selatan yang menjadi buronan tentara. Ia cukup cerdik untuk memperlihatkan sikap hormatnya kepada pejabat, orang lebih tua, pegawai negeri, meskipun dalam hatinya menolaknya. Dalam perspektif etika Jawa, tindakan kasminta ini tepat, tahu empan papan, memenuhi tuntutan hormat (Magnis-Suseno, 2005)—walaupun di waktu berikutnya Kasminta diketahui justru memprovokasi para kusir dhokar agar mengeroyok seorang pegawai negeri, Guru Kardi.

Prinsip hormat juga mempersyaratkan terpeliharanya stratifikasi sosial hierarkis di suatu masyarakat. Hal ini direpresentasikan oleh Suparto Brata melalui “ceramah” Den Darmin tentang sisi negatif bila rakyat jelata—yang pasti bodoh—memimpin negara, sbb.:

“La saiki negara kita iki sing diudi, sing digembar-gemborke demokrasi, negarane rakyat. Rakyat sing nguwasani negara. … yen dipeksa digambarake ing pewayangan, ya mung ana lakon siji, Petruk Dadi Ratu. … kuwi lakon jan samudana ngece banget. Negara dipangarsani dening punakawan, rakyat, wong bodho, ya negarane rusak. Bubrah. (Brata, 2004: 154—155).

Terlepas dari sisi negatif dilihat dari perspektif kontemporer saat ini, pernyataan Den Darmin yang memang masih trah (keturunan) darah biru itu memang membenarkan keharusan orang jelata (yang pasti bodoh) menghormat orang bangsawan (yang pasti lebih pintar). Pandangan ini tidak egaliter, memang, tetapi itulah etika Jawa (Mulder, 1985).

Pelanggaran Etika Jawa dalam Donyane Wong Culika

Prinsip pertama yang dilanggar adalah prinsip hormat, yang menghendaki agar setiap orang dalam cara berbicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, terutama kepada orang yang derajatnya lebih tinggi, orang lebih tua, dan orang asing atau baru dikenal, agar tercapai keteraturan masyarakat (Magnis-Suseno, 2005: 60). Untuk itu, orang harus tahu “siapa saya, siapa Anda”, empan papan. Pelanggaran pertama dilakukan oleh gembong PKI Susmanto ketika menyapa pertama kali kepada Tukinem, yang usianya tak jauh berbeda dan baru saja mereka berkenalan, seperti kutipan berikut:

“… Mangga lenggah. Rak enggih sami kawilujengan, ta, rawuhe?”

“Pangestune, Mbok. La sakundure, sampeyan rak enggih wilujeng, ta?”

“Ah, nggih kuru-kuru ngeten niki, wong trahe tiyang tani utun.”

Saiki Tukinem ngreti. Rasa serik sing nyanthol ing atine nalika ketemu Susmanta ora mung merga jengkel ngrasakake sipat ndhugale nom-noman kuwi anggone murang tata, … nanging uga marga ngundang ‘Mbok’ marang Tukinem. Iki dianggep nyepelekake drajate Tukinem. Susmanta ora gelem nyeluk ‘Mbak’ utawa ‘Bu’. (Brata, 2004: 135—136).

Pelanggar kedua adalah Kasminta, si gembong PKI pelarian dari Blitar Selatan itu, ketika masih SMP, sudah kurang ajar terhadap Tukinem, istri gurunya sendiri, Sukardi, seperti dipergunjingkan oleh Tukinem dan Sukardi berikut:

“La iya kuwi rak dhek kowe isih sekolah rakyat ta, Tuk. Isih padha cilike. Mongsok bareng gedhe ora owah klakuane?”

“Apa, isih cilik? Wong bareng wis gedhe, aku wis dadi guru, lan dheweke dadi murid njenengan, tau ketemu aku dheweke mimpin kanca-kancane mbengoki aku ngene: ‘Sasane ba gara malas-malas?’ Ngono kuwi kurangajar apa ora? Wis gedhe rak isih mungsuhi aku!”

“Mbengoki ngono kuwi tegese kpriye, ta?”

“Ya coba, aksara sing nglegena sandhangana suku, apa a ne gantinen karo u.” (Brata, 2004: 196).

Dalam kutipan ini Kasminta kurang ajar, tidak sopan, tidak punya malu (isin) dan takut (wedi). Dia mengurangajari Tukinem, yang istri gurunya itu, dengan meneriakkan pelecehan martabat yang maksudnya ‘Susune Bu Guru mulus-mulus’.

Kerukunan adalah sesuatu yang dijaga dan dipertahankan. Maka, sikap individualistik dan mementingkan diri sendiri, dendam, dan tak mau rujuk, adalah buruk. Ini tampak pada perilaku Kasminta yang walaupun sudah ditolong oleh Guru Kardi berkali-kali, tetap saja tidak menunjukkan rasa terima kasih, malahan menunjukkan rasa dendamnya, terutama kepada Tukinem, istri Guru Kardi. Perhatikan kutipan berikut:

Wis watara rong tahunan anggone bali menyang Bangkuning lan wis bola-bali ditulung dening Sukardi. … Nanging meksa wegah Kasminta mara dhayoh menyang omahe Guru Kardi. Wis makaping-kaping Guru Kardi ing kalodhangan ngakon Kasminta teka ing omahe ngiras pantes kenalan karto Tukinem. Wong Tukinem kuwi biyen ya wis tepung karo Kasmin, nalika dhek cilik biyen. Nanging tansah ditulak utawa diendhani dening Kasminta. Emoh. Pendheke yen dikon ketemu karo Tukinem, emoh! (Brata, 2004: 32).

Dalam hal ini Kasminta sebagai mantan murid bukan saja tidak menghormati gurunya, tetapi juga memelihara dan memperpanjang dendam—sesuatu yang jelas-jelas mengganggu keharmonisan sosial (Mulder, 1985) warga di desanya. Ia menolak rukun dengan keluarga Sukardi dan istrinya, Tukinem, tidak menyadari bahwa ibunya, Nini Sali telah ditolongnya, bahwa dia diizinkan menggarap lagi sawah yang telah terjual atas izin Guru Kardi.

Tindakan tidak tahu malu, yang jelas melanggar keselarasan sosial, juga dilakukan oleh Pratinah yang tergila-gila berat kepada fisik Guru Kardi—padahal ia tahu Guru Kardi sudah beristri. Gilanya lagi, itu dilakukan terang-terangan di muka Tukinem, istri gurunya itu. Memang, kegenitan Pratinah sudah terlihat sejak ia masih jadi murid SMP muridnya Guru Kardi yang masih bujang, seperti kutipan berikut.

“Kowe mbesuk kepingin dadi apa, Prat?” karepe Kardi, cita-citane.

“Dados manten!”

Kardi ora bisa ngempet guyu. Pratinah pancen pinter banget ngomong plesetan, diplesetake marang srawunge lanang-wadon, apa luwih ciyut maneh mligi srawunge Sukardi karo Pratinah.

“Dadi manten karo sapa?”

“Kalih Pak Kardi. Purun nggih, Pak, Njenengan?” … (hal. 272)

“Isih cilik kok wis golek bojo?” …

“Aah, Pak Kardi, ki! Nggih dientosi, ta, Pak, kula! Sekedhap engkas kula rak pun dhara. Kula pun nggarapsari, kok, Pak, saniki!” (Brata, 2004: 274).

Dalam peristiwa ini Suparto Brata memperlihatkan pelanggaran yang dilakukan Pratinah terhadap etika Jawa hormat, isin, dan sungkan (Magnis-Suseno, 2005). Sebagai murid, Pratinah mestinya hormat terhadap gurunya, Kardi. Sebagai perawan, mestinya Prtinah hormat terhadap lelaki yang baru diakrabinya. Sebagai anak SMP, yang masih puber, mestinya malu kalau sudah berbicara soal cari jodoh dan menstruasi kepada lelaki asing yang baru akrab dan bahkan sekaligus gurunya.

Setelah dewasa, sepulangnya dari rantauannya di Jakarta, Pratinah tetap tidak malu, ora duwe isin, ketika mengajak-ajak terus-menerus Guru Kardi untuk selingkuh. Pada suatu siang, misalnya, Pratinah sudah menunggunya di rumah Mintarti yang sudah diobat tidur sehingga tertidur pulas, dan akhirnya terjadilah hubungan dosa itu, seperti kutipan berikut:

Sukardi teka kaya adat saben.

“Sugeng siyang, Maaas!”

“Lo! Mintarti menyang endi? Eee, Pratinah. Kena apa kok kowe tekan kene …!”

Kuwi kawitane. Sabanjure Pratinah ngleksanani angen-angene. Nagih pepinginan sing mung bisa diladeni dening Mas Sukardi.

Dhisike Sukardi kipa-kipa emoh. Nanging dudu Pratinah yen ora bisa nglilihake wangkange Sukardi. … Kaet biyen kepingiiin banget sacumbana karo Sukardi.

“Ngelaaak banget! Ngelaaak banget! Aku ombenana, ya, Mas!”

Pratinah ora sranta, sret, terus wae roke diuculi, wuda. … (Brata, 2004: 531—532).

Dalam percumbuan itu, di luar dugaan siapa pun, baru ketahuan ternyata Sukardi menderita peluh, disfungsi ereksi. Menyaksikan ini, Pratinah tertawa cekikikan. Sukardi merasa diejek, dihina, dan tersinggung. Lalu, Pratinah dicekik dan mati! Seperti orang gila, lalu Sukardi histeris, bingung, menyesal—dan akhirnya gantung diri!

Dalam lembar terakhir novel ini ditegaskan sekali lagi oleh Suparto Brata bahwa Pratinah memang lahir dari ibu dan nenek yang punya hobi selingkuh dan kasenengane saresmi, gemar bersenggama (sex maniac), senantiasa—bahkan selingkuh di lingkungan keraton. Pretty—panggilan gaul-nya—adalah generasi ketiga dari 2 perempuan, yang berasal dari 2 generasi sebelumnya, dalam 1 garis keturunan. Ibu kandung Pratinah, Srimadu, semasa perawan telah bersanggama dengan Kapten Saksana. Padahal, Om Son—panggilan Kapten Saksana—pulalah yang setelah sekian tahun kemudian justru berselingkuh dengan Pratinah di Jakarta. Keduanya tidak tahu bahwa mereka adalah bapak dan anak.

Nenek Pratinah, seorang selir keraton, juga selingkuh dengan seorang pangeran yang belasan tahun, yang diasuhnya, hingga hamil. Ibu kandung Pratinah adalah anak hubungan gelap ini. Dalam hal ini, Suparto Brata menulis:

Ah! Pratinah ora ngerti, yen uga Oom Son kuwi sing biyen karan Kapten Saksana, kuwi menus lanang kang mrawani Srimadu, ibune. …

Ah! Pratinah ora ngerti, menawa eyang putrine biyen, ngandhut jabangbayine ibune Pratinah, marga saking anggone lelangen asmara karo jaka cilik momongane kang durung supit! Wiji-wijine pancen saka keturunan kang kasenengane saresmi. (Brata, 2004: 535).

Seperti disimpulkan Magnis-Suseno (2005: 176—179), dalam soal hubungan seks di luar nikah, masyarakat Jawa nampaknya tidak berkepentingan pada prinsip-prinsip moral mutlak, melainkan agar ketenangan dan keselarasan tetap terjaga. Maka, dalam etika Jawa, motivasi mencegah hubungan seks di luar nikah tidak berangkat dari kesadaran internal individu atau rasa berdosa, tetapi semata-mata takut mencoreng keharmonisan sosial dan nama baik keluarga (cf. Achmad, 2003). Mungkin ini pulalah yang mendorong Pratinah, Srimadu, dan neneknya, ketika pertama kali menurutkan hawa nafsu sesksualnya untuk berselingkuh. Yang penting, menurut perhitungannya, tidak ketahuan orang—walaupun akhirnya justru fatal menggiringnya ke lorong kematian.

Gugatan Suparto Brata terhadap Keluhuran Etika Jawa

Ketika membaca halaman demi halaman sekilas tampak bahwa Suparta Brata—yang masih trah bangsawan Kasunanan Surakarta itu—membanggakan keluhuran etika Jawa, lebih sempit lagi etika Jawa di lingkungan kraton. Hal ini tampak dalam “ceramah” bangsawan Den Darmin kepada priyayi desa Guru Kardi dan Tukinem. Hal serupa ditunjukkan Suparto Brata lewat dialog tentang priyayi yang lari dari kraton dari Srimadu alias Madusari kepada anak gadisnya, Pratinah. Srimadu selalu menyebut keluhuran ajaran etika dan budaya Jawa yang bersumber pada kitab Wulangreh, Sabdatama, Babad Tanah Jawi, Wedhatama, juga kisah-kisah teladan moral dari kisah Mahabarata dan Ramayana. Sastra sebagai sumber etika moral (Burris, 1999; Skilleas, 2001) amat terasa di sini.

Meskipun demikian, jika direnungkan lebih dalam, sesungguhnya justru Suparto Brata telah melancarkan gugutan kutural terhadap keluhuran etika Jawa yang diunggul-unggulkan tokoh-tokoh bangsawan dan priyayi dalam novel DWC itu. Lebih rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, di bagian awal tampak Suparta menempatkan Kasminta dan Susmanta (yang PKI) sebagai tokoh yang tidak disukai pembaca—juga oleh Suparto sendiri tentunya. Yang ditonjolkan agar disukai pembaca adalah Den Darmin, Guru Kardi, dan Tukinem. Akan tetapi, Suparto juga menunjukkan bahwa Den Darmin memandang bodoh rakyat kecil. Ini penulis kira merupakan upaya halus Suparto untuk menggugat kandungan feodalisme dan ketidak-egaliter-an dalam etika Jawa. Maka, Den Darmin pun “dimatikan” oleh Suparto. Bisakah ini diinterpretasikan sebagai pandangan persepsi kultural personal Suparto sebagai pengarang yang justru antipriyayi?

Guru Kardi, sekalipun ditonjolkan sepanjang halaman sebagai priyayi guru yang sopan, baik, patut digugu ditiru, oleh rakyat kecil jelata di sekelilingnya, ternyata mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Apalagi, pada bagian akhir, disingkapkan oleh Suparto bahwa kalau selama ini Guru Kardi tidak gampang tergoda oleh rayuan Pratinah, itu terjadi bukan karena setia atau tebal iman, melainkan karena Guru Kardi menderita lemah syahwat, disfungsi ereksi. Tukinem pun dilukiskan sebagai istri yang mendorong suaminya, Guru Kardi, agar bersedia menyelingkuhi Pratinah. Bolehkah disimpulkan bahwa antipriyayi Suparto—yang sebetulnya juga masih darah biru itu—tidak hanya tertuju pada priyayi kraton, tetapi juga mencakup priyayi desa macam guru Kardi itu?

Kedua, jika sepanjang halaman ditunjukkan keluhuran nilai etika Jawa, lebih khusus lagi etika kraton, Suparto juga menunjukkan bahwa pejabat tinggi (Saksana), orang-orang di lingkungan kraton (nenek Pratinah dan Srimadu), atau keturunan bangsawan (Pratinah) pun melakukan hal yang sama seperti orang kebanyakan: selingkuh. Dalam hal ini seakan Suparto hendak mengatakan bahwa sesungguhnya selingkuh dapat terjadi di lingkungan mana pun, jelata maupun istana, rakyat maupun pejabat, sipil maupun militer. Artinya, etika Jawa kraton memang baik dan luhur, akan tetapi perilaku orang-orangnya belum tentu baik dan luhur, bisa saja senistha orang-orang pidak pedarakan jelata kebanyakan (masses, man in the street). (cf. Achmad, 2003).

Ketiga, sesuai dengan judulnya, Suparto lewat DWC (2004), seakan menyadarkan bahwa dalam pandangan etika Jawa baik dan buruk bukan sesuatu yang berhadapan kontras diametral, tetapi senantiasa ada pada setiap individu dan kelas sosial mana pun. Sebaik-baik Pratinah, yang dilawankan dengan perangai Kasminta dan para demonstran, toh mengumbar nafsu seenaknya dengan Guru Kardi, Saksana, dan Omm Stefy. Seluhur-luhur Guru Kardi, tetaplah ia manusia biasa, yang akhirnya tidak kuat juga menahan godaan nafsu Pratinah. Setegas-tegas prinsip hidup Tukinem, toh ia malah mendorong suaminya untuk menyelingkuhi Pratinah. Maka, baik dan buruk adalah satu kesatuan dalam setiap sifat dan tindakan manusia.

Sebagai karya sastra, DWC Suparto Brata bercorak khas. Tidak seperti petuah-petuah moral filosofis dalam Wulangreh, Sabdatama, Babad Tanah Jawi, Wedhatama, Wirid Hidayat Jati, Serat Sasana Sunu, dll., yang bercorak memuji, mengagumi, dan mengagungkan keluhuran dan kemuliaan kelas priyayi, Suparto Brata lewat DWC terkesan justru melucuti keluhuran serta membelejeti kemuliaan bangsawan Jawa itu. Pada yang pertama, nilai moral filosofisnya senantiasa dicorakkan dalam etika positif: “Kamu harus melakukan ini!”, sedang pada yang kedua (DWC) nilai itu justru diekspresikan dengan etika negatif: “Jangan lakukan ini!” Suparto Brata—priyayi Kasunanan Surakarta yang keluar dari kungkungan keraton ini—seolah ingin bersaksi betapa buruknya kehidupan lingkungan keraton yang oleh masyarakat jelata Jawa justru dipersepsi secara kultural sebagai pusat dari segala pusat nilai moral etika sosial.

Suparto seakan ingin menghidupkan kembali roh Ranggawarsita, pujangga Kraton Surakarta abad XIX, yang kesohor sebagai juru bicara kritikus-tajam terhadap sisi-sisi minor nista etika, budaya, dan politik masyarakat Jawa sepanjang abad, misalnya melalui puisi tembang-tembang macapat-nya dalam Joko Lodhang, Kalatidha.

Dapat ditangkap dengan amat jelas di sini bahwa melalui sastra pengarang tidak sekadar mengekspresikan kemerdekaan estetisnya, lebih dari itu juga menyuarakan pesan-pesan moralitas yang diyakini. Sastra sebagai sumber nilai moral dalam hal ini mendapat justifikasi (Hogan, 2000; Skilleas, 2001), meskipun legitimasinya selalu dalam ruang relativitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai etika Jawa yang direpresentasikan dalam novel Donyane Wong Culika (2004) karya Suparto Brata adalah prinsip menjaga dan mempertahankan keselarasan sosial melalui kerukunan, hormat, malu, isin, dan sungkan, dengan menekan ambisi dan kepentingan pribadi. Kedua, representasi nilai-nilai etika Jawa dalam novel ini juga dilanggar baik oleh tokoh-tokoh kasar strata bawah (jelata, masyarakat bawah) maupun oleh kelas strata atas priyayai, pejabat, dan bangsawan. Ketiga, melalui pelukisan karakter dan perilaku tokoh-tokoh dalam novel ini, Suparto Brata sesungguhnya menggugat etika Jawa yang diklaim lebih luhur sebab terbukti bahwa baik orang bawah maupun priyayi sama–sama melakukan perilaku nista, keculasan dan selingkuh.

Satu novel (DWC) tentu sulit diklaim sebagai representasi dari keseluruhan pandangan etika moral Suparto Brata—inilah salah satu kelemahan pembahasan ini. Jika kajian hendak dilanjutkan, hendaknya data diperluas. Seluruh cerpen dan novel Suparto Brata sebelumnya tidak boleh dilewatkan sebagai sumber data penelitian. Jika seluruh karyanya diangkat, akan dapat ditemukan pandangan menyeluruh Suparto mengenai nilai-nilai etika moral masyarakat Jawa yang diyakini dan nilai-nilai etika sosial budaya Jawa yang diobsesikan. Untuk ini, pendekatan ekspresif (Abrams, 1983) barangkali tepat untuk diterapkan.

CATATAN

1 Produktivitas Suparto Brata dalam menulis karya tampak pada banyaknya karya sastra Jawa—dia juga menulis dalam sastra Indonesia—seperti Tanpa Tlacak (1962), Katresnan kang Angker (1962), Kadurakan ing Kidul Dringu (1964), Pethite Nyai Blorong (1965), Lara Lapane Kaum Republik (1965), Tretes Tintrim (1965), Emprit Abuntut Bedhug (1966), Patriot-patriot Kasmaran (1966), Lintang Panjer Sore (1966), Dinamit (1966), Pendhekar Banyaragam (1967), Sanja Sangu Trebela (1967), Gempar Jayacakra (1967), Boyolali Ricuh (1978), Asmarani (1983), Pawestri Telu (1983), Lelakone Si lan Man (1989), Astirin Mbalela (1995), Trem (2000), dan yang terakhir terbit Donyane Wong Culika (2004). Ini belum termasuk banyak sekali cerita pendek (cerkak) dan cerita bersambung di majalah berbahasa jawa seperti Praba, Jaka Lodhang, Mekarsari, Jaya Baya, dan Panyebar Semangat.

2 Suparto Brata, lahir di Surabaya 27 Februari 1932, anak dari pasangan R. Suratman Bratatanaya dan B.R.A. Jembawati, masih dekat dengan trah darah biru bangsawan dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Pakubuwana V (1820—1823) di Kasunanan Surakarta. Ketika kami wawancarai, sangat tampak Suparto sebagai intelektual, cerdas, santun, berwawasan luas, juga amat terbuka—ciri-ciri karakter yang, menurut persepsi banyak orang, tidak melekat pada rakyat jelata (wong cilik, kawula alit). Pandangan kami berdua—khususnya mengenai sifat terbuka dan wawasan luas—juga tidak selalu melekat pada kelas priyayi.

3 Kejahatan PKI dalam novel Donyane Wong Culika (2004) mengingatkan orang pada salah satu novel Suparto yang lain yang berbahasa Indonesia, Kremil (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, 782 hal.). Kremil mengangkat kehidupan perempuan-perempuan PSK di salah satu lembah lokalisasi di Surabaya. Kejahatan PKI dalam novel ini memang bukan latar dominan, hanya salah satu latar sosial dan temporal saja.

4 Lih. D. Jupriono & Soekarno Hs., ”Aktualitas Pesan Moral Puisi-puisi Kalatidha dan Serat Jaka Lodhang Ranggawarsita” (Humanika Vol. 08, No. 02, Desember 2004). Ditunjukkan dalam artikel ini bahwa pada masyarakat Jawa dalam 1,5 abad terakhir terjadi krisis keteladanan moral dan perilaku dari para pemimpin politik (korupsi) dan pemuka agama (laku maksiat).

5 Periksa kembali catatan kaki no. 3 di muka dalam artikel ini, sekaligus untuk memperlihatkan betapa banyaknya sumber data dari novelis warga Kecamatan Rungkut, Surabaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abrams, M.H. 1983. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. Cetak ulang. London: Oxford University Press.

Achmad, Daryati P. 2003. “Mengintip Jagad Seksualitas Orang Jawa”. www.tempointeraktif.com/ ruangbaca/ulasan/index-isi.asp?file=ulasan0702. Akses 20 Juli 2010.

Brata, Suparto. 2002. Kremil (Novel). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Brata, Suparto. 2003. “Sastra Jawa Tanpa Buku”. Panjebar Semangat No. 30, 26 Juli: 25—26, 45.

Brata, Suparto. 2004. Donyane Wong Culika. (Novel). Yogyakarta: Narasi.

Burris, Skylar Hamilton. 1999. “Literary Criticism: An Overview of Approachs, Moral/Phlosophical Approach”. www.literatureclassics.com/ancientpaths/litcrit.html#moral. Akses 20 Juli 2010

Damono, Sapardi Djoko. 2000. Priyayi Abangan: Dunia Novel Jawa Tahun 1950-an. Yogyakarta: Bentang Budaya.

de Jong, S. 1984. Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa. Yogyakarta: Kanisius.

Elip, Emilianus. 1991. “Posisi Raja dalam Alam Pikiran Jawa”. Basis XL/7, Juli: 275—281.

Guthrie, W. 1981. A History of Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Hogan, Patrick C. 2000. Philosophical Approaches to the Study of Literature. Gainesville, Florida: University Press of Florida.

Jupriono, D. 2008. ”Ajaran Kepemimpinan Astabhrata dalam Novel Donyaning Wong Culika Karya Suparto Brata”. Makalah Diskusi Seni Budaya Kelompok Terbatas DKS Surabaya, 25 Oktober 2008

Jupriono, D. & Soekarno Hs. 2004. ”Aktualitas Pesan Moral Puisi-puisi Kalatidha dan Serat Jaka Lodhang Ranggawarsita”. Humanika 8(2) Desember 2004.

Magnis-Suseno, Franz. 2005. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: PT Gramedia.

Mulder, Niels. 1985. Pribadi dan Masyarakat di Jawa. Jakarta: Sinar Harapan.

Nursyahid P., Moch. 2004. “Donyane Wong Culika Nggebrak Sepine Penerbitan Sastra Jawa”. Resensi Buku. Panjebar Semangat No. 45, 6 November: 25—26.

Prabowo, Dhanu Priyo. 2004. “Konstelasi Donyane Wong Culika dalam Dunia Penerbitan Sastra Jawa: Sebuah Keneranian Suparto Brata”. Makalah pada Peluncuran Buku Donyane Wong Culika Karya Suparto Brata dan Diskusi Sastra Jawa. CCCL, Surabaya 13 Oktober.

Purwadi. 2010. “Ajaran Filsafat Jawa“. http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2010/05/ajaran-filsafat-jawa.html. Akses 8 September 2010.

Rakow, L. & K. Kranich. 1991. ”Woman as Sign in Television News”. Journal of Communication 41(1): 8—23.

Ras, J.J. 1985. “Sastra dalam Masyarakat Jawa”. Pendahuluan dalam Sastra Jawa Mutakhir. Hal. 1—8. Hersri (Terj.). Jakarta: PT Grafitipers & Perwakilan KITLV.

Skilleas, Ole Martin. 2001. Philosophy and Literature: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh Univ Press.

Kemampuan Mahasiswa Mengaplikasikan Kritik Sastra Marxis dalam Penelitian Sastra Interdisipliner

2012-01-05T15:49:00.004+07:00

D. Jupriono

Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

Kondisi objektif penelitian mahasiswa yang berperspektif kritik sastra marxis menunjukkan tiga kecenderungan. (1) Sedikit sekali jumlah penelitian yang mengaplikasikan rumpun teori sastra marxis. (2) Dari sekian banyak teori sastra marxis, yang paling dominan dipilih mahasiswa adalah pandangan dari Karl Marx. (3) Penguasaan dan aplikasi teori sastra marxis dalam penelitian mahasiswa masing jauh dari yang diharapkan. Prinsip dasar rumpun teori sastra marxis (Marx & Engels, Lenin, Lukacs, Brecht, Zima, Plekanov, Marcuse, Benjamin, dan Trotsky) adalah bahwa: karya sastra harus berpihak kepada penderitaan golongan proletar; karya sastra harus memperlihatkan perlawanannya kepada golongan borjuis; pemihakan dan perlawanan tersebut harus direpresentasikan melalui karya realisme sosialis dengan bahasa lugas sehingga mampu membangkitkan kesadaran golongan tertindas.

Abstrak

Student application Ability of Marxist theory art show three tendency: (1) at least sum up the research of have clump to Marxist theory of art; (2) from so much theory, what most is dominant selected by a student is view of Karl Marx; (3) domination and application of theory of Marxist art in research a long way off its base principles. Elementary principle of clump of theory of Marxist art (Marx & Engels, Lenin, Lukacs, Brecht, Zima, Plekanov, Marcuse, Benjamin, and Trotsky) is that: belleslettres have to stand up for the proletarian faction grief; belleslettres have to show the antigolongan bourgeois; the pemihakan resistance and have to represented through masterpiece of socialist realism with the bare Ianguage so that able to awaken the oppressed faction awareness.

Kata-kata kunci: penguasaan teori, aplikasi teori, realisme sosialis, kritik sastra marxis, konflik kelas

Pendahuluan

Meskipun bidang kesastraan tidak lebih penting daripada linguistik, dan juga kualitas penelitian kesastraan mahasiswa tidak lebih tinggi ketimbang kualitas penelitian linguistik, jika dibandingkan, jumlah skripsi mahasiswa yang mengangkat kesastraan lebih banyak daripada skripsi yang memilih linguistik. Dalam penelitian sastra di kalangan mahasiswa selama ini, yang mendominasi adalah kajian intrinsik (Strukturalisme, Formalisme, Pendekatan Objektif), sedang pendekatan ekstrinsik interdisipliner (psikologi, sosiologi, historis, filsafat, moral didaktis) sepi peminat. Meskipun demikian, mungkin dalam lima tahun terakhir, pendekatan ekstrinsik, terutama dari perspektif sosiologi, mulai mendapat tempat (Jupriono, 2003).

Kajian sosiologi sastra berperspektif sosiologi mempunyai banyak rumpun teori, misalnya sastra dan realitas, kritik sastra marxis, strukturalisme genetik, sastra dan politik, hegemoni, feminisme, dan resepsi sastra (Steen, & Schram, 2001). Terdapat kecenderungan bahwa rumpun teori (kritik) sastra marxis kurang mendapat peminat setidaknya dibandingkan dengan rumpun sastra dan realitas, strukturalisme genetik, dan resepsi sastra. Mempertimbangkan hal tersebut, masalah tulisan ini, difokuskan pada hal-hal berikut. (1) Bagaimanakah kondisi objektif penelitian mahasiswa yang mengaplikasikan kritik sastra marxis? (2) Bagaimana sesungguhnya prinsip-prinsip dasar rumpun kritik sastra marxis?

Kemampuan Mengaplikasikan Kritik Sastra Marxis dalam Penelitian

Secara singkat, kondisi objektif penelitian mahasiswa yang berperspektif kritik sastra marxis menunjukkan tiga kecenderungan kuat berikut. (1) Jumlah penelitian yang mengaplikasikan rumpun teori sastra marxis amat sedikit. (2) Dari sekian banyak teori sastra marxis yandg dipakai pada segelintir penelitian mahasiswa, yang paling dominan dipilih mahasiswa adalah pandangan dari Karl Marx. (3) Penguasaan dan aplikasi teori sastra marxis dalam penelitian mahasiswa masing jauh dari yang diharapkan.

Kecenderungan pertama, seperti sudah disebutkan, adalah teramat sedikitnya—mungkin malah langka—penelitian mahasiswa yang mengangkat kritik sastra marxis selama Orde Baru berkuasa (1966—1998), bahkan hingga sekarang ketika fobi ideologi tidak lagi populer. Ada beberapa kemungkinan dugaan mengapa demikian.

Pertama, hingga sekarang masih cukup kuat ketakutan mahasiswa dan juga dosen terhadap apa pun yang berlabel marxis. Sekadar membaca—apalagi mengaplikasikan—teori marxisme dalam penelitian saja sudah seperti dikejar hantu di malam Jumat Kliwon. Padahal, jangankan hanya membaca, sudah jelas-jelas total menerapkan perspektif marxis dalam penelitian pun sebenarnya tidak dapat langsung diidentikkan dengan mempercayai, menganut, atau pun membenarkan marxisme (Beidler, 1999). Sungguh runyam, memang, jika teori diidentikkan dan dikontaminasikan dengan ideologi. Dapat dimaklumi jika itu di zaman Orde Baru. Memang, saat rezim Orde Baru berkuasa, jangankan mengaplikasikan marxisme dalam penelitian, sekadar membaca buku-buku kiri saja, jika ketahuan tentara, dapat bernasib sial tujuh turunan. Akan tetapi, jika ketakutan yang sama masih juga menghantui di era Reformasi ini, jelas-jelas itu sebuah ketakutan imajiner.

Kedua, sebagai akibat dari kondisi pertama, sungguh amat langka penelitian dosen—yang umumnya diacu oleh penelitian mahasiswa—yang berperspektif kritik sastra marxis. Termasuk di dalamnya adalah dilarangnya terbitan dan publikasi yang mengangkat topik marxisme. Maka, novel-novel besar Pramoedya, misalnya, dibredel (GoGwlit, 1996). Ketika zaman sudah berubah, memasuki era Reformasi pun, pernah ada gerakan pembakaran dan sweeping buku-buku kiri—atau yang dianggap kiri. Akibatnya, mahasiswa pun mengalami kesulitan mencari bahan rujukan untuk penelitian sastra berperspektif marxis.

Ketiga, berkaitan dengan sebab pertama dan kedua, materi perkuliahan marxisme—termasuk kritrik sastra marxis—lenyap dari ruang-ruang kelas. Jika toh diberikan dosennya, porsinya sekadar “numpang lewat”. Selebihnya adalah risiko: diperingatkan atasan, dihambat kariernya, dipecat, atau dituduh subversi. Hal ketiga ini sekarang sudah tidak lagi populer.

Kecenderungan kedua adalah bahwa dari sekian banyak teori sastra marxis yang dipakai pada segelintir penelitian mahasiswa, yang paling dominan dipilih mahasiswa adalah pandangan Karl Marx, sementara versi tokoh lain sepi peminat. Seperti dapat dilacak dalam berbagai sumber, banyak sekali teori yang berpayung di bawah rumpun teori sastra marxis, misalnya (1) pandangan Marx & Engels tentang tendensi politis penulis, (2) pandangan Vladimir Lenin tentang dasar kritik sastra marxis, (3) pandangan Lukacs tentang teori realisme sosialis, (4) pandangan Brecht tentang keharusan sastrawan memperjuangkan kepentingan buruh, (5) pandangan Zima tentang karya sastra sebagai reaksi terhadap konteks sosial yang sanggup membangkitkan kesadaran masyarakat, (6) pandangan Plekanov tentang keterikatan karya sastra dengan kelas sosial (Luxemburg et al., 1986), (7) pandangan Marcuse tentang karya sastra sebagai jalan pembebasan (Marwoto, 2001), (8) pandangan Benjamin tentang dasar-dasar politik dalam karya sastra (Hakim, 2001), serta (9) pandangan Trotsky tentang akar dan fungsi sosial sastra (Trotsky, 2003).

Tentu ada kondisi historis yang melatarbelakangi ketimpangan ini. Ada beberapa dugaan mengapa pandangan Marx jauh lebih dominan dari tokoh marxisme lain. Pertama, dalam beberapa pustaka sosiologi sastra, pandangan Marx mendapat porsi bahasan lebih banyak dari tokoh-tokoh marxisme lainnya. Hal ini menyebabkan popularitas Marx jauh melampui tokoh lain. Buku Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas karya Sapardi Djoko Damono (1979), Sosiologi Sastra: Sebuah Pemahaman Awal karya Saraswati (2003), dan juga artikel “Marxist and Materialist Analysis” karya Donald E. Hall (2001), misalnya, membuktikan hal itu. Kedua, beberapa mata kuliah lain, bahkan juga di luar bidang kesastraan, lebih sering mengangkat pandangan Marx ketimbang Lenin, Zima, atau Plekanov, misalnya. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern (I, II) dan Pranata Masyarakat Indonesia (I, II) di fakultas sastra, Teori Politik dan Teori Negara di FISIP, dan Teori Pembangunan di fakultas ekonomi, misalnya, juga hanya menyinggung pandangan Marx dan tidak bagi tokoh marxisme lain.

Kecenderungan ketiga, penguasaan dan aplikasi teori sastra marxis dalam penelitian mahasiswa masing jauh dari yang diharapkan. Hal ini tampak dari beberapa indikator berikut.

Pertama, cukup kuat persepsi di kalangan mahasiswa peminat kritik sastra marxis—yang jumlahnya sedikit itu—bahwa setiap novel atau cerpen yang berisi konflik berdarah, perang, atau kerusuhan layak ditelaah dari perspektif sastra marxis. Sebetulnya, persepsi ini tidak sepenuhnya salah, hanya jelas merupakan penyederhanaan masalah berlebihan. Pada marxisme, konfliknya harus konflik kelas, atau yang dapat dikategorikan sebagai kelas sosial, yang berembrio pada konflik abadi golongan proletar vs. borjuis (Robbins, 1999; Hall, 2001a). Konflik personal Tokoh Kita dalam novel Ziarah (1969; 1999) dan konflik tokoh Dia dengan cuaca alam dalam Kering (1972; 2000) karya eksistensialis Iwan Simatupang—bagaimanapun tingginya mutu kedua novel—jelas tidak relevan untuk ditelaah dari perspektif kritik sastra marxis. Hal yang sama juga tidak dapat diberlakukan pada konflik yang berbuntut penderitaan psikis luar biasa antara Roger Chillingworth dengan Hester Prinne dan Arthur Dimmesdale dalam novel “puritanisme romantik” The Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne (Lyn, 1997).

Kedua, lemahnya penguasaan materi kritik sastra marxis oleh mahasiswa tampak pada sedikitnya, atau bahkan absennya sama sekali, ulasan teori sastra marxis dari bagian landasan teori, kajian pustaka, kerangka teori, pendekatan penelitian, analisis, dan kesimpulan serta saran. Sebuah kasus konkret layak diangkat di sini. Seorang mahasiswa meneliti perbandingan konflik dalam novel The Gilded Age (1948) karya Mark Twain dan The Jungle (1956) karya Upton Sinclair.

Pilihan ini tepat sebab novel-novel ini memang menggambarkan kekerasan sebagai dampak industrialisasi, merupakan dramatisasi kekerasan dari kondisi rumah-rumah produksi pembungkus daging dalam cengkeraman monopoli trust daging. Pada bagian metodologi disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekstrinsik sosiologi sastra dengan perspektif konflik kelas Marx. Pada bagian kajian pustaka pun sudah dibahas tiga penelitian terdahulu mengenai kedua novel. Pada bagian landasan teori sudah pula dijelaskan beberapa konsep dasar tentang konflik dalam fiksi, jenis-jenis konflik, konflik kelas versi Marx dalam kajian sosiologi sastra. Sampai di sini lancar-lancar saja. Akan tetapi, dalam bagian analisis data, mahasiswa mendeskripsikan dan mengeksplanasikan konflik tanpa disangkutpautkan dengan perspektif konflik kelasnya Marx dalam sosiologi sastra. Mahasiswa serius ini hanya membedah konflik antartokoh mewakili kelas masing-masing berdasarkan data semata, seperti dalam kajian intrinsik. Dalam kesimpulan dan saran pun senada. Jika demikian, apa bedanya kajian ekstrinsik sosiologis dengan kajian intrinsik?

Ketiga, terjadi salah perspektif keilmuan pada mahasiswa karena menganggap bahwa kajian sosoiologi sastra marxis sama saja dengan kajian marxis dalam bidang sosiologi “murni”. Maka, laporan skripsinya lebih menampilkan sosok mahasiswa FISIP ketimbang mahasiswa fakultas sastra atau FKIP. Sebuah kasus konkret layak dihadirkan di sini. Untuk penelitian skripsinya seorang mahasiswa mengangkat konmflik dalam Iron Heel karya Jack London (1905). Pilihan ini tepat sebab Iron Heel memang berkisah tentang konflik akibat industrialisasi berwajah kekerasan gara-gara tokoh utama Ernest Everhart, seorang sosialis, mencoba menumbangkan para kapitalis. Lucunya, pada bagian kajian pustaka dan landasan teori, tidak disebut satu pun konsep dan teori sosiologi sastra. Yang dikupas panjang lebar komplet adalah konsep dasar murni sosiologi. Dalam menganalisis data pun demikian. Pada analisis (bab III) ada dua bagian: pertama, temuan tentang konflik sesuai dengan data dalam novel dan kedua, diskusi hasil temuan. Pada bagian pertama tidak ada persoalan. Tetapi pada bagian kedua, mahasiswa tersebut bagaikan juru kampanye pilpres, dengan cukup provokatif mengulas panjang lebar soal kekejaman golongan kapitalis dalam meraup modal, penderitaan golongan sosialis buruh, tanpa disangkutkan dengan data novel. Sebagai calon politikus atau pejabat di Indonesia, ia amat potensial berbakat, tetapi sebagai calon ilmuwan sastra, ia gagal.

Prinsip Dasar Rumpun Teori Sastra Marxis serta Contoh Aplikasi

Sebagai reaksi terhadap lemahnya penguasaan teori sastra marxis di kalangan mahasiswa, bagian berikut menyajikan prinsip-prinsip dasar pandangan setiap tokoh dengan teorinya masing-masing, di bawah rumpun teori sastra marxis.

Tendensi Politis Sastrawan (Marx & Engels)

Marx tidak berbicara khusus soal sastra. Akan tetapi, lewat penjelasan Engels, pandangan Marx tentang sastra dapat diketahui sebagai berikut. (1) Setiap karya sastra harus bertendensi politis, tetapi tendensi tersebut hendaknya tersirat saja. (2) Setiap sastrawan hendaknya menampilkan realisme baru tentang tokoh-tokoh yang representatif (Saraswati, 2003). (3) Setiap karya sastra hendaknya berkekuatan sebagai praksis sosial dalam berbagai kontradiksi perkembangan historis, dan tidak hanya semata-mata mencerminkan nilai estetis dan filosofis. (4) Pengkajian sastra hendaknya dapat membongkar unsur-unsur ideologis sebagai kesadaran palsu (Soetomo, 2001).

Misalnya, puisi penyair Wiji Thukul—yang hingga sekarang masih (di)hilang(kan) secara misterius—berjudul “Peringatan” yang ditulis pada 1986 (Thukul, 2000: 61): … Apabila usul ditolak tanpa ditimbang/ Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan/ Dituduh subversif dan mengganggu keamanan/ Maka hanya ada kata: lawan! Baris terakhir dalam puisi ini jelas-jelas bernilai praksis yang dapat membongkar kesadaran palsu masyarakat tertindas untuk dibangkitnya nyalinya melawan kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai dengan pandangan pertama Marx, Thukul tidak terang-terangan menyebut bahwa yang harus dilawan adalah “penguasa Orde Baru”, misalnya. Meskipun demikian, makna tersebut tersirat dalam bait itu.

Puisi ini juga amat sesuai dengan pandangan Karl Marx bahwa setiap pemikiran (sastra, filsafat) hendaknya berkekuatan praksis—bukan sekadar teoretis, deskriptif, atau menghibur semata. Dengan “Peringatan”-nya Thukul2 mengajak bergerak melawan kesewenang-wenangan penguasa. Ini amat sesuai dengan spirit Marx yang hendak memindahkan filsafat “dari otak ke tangan”, dari sekadar wacana sporadis orang per orang menjadi praksis konkret gerakan sosial. Gerakan demikian diyakini Marx mampu mengobarkan revolusi sosial yang akan merobohkan struktur eksploitatif masyarakat kapitalistis yang tidak adil (Murfin, 1999; Marwoto, 2001). Dalam hal ini, puisi Thukul berperan sebagai pembangkit dan pemicu kesadaran golongan tertindas.

Kritik Sastra Marxis (Lenin)

Penggerak Revolusi Bolsyevic Rusia,Vladimir I. Lenin, dianggap sebagai peletak dasar kritik sastra marxis. Pandangan khas Lenin tentang itu dideskripsikan sebagai berikut. (1) Sastra terikat dengan kelas-kelas yang terdapat dalam masyarakat tertentu. (2) Karya sastra selalu mencerminkan realitas konflik kelas di masyarakat tertentu. (3) Setiap sastrawan bertugas menjadikan karyanya agar turut menggerakkan perubahan sosial dalam pembangunan masyarakatnya. (4) Setiap karya sastra harus memenuhi tiga syarat yang ditetapkan partai, yakni: a) berfungsi sosial, b) mengabdi kepentingan rakyat banyak, dan c) menjadi bagian dari aktivitas partai komunis. (5) Satu-satunya aliran sastra yang boleh diikuti pengarang adalah realisme sosialis yang berprinsip: a) karya sastra menyajikan tafsir tentang hubungan dialektis dalam masyarakat (realisme) dan b) karya sastra mendukung perjuangan partai komunis untuk membangun masyarakat baru yang lebih adil yang menerapkan ideologi sosialisme (Luxemburg et al., 1986).

Contohnya adalah topik cerita ludruk3 “Sarip Tambakyasa”. Tokoh utama, Sarip, adalah pemuda rakyat melarat yang—walau preman urakan—sayang akan ibu kandung dan orang-orang kecil, kontras dengan kakak kandungnya, Mualim, yang telah berkeluarga, sudah haji, kaya raya, tetapi pelit—bahkan kepada ibu kandungnya pun. Sarip pun harus bentrok dengan Paidi yang mengabdi orang kaya, serta terlibat konflik dengan lurah-lurah yang menjadi antek Kompeni Belanda (Ahmadi et al., 1987; Supriyanto, 1994). Dalam sudut pandang kritik sastra marxis Lenin, Sarip adalah pahlawan dari kalangan proletar yang menuntut keadilan dan melawan kezaliman penguasa, sedang Mualim, Paidi, dan para lurah serta Kompeni Belanda adalah pembela-pembela kepentingan borjuis yang harus dilawannya. Cerita teater rakyat ludruk ini dianggap mengabdi kepada kepentingan kelas proletar (Sarip yang miskin), sesuai dengan pandangan sastra Lenin. Dalam hal demikian, sebagai karya sastra, cerita legendaris “Sarip Tambakoso” dianggap memiliki keterlibatan sosial yang cukup terhadap persoalan masyarakat tertindas.

Teori Realisme Sosialis (Georg Lukacs)

Georg Lukacs memandang estetika sastra dalam butir-butir prinsip sebagai berikut. (1) Tugas kesenian (termasuk sastra) adalah menampilkan kenyataan sebagai totalitas. (2) Karya sastra menyajikan yang khas dan yang universal. (3) Karya sastra memiliki kekuatan membongkar kesadaran palsu dalam pola pikir sehari-hari masyarakat. (4) Seorang sastrawan mempunyai tanggung jawab dan karenanya harus terlibat dalam masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya; seorang sastrawan, kata Lukacs, hendaknya adalah seorang realis, dan seorang realis hendaknya seorang sosialis, dan sebagai seorang sosialis, sastrawan harus tahu dan terlibat dalam masalah sosial masyarakatnya. (5) Dalam setiap karya sastra, kepedulian sosial menjadi ukuran standar keindahan dan satu-satunya ukuran kebenaran (Syaifullah, 2001).

Contoh aplikasinya adalah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami? Karya Seno Gumira Adjidarma (dalam Andalas, 2001). Naskah drama ini ditulis dan berkali-kali dipentaskan justru ketika negara terkesan membiarkan—bahkan mempeti-eskan—kasus penculikan terhadap para mahasiswa dan aktivis demokrasi. Diduga kuat penculikan ini sebagai bagian dari praktik busuk politik kekuasaan rezim otoriter. Kental sekali aroma politis naskah drama ini. Dialog-dialognya yang getir, berani, sekaligus cerdas, menohok langsung jantung kekuasaan militerisme yang mencengkeram kuat di tubuh pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam salah satu dialog, misalnya, tokoh Ayah dan Ibu bertanya, “Politik itu apa sih kok sampai menyembelih manusia segala?” (Andalas, 2001: 68). Dalam perspektif Lukacs, dramawan Seno Gumira Adjidarma secara konkret telah menunjukkan tanggung jawab dan keterlibatan sastra dan sastrawan—dalam hal ini, drma dan dramawan—di dalam masyarakat yang sedang dirundung duka, yakni penculikan beberapa aktivis dan mahasiswa oleh aparat negara. Dramawan Ajidarma dalam drama ini menunjukkan pemihakannya kepada keluarga si terculik justru ketika negara tidak menaruh simpati kepada penderitaan keluarga korban. Dalam perspektif Lukacs, pemihakan ini diwujudkan dalam bentuk drama yang merepresentasikan peristiwa sosial itu secara realistik.

Sastra dan Perjuangan Buruh (Brecht)

Pandangan-pandangan khas Bertolt Brecht mengenai sastra dan perjuangan golongan proletariat buruh dideskripsikan sebagai berikut. (1) Seorang sastrawan harus memihak kepentingan dan perjuangan kelas buruh; ia tidak boleh bersikap netral. (2) Karya sastra hendaknya tidak sekadar mencerminkan realitas sosial, tetapi lebih penting dari itu adalah mengubah kondisi ketidakadilan sosial di masyarakat. (3) Dalam endensinya turut mengubah masyarakat, karya sastra yang baik harus mempu merangsang daya kritis pembaca, penonton, untuk aktif berkesadaran dan memikirkan asalah masyarakatnya.

Misalnya puisi W.S. Rendra berjudul “Sajak Anak Muda” (1996: 39) yang beberapa barisnya dikutip berikut: … Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja …/ Sementara hukum dikhianati berulang kali …/ Sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi …/ Kita memukul dan mencakar . Dalam puisi ini, Rendra jelas tidak sekadar mencerminkan realitas pembusukan hukum dan korupsi di negeri ini. Lebih dari itu, lewat sajaknya, Rendra mengajak seluruh rakyat untuk tidak tinggal diam; rakyat harus bertindak. Ajakan ini tampak pada baris puisi yang provokatif: Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja … Kita memukul dan mencakar. Dalam hal demikian, puisi “Peringatan” (2000) karya Wiji Thukul, yang telah dikutip pada bagian depan, dapat pula disejajarkan dengan puisi Rendra ini.

Sebagai karya puisi pamflet—apa pun konotasi yang diberikan pada istilah ini—sajak-sajak Rendra dan Thukul cenderung kelewat provokatif, realistik, dan lugas. Sebagai bahasa puitik, yang dipakai justru kata-kata yang tidak terlalu konotatif. Tentu saja, aktivitas interpretasi tetap dituntut meski tidak seberapa multitafsir. Taruhlah, kata kita, misalnya, hampir tidak mungkin ditafsirkan sebagai ‘penguasa’, melainkan ‘rakyat’; kata korupsi juga tidak mengandung tanda untuk diinterpretasikan lain kecuali sebagai ‘korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan’. Dalam hal ini, kentara betul kepada siapa kedua penyair ini menyatakan pemihakan dan perlawanannya. Ini khas pemihakan dan perlawanan menurut cara pandang Bertolt Brecht. Akan tetapi, kata memukul dan mencakar rasanya tidak mungkin ditafsirkan secara lugas sebagai ‘gerakan tangan memukul-mukul dan mencakar-cakar’.

Sastra sebagai Reaksi terhadap Konteks Sosial (Zima)

Zima memandang karya sastra apa pun sebagai berikut. (1) Karya sastra merupakan reaksi terhadap konteks sosial kemasyarakatan yang sanggup membangkitkan kesadaran masyarakat akan masalah sosial yang dihadapinya. (2) Reaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk ironi (pertentangan), parodi (sindiran), atau imitasi (peniruan). (3) Dalam mengekspreikan reaksi tersebut, karya sastra tidak boleh melenceng dari garis partai (Luxemburg, 1986; Saraswati, 2003).

Contohnya adalah puisi K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) “Kembalinya Makna Pancasila” (Pondasi, V/Januari 2004: 23) berikut: … Kepentingan-kepentingan sempit sesaat/ Telah terlalu jauh menyeret kalian/ Maka pancasila kalian pun selama ini adalah:/ Kesetanan yang Maha Perkasa/ Kebinatangan yang Degil dan Biadab/ Perseteruan Indonesia/ Kekuasaan yang Dipimpin oleh Nikmat Kepentingan dalam Kekerabatan/Perkawanan/ Kelaliman Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tentu, bukan karena karena kurang ajar kalau Gus Mus mempelesetkan sila-sila suci Pancasila yang dikeramatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Gus Mus berbuat begitu karena didorong oleh keinginannya mereaksi keadaan sosial (penguasa dan masyarakat luas) yang tidak serius mengamalkan sila-sila Pancasila, yang siang malam digembar-gemborkan dengan berbusa-busa melalui mulut penguasa.

Dalam kaca mata sastra marxis Zima, puisi Gus Mus ini sebagai sebentuk reaksi terhadap konteks ketimpangan sosial yang diwujudkan dalam bentuk sindiran atau parodi. Sebagai penyair, kiai nyentrik perokok berat ini prihatin ketika menyaksikan betapa rendah moral serta demikian mencla-mencle-nya perilaku bangsanya, khususnya para pejabat. Keterlibatan sosial-nya sebagai penyair diwujudkan dalam sindiran—dan bukan pelukisan secara ironis, kritik keras, atau deskripsi apa adanya (imitasi).

Keterikatan Karya Sastra dengan Kelas Sosial (Plekanov)

Plekanov mempunyai pandangan khas tentang keterikatan sastra dengan kelas sosial sebagai berikut. (1) Karya sastra mencerminkan kehidupan kelas sosial masyarakatnya. (2) Di samping sebagai cermin, karya sastra juga mengandung unsur yang sama sekali non-sosial dan tidak terikat dengan kelas sosial tertentu. (3) Seni sastra yang besar tidak dapat muncul dari masyarakat yang dikuasai oleh pandangan borjuistik (Luxemburg et al., 1986).

Dalam cara pandang marxis Plekanov, sebagai contoh, bukan fenomena biasa bahwa ternyata sedikit sekali puisi dan novel besar yang menyuarakan ketidakadilan sosial, selama rezim Orde Baru—yang didominasi oleh militer dan kapitalis (pemilik modal, dalam bahasa marxis biasa disebut golongan borjuis). Ada apa ini? Mengapa demikian? Kenyataan ini membuktikan bahwa pada masyarakat yang dikuasai oleh pandangan borjuis-kapitalistik seperti Indonesia sulit lahir novel-novel besar yang mengangkat tema-tema ketidakadilan sosial di masyarakatnya. Tentu saja, tetap layak dipersoalkan, mengapa kehidupan yang timpang tidak juga menggugah para sastrawannya untuk berkarya. Memang, ada juga karya bagus yang menyuarakan ketimpangan sosial, khususnys ihwal bias gender, misalnya saja Dadaisme Dewi Sartika dan Geni Jora Abidah El Khalieqy, pemenang Sayembara Novel 2003.

Puisi dan novel yang dominan selama Orde Baru adalah karya yang individualistis, absurd, surrealistik, hedonistik, misalnya karya-karya Abdul Hadi, Budi Darma, Korrie Layun Rampan, beberapa karya Motinggo Busye, serta juga sebagian puisi karyas Afrizal Malna. Dari sudut pandang aliran humanisme universal, karya mereka tergolong berkualitas, tetapi dari sudut pandang Plekanov, karya-karya tersebut kurang berspirit kiri dan kurang menyuarakan perjuangan melawan ketidakadilan. Sekalipun para sastrawan humanisme universal tidak berniat dan tidak merasa memihak golongan kapitalis, tindakan mereka, dalam perspektif Plekanov, dinilai amat menguntungkan dan memuluskan praktik ganas golongan kapitalis yang cuma tahu satu kepentingan: menumpuk modal. Maka, ia bukan hanya perlu disikapi, tetapi harus juga dibuat perhitungan konkret.

Karya Sastra sebagai Jalan Pembebasan (Marcuse)

Tokoh neo-marxis Herbert Marcus berkeyakinan bahwa pandangan-pandangan ortodoks marxis tentang keradikalan kelas proletar saat ini kurang sesuai. Maka, menurut Marcus, dibutuhkan paradigma baru sosiologi marxis, juga dalam bidang kesenian, termasuk sastra (Marwoto, 2001: 34). Adapun pandangan khasnya mengenai karya sastra dan jalan pembebasan masyarakat sebagai berikut. (1) Karya seni (sastra) yang dapat diberdayakan sebagai media pembebasan sebab karya sastra klasik belum terkontaminasi oleh teknologi modern kapitalisme. (2) Karya seni klasik mempunyai dua karakter, yakni a) kekuatan afirmatif-konservatif dan b) kekuatan negasi-progresif, yang menyajikan citra kebudayaan tandingan (counter culture) terhadap realitas dominan sehari-hari. (3) Karya sastra tidak dapat mengubah dunia, tetapi dapat menjembatani perubahan kesadaran manusia-manusia yang pada akhirnya sanggup mengubah dunia (Marwoto, 2001).

Sebagai contoh aplikasinya adalah cerita klasik wayang purwa bertitel “Semar Ambangun Kahyangan” yang dibawakan dalang Ki Anom Suroto. Cerita klasik ini seakan menggambarkan semangat kebebasan dan keberanian orang kecil (Semar, yang hanya abdi) dalam menghadapi arogansi para penguasa atasannya. Cerita ini berkekuatan afirmatif-konservatif, seperti pandangan neo-marxis Marcuse. Entah Ki Anom, entah panitia yang meminta Ki Dalang melakonkan itu, sesungguhnya terdorong oleh suatu obsesi ingin meng-reestablish-kan tatanan politik keraton yang telah porak poranda ke jalur prosedur yang semestinya. Pandangan negasi-progresif juga tampak sebab Semar yang biasanya diam, sebagai rakyat kecil, berani mengkoreksi dan memprotes kesewenang-wenangan penguasa tertinggi, yakni para dewa di kahyangan. Cerita ini, menurut perspektif Marcus, diharapkan mampu menggugah kesadaran penonton, yakni rakyat jelata, yang terlalu lama dininabobokan oleh kekuasaan yang menindas secara hegemonis.

Dasar-Dasar Politik dalam Karya Sastra (Benjamin)

Kekhasan pandangan Walter Benjamin sebagai pejuang neo-marxis terhadap sastra dapat dideskripsikan sebagai berikut. (1) Karya seni sastra adalah ruang yang masih tersedia bagi suatu usaha pembebasan manusia ketika masyarakat dikuasai oleh reifikasi (pemberhalaan, pembendaan) total masyarakat kapitalistik. (2) Dalam dunia kapitalistik sastra telah kehilangan aura kultis-ritual karena didesak oleh reproduksi mekanis karya seni, termasuk sastra, tetapi justru karena itu sastra harus dikeluarkan dari dunia esoterisnya untuk dibawa ke ruang eksoteris, yakni publik masyarakat, sehingga menjadi lebih demokratis. (3) Karya sastra dengan bahasa eksoteris dapat menjadi media komunikasi politik di tengah-tengah masyarakat yang dikuasi oleh modernisme kapitalistik (Hakim, 2001).

Sekali lagi, yang dihadirkan sebagai contoh adalah puisi karya penyair PRD Wiji Thukul. Judulnya “Catatan” yang ditulis penyairnya sekitar 1987-1988 (Thukul, 2000: 7): … Uang sepuluh ribu di sakuku/ Di sini hanya dapat 2 buku/ Untuk keluargaku cukup buat/ Makan seminggu/ Gemerlap toko-toko di kota/ Dan kumuh kampungku/ Dua dunia yang tak pernah bertemu. Jika dilihat dari perspektif Benjamin, puisi Thukul ini jelas puisi yang memenuhi syarat sebagai karya sastra yang dapat dipakai untuk menyuarakan penderitaan dan membebaskan manusia dari sergapan nilai kapitalisme yang mereifikasi, “memberhalakan” segala bidang kehidupan (harga buku yang mahal, kota yang gemerlap). Kata-kata yang dipilih Thukul pun tidak esoteris, yang sulit dimengerti orang luar, tetapi justru kata-kata lugas dan eksoteris, dapat ditangkap dengan jelas oleh siapa pun publiknya—tukang becak dan buruh pabrik sekalipun. Oleh karena itu, puisi ini dapat diberdayakan sebagai media komunikasi politik: menyuarakan ketimpangan sosial, yang berarti mengingatkan kepada sesama orang kecil akan kegagalan penguasa memakmurkan rakyatnya.

Akar dan Fungsi Sosial Sastra (Trotsky)

Mengenai akar dan fungsi sosial sastra, pandangan Trotsky dideskripsikan sbb. (1) Setiap karya sastra hendaknya menyuarakan penderitaan dan harapan golongan yang paling lemah-tertindas. (2) Dalam mengekspresikan penderitaan tersebut, bahasa sastra hendaknya menggunakan bahasa paling spontan dan langsung. (3) Terstimulasi oleh faktor ekonomi, kelas proletar harus memiliki ekspresi yang berasal dari cara pandang baru mereka sendiri dan sastrawan harus membantunya dengan memberi wadah (Trotsky, 2003).

Sebagai contoh aplikasi Trotsky ini adalah novel-novel berbobot dari tangan tua Pramoedya Ananta Toer di tengah-tengah masyarakat di bawah kuasa rezim Orde Baru—yang didominasi oleh militer dan pengusaha/pemilik modal. Dalam situasi konspiratif antara penguasa dan pengusaha, lahirlah novel-novel besar dan kecil Anak Semua Bangsa, Arok Dedes, Perburuan, Subuh, Percikan Revolusi, Mereka yang Dilumpuhkan, Di Tepi Kali Bekasi, Bukan Pasar Malam, Cerita dari Blora, Midah Si Manis Bergigi Emas, Korupsi, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, Cerita Calon Arang, Gulat dari Jakarta, Rumah Kaca, Gadis Pantai, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Hikayat Siti Mariah, Keluarga Gerilya, yang biarpun dinyatakan dilarang negara melalui Departemen Kehakiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap diburu dan menuai pujian banyak orang (Kurniawan, 1999; Amalik, 2000).

Mengapa banyak diburu dan sering diberitakan media massa—kiranya merupakan bukti bahwa novel-novel “kiri” Pram menyajikan sesuatu yang luar biasa: menyuarakan ketertindasan, penderitaan, ketidakadilan yang dialami golongan yang tidak berkuasa. Bahasa Pram juga lugas, spontan, dan langsung, sehingga mudah dimengerti pembaca. Dengan seluruh karyanya, Pram berhasil melakukan pemahaman ulang terhadap sejarah kemerdekaan manusia Indonesia (GoGwilt, 1996: 157).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan berikut. Pertama, kondisi objektif penelitian mahasiswa yang berperspektif kritik sastra marxis menunjukkan tiga kecenderungan: (1) sedikitnya jumlah penelitian yang mengaplikasikan rumpun teori sastra marxis; (2) Dari sekian banyak teori sastra marxis, yang paling dominan dipilih mahasiswa adalah pandangan dari Karl Marx. (3) Penguasaan dan aplikasi teori sastra marxis dalam penelitian mahasiswa masing jauh dari yang diharapkan. Kedua, prinsip dasar rumpun teori sastra marxis (Marx & Engels, Lenin, Lukacs, Brecht, Zima, Plekanov, Marcuse, Benjamin, dan Trotsky) adalah bahwa: (1) karya sastra harus berpihak kepada penderitaan golongan proletar; (2) karya sastra harus memperlihatkan perlawanannya kepada golongan borjuis; (3) pemihakan dan perlawanan tersebut harus direpresentasikan melalui karya realisme sosialis dengan bahasa lugas sehingga mampu membangkitkan kesadaran golongan tertindas.

Sebagai implikasi dari temuan ini, berikut direkomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan sastra, pembimbingan penelitian sastra, dan pengembangan wawasan sastra sebagai perspektif penelitian lebih lanjut.

Pertama, dalam proses perkuliahan, hendaknya setiap teori dalam rumpun teori sasatra marxis, mendapat porsi penjelasan dan contoh aplikasi yang seimbang, dan tidak hanya menekankan pandangan Karl Marx saja. Memang dari sini terbayang kesulitan mencari pustaka yang relevan untuk materi di luar pandangan kesastraan Marx. Sebagai alternatif, dapat dicoba dipelajari artikel Donald E. Hall, “Marxist and Materialist Analysis” (2001a), artikel Robbins, “A Marxist Perspective: ’They Don’t Much Count, Do They?’ (1999), dan artikel Soetomo, “Seni, Kebudayaan, dan Marxisme” (2001).

Kedua, dalam pembimbingan penelitian sastra yang berrumpun teori sastra marxis, para dosen diharapkan tidak berkeberatan terus memotivasi mahasiswa agar berani mengambil risiko memulai penelitian dengan mengaplikasikan teori di luar pandangan Marx, yakni Lenin, Lukacs, Brecht, Zima, Plekanov, Marcuse, Benjamin, dan Trotsky. Bagi dosen yang terlalu “cinta” terhadap pandangan estetis Karl Marx—apalagi yang kelewat “fanatik” terhadap kajian intrinsik—saran ini dikhawatirkan menambah kesibukan. Akan tetapi, dengan asumsi bahwa bagaimanapun dosen lebih banyak “makan asam garam” kesastraan dan penelitian sastra, kekhawatiran ini akan segera berlalu. Apalagi, kepustakaan tentang itu cukup banyak di perpustakaan dan toko.

Ketiga, demi pengembangan wawasan sastra sebagai perspektif penelitian lebih lanjut, para dosen dan mahasiswa pembaca budiman tulisan ini diharapkan mencari sendiri berbagai teori sastra marxis lain yang belum terangkum dalam tulisan ini, misalnya pandangan neo-marxis hegemoni dari Antonio Gramsci. Sangat bagus jika dosen dan mahasiswa membaca tulisan Amalik, “Ideologi Koran Sastra dan Pramoedya” (2000), Fauzie, “Fiksi dan Sejarah dalam Karya Pramoedya” (2002), Marwoto, “Estetika Kiri: Seni dan Subversi” (2001), dan Murfin, “Marxist Criticism and The Turn of the Screw” (1999).

Daftar Pustaka Acuan

Abraham, J. 2001. “Seni dan Subversi”. http://filsafatkita.f2g.net/seni1.htm

Amalik, M.J. 2000. “Ideologi Koran Sastra dan Pramoedya”. http://www.geocities.com/ kurniawaneka2/ pram.htm

Andalas, M. 2001. “Cahaya Redup di tengah Kegelapan: Catatan atas Drama Mengapa Kau Culik Anak Kami?”. Basis 50/09—10, September—Oktober: 65—68.

Beidler, P.G. (ed.). 1999. Case Studies in Contemporary Criticism The Turn of The Screw Henry James. Boston: Bedford Books of St. Martin’s Press.

Damono, S.D. 1979. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Bahasa.

GoGwlit, C. 1996. “Pramoedya’s Fiction and History: An Interview with Indonesian Novelist Pramoedya Ananta Toer”. The Yale Journal of Criticism 9(1).

Hall, Donald E. 2001. “Literature and cultural theory”. http://users.ipfw.edu/waldschg/ LiterCu.htm

Hall, Donald E. 2001a. “Marxist and materialist analysis”. http://users.ipfw.edu/ waldschg/ LiterCu. Htm

Jupriono, D. 2003. “Metode Penelitian Sastra: Beberapa Catatan Kritis”. Parafrase 03/01

Luxemburg, J. van, M. Bal, W.G. Weststeijn. 1986. Pengantar Ilmu Sastra. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: PT Gramedia.

Marwoto, Y. 2001. “Estetika Kiri: Seni dan Subversi”. Basis 50/09—10, September—Oktober: 32—37.

Murfin, R.C. 1999. “Marxist Criticism and The Turn of the Screw”. Dalam Beidler (ed.). Case Studies in Contemporary Criticism The Turn of The Screw Henry James. Boston: Bedford Books of St. Martin’s Press.

Robbins, B. 1999. “A Marxist Perspective: ’They don’t much count, do they?’: The Unfinished History of The Turn of The Screw”. Dalam Beidler (ed.).

Soemardjo, J. 1994. “Konteks Sosial Setting Novel Indonesia”. Basis XLIII/2: 69—75.

Soetomo, G. 2001. “Seni, Kebudayaan, dan Marxisme: Perasaan Putus Asa Para Intelektual Kiri?”. Basis 50/09—10, September—Oktober: 26—31.

Steen, Gerald J. & Dick Schram. 2001. “The empirical study of literature: Psychology, sociology, and other disciplines”. Hal. 1—16 dalam Dick Schram & Gerald J. Steen (ed.), The Psychology and Sociology of Literature. John Benjamins Publioshing Company

Syaifullah, C. 2001. “Estetika Kiri: Seni dan Realisme Sosialis Georg Lukacs”. Basis 50/09—10, September—Oktober: 38—43.

Thukul, W. 2000. Aku Ingin Jadi Peluru. Magelang: Indonesia Tera.

Trotsky, L. 2003. “Akar dan Fungsi Sosial Dunia Sastra”. Terjemahan Dewey Setawan. http:// www. marxists.org/indonesia/archive/trotsky/ tr232004.htm