Pelesetan Akronim Politis Dalam Perspektif Sosiolinguistik Kritis

D. Jupriono

Menghadapi negara otoriter-militeristik yang kerap menebarkan kebijakan koersif dan represif dan di tengah ketidakberdayaan masyarakat, mahasiswa sebagai pihak oposan yang "kreatif" tidak kurang akal. Ia pun mendayagunakan potensi energi bahasa untuk melancarkan perlawanan balik. Elemen masyarakat kampus ini diam-diam me-lancarkan kritik dan resistensi konkret lewat demonstrasi di ruang publik (Sudjatmiko, 2000; Supramudyo, 2000), yang meramaikan "wacana permukaan", serta resistensi verbal terselubung, yakni menggunakan sebutan, anekdot, akronim, lagu, yang menyemarakkan "wacana di bawah permukaan" (di kos-kosan, forum diskusi informal kampus, kantin kampus, dll. Tulisan ini mengangkat strategi kritik sosial dan resistensi verbal kebahasaan mahasiswa yang terwujud dalam akronim-singkatan pelesetan. Adapun tepatnya, ia berada pada ranah sosiolinguistik kritis

Pendahuluan

Dalam kajian monumentalnya tentang resistensi terselubung orang-orang yang kalah dan terjepit nasib (kelompok subordinat) dalam Domination and Arts of Resistance: Hidden Transcripts (1991), J.C. Scott menampilkan rupa-rupa kreativitas gerakan perlawanan terselubung para petani penggarap dan buruh tani terhadap ketidakadilan akibat kesewenang-wenangan kebijakan petani kaya, petani pemilik tanah, atau tuan tanah, yang berkuasa (kelompok dominan). Bentuk perlawanannya bermacam-macam, misalnya perilaku fisik berupa pencurian kecil, pembakaran pinggir lahan, perusakan pematang, pembelokan jalur irigasi, dan kerja yang "ogah-ogahan", dan perilaku simbolis berupa pergunjingan, pemberian julukan (misalnya "Tuan Kikir" untuk majikan yang pelit). Dalam konteks semacam yang lain, pemberian kepanjangan KUD yang bukan Koperasi Unit Desa, melainkan "Ketua Untung Duluan", dari para petani anggota KUD untuk menyindir perilaku culas-curang pengurus KUD, misalnya, makin melengkapi tesis Scott. Resistensi tersembunyi dipilih karena, jika terang-terangan, mereka dapat bernasib sial mengingat ketergantungan seluruh hidupnya terhadap majikan berada dalam––menurut Scott (1991)––demarkasi etika subsistensial. Jika melawan terbuka, mereka bisa dipecat, tidak diberi pinjaman duit, tidak diberi "bonus" kecil panenan, dll.

Di negara yang sarat aroma represi birokratis-militerismenya, seperti masa Orde Baru (Orba) (1967-1998)––bahkan sisa-sisa hegemoninya masih terasa sampai 2005 sekarang––bukan buruh tani, petani kecil, dan anggota KUD saja yang tercengkeram dalam ketidakberdayaan untuk mengontrol jalannya kekuasaan (kelompok dominan militer-birokrat), melainkan juga buruh pabrik, anggota parlemen, dan juga mahasiswa. Seluru elemen anak negeri sebenarnya dalam situasi ketakutan, kepasrahan yang fatalistik.

Ketika di bawah cengkeraman republik bermodel otoriter-birokratis yang menampak-kan proses ketat beku overbureaucratization yang melembagakan teror dan kekerasan (structural violence) (Piliang, 2000), sebenarnya antara masyarakat awam dan mahasiswa sama-sama memiliki ke-sadaran kolektif (collective conscience). Meskipun demikian, di antara semua elemen, mahasiswa lebih memiliki kekuatan pe-nalaran (reasoning power) dan keberanian proporsional ketimbang masyarakat awam yang lebih merupakan massa yang diam (silent majority). Dengan kekuatan penalaran tersebut, mahasiswa lebih berpeluang men-cari, memanipulasi, bahkan menciptakan terobosan strategis kritik di bawah kekuasaan yang berkultur antikritik. Terobosan tersebut adalah resistensi bahasa berupa rekacipta akronim-singkatan pelesetan. Negara berkultur antikritik lazimnya memaksa dengan koersif agar pengkritik selalu memakai tata krama kritik (fatsoen) yang lebih menekan-kan bentuk ketimbang substansi.

Perlawanan bahasa sebagai resistensi diskursif tumbuh subur di bawah rezim penguasa Orba yang mengeksploitasi energi bahasa untuk konsolidasi kekuasaan. Rezim Orba banyak memproduksi dan men-distribusikan dua jenis sebutan yang satu sama lain menampakkan standar ganda (double standard). Sebutan stigmatis pertama secara sepihak mengambinghitamkan dan mematikan pihak lawan, atau orang-orang yang tidak disukai, misalnya PKI (Partai Komunis Indonesia), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), "anti-Pancasila", "kelompok subversif", "orang kiri", "antipembangunan", "perongrong stabilitas nasional" (Eriyanto, 1999; Mulyana, 1999). Sebutan kedua mem-berikan pembenaran (justifikasi) atas imple-mentasi kebijakan negara, misalnya "aparat kemanan", "aparatus negara", dan PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa). Dalam hal ini, sekalipun tentara bertindak melanggar hak asasi manusia (HAM) orang Irian dan Aceh selama DOM, misalnya, ia tetap dibenarkan; sebutan yang diberikan bukan GPK atau GPHAM (Gerakan Pengacau Hak Asasi Manusia), melainkan tetap PPRM atau "aparat keamanan". Di sini relasi bahasa dan kesewenangan kekuasaan tampak sangat nyata (Heryanto, 2000).

Untuk mematikan orang-orang yang tidak disukai dan untuk mencitrakannya sebagai "orang salah", bentuk bahasa macam GPK tersebut amat "efektif". Selama ini, pihak rakyat, yang diberi julukan sepihak itu tidak berdaya melakukan protes. Terhadap orang-orang yang tertuduh itu, penguasa mengeluarkan himbauan sepihak-subjektif agar semua pihak mencurigai, mewaspadai, mempersulit urusan administrasi orang-orang yang tertuduh itu walaupun belum pernah ada proses wajar pengadilan.

Menghadapi negara otoriter-militeristik yang kerap menebarkan kebijakan koersif dan represif dan di tengah ketidakberdayaan masyarakat, mahasiswa sebagai pihak oposan yang "kreatif" tidak kurang akal. Ia pun mendayagunakan potensi energi bahasa untuk melancarkan perlawanan balik. Elemen masyarakat kampus ini diam-diam me-lancarkan kritik dan resistensi konkret lewat demonstrasi di ruang publik (Sudjatmiko, 2000; Supramudyo, 2000), yang meramaikan "wacana permukaan", serta resistensi verbal terselubung, yakni menggunakan sebutan, anekdot, akronim, lagu, yang menye-marakkan "wacana di bawah permukaan" (di kos-kosan, forum diskusi informal kampus, kantin kampus, dll.

Tulisan ini mengangkat strategi kritik sosial dan resistensi verbal kebahasaan mahasiswa yang terwujud dalam akronim-singkatan pelesetan. Adapun tepatnya, ia berada pada ranah sosiolinguistik kritis yang akan mengkaji beberapa topik yang teridentifikasikan berikut ini. (1) Bagaimana teknik rekayasa akronim-singkatan pelesetan yang dilakukan mahasiswa? (2) Fungsi-fungsi kritik sosial apa sajakah yang diemban akronim-singkatan pelesetan politis tersebut? (3) Pihak-pihak manakah yang menjadi objek kritik akronim-singkatan pelesetan politis itu? Ketiga masalah ini selalu bertautan dengan aspek semantis akronim-singkatan.

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoretis dari temuan penelitian ini adalah memperkaya khazanah kajian sosiolinguistik kritis khususnya studi relasi bahasa dan kuasa antarkelompok. Kontribusi praktisnya adalah temuan ini dapat diposisikan sebagai informasi dan pertimbangan bagi para penguasa birokrat dan militer dalam pengambilan kebijakan politis dan publik.

Sosiolinguistik Deskriptif & Sosiolinguistik Kritis

Sejak 1970-an, berlangsung trend kajian tentang hubungan timbal balik antara masyarakat dan bahasa, dalam sebuah ranah studi bernama sosiolinguistik. Topik-topik yang menonjol dalam kajian ini adalah variasi diferensial sistem bahasa (fonologis, morfologis, leksikalis, sintaktis) pada kelompok-kelompok masyarakat (kelas so-sial, etnis, jenis kelamin, geografis, kebang-saan), bilingualisme dan diglosia, serta perencanaan dan pembakuan bahasa nasional. Banyak nama yang menyemarak-kan kajian sosiolinguistik yang klasik ini, misalnya J.A. Fishman (1972), W. Labov (1972), J.J. Gumperz & D.H. Hymes (1972), D.H. Hymes (1974), P. Trudgill (1983), dan R.A. Hudson (1986).

Sosiolinguisitik yang menyibukkan diri dalam urusan variasi bentuk-bentuk bahasa suatu kelompok pemakai ini sering disebut sosiolinguistik yang berancangan (approach) deskriptif––atau cukup sosiolinguistik des-kriptif––karena kerjanya lebih banyak men-deskripsikan varian-varian dari sistem bahasa. Memang, kajian bahasa dan ke-kuasaan politis pun digarap, tetapi selalu dalam kerangka deskripsi bentuk-bentuk varian bahasa dari aspek sistem fonologis, morfologis, dan sintaktis. Para pendukung pendekatan ini sering mengklaim diri sebagai penegak "linguistik resmi yang sebenar-benarnya" (linguistics proper) (Santoso, 2000).

Kekurangan sosiolinguistik deskriptif adalah kegagalannya membedah relasi bahasa dan kekuasaan serta proses dinamis yang membayanginya. Beberapa persoalan yang luput dari perhatian sosiolinguistik deskriptif, antara lain, adalah mengapa fakta-fakta variasi bahasa seperti itu, bagaimana relasi kekuasaan itu muncul dan mem-pengaruhi kehidupan sosial suatu kelompok, bagaimana relasi antarkelompok yang tergambar dalam bahasa itu dikonsolidasi dan dipertahankan, serta bagaimana relasi kekuasaan itu diubah untuk kepentingan kelompok dominan, bagaimana mekanisme perubahan kebahasaan yang dijalankan kelompok dominan (Santoso, 2000), lalu juga bagaimana reaksi kelompok subordinat (lemah) mendayagunakan bahasa untuk menghadapi kelompok dominan, dan juga relasi kesejajaran atau ketimpangan apa yang terjadi antarkelompok yang tergambar lewat varian bahasanya.

Seluruh kekurangan ini dengan sigap dituntaskan oleh sosiolinguistik yang beran-cangan kritis––atau cukup disebut sosio-linguistik kritis. Bebeberapa aktor pendukung yang sekarang lagi naik daun dalam kajian kritis ini adalah R.W. Shuy (1992), N. Fairclough (1995), R. Singh (1996), D. Birch (1996), J. Diamond (1996), N. Fairclough & R. Wodak (1997), dan van Dijk (1998). Dalam kajian kritis ini amat menonjol telaah relasi bahasa, politik, kekuasaan, dan perlawanan antarkelompok di masyarakat, misalnya tentang rekayasa eksploitasi bahasa oleh kelompok dominan yang berkuasa dan juga terobosan kreativitas resistensi dan kritik kelompok subordinat untuk mendaya-gunakan segala potensi verbal bahasa.

Amat kentara dalam sosiolinguistik kri-tis berlakunya perspektif bahwa bahasa tidak pernah netral, tidak bebas nilai, tetapi sarat nuansa politis dan kekuasaan kelompok dominan serta kritik dan resistensi kelompok subordinat (cf. Bourdieu, 1992; Piliang, 2000). Sosiolinguistik kritis tidak berhenti pada persoalan wujud variasi bahasa suatu kelompok, tetapi justru memfokuskan kajian pada perihal kondisi sosiologis terjadinya fakta variasi bahasa dan ihwal proses relasi kekuasaan itu muncul, ditopang, dan di-manfaatkan oleh kelompok tertentu (Fairclough & Wodak, 1997).

Dalam relasi bahasa dan kuasa, pihak penguasa lazim tertuding sebagai pihak dominan. Lewat kebijakan simbolis diskursif penuh teror terselubung, sebenarnya negara sedang mengkonstruksi wacana (discourse) yang diharapkan mampu menebarkan hege-moni (hegemony) atas masyarakat yang dikuasai. Apa pun bentuknya, ini merupakan benih-benih kekerasan, yakni kekerasan simbolis (simbolic violence) dan kekerasan semiotik (semiotic violence) (Piliang, 2000). Kebijakan ini memicu tergelarnya perang bahasa (symbolic battle-field) tempat ber-tarungnya wacana tandingan (counter dis-course) dan hegemoni tandingan (counter hegemony) dari masyarakat (misalnya maha-siswa) menghadapi wacana dan hegemoni resmi negara (Bourdieu, 1992; Piliang, 2000).

Dalam kajian kritis kebahasaan, salah satu fungsi bahasa adalah sebagai media kategorisasi dalam konstruksi realitas sosial yang penuh pertarungan simbol, makna, dan kepentingan kekuasaan antarkelompok (Singh, 1996; Diamond, 1996; van Dijk, 1998). Setiap benda, manusia, keadaan, dan peristiwa dikategorikan dengan pemberian nama, julukan, stigma, label, identitas, dengan bahasa (Mulyana, 1999). Teori labelisasi (labelling theory) menunjukkan bahwa labelisasi atau stigmatisasi (pen-julukan) amat menonjol di kalangan penguasa sebagai sarana vital untuk mem-bungkamtaklukkan pihak lain atau siapa pun yang diidentifikasikan sebagai lawan poli-tikdannya sekaligus sebagai sarana kon-solidasi kekuasaan (Saryono & Syaukat, 1993). Tentu saja stigmatisasi tersebut sepihak dan bias kekuasaan. Sebagai reaksi, stigma ini biasanya justru memancing munculnya oposisi dan resistensi.

Selama ini kajian bahasa (linguistik, sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana) lebih menerapkan ancangan deskriptif, dan jarang yang berancangan kritis, sehingga nuansa kekuasaan dan pertarungan kelas-kelas sosial yang terpantul di dalam bahasa tidak tersentuh (Shuy, 1992; Diamond, 1996; van Dijk, 1998). Akan tetapi, semakin disadari betapa kajian berancangan kritis lebih sesuai untuk melihat relasi bahasa dan kekuasaan (Heryanto, 2000).

Kajian kritis terhadap bahasa mem-punyai beberapa sifat berikut. (1) Bentuk-bentuk bahasa yang ada di masyarakat tidak secara bebas dipilih dalam komunikasi. Menurut Birch (1996), pilihan bahasa dibuat menurut seperangkat kendala-kendala politis, sosial, kultural, dan ideologis. (2) Kepen-tingan ideologis dan politis itu tersembunyi dalam pilihan istilah, kata, kalimat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi (Mulyana, 1999; Eriyanto, 1999). (3) Kajian bahasa merupakan bagian integral dari struktur dan proses sosial, sehingga setiap kajian bentuk-bentuk bahasa senantiasa mengikutsertakan dimensi kritis, yakni po-litis, ideologis, kultural, kekuasaan, tentang bagaimana masyarakat dan institusi membuat istilah dan menciptakan makna melalui teks (Shuy, 1992; Hikam, 1996; Santoso, 2000). Setiap wacana senantiasa mewakili dan mengindikasikan ideologi, kepentingan, naf-su kuasa, dan hegemoni dari kelompok tertentu (van Dijk, 1998), baik yang memicu (misalnya negara) maupun yang mereaksi (misalnya mahasiswa, buruh) (Heryanto, 2000). Satu hal yang sudah jelas adalah baik kelompok dominan maupun kelompok sub-ordinat sama-sama mendayagunakan ke-kuatan energi bahasa untuk kepentingan masing-masing.

Teknik Rekayasa Akronim-Singkatan Pelesetan Politis

Wujud rekayasa ini adalah kreativitas mahasiswa dalam: (1) memberi makna dan acuan baru yang politis pada kata akronim-singkatan lama yang apolitis (nonpolitis) dan, sebaliknya, (2) memberi makna dan acuan baru yang apolitis (nonpolitis) pada kata-akronim-singkatan lama yang politis. Jadi, yang baru adalah makna dan acuan yang diberikan dan bukan bentuknya.

Teknik rekayasa pertama memanfaat-kan kata-akronim-singkatan yang tidak bernuansa politis, sehingga ketika mendengarnya kali pertama tidak terasa kesan politisnya. Akan tetapi, setelah mengetahui kepanjangannya, lewat berbagai konteks tuturan, disadari bahwa bentuk-bentuk tersebut ternyata sangat politis. Kata-akronim-singkatan tersebut telah dipelesetkan secara politis (dipolitisasi). Contohnya, perhatikan Tabel 1.

Tabel 1 : Akronim-Singkatan Nonpolitis Bermakna Politis



Ketika kali pertama mendengar bentuk macam D3, PTS, KKN, SDSB, dan WTS, mungkin persepsi kebahasaan seseorang akan mengacu pada arti lama dan biasa yang selama ini dikenalnya (kolom 1, Tabel 1); tidak ada prasangka politis. Akan tetapi, dengan konteks situasi pengucapan yang bernuansa politis, muatan politis bentuk-bentuk tersebut cepat terasakan. Contoh lainnya adalah DJARUM, yang bukan merek rokok, melainkan "Demi Jabatan Aku Rela Mengkhianati"; TIMOR, yang bukan merek proyek mobil nasional (mobnas), melainkan "Tommy Itu Memang Orang Rakus"; teh botol, yang bukan minuman kemasan botol, melainkan "tehnokrat bodoh tolol"; Toshiba, yang bukan merek barang elektronik, melain-kan menunjuk pada trio Keluarga Cendana "Tommy-Shigit-Bambang"; dll.

Teknik rekayasa kedua memanfaatkan bentuk-bentuk yang selama ini berada pada ranah politik, sehingga persepsi yang muncul ketika kali pertama mendengarnya adalah serius sarat nuansa politisnya (Babbio, 1995). Ternyata, bentuk-bentuk tersebut di antara mahasiswa dimuati arti yang tidak berbobot politis sama sekali. Dengan demikian, tergelarlah penjungkirbalikan arti dalam kubangan depolitisasi. Jadi, bentuk-bentuk tersebut didepolitisasi. Makna "resmi, seram, serius" politisnya didekonstruksi menjadi "biasa, konyol, sepele". Selanjutnya, perhatikan Tabel 2!.

Tabel 2 Akronim-Singkatan Politis Bermakna Nonpolitis



Penjungkirbalikan arti dan acuan lama ke dalam arti dan acuan baru tampak dalam Tabel 2. Kata-akronim-singkatan macam Bupati, Golkar, ICMI, KNPI, PK, misalnya, jelas langsung menuansakan impresi seman-tis yang serius, formal, baku, resmi, preste-sius, dan tentu saja politis. Akan tetapi, di tangan mahasiswa, dalam wacana di bawah permukaan (Jupriono, 2001), segala yang serba angker tersebut dirontokkan dalam rekayasa dekonstruksi, sehingga menjadi mentah, santai, genit, bahkan jorok. Lalu, di manakah letak aroma politisnya? Justru dalam dekonstruksi berwajah pementahan, pembelokan, penjungkirbalikan terhadap nama dan lembaga yang serba resmi inilah muatan politisnya berada (van Dijk, 1998). Dengan kata lain, sebenarnya, depolitisasi adalah salah satu bentuk rekayasa politisisasi. Begitulah, yang disebut rekayasa politisasi mungkin berupa tindakan politis, mungkin juga justru yang apolitis dan depolitis (cf. Bourdieu, 1992).

Dengan kedua teknik rekayasa tersebut tampak terang bahwa mahasiswa sedang me-lancarkan jurus penjungkirbalikan hierarki hegemoni kebenaran dan kekuasaan resmi negara (Heryanto, 2000). Berbagai nama-akronim-singkatan konyol, murahan, jorok, oleh kalangan mahasiswa didekonstruksi dengan memberinya muatan arti dan acuan baru yang angker, politis. Maka, yang namanya WTS, yang kental dengan nuansa "esek-esek", misalnya, bukan lagi wanita tuna susila, melainkan "Wakil Rakyat Tanpa Sopan Santun". Sebaliknya, berbagai nama (singkatan, akronim) yang diagung-agungkan oleh lembaga pemerintah atau instansi resmi dijungkirbalikkan dengan memberinya muatan arti dan acuan konyol dan murahan. Maka pula, ICMI bukan lagi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, melainkan sekadar "Ikatan Cewek Malam Minggu Ijen" (ijen, Jawa, artinya “sendirian” di malam panjang karena tidak ada cowok yang "mengapelinya").

Pada konteks ini tergambar adanya tiga relasi. Pertama, relasi tidak imbang antara negara (state, penguasa birokrat-militer) dan masyarakat (society, masyarakat kampus) (Hikam, 1996). Ketidakimbangan relasi ter-sebut tergambar dalam relasi kedua, yaitu relasi bahasa dengan kekuasaan, wacana, dan hegemoni dari sebuah rezim yang represif (Heryanto, 2000). Lebih lanjut, relasi kedua memicu tergelarnya relasi ketiga, yakni relasi antara bahasa, wacana, dan hegemoni resmi dan bahasa perlawanan (kekuasaan tan-dingan), wacana tandingan, dan hegemoni tandingan (Diamond, 1996) dari masyarakat kampus.

Fungsi-fungsi Kritik Sosial Akronim-Singkatan Pelesetan

Dengan mempertimbangkan maksud berbagai bentuk pelesetan tersebut dapat dideskripsikan serangkaian fungsi kritik sosialnya. Apa yang disebut maksud tampak pada arti dan acuan baru yang diberikan. Adapun fungsi yang dimaksud adalah (1) mengidentifikasi dan mengelompokkan pi-hak-pihak tertentu sebagai kawan atau lawan politik, (2) merepresentasikan hal, keadaan, atau peristiwa sosial, (3) melancarkan kontrol sosial, (4) memberikan peringatan (an-caman), dan (5) sekadar meledek penguasa dan kekuasaan.

Bentuk pelesetan yang berfungsi sebagai media untuk identifikasi dan penge-lompokan, fungsi (1), tersebut tampak dalam akronim Golkar, ICMI, PK (Tabel 2), dan Toshiba. Contoh lainnya perhatikan Tabel 3!.

Tabel 3 Akronim-Singkatan yang Berfungsi Identifikasi



Pada Tabel 3 tampak bahwa keban-yakan arti baru yang diberikan (arti pele-setan) pada bentuk-bentuk yang sudah biasa itu hampir selalu negatif. Kelompok-kelom-pok ini berkonotasi buruk, setidaknya di mata publik, terutama di kalangan mahasiswa dan media massa (Mulyana, 1999). Pada masa rezim Orba (sebelum Mei 1998), soal ABRI, AMPI, ICMI, sangat penting, harum, sakral. Hal itu sebenarnya hanya terjadi pada wacana permukaan, misalnya begitu ting-ginya frekuensi kemunculannya di radio, TV, koran, majalah (cf. Sumarsono, 2001). Akan tetapi, pada wacana di bawah permukaan, yang muncul di diskusi gelap, obrolan kos-kosan mahasiswa, kelakar di kantin kampus, juga di forum-forum kelas perkuliahan––yang jelas mustahil diberitakan media massa––yang terjadi justru titik balik: dibuat bulan-bulanan dalam lelucon, dimentahkan dalam kelakar, dijungkirbalikkan lewat anek-dot dan penciptaan sebutan dan penjulukan dalam kemasan akrorim dan singkatan yang dipelesetkan artinya (Heryanto, 2000; Jupriono, 2001).

Terjadinya transisi kekuasaan mengaki-batkan birokrat, militer, dan teknokratnya berganti (Kasiyanto, 2001). Tampaknya fakta sosial politis ini tercermin juga dalam munculnya bentuk-bentuk pelesetan (terma-suk akronim-singkatan). Sebelumnya, selu-ruh lini kehidupan didominasi oleh keluarga Cendana (Toshiba, ABRI, Golkar) dan sejak 1990 ICMI turut pula berpartisipasi dalam Republik Indonesia Orba, sejak 1999 penum-pang gerbong kehidupan politik Indonesia diwarnai oleh rombongan K.H. Abdur-rahman Wahid, sehingga lahir ABG yang "Anak Buahnya Gus Dur", dan sejak 2001 penumpangnya beralih ke rombongan Mega-wati Soekarnoputri. Sebagai catatan, perlu dikemukakan bahwa berkat kesaktiannya, sekalipun orde telah berganti, sisa-sisa kekuatan rezim Orba masih ada di kedua era sesudahnya (Kasiyanto, 2001). Jika bahasa merefleksikan dan merepresentasikan realitas (Singh, 1996), suasana perebutan kepen-tingan ini pun terekam di dalamnya.

Tidak semuanya berarti politis meski bentuknya amat politis. ICMI lagi, misalnya, yang amat angker sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu dipe-lesetkan menjadi tidak bernuansa politis sama sekali ke dalam "Ikatan Cewek malam Minggu Ijen"––seperti disebut di muka. Di sinilah letak pementahan, pemprofanan, pen-jungkirbalikan, penyepelean terhadap nama suatu lembaga besar formal yang pernah amat mendominasi birokrasi dan Senayan. Dekonstruski demikian jelas sebentuk ke-kuasaan, wacana, dan hegemoni tandingan (Piliang, 2000) dari mahasiswa terhadap kebesaran dan kesakralan instansi resmi yang disakralkan.

Akronim-singkatan rekacipta maha-siswa juga berfungsi merepresentasikan hal, keadaan, atau peristiwa sosial politis, fungsi (2), di negeri tercintanya (Pabottingi, 1991). Di sini akronim seakan menyuguhkan deskripsi realitas sosial, sehingga, meskipun tidak persis, setidaknya akronim-singkatan yang dimuati arti dan nuansa baru sanggup melukiskan keadaan dengan cukup repre-sentatif. Contohnya adalah D3, KKN (Tabel 1), Bupati, KNPI (Tabel 2), teh botol, dan sekwilda. Perhatikan contoh lainnya di Tabel 4!

Tabel 4 Akronim-Singkatan Pelesetan Berfungsi Representasi



Arti-acuan baru (Tabel 4) menggambarkan kejelian mahasiswa dalam mendes-kripsikan yang disaksikannya. Hasil observasinya, memang, bisa saja penuh prasangka subjektif. Meskipun begitu, karena munculnya pada wacana di bawah permukaan, dis-tribusi akronim-singkatan tersebut dalam tuturan tidak dapat dikontrol, dilarang, distop siapa saja, termasuk intelijen negara sekalipun. Tatkala senasib sepenanggungan di bawah telapak republik Orba bermodel otoriter-birokratis yang menampakkan proses ketat beku overbureaucratization (Hikam, 1996) dan yang melembagakan teror dan kekerasan (structural violence), antara masyarakat awam dan masyarakat kampus (mahasiswa) sama-sama memiliki kesadaran kolektif (collective consciousness) (cf. van Dijk, 1998). Akan tetapi, mahasiswa me-mang lebih berpeluang memiliki kekuatan penalaran (reasoning power) dan keberanian proporsional ketimbang masyarakt awam yang lebih merupakan massa yang diam (silent majority). Dengan kekuatan tersebut, mahasiswa dapat saja mencari, memani-pulasi, bahkan memproduksi terobosan strategi melancarkan kritik di bawah kekuasaan yang berbudaya antikritik. Terobosan tersebut adalah resistensi simbolis berupa rekacipta akronim-singkatan pele-setan. Disadari banyak pihak bahwa negara yang berbudaya antikritik lazimnya memaksa dengan kursif agar pengkritik selalu memakai tata krama kritik (fatsoen) yang lebih menekankan pentingnya bentuk kritik ketim-bang isi substansial kritikan (Shuy, 1992).

Dicontohkan di sini DPR, D3, KNPI. PTS secara formal baku adalah wakil rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat. Jadi, ia itu lembaga tidak main-main, berwibawa, yang keputusan dan kinerjanya amat menentukan nasib seluruh awak bangsa ini. Akan tetapi, kalau semula di masa Orba mereka cuma bisa D3 ["duduk, dengkur (tidur), (lalu terima) duit"], di masa pasca-Orba mereka larut dalam "kemaruk" euforia kebebasan kelewat batas. Apalagi, yang mereka ributkan--bahkan sampai berantem segala––ternyata lebih banyak diwarnai aroma kepentingan pribadi, keluarga, dan partainya sendiri, dan bukan kepentingan rakyat banyak. Maka, seandainya yang diperjuangkan memang kepentingan rakyat, mungkin tidak muncul DPR sebagai "Dewan paling Ribut" atau PTS yang "Persatuan Tinju Senayan" itu. KNPI agak sedikit beda. Selama ini organisasi formal-resmi pemuda ini (bersama Golkar dan ABRI) terkenal sebagai pendukung apa pun kebijakan politis negara Orba, akan tetapi dalam wacana di bawah permukaan di tangan mahasiswa, KNPI dijungkirbalikkan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia menjadi Kissing, Necking, Petting, Inter-couse (berciuman, berpelukan, bercumbu, bersetubuh).

Fungsi (3) yang diemban bentuk pele-setan adalah melancarkan kontrol sosial (menyindir, menuduh, mencela) kepada pihak-pihak tertentu yang dirasa mengakibat-kan kehidupan menjadi sewenang-wenang, jahat, tidak adil, dan rusak. Di sini tampak bahwa, sebagai salah satu bahasa, akronim-singkatan pelesetan mempunyai fungsi kon-trol sosial, yang menunjukkan bahwa relasi bahasa dengan konteks kehidupan sosial sekelilingnya begitu niscaya (Trudgill, 1983; Hudson, 1986; Singh, 1996). Contohnya KKN, WTS (Tabel 1) dan Korpri (Tabel 3), DPR yang "Dewan Penipu dan Rakus", APBN yang "Anak Pejabat Biasa Nakal", Gus Dur yang "Bagusnya Mundur", Har-moko yang "Hari-hari Omong Kosong", JAKSA yang "Jejali Angpao Kau Segera Aman", KODAM yang "Kalau ada Duit Apa pun Mudah". Contoh lainnya lagi, perhatikan Tabel 5 berikut!

Tabel 5 Akronim-Singkatan yang Berfungsi Kritik Sosial



Pelesetan yang paling terasa pada Tabel 5 adalah tajamnya aroma "KKN". Lihat saja: HAKIM, KUHP, UUD, semuanya berurusan dengan duit haram untuk melicin-kan segala urusan tercela, membebaskan terdakwa, menutupi kejahatan. Dari kacamata agenda reformasi, yang paling dilukai adalah ihwal supremasi hukum (Kasiyanto, 2001; Sumarsono, 2001) mengingat hakim, jaksa, UUD, KUHP adalah deret infrastruktur hukum yang menentukan keadilan dan ketimpangan (Shuy, 1992) di Indonesia. Muncul adagium parodi satiris di tengah masyarakat luas, juga di kalangan mahasiswa, bahwa di Republik Indonesia tercinta ini "begitu gampangnya mencari pengadilan, akan tetapi demikian muskil-mustahilnya menemui keadilan".

Wakil rakyat masih populer untuk disorot (Sudjatmiko, 2000) dalam fungsi akronim-singkatan apa pun. Bentuk pelesetan DPR, DPRD, PTS, UUD, GBHN, WTS. Ada banyak sinyalemen bahwa wakil-wakil rakyat banyak yang "Gampang Bicara, Hasilnya Nihil" (GBHN), sehingga dia sering membuat kebohongan kepada publik rakyat. Bahkan, di beberapa daerah tingkat I dan II DPRD kebanyakan "keluyuran" yang kontra-produktif dengan tugasnya sebagai wakil rakyat, sehingga kesannya DRPD itu hanya "Doyan Piknik dan Rekreasi Doang” (Kompas, 3-9-2001). Lebih parah lagi, ketika bersidang, yang ditayangkan seluruh stasiun TV, mereka lebih banyak asal bicara, arogan, terkesan tanpa sopan santun, sehingga mereka distigma sebagai WTS, yakni "Wakil rakyat Tanpa Sopan santun".

Selanjutnya, fungsi yang dijalankan oleh bentuk pelesetan adalah memberikan peringatan atau perlawanan (4). Peringatan ini dapat berupa ajakan kepada seluruh elemen negeri siapa pun untuk mewaspadai ketidakberesan, ketidakadilan, dan ketim-pangan sosial, dan dapat pula berupa sikap perlawanan (resistensi) verbal karena keti-dakpuasan, kesewenang-wenangan, dan ke-bobrokan sebuah rezim penguasa (Scott, 1991; Diamond, 1996; Sudjatmiko, 2000). Energi bahasa berpotensi diberdayakan sebagai media untuk melancarkan peringatan keras dan perlawanan transparan atau ter-selubung, sebagai sebuah gerakan sosial. Berbahasa, dengan demikian, adalah aksi sosial. Perhatikan Tabel 6 berikut!

Tabel 6 Akronim-Singkatan yang Berfungsi Peringatan-Perlawanan



Memang hanya dua contoh yang dapat diajukan di sini. Akronim peringatan dicontohi oleh Bakorstranas, yang tak ber-kaitan dengan struktur hierarki kelembagaan Hankam-Sospol, yang pernah amat mena-kutkan sebagai penerus Kopkamtip, sedang akronim perlawanan diisi oleh contoh Sikat. Barangkali, ini cermin bahwa sekalipun lebih banyak muncul pada wacana di bawah per-mukaan, akronim-singkatan ini memang le-bih banyak bersifat "membicarakan" (perihal pihak ketiga) daripada "berbicara" langsung (dengan pihak kedua). Bukan perlawanan frontal yang ditampilkan, tetapi lebih meru-pakan "bisik-bisik tetangga".

Dari seluruh fungsi, fungsi kritik dan perlawanan merupakan fungsi terpenting di-gelarnya akronim-singkatan pelesetan oleh para mahasiswa ini. Mahasiswa sepenuhnya menyadari bahwa watak dasar setiap ke-kuasaan adalah kekerasan. Tindak kekerasan tersebut bahkan diperkeras oleh kolusi dan konspirasi struktural seluruh lembaga (pers, polisi, pengadilan, legislatif, malahan juga akademisi dan profesional) (Diamond, 1996; Ollaora, 1998). Karena hakikat negara adalah kekerasan (Babbio, 1992; Holub, 1992), perlawanan simbolis lewat bahasa terselu-bung seperti ini menjadi alternatif realistis. Sebab, jika perlawanan dilakukan dengan bersenjata, mahasiswa akan membentur tem-bok dan jelas konyol. Tetapi, jelas tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran kolektif orang-orang yang tertindas dapat tumbuh menjadi sebentuk kolektivitas yang terus-menerus untuk tanpa henti melancarkan kri-tik dan perlawanan. Dalam perspektif Gramscian (Holub, 1992; Kristanto, 2001), tidak selamanya kekerasan sukses menipu publik dan membunuh kesadaran, seringkali kekuasaan tak bernalar, dan takut atau antikritik.

Terakhir, fungsi yang tak kalah pen-tingnya adalah sebagai media meledek kekuasaan. Di dalam meledek ini terdapat unsur main-main, tidak serius, sekadar mem-buat lelucon (Heryanto, 2000). Objek tam-paknya bukan sembarang objek, tetapi penguasa, tetapi yang dimaksud ternyata cukup "bikin kejutan", lain sama sekali. Contohnya adalah DKI bukan lagi Daerah Khusus Ibukota, melainkan "Di bawah Kekuasaan Istri"; Edi Tansil bukan lagi tokoh pengamburadul uang bank Indonesia, melain-kan sekadar "Ejakulasi Dini Tanpa Hasil"; Golkar bukan lagi partai besar pemerintah pendukung 32 tahun rezim Orba, melainkan sekadar "Golongan Keturunan Arab" (gu-yonan ini murni ciptaan Gus Dur!); penga-cara bukan lagi mengacu pada pembela dan penasihat hukum, melainkan menunjuk pada "Pengangguran yang banyak acara"; dll. Ini merupakan main-main kelompok mahasiswa yang sedang membuat bulan-bulanan orang dan instansi besar, bukan untuk meng-kritiknya, tetapi sekadar membuat kelakar, meledek saja. Alatnya adalah bahasa. Pada titik ini ancangan sosiolinguistik kritis, yang getol mempersoalkan relasi antarkelompok dalam perebutan kekuasaan dan kepentingan (Shuy, 1992; Singh, 1996; Diamond, 1996) menemukan titik tepat ketajamannya.

Objek Kritik Akronim-Singkatan Pelesetan Politis

Objek yang dimaksudkan di sini adalah siapa yang dituju, diidentifikasi, direpre-sentasikan, dikritik, atau diperingatkan oleh akronim-singkatan pelesetan tersebut. Objek dimaksud tidak selalu tergambar langsung lewat bentuk (bunyi, tulisan), tetapi dapat diketahui dari arti/acuan barunya (yang diberikan oleh mahasiswa). Perhatikan Tabel 7, dengan catatan: seluruh akronim-singkatan pelesetan harus dibaca pada arti dan acuan baru dan bukan arti dan acuan lama yang resmi itu!

Tabel 7 Objek Kritik Akronim-Singkatan Pelesetan



Tampak pada Tabel 7 bahwa objek yang tergolong tinggi frekuensinya adalah presiden, Keluarga Cendana, wakil rakyat (DPR, DPRD I, DPRD II, MPR), hakim, jaksa, semua pejabat birokrasi, militer, dan Golkar. Bentuk-bentuk tuturan kebahasaan akronim-singkatan ini lebih banyak muncul dalam wacana di bawah permukaan. Akronim-singkatan tersebut memang ber-nuansa amat politis. Bentuk pelesetan yang nonpolitis pun dapat dilihat sisi politisnya. Wujud perlawanan simbolis bisa saja berupa penjungkirbalikan, pementahan, pengkon-yolan––semuanya dekonstruksi––terhadap sesuatu yang sudah mapan (establish) (Piliang, 2000; Heryanto, 2000). Objek diciptakannya pelesetan bernuansa politis tersebut menggambarkan bagaimana genting-nya relasi politis kekuasaan antara penguasa (negara) dan mahasiswa (masyarakat).

Seluruh potensi verbal dan semantis bahasa didayagunakan habis-habisan bukan skadar sebagai alat komunikasi dan mendes-kripsikan kemauan, rasa, dan pikiran, tetapi lebih dari itu untuk membangun, memper-tahankan kekuasaan sekaligus melumpuhkan kelompok lawan. Masing-masing meman-faatkan bahasa untuk kepentingannya (Pabottingi, 1991). Kekuasan negara mengeksploitasi bahasa untuk memojokkan, membungkam, dan melumpuhkan maha-siswa, sebaliknya mahasiswa pun men-ciptakan akronim-singkatan bernuansa baru yang memuat nilai-nilai kritik, perlawanan, atau sekadar meledek penguasa. Sebagian tampak jelas transparan, sebagian lagi ter-selubung secara simbolis. Untuk menangkap fenomena ini, peran sosiolinguistik kritis (Fairclough, 1995; 1997; Fairclough & Wodak, 1997; Birch, 1995) menemukan titik relevannya untuk dijadikan perspektif pengkajian.

Kesimpulan

Dari analisis di muka dapat ditarik tiga simpulan penting. (1) Teknik rekayasa akronim-singkatan bernuansa politis meliputi dua hal penjungkirbalikan dekonstruksi se-mantis, yaitu (a) menggunakan kata-akronim-singkatan nonpolitis untuk maksud politis dan (b) menggunakan kata–akronim–sing-katan politis untuk maksud nonpolitis. (2) Bentuk akronim-singkatan pelesetan ber-fungsi melakukan identifikasi kelompok, membuat representasi keadaan sosial, me-lancarkan kritikan berupa peringatan dan perlawanan, serta meledek penguasa. (3) Objek yang dituju bentuk pelesetan adalah parpresiden, DPR, MPR, hakim, jaksa, militer, polisi, partai politik, keluarga Cendana, dan pejabat umum.

Memang, kajian ini dibatasi pada bentuk-bentuk tuturan akronim-singkatan bernuansa kritik dan perlawanan dari para mahasiswa yang muncul dalam wacana di bawah permukaan (kampus, kantin, kos-kosan, forum diskusi gelap, dll.) yang dijaring dari kampus-kampus-kampus di jawa Timur. Padahal, pada wacana di bawah permukaan masih banyak terdapat bentuk-bentuk resistensia verbal yang lain, misalnya pantun, lagu, anekdot, puisi, selebaran, pamflet, dll. (cf. Saryono & Syaukat, 1993). Selain itu, juga ada data lain, yakni seluruh resistensi verbal yang marak dalam aksi unjuk rasa. Semua bentuk itu merupakan ladang subur penelitian bahasa sebagai media kritik terhadap birokrasi, militer, dan wakil rakyat serta sekaligus sebagai media resistensi terselubung terhadap kekuasaan otoriter birokratis militeristik, seperti yang dapat disaksikan pada negara teater Orde Baru, bahkan sisa-sisa aromanya pun masih tercium hingga sekarang.

Daftar Pustaka

Birch, D. 1996. Critical Linguistics as Cultural Process. Hal. 64-85 dalam The Language-Culture Connection. J.E. James (ed.). Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Bourdieu, P. 1992. Language and Symbolic Power. Polity Press.

Diamond, J. 1996. Status and Power in Verbal Interaction: A Study of Discourse in a Close-knit Social Network. Amsterdam: Benjamins.

Eriyanto. 1999. Militerisasi Kosakata. Pantau 06, November: 10-18.

van Dijk, T.A. 1998. Critical Discourse Analysis. http://www.hum.uva.nl/teun/cda.htm

Fairclough, N.L. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Harlow-Essex: Longman Group UK Ltd.

Fishman, J.A. 1972. Domains and The Rela-tionship between Micro- and Macro-sociolinguistics. Hal. 435--453, Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. J.J. Gumperz & D.H. Hymes (eds.). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Gumperz, J.J. & D.H. Hymes. 1972. Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. New York: Holt, Rine-hart & Winston.

Heryanto, A. 2000. Bahasa. Hal. 143-145 dalam Perlawanan dalam Kepatuhan: Esai-esai Budaya. Bandung: Mizan.

Holub, R. 1992. Antonio Gramsci Beyon Marxism and Postmodernism. London: Routledge.

Hudson, R.A. 1986. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Hymes, D.H. 1974. Foundations of Socio-linguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jupriono, D. 2001. Retorika Perlawanan Ter-selubung dalam Wacana Bahasa Indonesia. FSU in The Limelight 8(1) Juli: 15-22.

Labov, W. 1972. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Mulyana, D. 1999. Teori Labelisasi dan Media Massa. Pantau 06, November: 59-64.

Pabottingi, M. 1991. Komunikasi Politik dalam Transformasi Ilmu Politik. Prisma 6, Juni: 13-26.

Piliang, Y.A. 2000. Hegemoni Media Massa. Sendi 3: 153--161.

Rakhmat, J. 1999. Kritik Paradigma Pasca-Positivisme terhadap Positivisme. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 3 (3) April: 66-71.

Santoso, A. 2000. Paradigma Kritis dalam Kajian Kebahasaan. Bahasa dan Seni 2 (28), Agustus: 127--146.

Saryono, D. & H. Syaukat. 1993. Bahasa adalah sebagai Cermin Dinamika Kekuasaan Orba. Basis XLII/2, Februari.

Scott, J.C. 1991. Domination and Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale Univ. Press.

Singh, R. 1996. Toward a Critical Socio-linguistics. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.

Shuy, R.W. 1992. Language Crimes: The Usew and Abuse of Language Evidence in the Court Room. Oxford: Blackwell.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Sudjatmiko, B. 2000. Gerakan Mahasiswa Kini. Kompas, 20 Desember: 35.

Supramudyo, G.T. 2000. Pola Unjuk Rasa di daerah Perkotaan: Studi tentang Unjuk Rasa Buruh, Sopir, Mahasiswa, dan Warga Kampung di Surabaya. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial 1(2) Agustus: 10-20.

Trudgill, P. 1983. Sociolinguistics: An Intro-duction to Language and Society. Har-mondswoth, Middlesex: Penguin Books Ltd.

Wacana Humor Cerita Wayang JAWA POS Dalam Perspektif Bisosiasi

D. Jupriono

Humor bukan lahan asing dalam dunia riset. Humor pelawak Indonesia secara sekilas pernah dibicarakan oleh I D.P. Wijana (1985). Pengenalan sangat sederhana mengenai ragam bahasa lawak Jawa pernah dideskripsikan Jupriono (1987). Humor dalam hubungannya dengan pemilihan bahan pengajaran didisertasikan oleh Soedjatmiko (1988). Humor ludruk pernah ditelaah Suprianto (1992). Humor Srimulat pernah dikupas Riyanto (1993). Humor kartun pernah diteliti Wijana (1996). Humor plesetan Jawa pernah ditulis oleh Rahardjo (1996). Humor di kalangan mahasiswa sudah didokumentasikan oleh J. Dananjaya (1997).

Humor apa yang belum dibahas orang? Salah satu jenis humor yang jarang diteliti adalah cerita wayang "Opo Maneh" di Jawa Pos (CWJP) yang muncul rutin setiap Minggu sejak 1984.

Pendahuluan

Sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai humor. Tidak sulit membuktikan hal ini. Tayangan komedi "Srimulat" Indosiar, "Ketoprak Humor" RCTI, "Ludruk Glamor" SCTV, dan "Ngelaba" TPI, misalnya, selalu ditunggu dan diburu pemirsa. Film-film komedi Dono-Kasino-Indro, Kadir-Doyok, yang biarpun berulang-ulang ditayangkan di televisi, pemirsa tidak pernah bosan menikmatinya. Kisah-kisah lucu, anekdot, kartun, karikatur adalah rubrik yang tidak dilewatkan pembaca. Malahan--alhamdulillah--Presiden Gus Dur pun gudangnya lelucon!

Hal ini membuktikan bahwa humor penting bagi kehidupan manusia Indonesia (Setiawan, 1990). Setidaknya menurut humorolog Jaya Suprana (1996: 99), humor senantiasa siap optimal didayagunakan sebagai sarana: mawas diri, menjaga kestabilan jiwa, mekanisme kontrol sosial, falsafah hidup demi mampu luwes menghadapi problem, elemen penggairah kreativitas dan peningkatan produktivitas, pelumas komu-nikasi sosial, pemertajam daya kritis dan intuisi, pemerluas wawasan, pembasmi kebencian, mekanisme penawar dan pelepas desakan naluri agresivitas dan destruktivitas, dan bahkan sarana keimanan karena menyadarkan ketidaksempurnaan manusia di hadapan kesempurnaan Tuhan. Menurut budayawan Mohamad Sobary (2000), humor sering "membawa pesona yang mewajibkan kita merenung".

Humor bukan lahan asing dalam dunia riset. Humor pelawak Indonesia secara sekilas pernah dibicarakan oleh I D.P. Wijana (1985). Pengenalan sangat sederhana mengenai ragam bahasa lawak Jawa pernah dideskripsikan D. Jupriono (1987). Humor dalam hubungannya dengan pemilihan bahan pengajaran didisertasikan oleh W. Soedjatmiko (1988). Humor ludruk pernah ditelaah H. Suprianto (1992). Humor Srimulat pernah dikupas G. Riyanto (1993). Humor kartun pernah diteliti I D.P. Wijana (1996). Humor plesetan Jawa pernah ditulis oleh C.P. Rahardjo (1996). Humor di kalangan mahasiswa sudah didokumentasikan oleh J. Dananjaya (1997).

Humor apa yang belum dibahas orang? Salah satu jenis humor yang jarang diteliti adalah cerita wayang "Opo Maneh" di Jawa Pos (CWJP) yang muncul rutin setiap Minggu sejak 1984. Padahal, bertahan lamanya rubrik ini (1984--2000) membuktikan bahwa CWJP digemari pembaca. Karena itulah, CWJP sengaja dipilih sebagai objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum ingin mengetahui struktur wacana humor verbal CWJP. Secara khusus, riset ini bertujuan (1) mendeskripsikan penggunaan aneka ragam nomina dalam wacana humor CWJP dan (2) mendapatkan gambaran struktur wacana humor CWJP dalam perspektif bisosiasi.

Riset ini membahas masalah pokok tentang unsur dan struktur wacana humor verbal CWJP ditinjau dari teori bisosiasi. Humor verbal mencakup seluruh humor yang bermedia bahasa. Setiap bahasa terbangun dari kosakata dan tata bahasa. Dari kosakatanya, bahasa dapat diunitkan ke dalam nomina, verba, ajektiva, preposisi, konjungtor, numeralia, adverbia, interjeksi, artikel, dan partikel (Alwi dkk., 1993). Dari sekian unit, hanya unit nomina yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan batasan ini, masalah pokok dijabarkan ke dalam rumusan berikut. (1) Bagaimanakah penggunaan nomina dalam CWJP dalam perspektif bisosiasi? (2) Bagaimana struktur wacana humor CWJP?

Dalam tataran teoretis, temuan penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khasanah analisis wacana (discourse analysis), khususnya telaah struktur wacana dan koherensi wacana. Penelitian ini juga memperkaya khasanah interdisipliner sosiolinguistik karena telaah ini juga mendeskripsikan kharakteristik variasi bahasa, yaitu ragam bahasa sastra atau ragam bahasa humor. Kajian interdisipliner bahasa dan psikologi pun dapat memanfaatkan temuan ini sebab teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori bisosiasi. Akhirnya, sekalipun tidak banyak, penelitian ini juga berguna bagi kajian kosakata karena unit analisisnya adalah aneka ragam nomina.

Pada level praktis, penulis CWJP, dalang Ki Sunu, dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperkaya kreativitasnya. Setidaknya, setelah membaca laporan penelitian ini Ki Sunu mungkin dapat membaca kembali tapak tilas yang telah ditorehkan selama ia "merajai" rubrik CWJP selama hampir dua puluh tahun (1984--2000): apa yang telah ditulisnya, bagian mana yang belum diceritakan, mungkin juga strategi humor apalagi yang dapat dihadirkan untuk masa-masa mendatang mengingat rubrik ini banyak diminati pembaca. Bukan hanya Ki Sunu, pembaca pun dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sarana awal mengenal telaah humor dan membandingkan bentuk-bentuk humor.

Telaah Pustaka

Secara awam, humor akan dipahami sebagai segala sesuatu yang lucu; indikator lucu adalah terlihat dalam senyum dan tawa (Suprana, 1996; Apte, 1985: 14). Dengan demikian, humor dilihat dari subjeknya, dan bukan humor itu sendiri sebagai objek. Masalahnya, bagaimanakah seanda-inya ada wacana humor, tetapi subjek tidak senyum, tertawa, malahan cemberut? Apakah wacana itu tidak layak disebut humor? Inilah kelemahan pemahaman humor dari sudut subjek. (Setiawan, 1990: 45) Membatasi pengertian humor dari sisi subjek penikmat mustahil sebab rangsangan penyentil kelucuan itu berbeda-beda antarbangsa, antarkelompok, bahkan antarindividu, juga antar situasi (Chiaro, 1992). Maka dari itu, selayaknya humor lebih dilihat dari objeknya (teks humor itu sendiri). Dari sini dapat dipastikan apakah suatu paparan layak disebut humor atau tidak layak, cukup dengan mengukur apakah dalam teks tersebut terdapat kandungan komponen humor atau tidak, dan bukan dengan melihat apakah subjek penikmat tertawa ataukah diam.

Pandangan yang cocok dengan objektivitas humor adalah teori bisosiasi. Menurut teori bisosiasi, yang mendasari semua humor adalah kondisi bisosiatif, yakni menjadi satunya dua ide, dua hal, dua dunia, atau dua situasi yang berlainan, dan akhirnya terasa ganjil, bertentangan, tidak pantas, dan tidak logis (Sisk dan Sounders, 1972; Levine, 1972; Blistein, 1977).

Memang, konsep humor yang dikenal masyarakat akademik bermuara dari tiga teori utama, yaitu (1) teori ketidaksejajaran (incongruity theory), (2) teori konflik (conflict theory), dan teori pembebasan (relief theory) (Wilson, 1979). Dari ketiganya, dua teori pertama sangat relevan dikaitkan dengan teori bisosiasi.

Teori ketidaksejajaran memandang humor sebagai penggabungan dua makna atau penafsiran yang berbeda ke dalam satu objek yang kompleks, sedang teori konflik menerima humor sebagai penjajaran dua atau lebih situasi yang bertentangan ke dalam satu konteks (Wilson, 1979: 11). Sementara, teori pembebasan merupakan penjelasan dari sisi emosional, yakni bahwa humor akan membebaskan seseorang dari perasaan tertekan secara psikologis dan termarginalisasikan secara sosial (cf. Sobary, 2000). Karena itu, jika teori bisosiasi dipilih, dengan sendirinya teori ketaksejajaran dan teori konflik terikutkan. Perhatikan contoh (1) berikut!

Contoh (1)
Suami : Tiap hari ada saja berita miringm mengenai Departemen Tenaga Kerja.
Bu, ... apa sih sebenarnya fungsi Departemen Tenaga Kerja itu ...?

Istri : Itu lho, Pak, ... tukang ngerjain orang!
(Wijana, 1996)

Dalam perspektif ketidaksejajaran, wacana humor verbal (1) terbangun karena ada ketidaksejajaran antara Departemen Tenaga Kerja yang misinya memang membantu masyarakat mencari kerja dan tukang ngerjain orang sesuatu yang kontradiktif dengan misi Depnaker. Dua hal ini dianggap sebagai dua hal yang bertentangan oleh teori konflik. Sementara itu, orang yang mendengarkan satir ini akan merasakan humor ini sebagai katarsis pembebasan dari rasa kesal dan minor terhadap kinerja Depnaker. Dengan demikian, humor ini berfungsi sebagai kritik, kontrol, dan protes sosial (Ancok, 1996).

Ditinjau dari struktur wacana, humor verbal di muka terbangun dari tiga bagian secara teratur berurutan. Bagian tiap hari ada berita miring mengenai Departemen Tenaga Kerja merupakan pengantar. Kalimat apa sih sebenarnya fungsi Departemen Tenag Kerja itu menduduki bagian pemancing. Kemudian, tukang ngerjain orang merupakan bagian penyentilnya (cf. Soedjatmiko, 1988; Jupriono, 1993).

Dalam humor verbal bahasa menjadi media pokok. Kata-kata suatu bahasa memang lentur sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan (dan membungkus) marah, manipulasi, dan humor (Sherzer, 1985; Conklin, 1964; Pike, 1967). Berdasarkan bentuk teksnya, humor verbal dapat dibedakan ke dalam: humor satu baris (one-line jokes), humor dua baris (two-line jokes), humor teks pendek (short text jokes), humor kolom (column humor), dan humor sastra (literary humor) (Soedjatmiko, 1988). Dalam hal ini, CWJP tergolong humor sastra.

Untuk memahami wacana humor, diperlukan kemampuan memahami konteks intralingual (cotext) dan konteks ekstralingual (context) (Malinowski, 1964; Hayakawa, 1972) dari wacana tersebut. Pemahaman wacana hanya mungkin tepat jika orang mempertimbangkan kedua konteks itu. Konteks pertama biasanya tidak banyak menimbulkan masalah, tetapi konteks kedua menuntut orang untuk banyak belajar dan mendengar dalam komunikasi sosial.

Maka, dalam memahami cerita wayang, pembaca harus memahami berbagai konteks yang berkaitan dengan beberapa konvensi yang inheren dalam wayang, yakni konvensi sastra, konvensi budaya, dan konvensi bahasa (Anderson, 1990; Amir, 1994). Konvensi sastra harus dipahami sebab cerita wayang memang masuk salah satu genre prosa; konvensi budaya harus dikenal sebab dalam cerita wayang kental sekali nilai budaya tertentu (khususnya Jawa) (Anderson, 1990; Sumantri dan Walujo, 1999); konvensi bahasa (Jawa, Melayu) juga harus dipahami sebab cerita wayang banyak ditulis dalam bahasa tertentu (Jawa, Melayu); karya sastra yang bernuansakan epos wiracarita Ramayana dan Mahabarata ini banyak tertulis dalam kedua bahasa tersebut sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa asing (Inggris, Belanda, Jerman). Dengan konvensi ini, jelas sekali, karya sastra tidak 100% fiktif, melainkan menyimpan juga kandungan fakta kehidupan masyarakat penikmatnya (Kleden, 1998).

Humor dalam sastra terbangun tidak lewat konsistensi mengikuti standar cerita (pakem), tetapi justru lewat penyimpangan terhadap konvensi sastra, konvensi budaya, dan konvensi bahasa. Konvensi-konvensi ini sudah diyakini dan menjadi pengetahuan umum masyarakat penikmat humor tersebut. Dengan demikian, pada umumnya masyarakat akan cepat menangkap terjadinya perbedaan, penyimpangan, dan pertentangan antara apa yang dibaca dengan apa yang semestinya (cf. Sudarsono, 1996). Masyarakat menggemari wayang, sehingga cepat tanggap terhadap terjadinya modifikasi. Hal ini "dibaca" oleh kalangan birokrat. Maka, dengan kandungan nilai seni dan humornya, wayang pun didayagunakan pemerintah sebagai media komunikasi pembangunan (Guritno, 1995).

Metode Penelitian

Penelitian ini berparadigma pada pendekatan kualitatif. Datanya berbentuk bahasa (Kirk dan Miller, 1986), dalam hal ini teks CWJP. Instrumen yang dimanfaatkan adalah human instrument, yakni peneliti itu sendiri. Metode yang relevan dalam riset ini adalah metode identitas referensial (Sudaryanto, 1993) sebab dalam penelitian ini analisis data verbal (teks CWJP) mempertimbangkan padanannya dengan acuan-acuan di luar simbol bahasa dalam realitas empiris (realitas sosial budaya masyarakat Jawa).

Pengambilan fokus kajian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa seluruh anggota populasi cerita wayang harus diseleksi dan dipertimbangan berdasarkan kandungan humor, konvensi budaya dan bahasa Jawa. Aplikasi temuan penelitian ini tentatif, hanya berlaku bagi fokus studi, akan tetapi dapat bernilai transferabilitas (Faisal, 1990) untuk digunakan sebagai alat analisis wacana humor yang lain.

Sumber data (sebagai "populasi") tempat fokus penelitian ini adalah seluruh CWJP sejak "Surutnya Kewibawaan Sesepuh Kurawa" (Jawa Pos, 7 Januari 1984) sampai dengan "Gatutkaca Memburu Pergiwa" (Jawa Pos, 9 Juni 1991); jadi, populasinya terbentang selama tujuh tahun. Karena rubrik ini muncul setiap minggu, dapat dibayangkan betapa luasnya cakupan sumber datanya. Akan tetapi, dengan pertimbangan bahwa (1) cerita ini ditulis oleh satu orang "dalang" (Ki Sunu) dan (2) pengamatan sekilas membuktikan bahwa gaya dan strategi humor Ki Sunu tidak berubah, pemilihan sejumlah anggota sumber data, yang dipertimbangkan mampu mencakup seluruh kemungkinan karakteristik dan varian data secara maksimal, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dalam penentuan luas fokus telaah pada sumber data, prinsip kejenuhan informasi dijadikan pertimbangan satu-satunya (Muhadjir, 1992).

Data penelitian ini adalah klausa, kalimat, bagian paragraf, dan paragraf dalam CWJP. Sedangkan, objek penelitiannya adalah (1) nomina dengan segala sub-nominanya, yaitu persona, fauna, lokasi, barang, tempo, ide, abstraksi aktivitas, penyakit, dan onomatope, serta (2) struktur wacana humor dalam CWJP, baik bagian pengantar, pemancing, maupun penyentil. Di sini berlaku prinsip bahwa objek penelitian (Op) adalah bagian dari data penelitian (Dp). Sisanya adalah konteks (K). Dengan kata lain, berlaku rumus "Dp = Op + K" (Sudaryanto, 1993). Konteks dalam hal ini mencakup (1) konteks intralingual seperti yang terpapar eksplisit dalam teks CWJP dan (2) konteks ekstralingual seperti budaya dan masyarakat Jawa dan Indonesia.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik analisis tekstual atau analisis dokumentasi (Silverman, 1993: 13, 61) karena koran Jawa Pos adalah salah satu contoh dokumen publik. Prosedur yang ditempuh untuk menjaring data adalah: (1) pengkodean sumber data (edisi tahun, bulan, tanggal, paragraf di JP), (2) penseleksian data (mengandung nomina dengan segala subnominanya, konteks intralingual data, serta struktur wacana), (3) pencatatan data ke dalam kartu data (mengandung kode paragraf, tanggal, bulan, dan tahun terbit), (4) pengumpulan dan pengurutan data, yang didasarkan pada kronologis waktu terbit dan sepuluh subnomina.

Analisis data dilakukan dengan teknik klasifikasi, teknik analisis domain (domain analysis), dan analisis taksonomis (taxonomic analysis) (Faisal, 1990; Silverman, 1993). Dasar klasifikasi ditentukan berdasarkan jenis-jenis subnomina, yaitu (a) persona, (b) fauna, (c) barang, (d) lokasi, (e) onomatope, (f) tempo, (g) media, (h) penyakit, (i) ide, dan (j) abstraksi aktivitas. Adapun langkah konkretnya, dalam rangka menolak ataukah menerima dua hipotesis, sebagai berikut.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, ditempuh langkah-langkah berikut. (1) Objek penelitian, yang terkandung dalam data teks cerita wayang JP, diklasifikasikan berdasarkan sepuluh subnomina. (2) Setiap subnomina sebagai objek penelitian ditelaah ke dalam dua bagian, yaitu (a) bagian yang sesuai dengan pakem (nomina konvensional) dan (b) bagian yang di luar pakem wayang (nomina inkonvensional). (3) Ketidaksejajaran atau pertentangan antarbagian dalam setiap data, sebagai wujud bisosiasi, ini diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan jenis-jenis subnomina.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. (1) Setiap penggalan satuan humor CWJP, sebagai data penelitian ini, dibatastegaskan ke dalam kalimat atau klausa. (2) Setiap kalimat atau klausa digolongkan ke dalam bagian pengantar, pemancing, ataukah penyentil. (3) Menentukan struktur wacana CWJP dengan menyusun pola urutan antarbagian. (4) Mengklasifikasikan struktur wacana berdasarkan (a) bagian-bagian struktur yang ada dan (b) pola urutan struktur wacana CWJP.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil-hasil Penelitian

Ada dua hal pokok yang disajikan sebagai hasil penelitian. Pertama, kandungan aneka ragam nomina konvensional dan inkonvensional dalam CWJP. Kedua, pola-pola struktur wacana CWJP. Hasil pertama dan kedua, masing-masing, dapat menolak atau menerima hipotesis I dan II.

Nomina I, persona (tokoh), dalam CWJP tidak hanya mencakup nomina konvensional, tetapi juga nomina inkonvensional. Raden Bramakanda dan Dewi Bremanawati, misalnya, adalah persona konvensional yang memang ada dalam pakem wayang, tetapi "Sumini" dan "Ngateman" jelas bukan tokoh-tokoh wayang. Jika keduanya hadir serentak dalam teks, timbullah humor. Perhatikan contoh (2)!

Contoh (2)
Karena Dewasrani tetap bersikeras membawa Drestanala, Saraswati pun berteriak-teriak memanggil anak-anaknya antara lain Raden Bramakanda, Bremana, Bremani, Dewi Bremanawati, Sarimah, Sumini, Do'im, dan Ngateman (24.2).

Dalam hal persona kontemporer, selain nama persona domestik macam Sarimah, Sumini, Do'im, dan Ngateman, muncul juga persona asing (Pangeran Charles, Saddam Husein) dan gabungan nama domestik dan asing (Prabu Yitzhak Bomantaro), seperti contoh (3) berikut.

Contoh (3)
Udawa menelepon Pangeran Charles di London (2/6/91). ... Pokoknya Dwarawati selain dianggap sebagai gudangnya penyimpanan senjata mutakhir, juga menyimpan ilmu kesaktian. Termasuk yang memberi perhatian besar dan selalu was-was terhadap Kresna adalah Prabu Yitzhak Bomantara, wayang keturunan Izrael dari negeri Sutrateleng ... (3.3).

Di samping itu, masih ada nama "mustahil" persona kontemporer, yang tentu saja tak terbayangkan dalam konvensi budaya wayang. Misalnya "Wisnu itu pegawai PLN", "Gorbachev", "Primakov", "partai politik", "pengendara sepeda motor".

Nomina II, fauna (satwa), dalam CWJP mencakup fauna konvensional sekaligus nomina inkonvensional. Akan tetapi, tidak seperti nomina persona, fauna inkonvensional dalam CWJP tidak banyak, seperti data (4) berikut!

Contoh (4)
Dalam pelarian Sembadra menangis terus. Tangisnya di tengah hutan Banjar Partuman terdengar Burisrawa, satria dari Mandaraka yang sedang berburu binatang buas seperti kadal, tikus, ayam, dan bekicot (9.12).

Dalam CWJP juga terdapat satwa konvensional yang memang ada dalam pakem. Misalnya "Garuda Wilmuna" piaraan Boma Narakasura, "Garuda Wilmuka" piaraan Gatutkaca, "Jatayu" penolong Shinta, dan "Mahisa Nandini" tunggangan Batara Guru. Tetapi, jelas, kadal dan bekicot bukan kosa cerita pakem wayang.

Fauna III, barang, dalam CWJP mencakup barang konvensional dan barang inkonvensional. Contoh barang konvensional adalah "sesaji ruwat sampar", "kutang antakusuma" milik Gatutkaca, "senjata Cakrabaswara" milik Krisna, "aji-aji Brajamusti", obat "kembang Wijayakusuma" milik Krisna, dan "gada Lukitasari" milik Setyaki. Barang-barang inkonvensional terkelompokkan ke dalam: (a) makanan-minuman tradisional, misalnya pangsit, jenang abang, martabak, jajan pasar, sego golong, nasi bebek, beras kencur; makanan elitis, misalnya dunkin donuts, ayam goreng Kentucky Fried Chiken, pizza, spaghetti; (b) peralatan, misalnya argometer, sepeda, televisi, peluit, credit card, akte kelahiran; (c) senjata, misalnya bom, pistol, pedang-pedangan plastik; (d) busana, misalnya BH Antakusuma, celana jeans, helm Basunanda; (e) obat-obatan, misalnya phthalyl-sulfathizole 500mg, kaolin 200mg, thamine hcl 1mg, riboflavin 0,5mg, pyridoxine hcl 0,5mg, niacinamide 5mg, ca partothenate 2mg, obat sakit perut. Perhatikan contoh wacana berikut (5)!

Contoh (5)
Krisna kemudian ingat pengalaman waktu muda dulu ketika menjadi wasit sepakbola. Dia lantas mengeluarkan peluit dan disebut priiiiit priiiit priiiit (17/2/91) ... Tetapi sebagai bidadari, Wilutama sering melanggar kode etik kebidadarian. Dia sering memakai celana jeans yang robek-robek (12/5/91) ... Gatutkaca sangat sakti, …...bisa terbang sebab punya BH Antakusuma (17.2).

Pada nomina IV, lokasi CWJP, terdapat lokasi konvensional dan lokasi inkonvensional. Lokasi konvensional, yang memang ada dalam pakem, contohnya "Istana Dwarawati" tempat Krisna, "Banjarjunut" tempat Dursasana, "Hutan Minangsraya", "Alengka" tempat Rahwana, "Pertapaan Sukarini" tempat Seta, "Taman Gandamana" kuburan leluhur Mandura, "Tunggarana" tampat Sitiya, "Mercu Cundamanik" kediaman Batara Guru, "Kawah Candra dimuka", dan "Suralaya" tempat dewa. Lokasi inkonvensional, memang tidak ada dalam pakem, dalam CWJP meliputi: (a) kawasan, misalnya Timur Tengah; (b) negara, misalnya Iraq, Arab Saudi; (c) pulau, misalnya Sulawesi; (d) pantai, misalnya Pantai Sendang Biru Malang, (e) kota, misalnya Tulungagung (dalam negeri), Riyadh (luar negeri); dan (e) tempat kegiatan tertentu, misalnya terminal Purubaya, kandang kerbau, hotel berbintang, Bumi Retawu Permai. Perhatikan contoh penggalan CWJP (6) dan (7) berikut!

Contoh (6)
"Lho, yang satu ini siapa?" tanya Puntadewa.
Setelah diusut, ternyata yang satu ini mengaku bernama Ngateman, anggota wayang orang dari Tulungagung. Makanya punya pakaian wayang (7.4).

Contoh (7)
Atas inisiatif Puntadewa yang raja Amarta, Sadewa diberi tempat pemukiman baru di Bumi Ratawu Permai. Sadewa senang mendapat rumah baru (10.3).

Nomina V, onomatope, yang ada dalam CWJP ternyata hanya onomatope inkonvensional. Secara sederhana, onomatope ini dibedakan ke dalam (a) bunyi mirip, misalnya priiiit (17/2/91) dan (b) bunyi imajiner, misalnya blekutuk-blekutuk (3/2/91), seperti contoh (8) berikut.

Contoh (8)
Membaca surat ini wajah Krisna marah, dia marah, marah sekali. Tapi sebagai raja, dia bisa menahan diri, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal, dadanya kalau didengar ada bunyi blekutuk-blekutuk (3.2).

Nomina VI, tempo (kala), dalam CWJP mencakup kala konvensional dan kala inkonvensional. Contoh kala konvensional adalah "bulan pertama" (candra kapisan) dan "bulan kedua" (candra kapindho) (25/11/90). Kala inkonvensional meliputi: (a) tahun, misalnya Visit Indonesia Year '91, Dewa Visit Year; (b) hari, misalnya setiap malam Minggu, hari Minggu; (c) jam, misalnya pukul 04.00. Perhatikan contoh (9) berikut!

Contoh (9)
Harjuna curiga. Biasanya kiai Pulanggeni miliknya agak berat, tetapi ini kok enteng. Lantas Harjuna pelan-pelan melirik ke arah kerisnya yang terselip di pinggang. Ah, ternyata pedang-pedangan plastik milik anaknya. Rupanya keliru mengambil. Sebab Harjuna berangkat pukul 04.00, rumahnya masih gelap (12.3).

Nomina VII, media komunikasi, dalam CWJP mencakup sedikit media komunikasi konvensional dan media komunikasi inkonvensional. Media komunikasi konvensional, jarang sekali, misalnya "bertanya dalam bahasa Jawa, 'Sinten sakjatosipun bapakipun Sitiya?'". Media komunikasi inkonvensional meliputi: (a) bahasa lisan, misalnya bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab dan (b) bahasa tulis, misal koran, Suara Pewayangan, majalah Bobo. Perhatikan contoh (10) dan (11) berikut!

Contoh (10)
Setelah bekerja di pangkalan AS di Arab Saudi, Udawa kini bisa bahasa Inggris. Meskipun yas-yes, yas-yes, tapi jalan juga bahasa Inggrisnya (20.1).

Contoh (11)
Pancadnyana akhirnya benar-benar mendatangi Krisna. Kebetulan Kresna saat itu sedang berada di teras, leyeh-leyeh sambil membaca majalah Bobo (10.3).

Nomina VIII, penyakit, dalam CWJP meliputi baik penyakit konvensional maupun inkonvensional. Contoh penyakit konvensional adalah "lara branta" (sakit cinta), "lara wuyung" (sakit jatuh cinta), dan "lara ngengleng" (edan, stress). Adapun contoh penyakit inkonvensional adalah pilek, batuk, kuman flu, seperti contoh (12) berikut!

Contoh (12)
Bomantara yang terkena senjata itu langsung pilek dan batuk-batuk. Ternyata senjata Cakrabaswara yang dilepaskan Krisna mengandung kuman flu (10.2).

Nomina IX, pengetahuan (ide), dalam CWJP mencakup pengetahuan konvensional dan pengetahuan inkonvensional. Pengetahuan konvensional, misalnya, "aji-aji Pancasona" dan "ngelmu kebatinan". Pengetahuan inkonvensional mencakup (a) pengetahuan magis, misalnya mantera Sulawesi ..., (b) pengetahuan empiris, misalnya kode etik kebidadarian, dan (c) pengetahuan campuran, misalnya mantera ilmu bumi. Perhatikan contoh (13) berikut!

Contoh (13)
Di Pertapaan Sukarini, tempat Gatutkaca sakit, dengan disaksikan kerabat Pandawa, Wisanggeni mulai mengobati Gatutkaca dengan membaca mantera "Sulawesi Sulawesi Sulawesi ..." Para dewa lain menyahut, "Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan ..." (24.3).

Nomina X, abstraksi peristiwa, meliputi peristiwa konvensional dan peristiwa inkonvensional. Peristiwa konvensional, misalnya, "wisuda Gatutkaca sebagai senapati perang", "pembicaraan masalah Tunggarana", "perang tanding Gatutkaca-Boma", dll. Peristiwa inkonvensional, misalnya, penertiban pembuatan STNK, pemilihan kepala desa, penambangan pasir di Mojokerto. Perhatikan contoh berikut (14)!

Contoh (14)
Boma Narakasura sejak dilantik jadi raja memang bertekad untuk menertibkan pemerintahan. Penertiban pembuatan STNK sehari jadi sampai pemilihan kepala desa juga dibenahi (3.3).

Berdasarkan analisis di muka, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nomina yang digunakan dalam wacana humor CWJP meliputi baik nomina konvensional maupun nomina inkonvensional.

Selanjutnya, yang disajikan adalah hasil penelitian tentang struktur wacana humor CWJP. Bagian berikut akan mendeskripsikan lima macam struktur wacana, jadi tidak selalu satu macam standar, yakni pengantar--pancingan--penyentil.

Struktur I wacana humor CWJP adalah pengantar--pancingan--penyentil, seperti telah dihi-potesiskan. Salah satu contohnya wacana (15) berikut!

Contoh (15)
"... Temui dia dan bilang aku yang menyuruh," kata Batara Guru. Bambang Sitiya yang kelak jadi raja Boma Narakasura di Trajutrisna pun berangkat. Berangkat ke mana? Mungkin ke Sragen. (3.3).

Kalimat-kalimat Temui dia dan bilang aku yang menyuruh," kata Batara Guru. Bambang Sitiya yang kelak jadi raja Boma Narakasura di Trajutrisna pun berangkat. merupakan bagian pengantar dalam satuan teks itu. Berangkat ke mana? merupakan bagian pancingan yang memancing penasaran. Sementara, bagian penyentil tawanya adalah Mungkin ke Sragen.

Struktur II wacana humor CWJP adalah pancingan--penyentil, tanpa pengantar. Salah satu contohnya wacana (16) berikut!

Contoh (16)
Tidak mungkin. Untuk ke sana harus lewat mana? Wong Garuda sekarang tidak terbang melintasi Timur Tengah," kata Pancatnyana (3.2)

Bagian pengantar pada wacana (16) tidak ada. Bagian pemancing dijalankan oleh Tidak mungkin. Untuk ke sana harus lewat mana?. Sedangkan, kalimat Wong Garuda sekarang tidak terbang melintasi Timur Tengah," kata Pancatnyana adalah bagian penyentilnya.

Struktur III wacana humor CWJP adalah pengantar--penyentil, tanpa penyentil. Salah satu contohnya wacana (17) berikut!

Contoh (17)
"Setyaki, kamu tidak usah bingung. Itu urusanku. Soal Saddam, serahkan kepadaku. Kamu akan kuberi senjata yang sudah tidak dipakai tentara Amerika, yakni Gada Rujakpolo," kata Bush (20.1).

Diawali dengan pengantar, Setyaki, kamu tidak usah bingung. Itu urusanku, wacana humor (17) langsung ditutup dengan penyentil, Soal Saddam, serahkan kepadaku. Kamu akan kuberi senjata yang sudah tidak dipakai tentara Amerika, yakni Gada Rujakpolo," kata Bush. Di sini bagian pemancing terlewatkan.

Struktur IV wacana humor CWJP adalah penyentil--pemancing, tanpa pengantar. Salah satu contohnya wacana (18) berikut!

Contoh (18)
Kalau kerbau, masih mending bisa dijadikan kawan kumpul kebo, tapi kalau kuda, lantas bagaimana? Akhirnya, Kumbayana memutuskan untuk kumpul kuda saja, nggak apa-apa (12.5).

Struktur wacana (18) adalah penyentil yang diikuti pemancing. Penyentilnya Kalau kerbau, masih mending bisa dijadikan kawan kumpul kebo, tapi kalau kuda, lantas bagaimana?, sedang pemancing humornya adalah Akhirnya, Kumbayana memutuskan untuk kumpul kuda saja, nggak apa-apa.

Struktur V wacana humor CWJP adalah langsung saja, penyentil, tanpa pemancing, tanpa pengantar. Biasanya ini untuk paragraf-paragraf humor yang pendek. Salah satu contohnya wacana (19) dan (20) berikut!

Contoh (19)
"Barangkali Samba terlibat penyelundupan bawang putih," kata Boma (28.4)

Contoh (20)
Dan komandan pasukan Prancis itu menjawab, "Kulo menika Hansip Sragen." Mangkane ..., lha wong Sragen. Dan, Pertiwi pun sadar bahwa dia sebenarnya tidak menelepon ke Arab Saudi, tapi ke Mantingan.

Seluruh bagian dari setiap teks ini adalah memenuhi persyaratan sebagai penyentil tawa, tanpa dikenalkan dulu lewat pengantar, tanpa "dipancing-pancing" lewat bagian pemancing.

Berdasarkan analisis kedua ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima macam struktur wacana humor CWJP, yaitu (1) pengantar--pancingan—penyentil, (2) pancingan—penyentil, (3) pengantar—penyentil, (4) penyentil—pemancing, dan (5) penyentil saja.

Pembahasan

Dari kesepuluh subnomina, hanya ada satu buah subnomina yang kandungan jenis nominanya bukan penggabungan nomina pakem (konvensional) dan kontemporer (inkonvensional) sekaligus, yaitu nomina V subnomina onomatope. Sembilan subnomina lainnya—persona, fauna, barang, lokasi, tempo media komunikasi, penyakit, pengetahuan, abstraksi peristiwa—selalu menghadirkan serentak nomina konvensional dan inkonvensional.

Dalam cerita wayang pakem, mestinya hal inkonvensional tidak hadir bersama-sama dengan yang konvensional, bahkan semuanya konvensional. Akan tetapi, justru hal ini disengaja (Levine, 1972; Blistein, 1977) karena maksud wacana ini ditulis memang untuk menghumorkan cerita wayang. Kehadiran serentak nomina pakem dan kontemporer ini tidak hanya dalam tataran antarklausa, antarkalimat, atau pun antarparagraf, tetapi bahkan secara mencolok juga muncul dalam tataran antarkata secara langsung, atau malahan antarunsur kata pada sebuah nama. Misalnya saja, penyebutan nama-nama tokoh wayang "Raden Bramakanda, Bremana, Bremani, Dewi Bremanawati, Sarimah, Sumini, Do'im, dan Ngateman" (JP, 24/2/90). Dari "Bramakanda" sampai dengan "Bremanawati" benar-benar terasa nuansa pakemnya. Akan tetapi, sekonyong-konyong munculnya "Sarimah, Sumini, Do'im, dan Ngateman" langsung setelah "Bremanawati", terasa benar suasana bisosiatif mewarnai teks ini.

Yang paling langsung adalah yang antar unsur dalam satu nama, misalnya "Prabu Yitzhak Bomantara, wayang keturunan Izrael" (3.3). Nama "Prabu Yitzhak Bomantara" adalah fakta perten-tangan dua realitas dunia yang satu dengan yang lain sama sekali lain; Nama ini mengasosiasikan "Prabu Bomantara" (tokoh wayang dari Kikis Tunggarana) yang fiktif dan "Yitzhak Shamir" (tokoh faktual dari Izrael) yang faktual. Demikian juga "Wisnu itu pegawai PLN" (3.2), "helm Basunanda" (17.2), "BH Antakusuma" (17.2), "Bumi Ratawu Permai" (10.3).

Komunitas Jawa, Bali, dan Sunda, konteks sosial wayang berada, tahu bahwa "Wisnu" itu tokoh dewa di Kahyangan, dalam CWJP ternyata seorang pegawai PLN, seperti manusia faktual saja. "Basunanda" itu adalah mahkota, bukan helm. "Antakusuma" adalah kutang eksklusif milik Gatutkaca sehingga dapat terbang, dalam CWJP disebutnya "BH" yang pasti dimiliki oleh setiap manusia perempuan dewasa di masyarakat beradab. Benar, kutang sama dengan BH, tetapi jelas yang pertama konvensional (terminologi pakem spesial wayang), sedang yang kedua inkonvensional (terminologi kontemporer spesial manusia faktual). Jika Christopher P. Wilson dalam Jokes: Form, Content, Use and Function (1979: 11) menegaskan bahwa humor secara bisosiatif terjadi karena hadirnya dua unsur yang dalam dunia nyata tidak pantas atau mustahil hadir bersama, tetapi dalam CWJP term-term spesial pakem dapat muncul serentak bersama term-term kehidupan manusia biasa. Inilah hakikat bisosiasi itu.

Orang dapat menyebut bahasa dan cerita yang dipakai dalam CWJP itu tidak standar, tidak memakai satu aturan baku yang telah ditetapkan. Dalam hal demikian, pemakaian bahasa dan cerita standar sulit memancing humor sebab humor justru memanfaatkan ketumpangtindihan standar dengan nonstandar. Analog dengan ini, munculnya nomina-nomina pakem, yang sejajar dengan standar konvensional, serentak dengan nomina-nomina kontemporer keseharian, yang sejajar dengan nonstandar inkonvensional, membuktikan bahwa dua hal yang bertentangan dan berbeda dunia ini bila dipakai dalam konteks yang sama akan menimbulkan situasi humor, seperti ditegaskan Jean Sisk dan Jean Sounders dalam Composing Humor Twain, Thurber, and You (1972: 96).

Dalam hal stuktur wacana, teks CWJP tidak hanya memakai pola struktur wacana tunggal (pengantar, pemancing, dan penyentil). Jika Soedjatmiko (1988) meyakini bahwa humor senantiasa terdiri atas kejutan (surprise) dan "gong"-nya (punc-line), seperti juga Blumenfeld dan Alpern (1986), struktur wacana dalam CWJP lebih dari itu: bukan hanya satu, melainkan lima pola struktur, yaitu pengantar—pancingan—penyentil, pancing-an—penyentil, pengantar—penyentil, penyentil—pemancing, dan penyentil saja. Dari pola ini juga tampak bahwa struktur tidak selalu urut pengantar--pancingan—penyentil, masih ada empat pola lainnya.

Jelas sekali, memahami humor CWJP mempersyaratkan keharusan memahami konvensi bahasa Jawa dan Melayu, konvensi wayang, dan kon-vensi sastra (Teeuw, 1984; Amir, 1993). Cerita wayang Ramayana dan Mahabarata merupakan tradisi karya sastra Jawa dan Melayu. Oleh karena itu, memahami kedua bahasa sekaligus budayanya (sebab dalam bahasa tersimpan budaya) sebagai konteks ekstralingualnya, merupakan kemutlakan bagi penikmat wacana humor CWJP. Dalam The Language of Jokes, D. Chiaro (1992: 78) menegaskan bahwa sebuah humor berkemungkinan akan kehilangan kelucuannya jika dipahami oleh orang yang memiliki latar belakang kebudayaan (termasuk bahasa) yang berbeda.

Kesimpulan

Sebagian besar nomina yang digunakan dalam wacana humor CWJP meliputi baik nomina konvensional maupun inkonvensional. Subnomina persona, fauna, barang, lokasi, tempo, media, penyakit, ide, dan abstraksi aktivitas selalu berkondisi bisosiatif, dengan memakai secara bersama-sama unsur konvensional dan inkonvensional. Hanya onomatopelah yang tidak memakai keduanya, tetapi hanya memakai unsur inkonvensional.

Struktur wacana CWJP tidak secara teratur terbangun dari pengantar, pancingan, penyentil. Masih ada empat pola struktur wacana yang lain, yaitu pancingan—penyentil, pengantar—penyentil, penyentil—pemancing, penyentil saja.

Jika penelitian ini hendak ditindaklanjuti, sebaiknya dilebarkan dalam hal kerangka teori sebagai sudut pandang (perspektif). Masih banyak perspektif yang dapat digunakan. Misalnya saja perspektif pembebasan (Wilson, 1979; Sobary, 2000), persepsi-kognitif, perilaku sosial, psiko-analisis, juga teori ambiguitas semantik, seperti pernah dimanfaatkan oleh Soedjatmiko (1993). Bahkan, dapat juga fokus data tidak lagi hanya pada nomina, tetapi pada kelas kata yang lain, atau bahkan tataran wacana yang lebih luas.

Dimensi nilai cerita wayang pakem (konvensional) sudah banyak diteliti orang, misalnya Anderson (1990), Amir (1994), serta Sumantri dan Walujo (1999). Dalam Hikmah Abadi: Nilai-nilai Tradisional dalam Wayang, Sumantri dan Walujo menegaskan bahwa wayang menyimpan potensi nilai dan norma etika, sosial, agama, budaya, sementara di tengah-tengah masyarakat semua itu tinggal menjadi pajangan, setidaknya berhenti hanya sebagai wacana retoris. Analog dengan ini, CWJP pun masih membuka diri untuk digali nilai dan norma etika, sosial, agama, budayanya. Terlalu sederhana jika orang menganggap bahwa kandungan nilai CWJP sama saja dengan cerita wayang pakem. Sebab, bukan-kah CWJP terbangun dari unsur konvensional dan inkonvensional, seperti temuan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Amir, H. 1994. Nilai-nilai Etis dalam Wayang. Jakarta: Sinar Harapan.

Ancok, D. 1996. "Humor juga Alat Kontrol Sosial". Prisma XXV/1, Januari: 78--80.

Apte, M.L. 1985. Humor and Laughter. Ithaca: Cornell University Press.

Blistein, E.M. 1977. "Humor". Hal. 562--564, B.S. Cayne et. al. (ed.), The Enciclopedia Americana Vol. 14. NY: Americana Co.

Chiaro, D. 1992. The Language of Jokes. London: Routledge.

Conklin, H.C. 1964. "Linguistic Play in Its Cultural Context". Hal. 295--300, D. Hymes (ed.), Language in Cultural and Society. NY: Harper and Raw.

Faisal, S. 1990. Penelitian Kualitatif. Malang: YA3.

Guritno, P. 1995. "Wayang Purwo sebagai Medium Komunikasi", hal 127--133 dlm. E. Depari dan C. MacAndrews (ed.), Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jupriono, D. 1991. ”Bahasa Indonesia dalam Humor Verbal Tulis: Analisis Wacana Humor Wayang Opo Maneh Jawa Pos” (skripsi). IKIP Malang.

Jupriono, D. 1992. "Mekanisme Struktural-Konteks-tual Humor Verbal". Makna V/03: 19-24.

Hayakawa, S.I. 1972. Language in Thought and Action. NY: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Kleden, I. 1998. "Fakta dan Fiksi tentang Fakta dan Fiksi: Imajinasi dalam Sastra dan Ilmu Sosial". Kalam 11: 5--35.

Levine, J. 1972. "Humor". Hal. 1-8, D.L. Sills (ed.), International Enciclopedia of The Social Science. Vol. VII. NY: The Macmillan Co.

Kirk, J. dan M.L. Miller. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverley Hills: Sage Publications.

Muhadjir, N. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Raskin, V. 1985. Semantic Mechanism of Humor. Dordrecht: Reidel Publishing Co.

Setiawan, A. 1990. "Humor Itu Serius Lho!". Humor 1, Oktober: 44--45.

Sherzer, J. 1985. "Puns and Jokes", hal. 213--221 dlm. T.A. van Dijk (ed.), Handbook of Discourse Analysis Vol. 3: Discourse and Dialogue. London: Academic Press.

Silverman, D. 1993. Interpreting Qualitative Data. London: Sage Publication.

Sisk, J. dan J. Sounders. 1972. Composing Humor: Twain, Thurber and You. NY: Harcourt Brace.

Sobary, M. 2000. "Kejenakaan pun Menjadi Kearifan", hal. vii-xv dlm Adnan ed.), Presiden Dur yang Gus Itu: Anekdot-anekdot K.H. Abdurrahman Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.

Soedjatmiko, W. 1988. "Linguistic and Cultural Analysis of American Written Verbal Humor and Its Pedagogical Implications". Disertasi PPS IKIP Malang.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, Yogyakarta: Duta Wacana Univ. Press.

Sumantri, B. dan K. Walujo. 1999. Hikmah Abadi: Nilai-nilai Tradisional dalam Wayang. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Suprana, J. 1996. "Humor di Tengah Masyarakat". Prisma XXV/1, Januari: 93--101.

Wijana, I D.P. 1996. "Wacana Kartun dalam Bahasa Indonesia". Prisma XXV/1, Januari: 3--16.

Wilson, C.P. 1979. Jokes: Form, Content, Use and Function. London: Academic Press.

Wacana Humor Gus Dur Dalam Perspektif Tindak Tutur

D. Jupriono

Ungkapan kelakar mengenai Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) dari Cak Noer (Noercholish Madjid) amat tepat. "Ada empat rahasia Tuhan," katanya, "yang tidak dapat diprediksi (unpredictable), yakni kelahiran, jodoh, kematian, dan ... Gus Dur." (Adnan, 2000). Dalam bahasa Emha Ainun Nadjib (1992), "Tidak ada tokoh yang paling susah dipahami melebihi Gus Dur". Tentu saja, tidak ada orang yang paling susah memahami Gus Dur (GD) melebihi umat GD sendiri. GD terkenal sebagai tokoh yang humoris. Pembicaraan tentang humor verbal GD (HVGD) sudah banyak. Akan tetapi, peneli¬tian HVGD dari sudut pandang linguistik belum pernah dilakukan, hingga detik ini. Padahal, barangkali karena keterbatasan fisik¬nya, GD terlihat lebih menonjol dalam fenomena lisan ketimbang gerak fisik .......

PENDAHULUAN

Ungkapan kelakar mengenai Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) dari cendekiawan muslim moderat Cak Noer (H. Noercholish Madjid, Ph.D.) amat tepat. "Ada empat rahasia Tuhan," katanya, "yang tidak dapat diprediksi (unpredictable), yakni kelahiran, jodoh, kematian, dan ... Gus Dur." (Adnan, 2000). Dalam bahasa Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) (1992), "Tidak ada tokoh yang paling susah dipahami melebihi Gus Dur". Tentu saja, tidak ada orang yang paling susah memahami Gus Dur (GD) melebihi umat GD sendiri.

Langkah kebijakannya sebagai pemimpin pondok pesantren, ketua DKJ, ketua umum PBNU, ketua Fordem, presiden WCRP, Ketua Dewan Syura PKB, dan sebagai Presiden IV RI, berani, bandel, sulit ditebak, dan sering nyeleneh di mata banyak pihak, termasuk oleh orang-orang di sekitar lingkaran kekuasaannya sendiri sekalipun. Sebagai ketua "rombongan ketoprak" NU -- meminjam istilah Cak Nun (1992) lagi -- misalnya, GD pernah melempar usul peng-gantian salam religius sakral universal Islam Assalamu'alaikum dengan ungkapan yang dianggap lebih sekular, yakni "Selamat Pagi" atau apa sajalah. Ketika hampir semua cendekiawan muslim berebut masuk ke dalam ICMI, yang menghijaukan politik Indonesia 1990an, GD malah mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Pasca-"Kuda Tuli" 27 Juli 1996, yang berdarah itu, GD tampak memihak Megawati Soekar¬noputri (sekarang Presiden RI), akan tetapi menjelang Pemilu 1997 GD malah runtang-runtung bersama Mbak Tutut (Siti Hardianti Roekmana), yang putri Presiden Soeharto itu, dari pesantren ke pesantren. Ketika Ketua Umum PAN Amien Rais mengusulkan GD seba¬gai calon presiden (capres) pada Pemilu 1999, GD sebagai politi¬kus PKB malah mengusulkan Ketua Umum PDIP Megawati sebagai capres. Lebih nyeleneh lagi, GD juga mengharapkan agar Megawati mengusulkan Amien Rais sebagai capres. "Biar bunder," Katanya (Basyaib & Hermawan, 2000; Adnan, 2000).

Sosiolog strukturalis Arief Budiman, Ph.D., yang aktifis oposan abadi dan sahabat dekat GD di Fordem itu, pernah berkomentar agak lucu tentang GD sebagai presiden. "Gus Dur tak sempat mengurus negara," katanya, "karena sibuk mengumpulkan lelucon." (Basyaib & Hermawan, 2000). Dalam rimba "teater" perpolitikan formal Indone¬sia langkah GD adalah fenomena menyimpang. Lembaga politik yang serba resmi, formal, angker, eksklusif, didewakan, dan jauh dari nuansa kejelataan–yang lahir sejak Indonesia merdeka dan makin dikokohkan selama 32 tahun rezim Orde Baru (Orba)–di tangan Presiden GD menjadi santai, informal, ramah, inklusif, mentah, bagai pasar tradisional. Aksi dan terutama ucapannya selalu lucu dan terkesan seenaknya sendiri. Segala kebekuan formalitas lembaga politik, hukum, agama di Indonesia didekonstruksi bagai¬kan (bahkan mengalahkan!) panggung humor "Srimulat" dan "Ketoprak Humor".

Apa pun yang menyangkut GD–ucapan, tindakan, humor, kontrover¬si, berita, komentar dari dan tentang dia – menarik dan karena¬nya banyak dibicarakan, diseminarkan, diteliti, dan diberitakan media massa. Di samping itu, kolom, artikel, dan buku tulisan GD juga terus mengalir.
Puluhan buku serta ratusan artikel dan berita bersangkutan dengan kebijakan politis, dekonstruksi pemikiran, pluralitas budaya, inklusivisme dan universalitas keagamaan GD sudah banyak dibahas orang. Sebutlah beberapa contohnya: "Gus Dur: Sebuah Cermin Banyak Gambar" (Hamzah & Anam, 1989), Bunga Rampai: NU dan Gus Dur (Yusuf, 1994), Gus Dur-Pak Harto: Hikmah Salaman Geng¬gong (Choirie, 1996), "Gus Dur" (Rahardjo, 1996), Pemikiran Politik Gus Dur-Amien Rais tentang Negara (Al-Brebesy, 1999), Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur (Tim Incres, 2000), "Psikoterapi Abdurrahman Wahid" (Sutanto, 2000), dan "Islam Antikekerasan: Memahami Refleksi Gus Dur" (Alfian M., 2000).

GD juga sangat produktif menulis artikel, makalah, kolom, dan buku. Sebagian karyanya bisa disebut di sini: "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban" (Rachman, ed., 1994), "Islam, Ideologi, dan Etos Kerja di Indonesia" (Rachman, ed., 1994), "Konsep-konsep Keadilan" (Rachman, ed., 1994), Islam Tanpa Kekerasan (1998), Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (1998), Mengu¬rai Hubungan Agama dan Negara (1999), Prisma Pemikiran Gus Dur (1999), Tuhan Tak Perlu Dibela (1999), Membangun Demokrasi (1999), Menggerakkan Tradisi: Esai Pesan-tren (2001), dll. Ada pula buku kumpulan tulisannya yang bernuansa humor politis, misalnya Melawan Melalui Lelucon (2000).

GD lebih dikenal karena kenyelenehan, kenyentrikan, dan humoris¬nya. Maka, sahabat-sahabat dekatnya pun mengumpulkan dan membuku¬kan humor tentang GD dan humor yang memang dilontarkan secara verbal oleh GD; keduanya disebut saja humor verbal GD (HVGD). Beberapa dari buku-buku tersebut – yang dianggap cukup represen¬tatif -- adalah Presiden Dur yang Gus Itu: Anehdot-anehdot K.H. Abdurrahman Wahid (Adnan, ed., 2000) dan Gitu Aja Kok Repot! Ger-geran Gaya Gus Dur (Basyaib & Hermawan, ed., 2000).

Pembicaraan tentang HVGD memang sudah banyak. Akan tetapi, peneli¬tian HVGD dari sudut pandang linguistik belum pernah dilakukan, hingga detik ini. Padahal, barangkali karena keterbatasan fisik¬nya, GD terlihat lebih menonjol dalam fenomena lisan ketimbang gerak fisik. Penelitian ini mengupas bagaimana aksi lisan atau tindak tutur (speech acts versi J.R. Searle) HVGD dari perspektif pragmatik. Berdasarkan maksim tutur H.P. Grice (Yule, 1996), prinsip kesantunan G.N. Leech (Crystal, 1997), parameter pragma¬tik Brown & Levinson (Levinson, 1995), dan ketaksaan makna (Raskin, 1985; Chiaro, 1992), masalah ini akan diidentifikasikan ke dalam pertanyaan berikut. (i) Apakah HVGD sudah memenuhi maksim tutur Grice? (ii) Apakah HVGD sudah memenuhi prinsip kesantunan Leech? (iii) Bagaimana kesesuaian HVGD dengan parame¬ter pragmatik Brown & Levinson?

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontri¬busi, baik teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini (a) memperkaya kajian dan memperluas cakrawala riset dalam pragmatik, analisis wacana, sosiolinguistik, dan humorologi. Secara praktis, penelitian ini memberikan tiga manfaat, yaitu: (b) membantu memahami fenomena sosial, politik, dan budaya GD secara lebih komprehensif, simpatik, dan empatik, sesuai dengan hal-hal yang dominan pada GD, sehingga mampu menukiki keutuhan personalitas seorang GD; (c) menunjukkan relasi sosial budaya, politik, dan kekuasaan dalam suatu era rezim, yang terkemas dalam humor verbal.

TELAAH PUSTAKA

Bahasa dan berbahasa adalah tindakan yang tidak pernah steril dari interaksi kepentingan, tidak pernah netral dari muatan nilai-nilai sosial. Keduanya adalah salah satu aksi sosial. Sebagai sebuah tindakan, menurut Searle, berbahasa adalah tindak tutur (speech acts) (Crystal, 1997). Ada tiga jenis tindakan pragmatis yang dapat diwujudkan melalu tindak tutur, yaitu tindak lokusioner (locutionary act, mengungkapkan sesuatu), tindak ilokusioner (illocutionary act, melakukan sesuatu), dan tindak perlokusioner (perlocutionary act, mempengaruhi lawan bicara). Berdasarkan tindak tutur ini, suatu tuturan mungkin meraih dua fungsi sekaligus. Tuturan humor, misalnya, di samping melakukan sesuatu (menghibur), juga mempengaruhi lawan bicara, dalam arti memberi kritik sosial terhadap segala ketimpangan di masyarakat (Wijana, 1996).

Di tengah situasi masyarakat yang kacau, humor (termasuk humor verbal) menampakkan peran tidak kecil. Humor verbal dapat membe¬baskan manusia secara katarsis dari kecemasan, kebingungan, kekejaman, dan ketertindasan. Dalam berbagai bentuk, humor verbal sebenarnya merupakan media untuk membangun situasi kolektif tanpa harus memasuki birokrasi atau berbagai bentuk lembaga politik ("a way of creating collective consciences by people without access of bureaucratic or other institutionalized forms of political muscle", cf. Anderson, 1990). Dalam hal demikian, amat relevan disinggung di sini teori bisosiasi yang meyakini humor sebagai berpadunya konvensi dan pelanggaran, tradisi dan modernitas, kewajaran dan keganjilan dalam suatu teks. Teori humor bernuansa psikologis sosial ini dapat mencakup ketiga teori baku humor, yaitu teori ketimpangan (incon¬gruity theory), teori konflik (conflict theory), dan teori pembe¬basan (relief theory) (Wijana, 1996).

Adalah menarik membandingkan tutur biasa dengan tutur humor (humor verbal). Jika dalam tutur biasa, penutur dan lawan tutur berharap, menyadari adanya, dan berusaha mematuhi norma-norma tutur percakapan (misalnya kejelasan, kesantunan) agar komunikasi mencapai efektivitas, sebaliknya dalam humor verbal yang terjadi justru penyimpangan norma-norma tutur itu (Wijana, 1996; Juprio¬no, 2000). Norma-norma tindak tutur mencakup (i) prinsip koopera¬tif (cooperative principle), (ii) prinsip kesantunan (politeness principle), dan (iii) parameter pragmatik (pragmatic parameter). Da-lam setiap interaksi yang menginginkan lahirnya komunikasi ideal, penutur dan lawan tutur harus sama-sama mematuhi keempat prinsip: harus wajar, jelas, sopan, akrab secara propor¬sional, dan bersama-sama membangun pengertian yang tunggal (tidak taksa).

Untuk memenuhi prinsip kerja sama dalam menciptakan kelancaran komunikasi sosial, H.P. Grice (Yule, 1996) mengemukakan bahwa "The speaker is commited to the truth and relevance of his text, the hearer is aware of this commitment and perceives the uttered text as true and relevant by virtue of his recognition of the speaker's commitment to its truth and relevance". Prinsip kerja sama kooperatif adalah niscaya dalam setiap komunikasi informasional atau pun transaksional (Brown & Yule, 1984; Samsuri, 1997). Untuk mencapai hal ini, Grice (Yule, 1996) memberikan saran: "Make your conver-sational contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged".

Menurut Grice, penutur hendaknya mematuhi empat norma (maksim) tutur, yakni (a) maksim kuantitas (maxim of quantity), (b) maksim kualitas (maxim of quality), (c) maksim relevansi (maxim of relevance), dan (d) maksim cara (maxim of manner). Maksim kualitas mewajibkan penutur memberikan kontribusi secukup¬nya, tidak berlebihan, hanya mengatakan sebanyak yang dibutuhkan lawan tutur. Maksim kualitas meng-hendaki penutur mengatakan hal yang sebe-narnya dengan argumen bukti yang memadai. Maksim rele¬vansi menuntut penutur memberi kontribusi yang cocok (relevan) dengan topik tuturan. Maksim cara menuntut setiap penutur bertu¬tur dengan cara-cara yang wajar, jelas, tidak kabur, tidak taksa (ambiguous), serta disampaikan dengan cara yang runtut, sehingga tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi lawan tutur (Levinson, 1995; Yule, 1996). Ketaksaan makna tuturan dapat terjadi karena aspek fonologis, leksikal, gramatika, sinonim, eufemisme, dan hubungan analogi antarteks (Chiaro, 1992). Setiap tuturan dapat dilihat dari satu atau lebih maksim itu. Perhatikan contoh (1) berikut.

(1) "Apakah kekasihmu termasuk orang yang menghargai waktu?" tanya seorang ibu kepada anak gadisnya.
"Tentu saja," jawab anak, "karena dia seorang pedagang arloji." (Suara Indonesia, 13 April 2000: 13)

Dalam wacana (1) terjadi tiga penyimpangan sekaligus. Pertama, penyimpangan terhadap maksim kualitas karena sang ibu tidak mengajukan pertanyaannya secara lengkap. Kedua, pelanggaran terhadap maksim relevansi karena jawaban anak gadis itu tidak relevan dengan apa yang diharapkan oleh pertanyaan ibunya. Keti¬ga, pelanggaran terhadap maksim cara sebab kata menghargai waktu ternyata memicu ketaksaan makna bagi penafsiran pendengar.
Keempat maksim tutur Grice dilengkapi Leech dengan prinsip kesantunan sebab tuturan wajar tidak semata-mata besangkutan dengan aspek tekstual tuturan, tetapi harus pula memperhatikan sopan santun, sehingga efektivitas komunikasi tercapai (Crystal, 1997). Prinsip ini dijabarkan Leech (Crystal, 1997; Levin¬son, 1995) ke dalam enam maksim berikut. (a) Maksim kebaikhatian (tact maxim) menghendaki setiap penutur memaksimal¬kan keuntungan dan meminimalkan kerugian orang lain. (b) Maksim kemurahhatian (generosity maxim) mengharuskan setiap penutur memaksimalkan kerugian dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. (c) Maksim penerimaan (approbation maxim) mengharapkan penutur memaksimalkan penghormatan dan meminimalkan rasa tidak hormatnya kepada orang lain. (d) Maksim kerendahhatian (modesty maxim) mengharuskan setiap penutur memaksimalkan penghormatan dan memin¬imalkan rasa tidak hormatnya kepada diri sendiri. (e) Maksim kecocokan (agreement maxim) menghendaki penutur memaksimalkan kecocokan dan meminimalkan ketidakcocokannya kepada orang lain. (f) Maksim simpati (sympathy maxim) menyarankan setiap penutur memaksimalkan simpati dan meminimalkan antipatinya kepada orang lain. Keenam maksim dapat digunakan secara bersama-sama atau pun sebagian untuk melihat kadar kesantunan tuturan. Wacana (1) di muka, misalnya jelas bertentangan dengan maksim kecocokan karena penutur tidak memaksimalkan kecocokannya kepada orang lain. Contoh lainnya wacana (2) berikut.

(2) Seorang wanita pengantin baru diancam hukuman berat karena terbukti telah memotong "burung" suaminya yang tertidur, lalu menggorengnya. Di persidangan hakim bertanya, "Apa alasan Saudari memotong 'anu' suami Saudari dan menggorengnya?"
Santai, wanita muda itu menjawab, "Saya penasaran sih, Pak. Habis, mentahnya aja enaknya kayak gitu, apalagi ma-tangnya." (Suara Indonesia, 19 Maret 2000: 9)

Pada wacana (2) wanita pengantin baru tersebut melanggar tiga maksim kesantunan. Maksim yang dilanggar adalah maksim kebaikha¬tian dan kemurahhatian karena ia telah membuat orang lain kesaki¬tan demi mengejar kesenangannya akan "anu" suaminya. Ia juga menyimpang dari maksim simpati terhadap suaminya yang kesakitan akibat tindakan sadisnya memotong "burung" suami.

Prinsip kesantunan dalam kenyataan tidak mutlak dapat dilak¬sanakan sebab status, kedudukan, jarak sosial, dan kemendesakan yang ada antara penutur dan lawan tutur. Dalam praktik, dengan demikian, prinsip kesantunan berada dalam realitas alternatif. Dalam hal ini, Penelope Brown dan Stephen Levinson (Levinson, 1995) mengaitkan prinsip kesantunan dengan tiga parameter pragma¬tik, yaitu (a) jarak sosial (distance rating), (b) status sosial (power rating), dan (c) peringkat tindak tutur (rank rating). Parameter pertama, jarak sosial, dilihat dari keakraban penutur dengan lawan tutur, perbedaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya (cf. Samsuri, 1997). Status sosial diukur dari hubungan asimetris kedudukan sosial antara penutur dan lawan tutur dalam konteks situasi pertuturan. Peringkat tindak tutur diketahui dari relativitas tingkat keburu-buruan (kemendesakan) dalam situasi pertuturan. Pelanggaran terhadap parameter jarak dan status sosial, misalnya, terjadi dalam dialog antara raja dan bawahannya, seperti pada wacana wayang humor pada Jawa Pos Minggu (Jupriono, 2000).

Contoh berikut, (3) dan (4), masing-masing menggambarkan hubungan asimetris (parameter status sosial) dan situasi kemendesakan (parameter peringkat tindak tutur).

(3) Guru : Dua hari yang lalu kamu tak masuk, alasanmu hujan deras. Kemarin kamu terlambat, lagi-lagi alasanmu hujan. Pagi ini terlambat lagi. Apa lagi alasanmu?
Murid: Hujan, Bu. Betul, saya nggak bohong, Bu. Sumpah, deh.
Guru : Lha, kalau tiap hari hujan, terus bagaimana?
Murid: Ibu ini bagaimana sih. Ya, banjir dong. (Musa, 1998)

(4) Cewek: Mas, Mas, tolong kejar, tas saya dijambret orang!
Cowok: E e e ..., belum saling kenal kok nyuruh-nyuruh. Kenalan dulu dong! (Wijana, 1996)

Dalam interaksi guru-murid pada wacana (3) yang terjadi adalah pelanggaran terhadap parameter jarak sosial dan status sosial. Secara sosial, hubungan guru-murid adalah berjarak: kedudukan, usia, mungkin juga jenis kelamin. Secara sosial pula, hubungan guru-murid tidak sejajar (asimetris). Maka, jawaban terakhir murid seperti (3) jelas melanggar kedua parameter. Pada wacana (4) parameter yang dilanggar adalah peringkat tindak tutur, dalam hal ini kadar kemendesakan (Levinson, 1995; cf. Samsuri, 1997). Sang cewek dalam posisi sangat tergesa dan mende¬sak butuh pertolongan karena tasnya dijambret orang, sementara sang cowok malah memprioritaskan prosesi berkenalan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan wujud data dan teknik analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian yang berancangan kualitatif (Hammersley, 1993; Bullock dkk., 1993; Mulyana, 2001). Dengan berparadigma konstruktivistik, kajian ini menerapkan strategi etnografi teks (Aminuddin, 1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode identitas referensial yang memanfaatkan referen bahasa sebagai instrumen penentunya (Sudaryanto, 1993).

Data penelitian ini adalah HVGD selama empat tahun (1998--2001) yang ber-sumber dari dokumen yang dapat dianggap cukup repre¬sentatif, yaitu Presiden Dur yang Gus Itu: Anehdot-anehdot K.H. Abdur-rahman Wahid suntingan M. Mas'ud Adnan (Risalah Gusti, Surabaya, 2000) dan Gitu Aja Kok Repot! Ger-geran Gaya Gus Dur karya koleksi Hamid Basyaib & Fajar W. Hermawan (2000), dan tulisan GD sendiri, Melawan Melalui Lelucon (PDAT, 2000). Data-data lain diambil dari lontaran HVGD di media-media massa (Kom¬pas, Jawa Pos, Bangkit, TPI). Dengan demikian, penjaringan data dilakukan dengan teknik dokumentasi (Mulyana, 2001), rekaman, dan catatan lapangan, yang menempuh teknik seleksi dan klasifikasi berdasarkan relevansinya untuk diangkat sebagai data tindak tutur.

Teknik analisis dijalankan dengan merambah langkah-langkah beri¬kut. (1) Melakukan seleksi dan klasifikasi lebih lanjut berdasar¬kan kesesuaian dan ketidaksesuaian wacana HVGD dengan prinsip kooperatif maksim tutur Grice (kuantitas, kualitas, relevansi, cara). (2) Melakukan seleksi dan klasifikasi lebih lanjut berda¬sarkan kesesuaian dan ketidaksesuaian wacana HVGD dengan prinsip kesantunan Leech (kebaikhatian, kemurahhatian, penerimaan, keren¬dahhatian, kecocokan, dan simpati). (3) Melakukan seleksi dan klasifikasi lebih lanjut berdasarkan kesesuaian dan ketidaksesu¬aian wacana HVGD dengan parameter pragmatik Brown & Levinson (jarak sosial, status sosial, peringkat tindak tutur). (4) Mendaftar penyimpangan/pelanggaran yang terjadi dalam wacana HVGD pada masing-masing prinsip tindak tutur. (5) Mendeskripsikan ketaksaan makna leksikal, sintaktis, dan tekstual yang terdapat dalam HVGD. (6) Memberikan penjelasan holistis tentang ketaksaan tersebut berdasarkan latar belakang konvensi bahasa, konversa¬sional, dan sosialkonvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HVGD dalam Perspektif Prinsip Kooperatif

Suatu tuturan hendaknya memenuhi keempat prinsip kooperatif Grice. Yang pertama adalah maksim kuantitas (Yule, 1996) yang menghendaki agar penutur memberikan informasi yang tidak berlebi¬han, hanya sebanyak yang diperlukan. HVGD (5) berikut menunjukkan bahwa penutur memberikan informasi yang belebihan.

(5) Karena saking asyiknya sendirian memancing, Pak Harto tidak sadar kalau banjir sedang meluap. Ia pun hanyut, tetapi jiwanya selamat berkat pertolongan seorang petani setempat.
"Kamu tahu nggak, saya ini siapa?" tanya Pak Harto.
"Tidak," jawab petani penolong.
"Saya ini Presiden Suharto. Karena telah menolong saya, kamu boleh minta apa saja. Pasti kuberi. Ayo, katakan saja!"
"Saya cuma minta satu hal saja, Bapak Presiden," katanya lirih dan malu-malu.
"Katakan saja, apa itu!" desak Pak Harto.
"Tolong jangan bilang pada siapa-siapa bahwa saya yang menolong Bapak," katanya sambil menunduk dan pergi. (Basyaib & Hermawan, 2000: 4)

Dalam wacana (5) terjadi pelanggaran terhadap maksim kuantitas, baik oleh penutur Pak Harto maupun petani. Dari perspektif maksim kuantitas, Pak Harto terlalu banyak mengobral desakan, sedang petani mengatakan sesuatu yang terlalu sedikit. Petani tersebut tidak menjelaskan alasan lengkap mengapa ia justru meminta agar Pak Harto tidak “mempublikasikan” jasanya. Justru keanehan pelangga¬ran maksim inilah yang membangun humor. Makna pesan yang terselip dalam HVGD ini adalah sikap suka sok (sombong) seorang penguasa yang berantitesis dengan ketulusan dan kesederhanan rakyat jelata. Di sini juga terdapat parodi satiris bahwa di zaman yang serba otoriter semasa Orba, menolong orang pun takut. Kemungkinan lainnya adalah kesadaran petani bahwa diam-diam banyak orang tidak suka pada Pak Harto. Maka, ia pun tidak mau dikabarkan telah menolong orang yang tidak disukai banyak orang itu.

Contoh lain pelanggaran terhadap maksim kualitas adalah penuturan GD tentang pidato sambutan seorang kiai desa kepada rombongan bupati yang berkunjung ke pondok pesantrennya (Adnan, 2000 4-5). "Bapak Bupati yang terhormat," katanya, "kami sudah membangun beberapa kamar mandi dan saudara-saudaranya." Pada kesempatan makan bersama, Pak Bupati berbisik menanyakan maksud kamar mandi dan saudara-saudaranya itu. Kiai menjawab, "Maksudnya beberapa WC, Pak. Tapi rasanya kok tidak enak kalau ngomong WC."

Di samping itu, “kegemaran” GD saat membuat pernyataan tentang siapa dalang kerusuhan dengan menyebut inisial nama orang dapat juga ditunjuk sebagai pangkal terjadinya pelanggaran maksim ini. Misalnya, ketika GD pernah menyatakan bahwa kerusuhan Ambon didalangi oleh provokator berinisial "Mayjen K". Kontan, Mayjen Kivlan Zein merasa terserempet dan marah. Ternyata, menurut GD, "Mayjen K" itu bukan Mayjen Kivlan, melainkan "Mayjen Kunyuk" (kera, Jawa) (Basyaib & Hermawan, 2000). Saat sebelumnya, GD pernah menuduh "ES" sebagai dalang kerusuhan dan pembunuhan massal di Banyuwangi. Kontan tokoh-tokoh yang merasa namanya berinisial ES, seperti Emil Salim, Edi Sudrajat, Eki Syahruddin, merasa tersodok, bahkan Eggi Sujana marah besar pada GD. Ternyata kemudian, menurut GD, ES itu "Eyang Suharto". Ketidaklengkapan informasi inilah pangkal pelanggaran maksim kuantitas. Jika orang merasa dituduh, ini tidak aneh sebab berdasarkan implikatur pertuturan dan implikatur konvensional (Samsuri, 1997) yang menjadi konteks pembicaraan, hal itu sangat dimungkinkan. Hal ini pulalah yang memicu HVGD.

Maksim kedua yang harus dipenuhi seorang penutur adalah maksim kualitas. Di sini penutur harus menyampaikan informasi dengan alasan yang tidak salah dan bukti yang cukup serta benar. Bagaimana maksim ini diperlakukan dalam HVGD? Perhatikan wacana (6) berikut.

(6) Seorang kiai mengambil ayam santrinya, memotong, dan memakan¬nya bersama-sama para santri. Santri pemilik ayam datang mengadu, "Pak Kiai, ayam saya hilang." Kiai menjawab, "Oh, iya. Saya barusan telah memotong ayam. Tapi yang saya potong itu ayamnya Gusti Allah." Sang santri pun terdiam.
Besoknya, santri itu "mencuri" kambing milik kiai. Kambing itu dipotong, dimasak ramai-ramai. Tahu kambingnya lenyap, kiai melakukan penyelidikan. "Hayo, siapa yang mencuri kambing saya?"
Sang santri menjawab kalem, "Saya memang mencuri kambing, Kiai. Tetapi, kambing itu kambingnya Gusti Allah."
Sang Kiai menyahut loyo, "Sekalipun milik Allah, tetapi ya jangan yang besar-besar begitu ...!" (Adnan, 2000: 6)

Tidak penting apakah ini sungguh-sungguh terjadi ataukah hanya rekaan GD. Yang jelas, di sini kedua penutur sama-sama memberikan informasi yang tidak tepat dan tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup wajar dalam konvensi tuturan sehari-hari, seperti yang dituntut Grice (Yule, 1996; Levinson, 1995). Bahkan, tuturan ini menunjukkan kebohongan yang disengaja. Kebohongan ini tampak wajar dan rasional, tetapi sebetulnya kewajaran yang diwajar-wajarkan dan kerasionalan yang dirasional-rasional-kan. Inilah yang memicu lahirnya HVGD. Bahwa GD mengangkat pesantren dan relasi kiai-santri yang memuliakan nilai kejujuran dan menjauhi kedustaan sebagai latar yang dipadu dengan kebohongan dalam wacana ini menunjukkan keberanian GD sekaligus sebagai upaya menghumanisasi¬kan kiai agar tidak dimitoskan seperti yang terjadi selama ini.

Contoh lain pelanggaran terhadap maksim kualitas adalah debat kusir antarpemuka agama tentang siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Perhatikan wacana (7) berikut!

(7) "Kami yang paling dekat dengan Tuhan," kata pedanda Hindu.
"Kenapa kamu begitu yakin?" tanya seorang kiai.
"Lha iya. Lihat saja, kami memanggil-Nya saja Om," jawab pedanda merujuk seruan religius Hindu Om shanti, shanti Om. Seorang pastor Katolik tak mau kalah, "Kalau alasannya itu sih, kami dong yang lebih dekat. Lihat saja, kami memanggil-Nya 'Bapa, Bapa kami yang ada di surga...'".
Sang kiai diam saja. Pedanda dan pas-tor penasaran, "Kalau Pak Kiai, sedekat apa hubungannya dengan Tuhan?"
"Duh, boro-boro dekat," jawabnya, "manggil-Nya saja dari menara ..." (mak-sudnya lewat adzan) (Basyaib & Hermawan, 2000: 22).

Keterangan ketiga pemuka agama dalam wacana HVGD (7), yang begitu yakin itu, tidak benar dan alasannya pun tidak tepat. Ini pun pelanggaran terhadap maksim kualitas (Grice dalam Crystal, 1997; Samsuri, 1997). Adalah sebuah arogansi ketika seseorang menya¬takan diri sebagai yang paling dekat, paling takwa, paling benar, kepada Tuhan yang Mahaesa. Hanya Tuhan yang tahu, sedangkan manusia hanya menjalani titah-Nya dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Jadi, salah juga kalau kedekatan diu-kur dari bentuk sebutan panggilan (Om dari pedanda Hindu, Bapa pastor Katolik) atau tempat memanggil (menara, kiai Islam) kepada-Nya.
Maksim ketiga yang hendak dilihat dalam HVGD adalah maksim rele¬vansi. Maksim ini menyarankan agar penutur menyampaikan sesuatu yang sambung (relevan) dengan topik yang dibicarakan. HVGD (8) berikut dapat dibedah dari perspektif maksim relevansi.

(8) Dalam suatu sidang parlemen Inggris bertemulah dua tokoh besar politikus: Perdana Menteri Winston Churchill dan pemimpin oposisi Clemen Atlee, yang gigih memperjuangkan nasionalisasi perusahaan besar, korporasi besar, pabrik besar, industri besar, dan pusat-pusat belanja yang besar.
Usai sidang, kebetulan keduanya ke toilet untuk kencing. Sambil kencing, dengan wajah cemberut Churchill bilang pada Atlee yang sejak tadi menoleh kepadanya, "Jangan lihat-lihat, ya! Kamu 'kan sukanya menasionalisasi yang besar-besar ...." ("Jaya Suprana Show" TPI, 2000; Basyaib & Hermawan, 2000: 2)

Pada wacana HVGD (8) ini terjadi pelanggaran terhadap maksim relevansi. Dalam konteks historis-politis yang hendak dinasiona¬lisasikan oposan Clemen Atlee, yang juga tokoh besar sosialis dan buruh di Inggris, adalah yang bersangkutan dengan ekonomi, yaitu pabrik, perusahaan, pusat belanja, industri, yang besar-besar di seluruh pelosok negeri Inggris. Maka, sebesar (dan sepanjang) apa pun "burung" Pak Perdana Menteri tidak termasuk sasarannya. Dengan demikian, besar "burung" (milik siapa pun!) tidak mempunyai relevansi sedikit pun dengan perjuangan Atlee. Konteks keduanya berbeda. Inilah pelanggaran terhadap maksim relevansi (Yule, 1996; Crystal, 1997) itu.

Masih tetang maksim relevansi tutur dalam HVGD, pada suatu berita di Jawa Pos (April 1998?) pernah dimuat lelucon tentang arti sufiks pungutan dari bahasa Sanskrit {-wan} dalam wacana bahasa Indonesia. Akhiran {-wan}, kata GD, artinya 'mempunyai banyak ...'. Contohnya, ilmuwan artinya 'orang yang banyak ilmu¬nya', jutawan 'orang yang hartanya banyak berjuta-juta', hartawan 'orang yang banyak hartanya'. Kemudian, kalau Taiwan? Wan terak¬hir pastilah tidak memiliki relevansi sama sekali dengan ketiga {-wan} pertama. Akan tetapi, justru penyimpangan maksim inilah yang memicu lahirnya HVGD.

Kebiasaan GD membuat humor dalam situasi yang genting, krusial, dan urgen pun ternyata, dalam perspektif maksim relevansi, sering memicu humor justru karena tidak "nyambungnya" pernyataan GD dengan tuturan orang lain. Cermatilah wacana (9) berikut!

(9) Baru beberapa pekan menjabat presiden, GD didemonstrasi sekelompok orang. Para pendemo berhasil menerobos halaman istana dan dengan garang meneriakkan protes keras. "Presiden Gus Dur harus mundur sekarang juga! Gus Dur harus mundur! Mundur!"
"Mundur?" sahut GD santai. "Sampeyan ini bagaimana? Wong saya ini maju aja susah, harus dituntun, kok disuruh mundur!" (Basyaib & Hermawan, 2000: 16)

Ketidakrelevanan reaksi lisan pada (9) tam-pak pada jawaban GD terhadap tuntu¬tan demonstran. Demonstran menuntut GD mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, sedang GD menjawabnya dalam konteks mundur sebagai 'berjalan kaki secara fisik dengan mundur ke belakang'. Terang saja, hal ini tidak "nyambung" sama sekali. Tetapi, ini pun dapat ditafsirkan bahwa GD memandang sebelah mata terhadap kegarangan bahasa demonstran dengan jawaban santai, nakal, dan lucu. Siapa pun mestinya menginterpretasikan tuntutan mundur itu berdasarkan implikasi konversasional dan implikasi konvensional (Samsuri, 1997; Crystal, 1997) dalam realitas konteks situasi yang ada saat itu.

Maksim selanjutnya adalah maksim cara, yang mengajarkan bahwa dalam bertutur sebaiknya tidak mengundang ketaksaan penafsiran dan jelas maksudnya, tidak kabur, dan harus runtut. Perhatikan wacana HVGD (10) berdasarkan pengalaman GD berikut!

(10) Istrinya mendapat pembagian kredit sepeda motor, Kiai Wahab Sulang mencoba belajar mengendarainya. Hasil¬nya: menubruk tembok, sepeda motor rusak, dan Kiai Wahab luka-luka. "Habis, saya pakai rem kaki."
"Lho, rem kaki 'kan memang harus dipakai dalam hal begini, Kiai?"
"Ya ..., tetapi maksud saya bukan begitu. Saya mengerem hanya pakai kaki saja. Karena belum tahu bagaimana dan di mana remnya." (Wahid, 2000; Basyaib & Hermawan, 2000).

Pada wacana (10) terdapat kegandaan arti frase rem kaki dalam tutur Kiai Wahab. Pada sepeda motor, seperti diketahui, memang terdapat dua rem, yaitu rem tangan dan rem kaki. Yang dimaksud rem kaki, tentu saja, bukan 'mengerem/menahan laju sepeda motor dengan kaki dijejakkan di tanah', melainkan tinggal 'menginjak rem dengan kaki'. Dengan demikian, di sini rem kaki Kiai Wahab Sulang menyalahi maksim cara, khususnya bahwa tuturan hendaknya tidak mengandung ketaksaan interpretasi (Crystal, 1997) agar prinsip kooperatif penutur dengan lawan tutur dapat terjalin.

Pada kesempatan lain, dalam acara halal bilhalal di Bina Graha, Jakarta, 13 januari 2000, GD pernah juga melontar HVGD yang mengundang ketaksaan tafsir mengenai pendapat seorang kiai bahwa kalau masyarakat sekarang suka berantem dan saling caci maki, itu akibat keputusan pemerintah membangun masyarakat madani (civil society). Menurut para kiai tersebut, kata madani, dalam bahasa Jawa, berarti 'saling mencaci maki' ("Nama dan Peristiwa", Kompas, 14 Januari 2000: 12). Pelanggaran maksim ini justru melahirkan situasi humor, yakni HVGD.
Masih dalam kerangka maksim cara ini, pernah suatu ketika GD ditanya wartawan apakah GD mau menjadi mak comblang pernikahan Menaker M. Latif (waktu itu) dan artis Dessy Ratnasari. Jawaban GD cukup lucu justru karena bahasa yang dikatakannya, seperti pada kutipan (11), berikut.

(11) Wartawan bertanya, "Apakah Anda ikut menjadi mak comblang pernikahan Pak Latif dan Dessy Ratnasari, Gus?"
"Ah, nggak! Daripada jadi makelar begituan, lebih enak jadi makelar sepeda motor," jawab GD.
"Apakah untungnya lebih besar kalau jadi makelar sepeda motor, Gus?" kejar wartawan.
"Bukan begitu," jawab GD. "Kalau ma-kelar sepeda motor 'kan kita bisa ngelapi, nyobain, lalu numpaki. Coba, mana bisa begitu kalau jadi makelar kawinan? Jangankan numpaki, mencet 'klaksonnya' saja dilarang." (Adnan, 2000: 28)

Ketika Grice (Levinson, 1995; Yule, 1996) menyarankan agar penu¬tur hendaknya senantiasa mengatakan sesuatu yang jelas, menghind¬ari ketaksaan, justru dalam wacana (11) GD menyimpangkannya. Dari sisi bahasa, kata-kata ngelapi, nyobain, numpaki, mencet dapat berarti bermacam-macam. Walaupun demikian, dapat saja justru kata-kata tersebut dalam konteks tuturan (11) sudah jelas acuannya. Hal demikian tentu saja amat disadari oleh GD. Kesengajaan pelanggaran maksim cara ini memicu lahirnya HVGD.

Aspek lain dalam maksim cara adalah bahwa informasi hendaknya disampaikan dengan cara yang runtut (Grice dalam Yule, 1996; Samsuri, 1997). Dalam wacana HVGD, keruntutan itu sengaja dilang¬garnya sebab justru dengan pelanggaran inilah efek lucu suatu tuturan dapat terjadi. Perhatikan wacana (12) ketika GD memberi¬kan pengarahan di depan peserta Muktamar I PKB di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada Rabu, 26 Juli 2000, berikut!

(12) Ada dua loket di surga. Satu loket yang bertuliskan "suami takut istri" ramai dipe-nuhi orang antre. Loket satunya bertulisan "suami tidak takut istri". Yang antre hanya satu orang, kecil lagi. Seorang lelaki per-kasa dari antrean panjang itu penasaran dan tidak tahan untuk tidak berkomentar, "Pak, sudah benar sampeyan di loket ini? Jangan-jangan keliru."
(13) "Sudah. Memang di sini loket saya," jawab lelaki sendirian itu mantap. "Berarti sampeyan benar-benar lelaki yang tidak di bawah kekuasaan istri," komentar lelaki perkasa.
(14) "Bukan begitu. Saya disuruh istri saya di loket sini," jawabnya melemah. (Rekaman, AHS, 26 Juli 2000).

Humor ini memang sengaja membuat ke-cohan, sehingga pendengar/pembaca akan terkecah kecele. Seandainya sejak awal lelaki kecil sendirian itu mengatakan dengan runtut bagian saya disuruh istri dipaparkan terlebih dahulu di muka, baru kemudian mengatakan memang di sini loket saya, orang tidak salah menger¬ti. Dengan demikian, kesadaran yang sama-sama dibangun mengenai "ikatan suami takut istri" (ISTI) menemui titik temunya. Akan tetapi, keruntutan yang dilanggar ini memang sengaja dilakukan untuk membangun efek humor. Jika keruntutan dipatuhi, seperti saran Grice (Crystal, 1997), yang terjadi bukan wacana humor verbal, melainkan wacana tuturan biasa.

HVGD dalam Perspektif Prinsip Kesantunan

Proinsip kesantunan mencakup maksim kebaikhatian, kemurahhatian, penerimaan, kerendahhatian, kecocokan, dan simpati. Setiap tuturan dapat menerapkan satu maksim, dapat juga lebih dari satu (Aitchison, 1995; Levinson, 1995). Bagaimana maksim ini diperlakukan dalam HVGD? Contohnya kutipan tentang kiai dan santri yang mencuri ayam dan “kambing Gusti Allah” di bagian muka. Yang lain, perhatikan wacana (13) berikut.

(13) Suatu ketika berkumpullah para pen-jaga gereja, wihara, kuil, pura, klenteng, masjid, dan tempat ibadah lainnya untuk membagi secara adil melimpahnya uang sumbangan umat akhir-akhir ini: berapa yang harus diambil mereka dan berapa yang harus disetor untuk Tuhan. Penjaga gereja dan pura usul, "Sebaiknya, 50% untuk kita, 50% untuk Tuhan." Penjaga wihara dan klenteng menyela, "Tuhan tak perlu banyak-banyak. Dia 'kan mahakaya. Menurut saya, semuanya untuk tempat ibadah. Kalau ada sisanya, baru kita serah¬kan kepada-Nya." "Tidak bisa begitu," kata penjaga kuil, "kita ambil saja secu-kupnya, sisanya kita serahkan ke Tuhan." Tampaknya sulit dicapai kata sepakat.
"Saya punya usul begini saja," kata penjaga tempat ibadah keper¬cayaan. "Kita bikin lingkaran berdiameter 100cm di tanah. Seluruh uang sumbangan kita tabur-kan ke atas. Yang jatuh di dalam lingka¬ran milik Tuhan, yang di luarnya milik kita. Bagaimana?" Separo mendukung, separo menentang. Tiba-tiba, penjaga masjid ber-seru, "Stop. Begitu saja kok repot. Sekarang begini saja. Tak usah pakai lingkaran. Seluruh uang kita taburkan ke atas. Yang jatuh ke tanah, itu milik kita. Lha, yang tidak jatuh berarti sudah diambil Tuhan. Setuju?" Ternyata, tak satu pun penjaga tempat ibadah yang menolak. (Adnan, 2000: 24-25)

Wacana (13) menggambarkan dua hal pelanggaran prinsip kesantunan: pertama, antarpenjaga tempat ibadah dan kedua, ketidaksantunan antara para penjaga rumah ibadah dan Tuhan. Sulitnya pencapaian kata sepakat tentang perbandingan berapa untuk Tuhan dan berapa buat tempat ibadah terjadi karena: (a) semua penjaga rumah ibadah tidak mencoba memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan kerugian untuk pihak lain (pelanggaran maksim kebaikhatian); (b) semua penjaga rumah ibadah tidak mencoba memaksimalkan kerugian sekaligus meminimalkan keuntungan untuk diri mereka sendiri (pelanggaran maksim kemurahhatian). Sulitnya kesepakatan tentang bagaimana menentukan teknik pembagian uang terjadi karena: (c) masing-masing penjaga rumah ibadah tidak mencoba memaksimalkan penghormatan dan sekaligus meminimalkan ketidakhormatan untuk penjaga lain (pelanggaran maksim penerimaan); (d) masing-masing penjaga rumah ibadah tidak mencoba memaksimalkan ketidak-hormatan sekaligus meminimalkan kehormatan untuk diri penjaga sendiri (pelanggaran maksim kerendahhatian); dan (e) setiap penjaga rumah ibadah tidak mencoba memaksimalkan kecocokan sekaligus meminimal¬kan ketidakcocokan pendapatnya dengan pendapat penjaga lain (pelanggaran maksim kecocokan).

Dengan wacana HVGD (13) ini tampaknya GD ingin menyentil keruku¬nan antarumat dan antarpemuka agama yang akhir-akhir ini terkoyak menyedihkan. Sulitnya kesepakatan antarpenjaga tempat ibadah pada kutipan (13) tampaknya juga mencerminkan eksklusivitas, arogansi, dan klaim monopoli kebenaran keyakinan agamanya sendiri-sendiri (Wahid, 1998; 1999). Tampaknya, GD juga ingin memberikan parodi satiris bahwa materialistis ("mata duitan") yang pro-fan sekularistik pun sudah merambah ke lembaga formal keagamaan yang sakral. Kepada Tuhan pun, banyak umat menyembah-Nya dengan prinsip transaksi dagang. Maka, ini perlu disentil. Jika disentil langsung, banyak pihak yang tersinggung. Hasilnya justru kontraproduktif (Wahid, 2000). Semuanya cukup dilawan dengan lelucon.

Pada konteks tertentu, antarpenutur dapat juga berusaha keras mencapai kecocokan secara kompromistik (Leech dalam Crystal, 1997; cf. Wodak, 1996), sehingga pertukaran makna dalam komunikasi dapat tercapai dengan mulus. Akan tetapi, wujud kompromi dalam HVGD tetap menampakkan kekhasan, jadi tidak benar-benar kecocokan antarpenutur. Perhatikan contoh (14) berikut!

(14) Clinton: Astronot USA sudah bisa mendaratkan pesawatnya tepat di tengah danau di bulan sana.
Gus Dur: Tepat di tengah danau itukah?
Clinton: (Berpikir sejenak) Yah ... di sekitar situlah.
Gus Dur: Kalau cuma begitu, dokter Indonesia sudah berhasil meno-long orang melahirkan lewat dubur.
Clinton: (Seperti tak percaya) Tepat di duburnya itukah?
Gus Dur: Yah ... di sekitar situlah. (Bangkit, 17-23 April 2000)

Maksim simpati, sebagai komponen prinsip kesantunan, juga sering dijungkirbalikkan dalam HVGD. Perhatikan wacana (15) tentang seorang tentara yang menjadi khatib salat Jumat di suatu masjid, berikut ini.

(15) Suatu ketika seorang tentara danramil (komandan rayon mili¬ter) memberikan khotbah Jumat. Setiap khotbah Jumat, seo-rang khotib selalu mengajak jamaah ber-takwa. Lazimnya, khotib mengata¬kan, "Marilah kita bertakwa kepada Allah Swt.!"
Tetapi, karena khotib kali ini seorang tentara, "bahasa tentara"-nya pun keluar. Sehabis mengajak takwa, ada tambahan, "... Awas ya, kalau tidak!" (Adnan, 2000: 7-8)

Dalam konteks beribadah di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa bahasa yang digunakan hendaklah tindak tutur yang santun. Kesantunan itu diwujudkan dalam ungkapan yang sejuk dan simpatik, bukan teriakan keras, garang, dan mengancam. Dalam perspektif Leech (Crystal, 1997; Levinson, 1995), menunjukkan rasa simpati kepada pihak lain akan membangun suasana inte-raktif-komunikatif, sehingga transformasi pesan-pesan keagamaan dapat efektif sampai tujuan (Wahid, 1999; 2000). Tentu saja, wacana (15) memang diekstremkan. Setegas-tegas seorang tentara, jika berdiri sebagai khotib di hadapan jamaah di "rumah tempat bersujud pada Tuhan", pastilah ia bertindak tutur dengan sejuk dan simpatik. Selain itu, ajakan santun persuasif semacam "Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt!" memang sudah menjadi idiom standar formal ritus peribadatan salat Jumat di belahan masyarakat muslim mana pun!

Akan tetapi, justru di sinilah situasi humor terletak. Penjung¬kirbalikan kesejukan situasi ibadah dicampurbaur dengan kevulga¬ran aroma militer melahirkan situasi humor. Inilah sudut pandang Teori Bisosiasi (Jupriono, 2000). Tampaknya humor ini merupakan sindiran tajam dan parodi satiris yang cukup kena yang ditujukan kepada sekelompok orang yang selama ini memposisikan diri dan akhirnya diposisikan masyarakat sebagai pihak yang ditakuti. Sebagai kelompok yang sehari-hari akrab dengan bahasa kekerasan dalam paradigma pendekatan keamanan (security approach), yang menyelusup mewarnai seluruh segi kehidupan sepanjang rezim Orde Baru, mereka sering dihujani kritik yang makin hari makin tajam. HVGD juga tidak ketinggalan, hanya bentuknya khas GD: lelucon HVGD.

HVGD dalam Perspektif Parameter Pragmatik

Ada tiga paramater pragmatik, menurut Brown dan Levinson (Levin¬son, 1995; Wijana, 1996), yang dapat digunakan sebagai alat ukur kesantunan dan kepatutan tindak tutur seseorang, yaitu (a) jarak sosial, (b) status sosial, dan (c) peringkat tindak tutur. Param¬eter jarak sosial dilihat dari keakraban antara penutur dan lawan tutur dengan mempertimbangkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya (cf. Wodak, 1996; Samsuri, 1997). Cermatilah wacana (16) berikut.

(16) Ketika pidato pertama kali seuasi dilantik MPR, Gus Dur mengemukakan beberapa hal penting. Misalnya tentang pemulihan ekonomi, pemulihan citra Indo-nesia di mata internasional, penega¬kan ke-daulatan hukum, pemberantasan KKN, dll., dengan serius, seperti lazimnya pejabat tinggi negara berpidato.
Akan tetapi, setelah lima belas menit, Gus Dur mengakhiri pida¬tonya dengan pe-nutup aneh, "Saya harus segera mengakhiri pembica¬raan ini sebab makin banyak saya bicara, makin banyak yang nanti harus saya pertanggungjawabkan." (Basyaib & Hermawan, 2000: 50)

Pidato GD bukan sembarang pidato. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik MPR RI, mestinya GD sadar saat itu dia sedang berada di forum resmi, di hadapan anggota pejabat-pejabat penting MPR, lembaga paling tinggi kedudukannya di Indonesia, diliput seluruh saluran RRI, TV domestik dan mancanegara. Mestinya, paling tidak GD menam¬pilkan sikap, tuturan, dan gaya yang "terhormat", "tidak nyele¬neh"; mestinya GD harus membedakan bahwa dia saat itu tidak sedang berbicara di hadapan para santri atau atau dengan para kiai di pesantren yang lazimnya memang penuh canda, atau juga di tengah sahabat-sahabatanya di Fordem, LSM, apa saja yang lain. Dalam cara pandang Brown dan Levinson (Levinson, 1995), GD telah menyalahi paradigma jarak sosial justru ketika GD harus menempat¬kan diri dalam suasana formal, resmi, standar, dan konvensional.

Akan tetapi, GD justru keluar dari kebakuan wacana (Wodak, 1996). Ia melakukan penjungkirbalikan norma tuturan konvensional politik kenegaraan selaku orang nomor satu di Republik Indonesia. Contoh lainnya dari paradigma jarak sosial adalah lelucon GD ketika menjadi narasumber pada acara "Partai-Partai" di TPI, 1999, dipandu oleh moderator kritis Haris Jauhari (HJ) yang cerdas itu. Perhatikan cuplikan rekaman wacana (17) berikut.

(17) HJ : Sebagai ketua PBNU, bagaimana pendapat Anda mengenai banyaknya partai selain PKB yang juga beridentitas NU. Misalnya PKU, PNU, PPP? Apa bedanya?
GD: Ya jelas beda dong. Ngapain bin-gung. Dari dulu orang-orang itu ya begitu itu. PKB, PKU, PNU, dan PPP dapat saya gambarkan begini. Ayam, yang keluar dari dubur ayam itu 'kan tidak cuma telor, tapi juga tahi ayam, kotoran.
HJ : Maksudnya gimana, Gus?
GD: Maksudnya PKB itu telornya, selebihnya untuk selain PKB (sambil tertawa ngakak, sementara HJ ge-leng-geleng) ("Partai-Partai", TPI, 1999)

Pada (17) GD agak kelewat batas. Kata-kata tahi ayam, kotoran jelas tidak tepat dimunculkan untuk membuat tamsil bagi partai-partai orang NU selain PKB, yakni PPP, PKU, PNU. Dalam konteks tuturan resmi yang ditayangkan di TPI tersebut GD tidak dapat menjaga jarak. Bagaimanapun kecintaan GD kepada PKB yang memang dibidaninya, secara jarak sosial, ketika di hadapan moderator, mahasis¬wa peserta acara itu, di hadapan penelepon dan pemirsa seluruh negeri, GD mesti membuat jarak, GD seharusnya tampil tenang, netral, dan jika memihak pun harus dengan bahasa yang tidak seenaknya seperti itu. Akan tetapi, GD bukanlah Brown & Levinson (Levinson, 1995) yang menyarankan bahwa kesantunan berkomunikasi dalam membangun kebersamaan wacana harus mendasarkan diri pada tingkat keakraban yang tetap memperhatikan usia, situasi, latar sosial budaya (cf. Wodak, 1997; Samsuri, 1997). Di sini dilihat dari usia, situasi, dan budaya masyarakat Indonesia semodern apa pun, kata-kata tahi ayam masih tetap sebuah pelanggaran prinsip parameter pragmatik jarak sosial.

Parameter selanjutnya adalah status sosial. Status sosial antar¬penutur harus diperhatikan agar komunikasi dalam tindak tutur berjalan efektif. Dalam hal ini contoh yang akan diketengahkan adalah relasi santri sebagai murid dan kiai sebagai guru dan panutan di lingkungan pondok pesantren. Perhatikan wacana (18) berikut.

(18) Di Pondok Pesantren Tambak Beras asuhan Kiai Fattah berlaku aturan: santri ketahuan merokok, dihukum. Suatu malam listrik padam. Kiai Fattah duduk merokok di luar balai. Seorang santri bandel lewat. Melihat ada orang merokok, santri ini mendekati, "Sa' sedotan, Kang!" katanya. Maksudnya minta barang satu isap saja, sebagaimana kebiasaan umum para santri. Kiai Fattah pun mengulurkan rokoknya.
Saat rokok dihisap santri, nyala rokok menerangi wajah Kiai. Begitu mengenali wajah si empunya rokok, seketika santri lari tunggang langgang sambil membawa rokok kiai. "Hei, rokokku aja digawa (jangan dibawa)!" teriak Kiai Fattah. (Basyaib & Hermawan, 2000; Adnan, 2000)

Dalam peristiwa tindak tutur (18) terjadi pelanggaran parameter status sosial, dalam hal ini antara kiai dan santrinya. Humor ini tercipta justru karena pelanggaran itu pula. Apalagi, dalam HVGD ini "kecelakaan" itu terjadi karena ketidaktahuan di mata santri tentang siapa pemilik rokok itu. Santri bandel itu mengira pemilik rokok adalah kawan sesama santri di pondok itu. Dengan demikian, tanpa takut dan sungkan, ia pun meminta rokok, merokoknya, dan memanggil sebutan Kang kepada kiainya yang dalam situasi terang normal hal itu mustahil dilakukannya. Karena ketidaktahuan ini¬lah, parameter status sosial Brown dan Levinson (Levinson, 1995) terlanggar.

Contoh lain pelanggaran parameter status sosial adalah pertuturan GD ketika mengadakan open house di kediamannya, Ciganjur, Jakarta (1999). Berbagai kalangan dari beraneka suku, partai, ideologi, etnis, adat, dengan beragam tingkat pendidikan, niat, motivasi, kepentingan, dan gaya turut mengokohkan predikat GD sebagai manusia multidimensional, tokoh inklusif, akomodator, pluralis. Perhatikan wacana (19) berikut!

(19) Salah seorang pengunjung GD adalah masyarakat awam yang menyenangi hal-hal klenik mistis. Tamu tersebut dengan berbisik mengatakan niatnya ingin ditolong GD agar dapat bertemu Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan (Samudra Indonesia) itu. GD mengangguk-anggukkan kepalanya.
"Apa sampeyan benar-benar ingin ketemu Nyi Roro Kidul?"
"Iya, Gus."
"Coba sampeyan mendekat." Orang itu langsung mendekat, berbinar membayangkan impiannya terkabul. GD berbisik ringan. "Apakah sampeyan belum pernah melihat Nyi Roro Kidul?"
"Belum, Gus."
"Sampeyan betul-betul ingin ketemu?"
"Betul, Gus."
"Sampeyan tahu ..."
"Ada apa, Gus?" Si tamu makin penasaran.
"Begini-begini, ... saya juga kepingin ketemu," kata GD ringan. Orang-orang di ruangan itu tergelak, sementara tamu klenik itu tersipu. (Adnan, 2000: 66)

Menurut cara pandang Brown dan Levinson (Levinson, 1995; Samsuri, 1997), dalam kapasitasnya sebagai kiai–bahkan tidak sedikit yang menganggapnya seorang wali–GD dituntut secara sosiokultural agar senantiasa menjaga statusnya, baik dalam tindakan maupun (teruta¬ma) dalam tuturan. Justru dalam tuturan lisan inilah "kelemahan" GD. Sebagai seorang kiai, GD dituntut bersikap tegas hanya percaya kepada Tuhan dan tidak perlu ikut-ikutan terseret arus masyarakat awam yang tergila-gila urusan klenik macam kein¬ginan bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Tentu saja, meski mengatakan Begini-begini, saya juga kepingin ketemu, pastilah GD hanya berkelakar. Kalau itu kiai lain, pernyataan yang keluar mungkin kalimat ma-rah emosional sambil diselipkan ayat-ayat suci yang mengharamkan klenik. Tetapi, GD adalah GD, bukan kiai biasa.

Parameter terakhir adalah peringkat tindak tutur yang diketahui dari relativitas tingkat keburu-buruan (kemendesakan) dalam situasi pertuturan. Contoh berikut menggambarkan betapa mestinya seseorang harus bertindak buru-buru dalam situasi mendesak daru¬rat, malah melakukan tindakan lain yang kontraproduktif. Perhat¬ikan wacana (20) berikut.

(20) Seorang pemuda terluka tertindih sepeda motornya dalam suatu kecelakaan di sekitar warga PKB. "Tolong ... tolong-lah saya ...!" rintihnya kesakitan. Beberapa orang mengerumumi, tidak langsung me-nolong, tetapi bertanya, "Kamu Islam atau bukan?" "Saya Islam. Air, tolong ... minta air ...," jawab korban sambil minta air. Tetapi, orang-orang tak peduli. Malahan bertanya lagi, "Kamu Islam? Syukurlah. Tapi, NU atau Muhammadiyah?"
"Saya NU. Saya haus ... mana ... air?" Jawabnya. Tetapi, orang lebih tertarik untuk bertanya lagi, "Oke, kamu NU. Tapi, partaimu apa? PKU, PNU, PPP, atau PKB?"
"Saya P ...," belum selesai menjawab, langsung pingsan. (Jawa Pos, 1999)

HVGD pada (20) menggambarkan dengan ekstrem dilanggarnya parame¬ter kemendesakan sebuah tindakan yang mestinya segera diambil, mengingat yang dihadapi adalah korban kecelakaan yang butuh pertolongan cepat. Dalam cara pandang Brown dan Levinson (Levinson, 1995), yang diprio-ritaskan adalah menyelamatkan jiwa si sakit; soal partai, agama, sekte, aliran, nomor sekian belas sebab menyelamatkan jiwa demikian pentingnya. Jika toh ada kepen¬tingan untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan itu haruslah bersangkutan dengan terapi penyelamatan jiwa pemuda korban kece¬lakaan itu. Itu pun kalau keadaan memungkinkan di-tanya. Dalam wacana (20), maksud korban mengatakan kalimat terakhir "Saya P ..." mungkin, seandainya tidak keburu pingsan, adalah PKB, tetapi mungkin juga PPP, PNU, atau pun PKU. Pembaca pun terpancing untuk menyusun interpretasi lebih lanjut, seandainya P-nya selain PKB, boleh jadi korban itu ditinggalkan begitu saja.

Akan tetapi, sasaran GD melontarkan HVGD adalah masyarakat Indo¬nesia yang masih tercengkeram oleh nilai-nilai sekta-rianisme keagamaan, primordialisme kedaerahan, kepartaian, keidologian, aliran, dll. (Wahid, 1998; 1999). Jika orang terhegemoni oleh pikiran sektarian, jiwa manu¬sia pun mudah dinomorduakan (Wahid, 2000). Kemanusiaan, plurali¬tas, dan inklusivitas adalah obsesi GD. Maka, menghadapi sekelom¬pok kaum yang masih eksklusif dan sektarianistik seperti ini, GD pun mengkritiknya, bukan dengan bahasa emosional, tetapi dengan lelucon khasnya: HVGD.

KESIMPULAN

Dari pembahasan panjang lebar di muka, dapat ditarik beberapa simpulan berikut. (i) HVGD tidak memenuhi maksim tutur Grice, baik maksim kuantitas, kualitas, relevansi, maupun maksim cara; keempat mak-sim dilanggarnya. (ii) HVGD tidak memenuhi prinsip kesantunan Leech, baik maksim kebaikhatian, kemurahatian, peneri¬maan, kerendahhatian, kecocokan, dan maksim simpati; dengan demikian, tidak satu pun maksim kesantunan yang tidak dilanggar. (iii) HVGD tidak sesuai dengan parameter pragmatik Brown & Levin¬son, baik parameter jarak sosial, status sosial, maupun peringkat tindak tutur; ketiga-tiganya dilanggar. Dengan kata lain, dalam wacana HVGD ter-jadi pelanggaran terhadap tiga belas rambu-rambu tindak tutur.

Penelitian ini merupakan upaya awal untuk memahami lelucon GD dari perspektif pragmatik kewacanaan, terutama dari tindak tutur, untuk mengimbangi kajian-kajian retoris presiden RI sebelum GD, yang sudah ada, misalnya retorika Bung Karno (Hooker, 1996), retorika Suharto (Eriyanto, 2000), dan retorika Habibie (Muslich, 2001). Tentu saja beberapa kelemahan tersembunyi di dalam-nya. Berdasarkan kelemahan itu, beberapa saran diajukan di sini.
(1) Materi humor verbal handaknya dikomprehensifkan dari berbagai sumber, mengingat lelucon tentang dan dari GD tersebar di mana-mana.
(2) Perspektif analisis yang digunakan hendaknya dilanjut¬kan aspek-aspek lain analisis wacana, misalnya saja implikatur percakapan, pre-suposisi, keterpaduan dan keruntutan, serta prin¬sip interpretasi lokal dan analogi, dan juga kemungkinan keka¬cauan-kekacauan wacana (disorders of discourse) dalam analisis wacana kritis versi R. Wodak (1996).
(3) Paradigma dan strategi penelitian dapat saja dikembangkan ke yang lain, misalnya inter¬aksionisme simbolik, posmodernisme, biso-siasi, intertekstualitas, atau grounded research (Aminuddin, 1998; Mulyana, 2001). Dengan demikian, akan diperoleh hasil pemahaman kapasitas dan kualitas manusia GD yang semakin utuh, komprehensif, dan bulat (seperti orangnya).

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M.M. (ed.). 2000. Presiden Dur yang Gus Itu: Anehdot-anehdot K.H. Abdur-rahman Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.
Aitchison, J. 1995. Linguistics. London: Hodder and Stoughton.
Aminuddin. 1998. Mengenal Keragaman Para-digma dan Strategi Pene¬litian Kualitatif dalam Bidang Bahasa Sastra. Bahasa dan Seni 26(1) Februari: 118--139.
Anderson, B.R.O'G. 1990. Language and Power: Exploring Political Cultures of Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Basyaib, H. & F.W. Hermawan. (ed.), 2000. Gitu Aja Kok Repot! Ger-geran gaya Gus Dur. Jakarta: Alvabet.
Bullock, R. dkk. 1993. The Relationships bet-ween Qualitative and Quantitative Approach. Hal 81--100 dalam J. Brannen (ed.), Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research. Aldershot: Ave¬bury.
Chiaro, D. 1992. The Language of Jokes. London: Routledge.
Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cam¬bridge: Cambridge University Press.
Eriyanto. 1999. Otoriterisme Orde Baru: Studi Pidato Suharto. Wacana 2(1).
Hammersley, M. 1993. Deconstructing the Qualitative-Quantitative Divide. Hal. 39–56 da-lam J. Brannen (ed.), Mixing Methods: Quali¬tative and Quantitative Research. Aldershot: Avebury.
Hooker, V.M. 1996. Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia. Hal. 56–76 dalam Latif & Ibrahim (ed.), Bahasa dan Kekuasaan. Bandung: Mizan.
Jupriono, D. 2000. Wacana Cerita Wayang Humor Jawa Pos dalam Perspektif Bisosiasi. Humanika 4(1) Juli: 13--21.
Levinson, S.C. 1995. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Mulyana, D. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Re-maja Rosdakarya.
Musa, H. 1998. Humor Madura Penyegar Jiwa. Jakarta: PT Prestasi Insan Ind.
Muslich, M. 2001. Produksi Wacana Politik Pemerintahan B.J. Habibie. Tidak dipublikasikan. Surabaya: PPS Unair.
Nadjib, E.A. 2000. Slilit Sang Kiai. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Raskin, V. 1985. Semantic Mechanism of Humor. Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.
Samsuri. 1997. Analisis Wacana. Surabaya: Fakultas Sastra, Untag Surabaya.
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogya¬karta: Duta Wa-cana University Press.
Suprana, J. 1996. Humor di Tengah Masyarakat: Tinjauan Kelirumo¬logis. Prisma 1, Januari: 93--99.
Tim Incres. 2000. Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemiki¬ran dan Gerakan Gus Dur. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Wahid, A. 1998. Islam Tanpa Kekerasan. Yog-yakarta: LKiS.
Wahid, A. 1998a. Kiai Nyentrik Membela Peme-rintah. Yogyakarta: LKiS.
Wahid, A. 1999. Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKiS.
Wahid, A. 1999a. Mengurai Hubungan Agama dan Negara. Jakarta: Grasindo.
Wahid, A. 1999b. Tuhan Tak Perlu Dibela. Yogyakarta: LKiS.
Wahid, A. 2000. Melawan dengan Lelucon. Jakarta: Pusat Data Analisis Tempo.
Wahid, A. 2001. Menggerakkan Tradisi: Esai Pesantren. Yogyakarta: LKiS.
Wijana, I D.P. 1996. Wacana Kartun Bahasa Indonesia. Prisma 1, Januari: 1-16.
Wodak, R. 1996. Disorders of Discourse. London: Longman.
Yule, G. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.