Parafrasetara

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sekarang sudah memasuki gelanggang kompetisi pasar bebas. Dalam persaingan itu, TVRI harus berhadapan dengan rival-rivalnya yang cukup kuat, baik modal, keberanian, infrastruktur, maupun dukungan para SDM-nya. Setidak-tidaknya, TVRI harus berani bersaing dengan lima belas TV swasta yang sudah go public terlebih dahulu. Tidaqk bias lagi sekarang TVRI monoton, memonopoli acara hiburan dan informasi resmi (atau yang diresmikan) dan baku (atau yang dibakukan) oleh pemerintah demi kepentingan kekuasaan suatui rezim.

Televisi swasta yang dimaksud berikut ini. (1) "Rajawali Citra Televisi Indonesia" (RCTI), berdiri pada 24 Agustus 1989, milik Bambang Trihatmojo. (2) "Surabaya Centra Televisi Indonesia", lalu berubah menjadi "Surya Citra Televisi" (SCTV), berdiri 24 pada Agustus 1990 yang sahamnya dipegang oleh Sudwikatmono. (3) "Cipta Televisi Pendidikan Indonesia" (TPI), berdiri pada 23 Januari 1991, dipimpin oleh Siti Hardjanti Rukmana (Mbak Tutut). (4) "PT Cakrawala Andalas Televisi" (ANteve), sejak 28 Februari 1993, merupakan kongsi patungan Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono. (5) "PT Indosiar Visual Mandiri" (Indosiar), sejak 11 Januari 1995, oleh Salim Group. (6) TV Kabel Indovision, sejak Maret 1998, dikelola PT Matahari Lintas Cakrawala di bawah Peter F. Gontha. (7) "PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), sejak Oktober 1999, di bawah Ishadi S.K. (8) Metro TV, sejak Oktober 1999, dikendalikan oleh Surya Paloh, pemilik harian Media Indonesia. (9) "PT Global Informasi Bermutu" (Global TV), sejak Oktober 1999, didirikan oleh Timmy Habibie. (10) Pasaraya TV, sejak Oktober 1999, oleh Abdul Latief. (11) "Duta Visual Nusantara" (DVN TV), sejak Oktober 1999. (12) Metro TV, sejak 25 November 2000. (13) TV7, sejak 2001. (14) Lativi, sejak 2001. (15) "Jawa Post Television" (JTV) (cf. Nurdiana, 2002; Litbang Kompas, 24 Agustus 2001).

Di tengah suasana euforia mayoritas anggota masyarakat untuk melahirkan masyarakat informasi (information society). Masyarakat informasi senantiasa berada dalam persaingan bebas memasarkan segala ide (free marked of ideas). Dapat dimaklumi—tetapi tidak dibenarkan—bahwa TVRI akan mengalami kekikukan karena sebelumnya dimanjakan dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan terobosan inovasi oleh rezim penguasa Orde Baru yang menguasai segala media informasi saat itu (Ida, 2001).

Dalam kompetisi memasarkan tayangan kepada masyarakat pemirsanya, tidak selalu suatu stasiun TV mampu bertahan. Kasus ANteve, misalnya. TV swasta milik Bakrie Brothers ini sekarang dalam keadaan sekarat karena terpuruk dalam persaingannya dengan TV-TV lain. Sekalipun sudah mendapat suntikan darah segar dari Singapura Manager Asia, ternyata diramalkan hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan (Nurdiana, 2002: 6). Sebagai sebuah prediksi, tentu saja, ia bias meleset, tetapi bias juga tepat.

Bagaimana TVRI? Meski tidak sama-sama berada di pinggir jurang, sebenarnya kelangsungan nasib TVRI pun sedang berada dalam ancaman. Tulisan ini membahas khusus soal masalah-masalah yang dihadapi TVRI dan selanjutnya mencoba memberikan kontribusi saran bagaimana mengatasinya. Semuanya akan dianalisis dari sudut pandang komunikasi massa serta komunikasi organisasi dan manajemen. 

Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, apa saja masalah-masalah yang mendesak yang dihadapi TVRI sebagai TV publik? Kedua, mengapa masalah-masalah TVRI sebagai TV publik muncul dominan? Ketiga, apa saja potensi internal yang dimiliki TVRI yang dapat dijadikan sebagai modal untuk memberdayakan diri? Keempat, apa saja peluang eksternal yang dapat dimasuki oleh TVRI di tengah kompetisi pasar bebas dengan TV-TV swasta? Kelima, bagaimana langkah-langkah konkret memecahkan masalah yang timbul berdasarkan potensi yang dimiliki dan peluang yang ada? 

Berdasarkan identifikasi masalah di muka, tujuan pembahasan makalah ini dideskripsikan sebagai berikut: pertama, merumuskan dengan cukup rinci masalah-masalah yang dihadapi TVRI dalam upayanya untuk mampu bertahan dari kompetisinya dengan belasan TV swasta; kedua, menemukan hambatan-hambatan yang melatarbelakangi masalah-masalah yang muncul membelit TVRI; ketiga, mendeskripsikan seluruh potensi milik TVRI yang meliputi infrastruktur, suprastruktur, dan SDM yang dapat diberdayakan untuk menghadapi persaingannya dengan TV-TV swasta; keempat, menemukan berbagai peluang pasar yang besar kemungkinan dapat dimasuki—bahkan dimenangkan—oleh TVRI dalam kompetisi pasar bebas bersama TV-TV swasta; dan kelima, merumuskan mekanisme kerja yang konkret sebagai langkah nyata memecahkan masalah berdasarkan potensi yang dimiliki dan peluang yang sangat besar kemungkinannya dapat direbut oleh TVRI dalam persaingannya dengan belaan TV swasta di Indonesia. 

Pembahasan

Dalam keharusannya bersaing dengan TV-TV swasta dalam suasana pasar bebas segala ide, TVRI dirundung dua masalah serius. Dua masalah besar tersebut adalah: (1) TVRI ditinggalkan pemirsanya dan (2) TVRI tidak mempunyai dukungan modal (dana) seperti stasiun TV-TV swasta.

Masalah (1), tentang ditinggalkannya TVRI oleh pemirsanya, tampak dari sedikitnya jumlah pemirsa yang memilih tayangan acara-acara TVRI sebagai alternatif. Dari sejak tayangan dibuka pagi hari hingga tayangan usai, jumlah pemirsa yang memoloti TVRI semakin sedikit. Tentu bisa diduga, para pemirsa tersebut larinya pastilah ke channel lain, yakni TV-TV swasta. Pemirsa memang leluasa memainkan memencet-mencet remote control-nya. Akan tetapi, hampir selalu ketika pencetan tepat di angka channel TVRI, tak lebih dari tiga detik, sekadar "mampir" saja. Sebagai pemegang kendali remote control, pemirsa mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih, menolak, meninggalkan, pindah beralih ke acara tayangan apa pun di channel mana pun.

Tayangan acara TVRI yang ditinggalkan pemirsa itu meliputi hampir sepanjang jam siaran dan mencakup hampir semua jenis acara, baik siraman rohani, hiburan, film, dan berita. Ketika tayangan TVRI dibuka dengan "Hikmah Pagi" pada pukul 05.00 WIB, misalnya, pemirsa ternyata lebih tertarik untuk melihat "Di Ambang Fajar" SCTV, "Hikmah Fajar" RCTI, "Mutiara Subuh" ANteve, "Kuliah Subuh" TPI, atau mungkin lebih rela menunggu "Penyejuk Imani Islam" Indosiar. Ketika TVRI menayangkan "Berita Pagi" pada pukul 06.00WIB, para pemirsa umumnya lebih banyak yang memilih "Liputan 6 Pagi" SCTV yang hadir lebih awal pada 05.30 WIB, "Nuansa Pagi" RCTI yang juga 05.30 WIB, atau lebih rela menunggu hadirnya "Halo Indonesia" ANteve, "Selamat pagi Indonesia" TPI, atau "Fokus Pagi" Indosiar. Film-film, drama, sinetron, olahraga, dialog interaktif pun mengalami nasib serupa. 

Mengapa orang-orang tidak tertarik memirsa tayangan TVRI? Jawabnya jelas: di mata para pemirsa, tayangan TVRI kurang atau bahkan tidak menarik, cenderung monoton dan membosankan, sedang tayangan TV swasta lebih kreatif, segar, baru, dan karenanya juga lebih menarik.

Masalah (2) adalah sedikitnya dukungan modal dana yang dimiliki TVRI dibandingkan dengan milik TV-TV swasta. Tentu ini dapat dimengerti karena TVRI berbeda dengan TV. TV swasta berpeluang sangat bebas untuk menerima iklan, dan ternyata memang sukses meraub keuntungan dari iklan. TVRI pun semula begitu. Akan tetapi, sejak 5 Januari 1980, tayangan siaran iklan di TVRI ditiadakan berdasarkan instruksi presiden (Suharto saat itu). 

Sekarang, katakan sejak 7 Juni 2000, statusnya resmi berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan) (Litbang Kompas, 2001), TVRI mulai menerima tayangan beberapa iklan. Meskipun demikian, tayangan iklan di TVRI masih terkesan amat terbatas, malu-malu, atau mungkin juga "sulit laku" ketika ditawarkan kepada para calon pemasang iklan. Pada acara "Goyang Dangdut" TVRI yang dipandu artis Jamal Mirdad, misalnya, iklan-iklan mulai bermunculan, misalnya iklan rokok Minakjinggo dan sarung Wadimor. Akan tetapi, sekalipun tampaknya acara ini digemari banyak orang, toh banjirnya iklan—yang diharapkan dapat mengalirkan keuntungan modal—belum juga terjadi.

Tentu ini dapat dimengerti karena sepi gencarnya tayangan iklan bergantung pada rating (nilai tingkat kepopuleran) suatu acara yang ditayangkan suatu channel. Maka, para pemasang iklan lebih memilih tayangan-tayangan acara yang mempunyai rating tinggi. Padahal, yang mempunyai rating tinggi adalah tayangan acara pada TV-TV swasta, bukan TVRI. Soal mengapa rating TVRI rendah, tentu saja ini berkaitan dengan masalah (1) di muka, yakni para pemirsa banyak yang meninggalkan TVRI. 

Di bagian depan (2.1) sudah disebut-sebut kenyataan bahwa acara-acara tayangan TVRI monoton, kurang kreatif, dan karenanya sulit menarik perhatian. Selanjutnya, mengapa TVRI monoton dan kurang kreatif? Berikut ini beberapa interpretasi tentang sebab-sebab yang menghambat TVRI. 

Pertama, sebagian besar crew TVRI, dari direktur hingga staf lapangan, masih berparadigma lama, yaitu bahwa TVRI adalah TV-nya pemerintah atau TV propaganda. Mereka berpandangan demikian karena mamang rezim sebelumnya (orde Baru) mencekokinya demikian. Sebagai pelaksana kebijakan pembangunan bidang informasi, tugas mereka sekadar menyampaikan; sekadar menjadi corong pemerintah, sekadar menjadi alat propaganda pemegang kekuasaan. Hal ini berpengaruh pada profesionalisme dan performansi kerjanya sebagai seorang profesional informasi dan komunikasi.

Kedua, tayangan tentang siraman rohani masih menerapkan metode ceramah yang menggurui, serta orang-orang yang dipilih adalah tokoh agama yang cenderung konservatif—misalnya selalu Nahdhatul Ulama atau Muhammadiyah—serta materi yang diangkat pun lebih sering menggiring pemirsa untuk berorientasi pada kesalehan ritual yang "itu-itu" saja, dan bukan kesalehan sosial; penyaji materinya tampaknya sengaja dipilih yang hanya mempersoalkan bagaimana salat yang khusyuk, wudhu yang benar, haji yang makbur, dst. Materinya biasanya kurang membumi, kurang bersentuhan dengan masalah konkret yang dihadapi masyarakat, misalnya KKN, kemelaratan, ketidakadilan sosial, dll. 

Ketiga, tayangan TVRI yang bernuansa politis, baik berita macam "Berita Pagi", "Berita Daerah", "Berita Malam", terasa dingin dan kurang greget. Ini terjadi karena TVRI kurang berani memotret dinamika realitas masyarakat yang sedang bergejolak dalam roda perubahan, kurang berani mengangkat isu-isu panas yang sedang menjadi pergunjingan politis, misalnya korupsinya pejabat, keterlibatan keluarga, kroni, tokoh penguasa dalam suatu megaskandal nasional. Sebaliknya, isu-isu panas macam ini menjadi menu wajib dalam tayangan TV-TV swasta.

Keempat, pada acara dialog macam "Dialog", "Halo Metro", TVRI cenderung hanya menghadirkan tokoh-tokoh dingin yang kurang mampunyai nilai berita, tokoh-tokoh yang pandangannya "biasa-biasa saja", tokoh yang tidak mengandung popularitas, orisionalitas, dan vitalitas untuk "berbeda" atau "berseberangan" dengan negara. Tokoh-tokoh yang "dingin" macam begini kurang menarik pemirsa dan karenanya juga sulit dijual. Dalam acara dialog, amat jarang—kalaulah belum sama sekali—TVRI menghadirkan tokoh vokal yang news maker macam K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Romo Sandyawan, S.J., Budiman Sudjatmiko, tokoh-tokoh oposan idealis kritis macam Arief Budiman, Ph.D. dan Ariel Heryanto, Ph.D. yang serba bisa dan sering memicu kontroversi tersebut.

Kelima, tayangan-tayangan hiburan sinetron, drama, film, di TVRI cenderung dipilih yang dapat difungsigandakan sebagai sarana propaganda, misalnya bertema transmigrasi, ketaatan membayar pajak, pengabdian dan loyalitas karyawan, kesetiaan suami istri, dll. Padahal, transmigrasi dan loyalitas karyawan, misalnya, justru menjadi barang yang membosankan pemirsa ketika dirasakan terlalu menggurui, terlalu sarat "misi pembangunanisme" (developmentalism) (Heryanto, 2000). Semua tema tersebut tidak salah dan juga penting. Akan tetapi, ketika ada tema lain yang lebih panas dan menggigit—katakan masalah pengangguran dan korupsi pejabat publik—hal-hal tersebut menjadi demikian remehnya. Sementara di seberang lain, TV swasta sibuk meninabobokkan pemirsa dengan menjual mimpi dan obsesi, gemerlap kemewahan, sensualitas kecantikan, kilauan keglamouran. Dalam hal ini sampai seorang Presiden Megawati Soekarnoputri pun mengkritiknya dengan tajam (Surya, 10 Januari 2002).

Keenam, minimnya modal pendukung untuk melahirkan tayangan menarik dan berkualitas sekaligus laku dijual. Masalah (2), bahwa TVRI tidak mempunyai dukungan modal (dana) seperti stasiun swasta, sebenarnya masalah klasik. Akan tetapi, sebagai masalah yang dianggap "lagu lama", soal dana itu justru harus sudah beres. Minimnya dukungan modal dilatarbelakangi oleh hambatan-hambatan serius berikut ini. 

(a) Adanya KKN di tubuh Perusahaan jawatan TVRI yang angkanya bikin merinding bulu roma siapa pun. Misalnya saja, praktik KKN yang dilakukan oleh Dr. Sumito Tobing selama 6 bulan menjabat Direktur Utama TVRI, yang dilaporkan oleh 4 direksi dan seorang anggota Dewan Pengawas TVRI kepada Menteri Keuangan Dr. Budiono minggu-minggu ini (C & R, 11 Januari 2002). Itu yang jelas-jelas ketahuan. Yang bersembunyi dan belum tersingkap, diduga masih banyak. Pergolakan di tubuh TVRI ini menunjukkan bahwa aliran dana dan pemanfaatannya tidak menunjang kinerja yang bersih dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang berperan sebagai "aparat informasi dan komunikasi", termasuk menginformasikan dan mengkomunikasi soal-soal KKN, ternyata di tubuh TVRI sendiri pun menjamur KKN.

(b) TVRI tidak mempunyai semacam badan "penelitian dan pengembangan" (Litbang) yang khusus membidangi survei pemasaran tentang sesuatu yang bisa dan laku "dijual" kepada pemirsa (masyarakat, pemda, investor, pemilik modal, pengusaha, masyarakat kampus, dll.). TVRI mungkin tidak tahu dengan pasti, apa yang disukai masyarakat Blitar, tayangan apa yang ditunggu masyarakat Lampung, atau apa yang disukai mahasiswa, pesantren, ibu rumah tangga, misalnya. Jika toh sudah mempunyai, tampaknya belum berfungsi dan memainkan perannya secara maksimal. Apabila hasil survai sudah menemukan jawaban tentang apa yang laku "dijual", besar kemungkinan rating akan naik dan jika demikian, iklan akan mengalir, setidaknya lebih deras dari sebelumnya. Jadi, data sumber dana itu penting.

(c) Kerja karyawan TVRI masih terpertangkap pada paradigam lama, yakni sebagai pegawai negeri, sebagai aparat pemerintah, tinggal tunggu petunjuk pelaksanaan. Tidak ada upaya untuk mencari terobosan mencari dana dengan cara menjalin kerja sama dengan pemilik modal, pengusaha, investor, LSM, pemda setempat.

(d) TVRI kurang memanfaatkan momen tepat otonomi daerah (otoda) yang sekarang sedang berada dalam tataran euforia. Padahal sebagai pengemban otoda di daerahnya masing-masing, Pemda setempat (Dati I, II) memiliki modal amat besar. Pemda punya modal, sedang TVRI punya media informasi dan promosi. Jadi, klop sudah. Seandainya sinergi bisa diwujudkan, simbiosis itu pastilah mutualisme, artinya TVRI pun dapat mengeruk dana. 

Potensi Internal TVRI sebagai Modal Pemberdayaan Diri

Sebetulnya tidak seburuk itu nasib TVRI. Mengapa? Karena, TVRI memiliki potensi internal amat besar untuk dapat memberdayakan diri di tengah-tengah rimba kompetisi pertelevisian, setidaknya dapat bertahan terus. Potensi-potensinya sebagai TV pemerintah tersebut tidak selalu dimiliki oleh TV swasta. Dengan demikian, ini benar-benar merupakan modal dasar. Adapun modal dasr yang sudah ada pada dan dimiliki oleh TVRI adalah sebagai berikut.

Pertama, TVRI memiliki kekuatan pemancar 325 KW, sehingga berpotensi menjangkau 82% populasi penduduk Indonesia atau sekitar 169,3 juta pemirsa. Potensi sebesar inilah yang selama ini dimanfaatkan dan dieksploitasi habis-habisan oleh para pemegang kekuasaan (militer, birokrasi) untuk mereproduksi nilai-nilai kekuasaannya.

Kedua, sampai dengan 2001, TVRI memiliki 395 stasiun pemancar, 12 stasiun penyiaran dan 8 stasiun produksi sendiri. Modal ini tidak dimiliki oleh TV-TV swasta mana pun di Indonesia. Maka, jika dikelola dengan benar, impian menjadikannya TVRI sebagai TV publik bukan mustahil (Litbang Kompas, 2001).

Ketiga, dari segi permodalan yang sudah ada, tidak kurang dari Rp 2,5 triliun aset yang dikelola TVRI, tersebar di 23 ibu kota provinsi di seluruh Nusantara.

Keempat, TVRI didukung oleh setumpuk SDM yang berbekal keahlian di bidangnya masing-masing untuk mendukung sebuah sistem penyiaran pertelevisian. Stasiun TVRI dalam hal ini memiliki 7.188 tenaga kerja pertelevisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.027 orang (98%) pernah mengecap pelatihan profesi pertelevisian (jurnalistik TV, produksi acara, teknik studio, transmisi). Dengan dukungan infrastruktur, instalasi, dan SDM tersebut, sebenarnya peluang TVRI untuk menang dalam kompetisi—atau setidak-tidaknya sejajar dengan TV-TV swasta—amatlah besar. Kegagalannya merebut pasar sebagian tentu disebabkan oleh kesalahan manajemen (mismanagement). Karena salah satu pilar manajemen adalah juga komunikasi, komunikasi antarkaryawan dan penginformasian ide-ide pembaharuan serta bagaimana TVRI dapat berkomunikasi dengan masyarakat menjadi sesuatu yang pasti dan niscaya.

Selanjutnya, peluang apa saja sebenarnya yang dimiliki dan dapat dimasuki oleh TVRI dalam arena persaingan bisnis pertelevisian di Indonesia? Perhatikan uraian berikut.

Modal sudah ada. Setidaknya sebanyak empat potensi sebagai modal utama, seperti sudah disebut di muka. Sekarang dicoba dijabarkan beberapa peluang yang dapat diisi dan dimainkan oleh (hanya) TVRI, sebagai berikut.

Pertama, dalam hal isi materi tayangan ceramah agama, aliran "Teologi Pembebasan", "Islam Kiri" dengan tokoh-tokohnya (Romo Franciscus Wahono Nitiprawiro, S.J., Ph.D., Ulil Abshar Abdalla, Mudji Sutrisno, S.J., Ph.D., Mohamad Sobary, M.A.) belum pernah ditampilkan untuk mengkomunikasikan prinsip keagamaannya yang bervisi spirit pembebasan umat. Ini jauh lebih menantang, menarik. TV swasta belum menyentuhnya. Maka, inilah peluang siaran kerohanian TVRI.

Kedua, TVRI hendaknya berani menampilkan tokoh dan tema kontoversial toh sudah ada jaminan perlindungan oleh Undang-undang kebebasan memperoleh dan menyampaikan informsi (Naina, 2001).

Ketiga, dalam hal kesenian tradisional, seni daerah tradisonal dan seni daerah kontemporer merupakan peluang sebab TV swasta tidak pernah menayangkannya, sementara dinamika pasar (masyarakat) cukup antusias menyambutnya. Misalnya saja, Kuda Lumping Campursari dari Tulungagung, Jaranan Buto Campursari Banyuwangi, jaranan Dangdut Trenggalek, dan Kediri, drama gong Bali, terbukti VCD-nya "laris manis" di pasaran. Anggap saja larisnya VCD ini sebagai uji coba pemasaran program tayangan. 

Keempat, setiap Pemda memiliki program pengembangan seni, lokasi wisata, dan pengolahan sumber daya alam (SDA), untuk mendukung suksesnya otoda. Dalam rangka memperkenalkan pengembangan lokasi wisata dan pengolahan SDA dan menarik investor, misalnya, Pemda membutuhkan media yang sanggup mempromosikan keunggulan daerahnya masing-masing. Selama ini TV swasta pun belum menangkapnya. Maka, inilah lahan empuk sumber dana sebagai peluang yang dapat dimasuki TVRI (cf. Pace, 2000).

Kelima, kampus-kampus besar kecil, negeri dan swasta, sekarang pun memasuki era otonomi kampus. Maka, kampus pun perlu membuat terobosan untuk mencari dana operasional akademik yang subsidinya sudah jauh dipangkas oleh negara. Dalam rangka mempromosikan profesionalisme SDM pakar, keunggulan temuan riset, aset-aset fisik kampus, dsb., sekaligus merebut persaingan menarik calon mahasiswa baru, setiap universitas butuh media yang sanggup mempromosikan eksistensi dan keunggulannya. Dan, seperti kita lihat, TV swasta pun belum memasuki wilayah ini. Inilah peluang lain yang dapat dimainkan dan dimenangkan oleh TVRI dalam rangka menjalin kerja sama, yang berarti juga masuknya dana kompensasi.

Keenam, meskipun hampir 70% kegiatan masyarakat Indonesia berbasis agraris, ironisnya TV-TV di Indonesia sepanjang siarannya hanya menayangkan hal-hal yang sama sekali tidak bersentuhan dengan realitas aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Maka, program yang menayangkan ihwal pertanian, peternakan, pengolahan pascapanen, nelayan, buruh tani, dan agrobisnis, merupakan isu yang sangat bagus untuk digarap TVRI melalaui berbagai bentuk (pendidikan, sinetron, usaha, dll.). Sinetron swasta, misalnya, selama ini dituding sebagai penjual mimpi kemewahan (tentang direktur, kantor, kemewahan, transaksi, dibumbui selingkuh), sementara realitas masyarakatnya bagaimanapun adalah agraris. Maka, sambil menunggu datangnya titik jenuh (suatu saat, pasti!), TVRI harus segera menangkap peluang ini. 

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat dirumuskan, hambatan-hambatan yang dihadapi yang menyebabkan timbulnya masalah, potensi yang dimiliki, serta peluang yang dapat dimainkan TVRI, berikut ini beberapa langkah konkret disarankan. 

Pertama, TVRI harus berani melaksanakan profesionalisme kerjanya sebagai aparat informasi dan komunikasi dengan paradigma baru, yang tidak lagi berpretenwsi untuk mempertahankan dirinya sebagai TV pemerintah atau TV propaganda, tetapi justru harus memberdayakan dirinya sebagai TV publik. 

Kedua, TVRI harus berani melakukan terobosan dinamis dengan menampilkan aliran baru dalam tyangan agama, tokoh kontroversial news maker yang sedang menjadi incaran publik, dalam tayangan yang bernuansa dialog, dan realitas konkret masyarakat tentang ketimpangan sosial, ketidakadilan, KKN dalam tayangan berita agar tidak ditinggalkan pemirsanya. 

Ketiga, TVRI hendaknya segera mengkonkretkan biro riset pasar untuk mengetahui aspirasi, demam acara, dan tayangan apa yang sedang digandrungi publik. 

Keempat, TVRI harus pandai-pandai menjual diri menawarkan keberadaannya sebagai media informasi dan promosi, kepada Pemda (Dati I, II), universitas, perusahaan, LSM. 

Kelima, TVRI hendaknya mengangkat siaran usaha yang berbasis ekonomi agraris, agrobisnis, mengingat tidak satu pun TV swasta yang menyentuhnya. 

Keenam, bersamaan dengan langkah kelima, TVRI pun hendaknya pandai memikat pasar menawarkan dan mengkomunikasikan dirinya kepada para penguasha dan pengembang agrobisnis untuk memasang iklan usahanya. 

Berdasarkan pembahasan panjang lebar di muka, dapat ditarik berbagai kesimpulan berikut ini:

(1) Masalah konkret yang dihadapi TVRI adalah TVRI ditinggalkan pemirsanya dan minimnya sumber dana yang ada. 

(2) TVRI ditinggalkan pemirsa karena tayangannya tidak menarik; tayangan tidak menarik karena para SDMnya berparadigma lama, menutup aliran lain dalam siaran agama, menolak menghadirkan tokoh kontroversial dalam dialog, dan menayangkan impian yang tak sesuai dengan realitas konkret masyarakat. Dana TVRI minim sekali karena di TVRI ada KKN, tak punya biro Litbang sebagai penyedia data sumber dana, kurang berani bikin terobosan, terlalu menunggu petunjuk, tidak agresif merebut pasar, dan kurang dapat memanfaatkan momentum otoda.

(3) TVRI memiliki potensi internal cukup besar meliputi: kekuatan pemancar, jangkauan siaran, stasiun pemancar, stasiun penyiaran, stasiun produksi, aset fisik, dan SDM yang profesional. 

(4) Peluang eksternal yang dapat dimainkan TVRI dengan gemilang adalah: belum disentuhnya teologi pembebasan dalam siaran agama, kebutuhan Pemda akan promosi seni daerah kontemporer dan pengembangan wilayah Dati I, II dalam rangka Otoda, kebutuhan promosi Universitas dalam rangka pengembangan Otonomi kampus. 

(5) Langkah konkret yang dapat diambil untuk memberdayakan TVRI adalah: berani membuat terobosan kebijakan, berani menghhadirkan acara, tokoh, tema kontroversial yang sedang ditunggu masyarakat luas; harus meberdayakan biro risert, biro pemasaran, pintar menjual dan menawarkan kemampuan dirinya sebagai media promosi, informasi, dan komunikasi kepada seluruh Pemda (tingkat I, II), universitas, LSM, perusahaan; menambahi materi tayangan berbasis agrobisnis serta menarik investor dan pengusah agrobisnis sebagai pemasang iklan.

C & R. 2002. "TVRI Bergolak, Sumito Tobing Tinggal Menghitung Hari". 11 Januari. 

Ida, Rachmah. 2001. “Opini Publik, Demokrasi, dan Analisis Spiral Kebisuan”. Jurnal Penelitian Media Massa Vol 4, No. 8: 71-84.

Litbang Kompas. 2001. "Kotak Ajaib di Indonesia". Kompas, 24 Agustus: 33.

Naina, Akhmadsyah. 2001. “Undang-Undang Kebebasan Informasi dan Otonomi Daerah”. Makalah Seminar Kebebasan Memperoleh Informasi, LSPS, Novotel Surabaya, 20 November.

Nurdiana, Titis. 2002. “Lakon ANteve Belum Tamat”. Kontan, VI/15, 14 Januari: 6.

Pace, R. Wayne & Don F. Faules. 2000. Komunikasi Organisasi. Terjemahan Deddy Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Subiakto, Henry. 2000. “Jurnalisme untuk Meredam Kekerasan”. Kompas, 18 Desember: 5.