Parikan Pada Jula-Juli Ludruk dalam Perspektif Marxian Zima

D. Jupriono*

Pendukung aktif tradisi sastra lisan parikan adalah penari remo, pelawak, tandak pravestri, dan pemain ludruk yang, dalam perspektif kritik sastra marxis Zima, tergolong kelas proletar. Kelompok sosial yang menjadi sasaran parikan adalah semua kalangan, baik masyarakat bawah (proletar) maupun pemimpin masyarakat/negara (borjuis). Fungsi sosial parikan adalah menggambarkan dan mengkritik perilaku anggota masyarakat, pemimpin negara, dan realitas sosial keadaan masyarakat, yang, dalam perspektif marxis Zima, diwujudkan dalam bentuk ironi, imitasi, dan terutama parodi.

Kata kunci: kritik sastra marxis, parikan, tradisi sastra lisan, fungsi sosial, parodi

Latar Belakang

Macan tutul mangan trasi
Kadung ucul, anake tangi

Teks ini bukan mantra pekasih, doa, atau pun iklan produk komersial. Ia bukan pula sebentuk puisi modern. Teks dua larik ini adalah transkripsi parikan. Parikan adalah pantun dalam tradisi lisan budaya Jawa. Dalam studi kesastraan, parikan tergolong dalam genre puisi.

Banyak orang khawatir bahwa sastra Jawa kesepian karena banyak ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Kekhawatiran ini ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Orang sering lupa bahwa yang disebut sastra—dalam hal ini sastra Jawa—mencakup baik sastra tulis maupun sastra lisan. Jika yang dimaksud ditinggalkan masyarakat itu adalah sastra tulis, kekhawatiran di atas sangat beralasan. Akan tetapi, jika yang dimaksudkan juga mencakup sastra lisan—termasuk parikan di dalamnya—itu jelas tidak tepat.

Sastra lisan semacam parikan, dongeng, cangkriman, tembang, masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa (Endrasworo, 2005). Dari semua bentuk tersebut, parikan—bahasa Indonesianya: pantun—menempati urutan teratas dalam hal keluasan distribusi, frekuensi kemunculan, dan kebertahanan hidup di tengah pendukungnya. Sebagai tradisi lisan, parikan muncul lewat interaksi sosial konkret empiris sehari-hari. Parikan juga senantiasa hadir dalam pentas panggung ludruk, ketoprak, wayang kulit, kuda lumping, kelompok karawitan, bahkan juga deras mengalir dalam lagu-lagu langgam dan campursari.

Dalam drama rakyat ludruk, misalnya, parikan muncul dalam lantunan jula-juli penari remo, kidungan dagelan (lawak), dan para tandak (transvesti) (Supriyanto, 1992; 2004). Tentu saja, dalam jula-juli tersebut isinya tidak hanya parikan. Ada bentuk lain, misalnya syair.

Tulisan ini merupakan kajian sosiologi sastra yang sengaja mengangkat parikan dalam kesenian rakyat ludruk sebagai fokus kajian. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam identifikasi masalah berikut: (1) Siapakah pendukung aktif sastra lisan parikan dalam pentas ludruk? (2) Kelompok sosial manakah yang menjadi sasaran dalam parikan ludruk berdasarkan pandangan kritik sastra Marxis versi Zima? (3) Apa saja fungsi sosial sastra lisan parikan ludruk menurut perspektif kritik sastra Marxis versi Zima?

Ludruk yang diamati adalah pentas ludruk di Surabaya, Mojokerto, TVRI, JTV, radio MW dan KotaFM, dan beberapa kaset rekaman Kartolo Cs dan Sidik Wibisono. Memang, sebagai ludruk, Kartolo Cs. termasuk kurang lengkap (tidak ada remo, misalnya). Akan tetapi, dari segi kebutuhan akan data parikan, ia cukup layak.

Puisi Parikan & Kritik Sastra Marxis Zima

Parikan termasuk ke dalam genre puisi (terikat, tak bebas). Sebagai puisi terikat, parikan dapat berbentuk pantun yang empat baris dan pantun kilat atau pantun dua baris (karmina) (Jupriono, 2001). Baik yang 4 baris maupun yang 2 baris, sebagai pantun, keduanya sama-sama mengandung sampiran dan isi. Pada parikan 4 baris, 2 baris pertama dan 2 baris terakhir serta pada pada parikan 2 baris, 1 baris pertama dan 1 baris kedua, masing-masing adalah sampiran dan isi.

Selanjutnya, dalam tulisan ini, parikan akan dilihat dari perspektif Kritik Sastra Marxis versi Zima. Berikut ini disajikan sari pandangan sosiologis sastra Peter Zima.

Dalam pembahasan terhadap fokus tersebut, sengaja dipilih teori sastra marxis versi Peter V. Zima. Pemilihan teori sastra marxis Zima dilatarbelakangi oleh dua alasan. Pertama, versi Zima paling cocok di antara versi-versi lainnya (cf. Jupriono, 2004) justru karena moderatnya pandangan Zima, yang ternyata sangat sesuai dengan karakter sastra parikan. Kedua, teori versi Zima termasuk sangat langka dipilih orang dalam pengkajian sosiologi sastra. Memang, teori-teori sastra marxis juga jarang dipilih orang, tetapi sastra marxis versi Zima lebih langka lagi.

Dalam kelompok teori sastra marxis terdapat bermacam-macam versi dengan sekian banyak tokoh. Misalnya Karl Marx, Vladimir Lenin, Georg Lukacs, Bertolt Breht, Zima, Plekanov, Trotsky, Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, dll. (Soetomo, 2001). Pandangan antartokoh terhadap karya sastra menunjukkan kesamaan dan perbedaan, dari yang radikal hingga moderat. Pandangan Zima tergolong moderat.

Berbeda dengan Lukacs dan Lenin, misalnya, Zima bersikap lebih moderat. Memang, sebagai versi sastra marxis, pandangan Zima juga menggariskan pentingnya karya sastra berfungsi secara sosial. Setiap pengarang mempunyai tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tidak seperti tokoh marxis lain, Zima kurang menyetujui kalau pengarang aktif terlibat dalam praksis sosial politik dan masalah-masalah masyarakat yang lain. Setiap sastrawan hanya berkewajiban menyuarakan reaksinya terhadap keadaan dan ketimpangan sosial (Zima, 1999). Bagi pakar sastra berkebangsaan Prancis ini, politik praktis bukan panggung yang tepat bagi sastrawan.

Pikiran Zima dalam memandang sastra dapat dideskripsikan ke dalam empat butir berikut. (1) Setiap kelompok sosial (proletar maupun borjuis) selalu menampilkan karya sastra dengan gaya bahasa khas yang disebut sosiolect (Zima, 2003). (2) Teks sastra lebih merupakan reaksi terhadap konteks sosial ketimbang sebagai cerminan kenyataan masyarakat. (3) Dalam teks (lisan maupun tulis) reaksi tersebut ditampilkan dalam wujud ironi (pertentangan), parodi (sindiran), atau imitasi (peniruan) (Zima, 1999).

Pendukung Aktif Sastra Lisan Parikan dalam Ludruk

Parikan mempunyai kedudukan penting dalam setiap kesenian rakyat ludruk, baik pentas di panggung rakyat, media elektronik televisi, maupun dalam rekaman kaset. Dalam setiap penggelaran ludruk, parikan muncul dalam nyanyian penari remo sebagai pembuka pentas ludruk, muncul deras dalam nyanyian gending jula-juli para pelawak, baik gaya jombangan, surabayan, maupun malangan, serta hadir dalam nyanyian para tandhak pavestri. Bahkan, dalam dalog dagelan atau adegan cerita inti pun, parikan biasa muncul, tidak hanya dari bibir pelawak, tetapi juga dari para pemeran lainnya. (Suprianto, 1992). Dengan demikian, dapat dirangkumkan bahwa pendukung aktif parikan—yang aktif menyuarakan—dari awak drama rakyat ludruk ada empat kelompok: (1) penari remo, (2) pelawak (dagelan), (3) tandhak pavestri, dan (4) pemain.

Dalam cara pandang kritik sastra marxis versi Zima, parikan merupakan gaya bahasa khas kelompok sosial rakyat bawah kelompok proletar. Sebab, menurut Zima, setiap kelompok sosial selalu menampilkan karya sastra dengan gaya bahasa khas yang disebut sosiolect (Zima, 2003), yang langsung, lugas, ceplas-ceplos, vulgar, rada-rada porno, dan blak-blakan khas jawa timuran (Supriyanto, 2005; Jupriono, 1995). Maka, parikan sesungguhnya merupakan sosiolek kelompok pemain ludruk yang, dalam perspektif Marxian Zima, merupakan golongan proletar. James. Peacock (1968), dalam hal ini, menyebut ludruk sebagai drama proletar (proletarian drama) Indonesia. Dalam hal ini cara ekspresi yang tidak langsung, misalnya memakai sampiran dan isi, merupakan kekhasan sosiolek pendukung kesenian ludruk.

Kelompok Sosial Sasaran Parikan menurut Perspektif Marxis Zima

Yang dimaksud “sasaran” di sini adalah pihak-pihak yang dituju dengan dilantunkannya parikan atau tentang siapakah yang dilukiskan dalam lantunan parikan itu. Siapakah yang menjadi sasaran parikan ludruk? Sasaran parikan ludruk ternyata mengarah pada berbagai kelompok. Jadi, tidak hanya penonton yang rata-rata golongan menengah ke bawah (Peacock, 1968), tetapi juga para pemimpin negara (eksekutif dan legislatif). Perhatikan contoh parikan berikut ini:

parikan 1 :

Nang Jombang kampunge Sengon
Lemah geneng akeh wedhine

Ke Jombang di Kampung Sengon
Dataran tinggi banyak pasirnya

Najan gak sambang, nek kirim ingon
Nek pancen gak seneng, apa mesthine

Meski tak dating, kirimilah belanja
Jika memang bosan, apa mestinya

Kelompok sasaran yang dituju parikan (1) jelas golongan rakyat kebanyakan—golongan yang menjadi pendukung terbesar kesenian ludruk. Umumnya adalah para petani, buruh pabrik, nelayan, tukang becak, kuli bangunan dan kuli angkut pelabuhan, dll. Pendeknya, orang-orang kecil yang sering termarginalisasikan dari putaran nasib. Bagi kelompok ini, dalam perspektif Zima (1999), parikan adalah sosiolek khas ekspresi sastra. Parikan (1)—meski juga bisa—tidak cocok untuk dirujukkan ke kelompok konglomerat, misalnya.

Ternyata, sasaran parikan tidak hanya orang-orang kebanyakan kelas menengah ke bawah. Kalangan pelajar-mahasiswa pun menjadi kelompok sasaran genre ini (Jupriono, 1995; 2001). Perhatikan kutipan (2), (3), dan (4) berikut :

parikan 2 :

Jare bolah, kok ireng.
Jare sekolah, kok meteng

Katanya benang, kok hitam
Katanya bersekolah, kok hamil

parikan 3 :

Jare dawet srabi, kok es legen
Pamite arep diskusi, kok ndik losmen

Katanya dawet srabi, kok es legen
Pamitnya mau diskusi, kok di losmen

parikan 4 :

Jarene nang sawah, jebul nang tegalan
Jarene kuliah, jebul kok patang wulan

Katanya ke sawah, ternyata ke lading
Katanya kuliah, ternyata (hamil) 4 bulan

Parikan (2) menyorot perilaku para pelajar (SLTP, SMU); parikan (4) menyindir perilaku mahasiswa; parikan (3) menohok baik pelajar maupun mahasiswa. Ketiga parikan merepresentasikan perilaku tidak positif kelompok masyarakat calon-calon intelektual cendikia. Implisit di sini bahwa ada juga kelompok pelajar dan mahasiswa yang menggemari parikan. Sebagai ekspresi gagasan, parikan sesungguhnya merupakan sebentuk komunikasi antara pelawak dan mayarakat pelajar serta mahasiswa.
Lebih serius, bahkan, parikan juga menyorot kelompok elit politisi penguasa. Perhatikan parikan (5) dan (6)!

parikan 5 :

Piring biyen tipis-tipis
Piring saiki saka porselen
Maling biyen nggawa linggis
Maling saiki nggawa pulpen

Piring dahulu tipis-tipis
Piring sekarang dari porselen
Pencuri dahulu membawa linggis
Pencuri sekarang membawa pulpen


Parikan 6 :

Bekupon omahe dara
Masiya wis gak dijajah Nipon, pancet sara

Bekupon nama sangkar merpati
Biar sudah tak dijajah Jepang, tetap sengsara

Sasaran parikan (5) dan (6) pastilah bukan orang-orang sembarangan. Yang dituju parikan ini adalah para pemimpin negara, mulai presiden, anggota DPR, DPRD, menteri, gubernur, bupati, dll. “Pencuri yang membawa pulpen” pastilah ditujukan kepada para koruptor, pelaku kejahatan korupsi. Setelah memasuki era Reformasi pun, sejak 1998, ternyata Indonesia belum bebas korupsi. Karena uang rakyat banyak dikorupsi oleh para pejabat, rakyat tetap dan bahkan makin menderita. Maka, jika parikan (5) memparodi para anggota dewan, menteri, bupati, dan eksekutif lainnya, parikan (6) langsung menohok RI-1: Presiden Republik Indonesia. Parikan (6) merupakan kritik sosial-politik terhadap kegagalan elite kekuasaan menyejahterakan rakyatnya. Sebagai bagian dari masyarakat, pelantun jula-juli ini juga turut merasakan penderitaan, kemiskinan, keterpurukan nasib. Akan tetapi, sebagai seniman ludruk, sebagai sastrawan lisan, dalam perspektif Zima (1999), ia hanya berkewajiban menyuarakan reaksinya terhadap keadaan dan ketimpangan sosial. Oleh karenanya, sebagai teks sastra, parikan dalam jula-juli (5) dan (6), menurut Zima (2003), lebih merupakan reaksi terhadap konteks sosial ketimbang sebagai cerminan realitas sosial. Reaksi tersebut ditampilkan dalam wujud parodi.

Menarik dicatat di sini bahwa parikan (6) sebenarnya merupakan modifikasi dari parikan alm. Cak Durasim, pelawak legendaris ludruk Jombang, sbb.

parikan 7 :

Bekupon omahe dara
Sakjege melu Nippon, uripku tambah sara

Bekupon sangkarnya burung dara
Semenjak ikut Jepang, hidupku tambah sengsara

Parikan (6) sudah dilantunkan saat Indonesia masih dijajah Jepang (1942—1943) (Supriyanto, 1992). Seluruh seniman ludruk senantiasa membanggakan heroisme Cak Durasim putra Jombang ini. Gara-gara parikan (6) itu pulalah, Cak Durasim dianggap orang yang berbahaya yang harus diawasi, diwaspadai, dan memang akhirnya dijebloskan ke penjara oleh tentara Jepang. Maka, penggunaan kembali sampiran parikan Cak Durasim pada parikan (7)—dengan isi yang bertentangan—sesungguhnya juga bermaksud menyamakan perilaku-menindas dari penguasa saat Indonesia sudah merdeka dengan perilaku penjajah Jepang. Dengan kata lain, dalam perspektif Marxian Zima (1999), parikan (6) merupakan parodi sekaligus imitasi. Parikan (6) menyindir (mem-parodi) perilaku pejabat dan penguasa dan parodi tersebut mengimitasi bentuk-bentuk ekspresi terdahulu yang pernah ada (Bekupon omahe dara).

Dalam perspektif kritik sastra marxis versi Zima (1999; 2003), kelompok-kelompok sosial yang menjadi sasaran parikan ini menyentuh baik golongan proletar (rakyat bawah) maupun borjuis (penguasa, pemimpin negara) yang memang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, bahkan bertentangan (cf. Peacock, 1968). Terhadap kelompok pemimpin, parikan dilantunkan sebagai reaksi sosial atas perilaku pemimpin masyarakat (negara). Dalam hal demikian, parikan lebih merupakan bentuk reaksi terhadap perilaku pemimpin daripada sekadar menggambarkan perilakunya. Parikan (8) dari pelawak ludruk berikut memberikan contoh betapa teks sastra merupakan reaksi terhadap kondisi ketimpangan sosial dan kesewenangan elit penguasa. Reaksi ini kebetulan cukup keras, kentara, vulgar, “geregetan”.

parikan 8 :

Tuku kupat nang Banyuwangi
Jelas iku kadohan
Dadi pejabat, kok korupsi
Iku ngono jenenge bajingan

Beli ketupat di Banyuwangi
Jelas itu terlalu jauh
Menjadi pejabat kok korupsi
Itu namanya bajingan

Kata bajingan merujuk arti ‘penjahat, pencuri, perampok’. Jika pejabat diberi label bajingan, hal ini berarti bahwa kegeraman sosial sudah melewati batas-batasnya. Zima (2003) menyarankan bahwa tugas sastrawan bukan menghabisi korupsi. Menurutnya, itu di luar kompetensi sastrawan. Sementara, seniman sebagai anggota masyarakat marah, tidak tahan, menyaksikan ketidakadilan sosial akibat kejahatan penguasa. Memisahkan peran antara sebagai anggota masyarakat dan sebagai sastrawan tidaklah mudah. Meskipun demikian, menyebut penguasa sebagai bajingan tetaplah belum memasuki wilayah politik praktis. Label ini adalah sebentuk ekspresi sastrawi belaka—tidak lebih!

Fungsi Sosial Parikan Ludruk dalam Perspektif Marxis versi Zima

Sebagai produk tradisi sastra lisan, parikan mempunyai beberapa fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: (a) menggambarkan realitas perilaku anggota masyarakat dan pemimpin negara, (b) mengkritik perilaku anggota masyarakat dan para pemimpin negara, dan fungsi lainnnya (c) menggambarkan buruknya realitas kehidupan masyarakat dan negara. Setidaknya, ini disesuaikan dengan pandangan estetik Zima (1999; 2002; 2003).

Parikan (1) berfungsi mengkritik perilaku anggota masyarakat bawah. Parikan (2), (3), dan (4) berfungsi menggambarkan realitas perilaku pelajar dan mahasiswa. Parikan (5) menjalankan fungsi menggambarkan realitas perilaku pemimpin negara yang diduga kuat banyak mempraktikkan korupsi, kolusi, menggerogoti keuangan negara yang juga berasal dari rakyat. Parikan (6) dan (7) berfungsi menggambarkan keadaan buruk penderitaan kehidupan masyarakat. Parikan (8) dengan sangat berani dan terus terang mengemban fungsi mengkritik perilaku nista para elite kekuasaan.

Seluruh fungsi ini, dalam perspektif Zima, merupakan reaksi sosial pelantun parikan terhadap keadaan sosial dan perilaku anggota dan pemimpin masyarakat (Zima, 2003). Reaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk: (a) ironi (mempertentangkan keadaan dan perilaku anggota masyarakat dan para elite penguasa), (b) parodi (sindiran, sebagai ekspresi tak langsung), atau (c) imitasi (peniruan, penggambaran realitas).
Menentukan fungsi mana yang diemban sebuah parikan bukan soal mudah. Antarfungsi bisa saling berkelindan. Perhatikan parikan (9), (10), (11), dan (12)!

parikan 9 :

Dina Minggu ora prei
Ditunggu-tunggu kok gak diwehi

Hari Minggu tidak libur
Ditunggu-tunggu kok tidak diberi

parikan 10 :

Rita thok, gak Elvi, ya Rhoma Irama
Cinta thok, gak dirabi, ya percuma

Rita saja, tanpa Elvi, ya Rhoma Irama
Cinta saja, tidak dinikahi, ya percuma

parikan 11 :

Terong kok diuntir, ya biru
Bojone wong kok dipikir, ya kuru

Terong kok diperas putar, ya biru
Istri orang kok dipikirkan, ya (bisa) kurus

parikan 12 :

Tembok ting celoneh
Jare kapok, kok njaluk maneh

Tembok banyak coretan
Katanya kapok (tobat), kok minta lagi

Ironi, imitasi, ataukah parodi, bentuk reaksi parikan-parikan ini dalam menjalankan fungsinya? Dalam sudut pandang Zima (2003), reaksi sosial yang ditunjukkan dalam parikan (9) diwujudkan dalam bentuk ironi, sebagai pertentangan dari “yang menunggu” dengan “yang tidak memberi”. Mudah diduga bahwa isi parikan ini adalah komunikasi seksual suami-istri dalam urusan ranjang. Kesenian rakyat, terutama ludruk, memang tidak dapat menghindari percakapan dan parikan yang menyerempet-nyerempet porno seperti ini (Supriyanto, 1992). Wujud reaksi sosial dalam parikan (10) adalah parodi (sindiran). Siapa yang disindir? Pertama, penonton yang umumnya kalangan rakyat bawah. Kedua, para artris yang diparodikan, sebab sebagai artis, ketiga artis dangdut tersebut (Rita Sugiarta, Elvi Sukesih, dan Rhoma Irama)—setidaknya menurut isu—juga sering gonta-ganti pasangan. Jika artis boleh dikelompokkan ke dalam kelas borjuis, dalam perspektif Zima dapat dikatakan bahwa golongan borjuis dijadikan pokok persoalan (subject matter) parikan; jadi tidak hanya menjadi sasaran belaka.

Fungsi parikan (11) jelas melancarkan kritik sosial terhadap perilaku masyarakat awam (jelata). Akan tetapi, soal “janganlah membayangkan, memfantasikan, apalagi mengharapkan wanita yang sudah menjadi istri pria lain” sesungguhnya dapat pula ditujukan kepada lelaki mana pun (Jawa, Madura, Ambon, Aceh, Flores, dll.), dalam kelas apa pun (proletar atau pun borjuis), pemeluk agama apa pun (Islam, Kristen, Hindu, dll.), golongan apa pun (jelata, penguasa, preman, dll.). Bukankah seorang suami yang kedapatan berselingkuh dengan istri orang lain dapat terjadi di kalangan mana pun?

Fungsi parikan (12) lebih sulit lagi dideskripsikan secara tegas. Bukankah “katanya sudah kapok, tetapi ternyata minta lagi” bisa ditujukan kepada siapa saja dan untuk maksud apa saja? Parikan ini dapat saja bersangkutan dengan hal-hal sepele, misalnya—lagi-lagi!—soal hubungan seksual suami istri, soal korupsi, soal perilaku maksiat, selingkuh, dll. Kepada siapa pun ditujukan dan apa pun maksud yang ditafsirkan sepertinya cocok-cocok saja. Tentu saja, ini tidak bersangkutan dengan pemilihan perspektif kritik sastra (Marxian Zima), tetapi semata-mata lebih merupakan tantangan interpretasi rasional-kreatif pengamat sastra lisan terhadap sastra lisan ini.

Lain halnya jika orang menemui parikan (13) dan (14) berikut. Siapa pun langsung sepakat bahwa keduanya sedang melancarkan kritik sosial.

parikan 13 :

Kupat aja digawe bubur
Nek digawe bubur, rasane sepa
Dadi pejabat kudu sing jujur
Nek gak jujur, dadi intipe neraka

Ketupat jangan dibuat menjadi bubur
Kalau dibuat bubur, rasanya hambar
Menjadi pejabat harus jujur
Kalau tak jujur, jadi keraknya neraka

parikan 14 :

Kang Parmin gak nggawe katok
Katok suwek kecantol pager
Dadi pemimpin aja senang medok
Nek wis tuwek manuke mungker

Kang Parmin tak pakai celana pendek
Celana robek tersangkut pagar
Jadi pemimpin jangan suka main perempuan
Kalau sudah tua, burungnya bengkok

Dari perspektif Marxian Zima (1999; 2003), kedua puisi merupakan bentuk khas sosiolek rakyat jelata. Sebagai sosiolek, parikan (13) dan (14) diciptakan sebagai bentuk representasi atas kekuasaan yang korup dan ketimpangan sosial di masyarakat. Di sini sangat jelas fungsi kritik sosialnya. Penggunaan intipe neraka ‘kaeraknya neraka’ dan manuke mungker ‘penisnya bengkok’ terasa kontras: yang kesatu dari sudut pandang sakralitas agama, yang kedua dari sudut pandang profanitas dunia. Akan tetapi, keduanya bertemu saat berhadapan dengan kesewenangan kekuasaan. Inilah cara khas wong cilik melancarkan kritik lewat ekspresi artistiknya (cf. Sutomo, 2001).

Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan di muka, dapat ditarik beberapa poin simpulan berikut. (1) Pendukung aktif tradisi sastra lisan parikan adalah penari remo, pelawak, tandak pravestri, dan pemain ludruk, yang dalam perspektif marxis Zima, semuanya tergolong proletar. (2) Kelompok sosial yang menjadi sasaran parikan adalah semua kalangan, baik masyarakat bawah (proletar) maupun pemimpin masyarakat/negara (borjuis). (3) Fungsi sosial parikan adalah menggambarkan dan mengkritik perilaku anggota masyarakat, pemimpin negara, dan realitas sosial keadaan masyarakat, yang dalam perspektif marxis Zima (2003) diwujudkan dalam bentuk ironi, imitasi, dan terutama parodi.

Beberapa saran layak diajukan kepada pihak-pihak tertentu, khususnya para peneliti berikutnya, sehubungan dengan beberapa kelemahan yang melekat dalam kajian sosisologis sastra ini.

Pertama, data dalam kajian ini jelas amat terbatas, sehingga kurang memadai untuk segera ditarik kesimpulannya. Agak mengherankan, memang, mengapa reaksi sosial parikan berbentuk imitasi amat jarang ditemukan dalam kumpulan data kajian ini. Berarti, peneliti berikutnya harus menambah data parikan.

Kedua, akan lebih baik lagi kalau kajian ini mencoba menukikkan kajiannya sampai pada perbedaan parikan dua baris (karmina) dan parikan empat baris (pantun), yang dihubungkan dengan dua aspek, yaitu perbedaan kelompok sosial yang menjadi sasaran dan bentuk reaksi sosial parikan (ironi, parodi, imitasi).

Ketiga, parikan pelesetan yang memang riil ada dalam pentas ludruk belum dimasukkan sebagai data dalam kajian ini. Misalnya:

parikan 15 :

Sandal japit, suwek pucuke
ya tuku maneh rek …
Sandal jepit, robek ujungnya
Ya beli lagi rek …

atau yang hampir jorok, begini:

parikan 16 :

Bakso sak penthole
Bapak ngaso ketok kon- … njaba.

Bakso sekalian pentolnya
Ayah tidur kelihatan dari … luar


Realitas baru ini akan sangat baik bila dipertimbangkan sebagai data dalam penelitian berikutnya. Parikan (16), misalnya, jelas menggiring orang untuk berimajinasi (melengkapi) larik Bapak ngaso keton kon- … dengan kata-kata vulgar, jorok, porno, yakni perkakas “pistol gombyok” seorang lelaki (Jupriono, 1995). Sekaligus, fakta (15) dan (16) memperlihatkan adanya dinamika yang di luar kerangka analisis biasanya. Teori kritik sastra klasik-konvensional yang ada selama ini jelas tak bisa lagi menjangkaunya (cf. Peacock, 1968). Maka, diperlukan pendekatan dan perspektif baru.

Daftar Pustaka

Endraswara, S. 2005. Tradisi Lisan Jawa. Yogyakarta: Narasi.
Jupriono, D. 1995. “Lelucon Vulgar-Porno dalam Panggung Seni Tradisional”. Majalah Tonil Thn. II/2, Juli 1995.
Jupriono, D. 2001. “Revitalisasi Fungsi Sosial Parikan dalam Tradisi Lisan Jawa”. Jurnal Humanika VIII/2.
Jupriono, D. 2004. “Teori-teori Sastra Marxis: Prinsip-prinsip Dasar dan Ilustrasi Aplikasi”. Parafrase 4(2), Agustus 2004.
Jupriono, D., A. Andayani, S. Mansurudin. 2001. “Sastra Lisan Parikan: Analisis Fungsi Parikan bagi Setiap Komunitasnya di Jawa Timur”. FSU in the Limelight 8(1) Juli: 39—49.
Peacock, J.L. 1968. Rites of Modernization: Simbolic and Social Aspects of Indonesian Proletarian Drama. Chicago: The University of Chicago.
Soetomo, G. 2001. “Seni, Kebudayaan, dan Marxisme: Perasaan Putus Asa Para Intelektual Kiri?”. Basis 50/09—10, September—Oktober: 26—31.
Supriyanto, H. 1992. Lakon Ludruk Jawa Timur. Jakarta: PT Grasindo.
Supriyanto, H. 2004. Kidungan Ludruk. Malang: Pemprov Jatim & Widya Wacana Nusantara.
Zima, P.V. 1999. Philosophy of Modern Literary Theory. Portland, OR: Athlone Press.
Zima, P.V. 2002. “Deconstruction and Critical Theory”. www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi? bookid =LLSEE%205
Zima, P.V. 2003. “Marxist Literary Theory”. www.phillwebb.net/history/TwentiethCentury/Continental/ Marxism/MarxismLit.htm

Pemberdayaan TVRI di Tengah Kompetisi Pertelevisian

D. Jupriono & Arif Darmawan

TVRI ditinggalkan pemirsa karena tayangannya tidak menarik; tayangan tidak menarik karena para SDMnya berparadigma lama, menutup aliran lain dalam siaran agama, menolak menghadirkan tokoh kontroversial dalam dialog, dan menayangkan impian yang tak sesuai dengan realitas konkret masyarakat. Dana TVRI minim sekali karena di TVRI ada KKN, tak punya biro Litbang sebagai penyedia data sumber dana, kurang berani bikin terobosan, terlalu menunggu petunjuk, tidak agresif merebut pasar, dan kurang dapat memanfaatkan momentum otoda.

TVRI memiliki potensi internal cukup besar meliputi: kekuatan pemancar,
jangkauan siaran, stasiun pemancar, stasiun penyiaran, stasiun produksi, aset fisik, dan SDM yang professional.

Langkah konkret yang dapat diambil untuk memberdayakan TVRI adalah: berani membuat terobosan kebijakan, berani menghhadirkan acara, tokoh, tema kontroversial yang sedang ditunggu masyarakat luas; harus meberdayakan biro risert, biro pemasaran, pintar menjual dan menawarkan kemampuan dirinya sebagai media promosi, informasi, dan komunikasi kepada seluruh Pemda (tingkat I, II), universitas, LSM, perusahaan; menambahi materi tayangan berbasis agrobisnis serta menarik investor dan pengusah agrobisnis sebagai pemasang iklan.

Pendahuluan

Latar Belakang


Televisi Republik Indonesia (TVRI) sekarang sudah memasuki gelanggang kompetisi pasar bebas. Dalam persaingan itu, TVRI harus berhadapan dengan rival-rivalnya yang cukup kuat, baik modal, keberanian, infrastruktur, maupun dukungan para SDM-nya. Setidak-tidaknya, TVRI harus berani bersaing dengan lima belas TV swasta yang sudah go public terlebih dahulu. Tidaqk bias lagi sekarang TVRI monoton, memonopoli acara hiburan dan informasi resmi (atau yang diresmikan) dan baku (atau yang dibakukan) oleh pemerintah demi kepentingan kekuasaan suatui rezim.

Televisi swasta yang dimaksud berikut ini. (1) "Rajawali Citra Televisi Indonesia" (RCTI), berdiri pada 24 Agustus 1989, milik Bambang Trihatmojo. (2) "Surabaya Centra Televisi Indonesia", lalu berubah menjadi "Surya Citra Televisi" (SCTV), berdiri 24 pada Agustus 1990 yang sahamnya dipegang oleh Sudwikatmono. (3) "Cipta Televisi Pendidikan Indonesia" (TPI), berdiri pada 23 Januari 1991, dipimpin oleh Siti Hardjanti Rukmana (Mbak Tutut). (4) "PT Cakrawala Andalas Televisi" (ANteve), sejak 28 Februari 1993, merupakan kongsi patungan Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono. (5) "PT Indosiar Visual Mandiri" (Indosiar), sejak 11 Januari 1995, oleh Salim Group. (6) TV Kabel Indovision, sejak Maret 1998, dikelola PT Matahari Lintas Cakrawala di bawah Peter F. Gontha. (7) "PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), sejak Oktober 1999, di bawah Ishadi S.K. (8) Metro TV, sejak Oktober 1999, dikendalikan oleh Surya Paloh, pemilik harian Media Indonesia. (9) "PT Global Informasi Bermutu" (Global TV), sejak Oktober 1999, didirikan oleh Timmy Habibie. (10) Pasaraya TV, sejak Oktober 1999, oleh Abdul Latief. (11) "Duta Visual Nusantara" (DVN TV), sejak Oktober 1999. (12) Metro TV, sejak 25 November 2000. (13) TV7, sejak 2001. (14) Lativi, sejak 2001. (15) "Jawa Post Television" (JTV) (cf. Nurdiana, 2002; Litbang Kompas, 24 Agustus 2001).

Di tengah suasana euforia mayoritas anggota masyarakat untuk melahirkan masyarakat informasi (information society). Masyarakat informasi senantiasa berada dalam persaingan bebas memasarkan segala ide (free marked of ideas). Dapat dimaklumi—tetapi tidak dibenarkan—bahwa TVRI akan mengalami kekikukan karena sebelumnya dimanjakan dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan terobosan inovasi oleh rezim penguasa Orde Baru yang menguasai segala media informasi saat itu (Ida, 2001).

Dalam kompetisi memasarkan tayangan kepada masyarakat pemirsanya, tidak selalu suatu stasiun TV mampu bertahan. Kasus ANteve, misalnya. TV swasta milik Bakrie Brothers ini sekarang dalam keadaan sekarat karena terpuruk dalam persaingannya dengan TV-TV lain. Sekalipun sudah mendapat suntikan darah segar dari Singapura Manager Asia, ternyata diramalkan hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan (Nurdiana, 2002: 6). Sebagai sebuah prediksi, tentu saja, ia bias meleset, tetapi bias juga tepat.

Bagaimana TVRI? Meski tidak sama-sama berada di pinggir jurang, sebenarnya kelangsungan nasib TVRI pun sedang berada dalam ancaman. Tulisan ini membahas khusus soal masalah-masalah yang dihadapi TVRI dan selanjutnya mencoba memberikan kontribusi saran bagaimana mengatasinya. Semuanya akan dianalisis dari sudut pandang komunikasi massa serta komunikasi organisasi dan manajemen.
Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, apa saja masalah-masalah yang mendesak yang dihadapi TVRI sebagai TV publik? Kedua, mengapa masalah-masalah TVRI sebagai TV publik muncul dominan? Ketiga, apa saja potensi internal yang dimiliki TVRI yang dapat dijadikan sebagai modal untuk memberdayakan diri? Keempat, apa saja peluang eksternal yang dapat dimasuki oleh TVRI di tengah kompetisi pasar bebas dengan TV-TV swasta? Kelima, bagaimana langkah-langkah konkret memecahkan masalah yang timbul berdasarkan potensi yang dimiliki dan peluang yang ada?

Tujuan Pembahasan

Berdasarkan identifikasi masalah di muka, tujuan pembahasan makalah ini dideskripsikan sebagai berikut: pertama, merumuskan dengan cukup rinci masalah-masalah yang dihadapi TVRI dalam upayanya untuk mampu bertahan dari kompetisinya dengan belasan TV swasta; kedua, menemukan hambatan-hambatan yang melatarbelakangi masalah-masalah yang muncul membelit TVRI; ketiga, mendeskripsikan seluruh potensi milik TVRI yang meliputi infrastruktur, suprastruktur, dan SDM yang dapat diberdayakan untuk menghadapi persaingannya dengan TV-TV swasta; keempat, menemukan berbagai peluang pasar yang besar kemungkinan dapat dimasuki—bahkan dimenangkan—oleh TVRI dalam kompetisi pasar bebas bersama TV-TV swasta; dan kelima, merumuskan mekanisme kerja yang konkret sebagai langkah nyata memecahkan masalah berdasarkan potensi yang dimiliki dan peluang yang sangat besar kemungkinannya dapat direbut oleh TVRI dalam persaingannya dengan belaan TV swasta di Indonesia.
Pembahasan

Masalah-masalah yang Dihadapi TVRI

Dalam keharusannya bersaing dengan TV-TV swasta dalam suasana pasar bebas segala ide, TVRI dirundung dua masalah serius. Dua masalah besar tersebut adalah: (1) TVRI ditinggalkan pemirsanya dan (2) TVRI tidak mempunyai dukungan modal (dana) seperti stasiun TV-TV swasta.

Masalah (1), tentang ditinggalkannya TVRI oleh pemirsanya, tampak dari sedikitnya jumlah pemirsa yang memilih tayangan acara-acara TVRI sebagai alternatif. Dari sejak tayangan dibuka pagi hari hingga tayangan usai, jumlah pemirsa yang memoloti TVRI semakin sedikit. Tentu bisa diduga, para pemirsa tersebut larinya pastilah ke channel lain, yakni TV-TV swasta. Pemirsa memang leluasa memainkan memencet-mencet remote control-nya. Akan tetapi, hampir selalu ketika pencetan tepat di angka channel TVRI, tak lebih dari tiga detik, sekadar "mampir" saja. Sebagai pemegang kendali remote control, pemirsa mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih, menolak, meninggalkan, pindah beralih ke acara tayangan apa pun di channel mana pun.

Tayangan acara TVRI yang ditinggalkan pemirsa itu meliputi hampir sepanjang jam siaran dan mencakup hampir semua jenis acara, baik siraman rohani, hiburan, film, dan berita. Ketika tayangan TVRI dibuka dengan "Hikmah Pagi" pada pukul 05.00 WIB, misalnya, pemirsa ternyata lebih tertarik untuk melihat "Di Ambang Fajar" SCTV, "Hikmah Fajar" RCTI, "Mutiara Subuh" ANteve, "Kuliah Subuh" TPI, atau mungkin lebih rela menunggu "Penyejuk Imani Islam" Indosiar. Ketika TVRI menayangkan "Berita Pagi" pada pukul 06.00WIB, para pemirsa umumnya lebih banyak yang memilih "Liputan 6 Pagi" SCTV yang hadir lebih awal pada 05.30 WIB, "Nuansa Pagi" RCTI yang juga 05.30 WIB, atau lebih rela menunggu hadirnya "Halo Indonesia" ANteve, "Selamat pagi Indonesia" TPI, atau "Fokus Pagi" Indosiar. Film-film, drama, sinetron, olahraga, dialog interaktif pun mengalami nasib serupa.

Mengapa orang-orang tidak tertarik memirsa tayangan TVRI? Jawabnya jelas: di mata para pemirsa, tayangan TVRI kurang atau bahkan tidak menarik, cenderung monoton dan membosankan, sedang tayangan TV swasta lebih kreatif, segar, baru, dan karenanya juga lebih menarik.

Masalah (2) adalah sedikitnya dukungan modal dana yang dimiliki TVRI dibandingkan dengan milik TV-TV swasta. Tentu ini dapat dimengerti karena TVRI berbeda dengan TV. TV swasta berpeluang sangat bebas untuk menerima iklan, dan ternyata memang sukses meraub keuntungan dari iklan. TVRI pun semula begitu. Akan tetapi, sejak 5 Januari 1980, tayangan siaran iklan di TVRI ditiadakan berdasarkan instruksi presiden (Suharto saat itu).

Sekarang, katakan sejak 7 Juni 2000, statusnya resmi berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan) (Litbang Kompas, 2001), TVRI mulai menerima tayangan beberapa iklan. Meskipun demikian, tayangan iklan di TVRI masih terkesan amat terbatas, malu-malu, atau mungkin juga "sulit laku" ketika ditawarkan kepada para calon pemasang iklan. Pada acara "Goyang Dangdut" TVRI yang dipandu artis Jamal Mirdad, misalnya, iklan-iklan mulai bermunculan, misalnya iklan rokok Minakjinggo dan sarung Wadimor. Akan tetapi, sekalipun tampaknya acara ini digemari banyak orang, toh banjirnya iklan—yang diharapkan dapat mengalirkan keuntungan modal—belum juga terjadi.

Tentu ini dapat dimengerti karena sepi gencarnya tayangan iklan bergantung pada rating (nilai tingkat kepopuleran) suatu acara yang ditayangkan suatu channel. Maka, para pemasang iklan lebih memilih tayangan-tayangan acara yang mempunyai rating tinggi. Padahal, yang mempunyai rating tinggi adalah tayangan acara pada TV-TV swasta, bukan TVRI. Soal mengapa rating TVRI rendah, tentu saja ini berkaitan dengan masalah (1) di muka, yakni para pemirsa banyak yang meninggalkan TVRI.

Berbagai Hambatan sebagai Penyebab TVRI Ditinggalkan Pemirsanya dan Kurangnya Modal Dana Pendukung

Di bagian depan (2.1) sudah disebut-sebut kenyataan bahwa acara-acara tayangan TVRI monoton, kurang kreatif, dan karenanya sulit menarik perhatian. Selanjutnya, mengapa TVRI monoton dan kurang kreatif? Berikut ini beberapa interpretasi tentang sebab-sebab yang menghambat TVRI.

Pertama, sebagian besar crew TVRI, dari direktur hingga staf lapangan, masih berparadigma lama, yaitu bahwa TVRI adalah TV-nya pemerintah atau TV propaganda. Mereka berpandangan demikian karena mamang rezim sebelumnya (orde Baru) mencekokinya demikian. Sebagai pelaksana kebijakan pembangunan bidang informasi, tugas mereka sekadar menyampaikan; sekadar menjadi corong pemerintah, sekadar menjadi alat propaganda pemegang kekuasaan. Hal ini berpengaruh pada profesionalisme dan performansi kerjanya sebagai seorang profesional informasi dan komunikasi.

Kedua, tayangan tentang siraman rohani masih menerapkan metode ceramah yang menggurui, serta orang-orang yang dipilih adalah tokoh agama yang cenderung konservatif—misalnya selalu Nahdhatul Ulama atau Muhammadiyah—serta materi yang diangkat pun lebih sering menggiring pemirsa untuk berorientasi pada kesalehan ritual yang "itu-itu" saja, dan bukan kesalehan sosial; penyaji materinya tampaknya sengaja dipilih yang hanya mempersoalkan bagaimana salat yang khusyuk, wudhu yang benar, haji yang makbur, dst. Materinya biasanya kurang membumi, kurang bersentuhan dengan masalah konkret yang dihadapi masyarakat, misalnya KKN, kemelaratan, ketidakadilan sosial, dll.

Ketiga, tayangan TVRI yang bernuansa politis, baik berita macam "Berita Pagi", "Berita Daerah", "Berita Malam", terasa dingin dan kurang greget. Ini terjadi karena TVRI kurang berani memotret dinamika realitas masyarakat yang sedang bergejolak dalam roda perubahan, kurang berani mengangkat isu-isu panas yang sedang menjadi pergunjingan politis, misalnya korupsinya pejabat, keterlibatan keluarga, kroni, tokoh penguasa dalam suatu megaskandal nasional. Sebaliknya, isu-isu panas macam ini menjadi menu wajib dalam tayangan TV-TV swasta.

Keempat, pada acara dialog macam "Dialog", "Halo Metro", TVRI cenderung hanya menghadirkan tokoh-tokoh dingin yang kurang mampunyai nilai berita, tokoh-tokoh yang pandangannya "biasa-biasa saja", tokoh yang tidak mengandung popularitas, orisionalitas, dan vitalitas untuk "berbeda" atau "berseberangan" dengan negara. Tokoh-tokoh yang "dingin" macam begini kurang menarik pemirsa dan karenanya juga sulit dijual. Dalam acara dialog, amat jarang—kalaulah belum sama sekali—TVRI menghadirkan tokoh vokal yang news maker macam K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Romo Sandyawan, S.J., Budiman Sudjatmiko, tokoh-tokoh oposan idealis kritis macam Arief Budiman, Ph.D. dan Ariel Heryanto, Ph.D. yang serba bisa dan sering memicu kontroversi tersebut.

Kelima, tayangan-tayangan hiburan sinetron, drama, film, di TVRI cenderung dipilih yang dapat difungsigandakan sebagai sarana propaganda, misalnya bertema transmigrasi, ketaatan membayar pajak, pengabdian dan loyalitas karyawan, kesetiaan suami istri, dll. Padahal, transmigrasi dan loyalitas karyawan, misalnya, justru menjadi barang yang membosankan pemirsa ketika dirasakan terlalu menggurui, terlalu sarat "misi pembangunanisme" (developmentalism) (Heryanto, 2000). Semua tema tersebut tidak salah dan juga penting. Akan tetapi, ketika ada tema lain yang lebih panas dan menggigit—katakan masalah pengangguran dan korupsi pejabat publik—hal-hal tersebut menjadi demikian remehnya. Sementara di seberang lain, TV swasta sibuk meninabobokkan pemirsa dengan menjual mimpi dan obsesi, gemerlap kemewahan, sensualitas kecantikan, kilauan keglamouran. Dalam hal ini sampai seorang Presiden Megawati Soekarnoputri pun mengkritiknya dengan tajam (Surya, 10 Januari 2002).

Keenam, minimnya modal pendukung untuk melahirkan tayangan menarik dan berkualitas sekaligus laku dijual. Masalah (2), bahwa TVRI tidak mempunyai dukungan modal (dana) seperti stasiun swasta, sebenarnya masalah klasik. Akan tetapi, sebagai masalah yang dianggap "lagu lama", soal dana itu justru harus sudah beres. Minimnya dukungan modal dilatarbelakangi oleh hambatan-hambatan serius berikut ini.

(a) Adanya KKN di tubuh Perusahaan jawatan TVRI yang angkanya bikin merinding bulu roma siapa pun. Misalnya saja, praktik KKN yang dilakukan oleh Dr. Sumito Tobing selama 6 bulan menjabat Direktur Utama TVRI, yang dilaporkan oleh 4 direksi dan seorang anggota Dewan Pengawas TVRI kepada Menteri Keuangan Dr. Budiono minggu-minggu ini (C & R, 11 Januari 2002). Itu yang jelas-jelas ketahuan. Yang bersembunyi dan belum tersingkap, diduga masih banyak. Pergolakan di tubuh TVRI ini menunjukkan bahwa aliran dana dan pemanfaatannya tidak menunjang kinerja yang bersih dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang berperan sebagai "aparat informasi dan komunikasi", termasuk menginformasikan dan mengkomunikasi soal-soal KKN, ternyata di tubuh TVRI sendiri pun menjamur KKN.

(b) TVRI tidak mempunyai semacam badan "penelitian dan pengembangan" (Litbang) yang khusus membidangi survei pemasaran tentang sesuatu yang bisa dan laku "dijual" kepada pemirsa (masyarakat, pemda, investor, pemilik modal, pengusaha, masyarakat kampus, dll.). TVRI mungkin tidak tahu dengan pasti, apa yang disukai masyarakat Blitar, tayangan apa yang ditunggu masyarakat Lampung, atau apa yang disukai mahasiswa, pesantren, ibu rumah tangga, misalnya. Jika toh sudah mempunyai, tampaknya belum berfungsi dan memainkan perannya secara maksimal. Apabila hasil survai sudah menemukan jawaban tentang apa yang laku "dijual", besar kemungkinan rating akan naik dan jika demikian, iklan akan mengalir, setidaknya lebih deras dari sebelumnya. Jadi, data sumber dana itu penting.

(c) Kerja karyawan TVRI masih terpertangkap pada paradigam lama, yakni sebagai pegawai negeri, sebagai aparat pemerintah, tinggal tunggu petunjuk pelaksanaan. Tidak ada upaya untuk mencari terobosan mencari dana dengan cara menjalin kerja sama dengan pemilik modal, pengusaha, investor, LSM, pemda setempat.

(d) TVRI kurang memanfaatkan momen tepat otonomi daerah (otoda) yang sekarang sedang berada dalam tataran euforia. Padahal sebagai pengemban otoda di daerahnya masing-masing, Pemda setempat (Dati I, II) memiliki modal amat besar. Pemda punya modal, sedang TVRI punya media informasi dan promosi. Jadi, klop sudah. Seandainya sinergi bisa diwujudkan, simbiosis itu pastilah mutualisme, artinya TVRI pun dapat mengeruk dana.
Potensi Internal TVRI sebagai Modal Pemberdayaan Diri

Sebetulnya tidak seburuk itu nasib TVRI. Mengapa? Karena, TVRI memiliki potensi internal amat besar untuk dapat memberdayakan diri di tengah-tengah rimba kompetisi pertelevisian, setidaknya dapat bertahan terus. Potensi-potensinya sebagai TV pemerintah tersebut tidak selalu dimiliki oleh TV swasta. Dengan demikian, ini benar-benar merupakan modal dasar. Adapun modal dasr yang sudah ada pada dan dimiliki oleh TVRI adalah sebagai berikut.

Pertama, TVRI memiliki kekuatan pemancar 325 KW, sehingga berpotensi menjangkau 82% populasi penduduk Indonesia atau sekitar 169,3 juta pemirsa. Potensi sebesar inilah yang selama ini dimanfaatkan dan dieksploitasi habis-habisan oleh para pemegang kekuasaan (militer, birokrasi) untuk mereproduksi nilai-nilai kekuasaannya.

Kedua, sampai dengan 2001, TVRI memiliki 395 stasiun pemancar, 12 stasiun penyiaran dan 8 stasiun produksi sendiri. Modal ini tidak dimiliki oleh TV-TV swasta mana pun di Indonesia. Maka, jika dikelola dengan benar, impian menjadikannya TVRI sebagai TV publik bukan mustahil (Litbang Kompas, 2001).

Ketiga, dari segi permodalan yang sudah ada, tidak kurang dari Rp 2,5 triliun aset yang dikelola TVRI, tersebar di 23 ibu kota provinsi di seluruh Nusantara.

Keempat, TVRI didukung oleh setumpuk SDM yang berbekal keahlian di bidangnya masing-masing untuk mendukung sebuah sistem penyiaran pertelevisian. Stasiun TVRI dalam hal ini memiliki 7.188 tenaga kerja pertelevisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.027 orang (98%) pernah mengecap pelatihan profesi pertelevisian (jurnalistik TV, produksi acara, teknik studio, transmisi). Dengan dukungan infrastruktur, instalasi, dan SDM tersebut, sebenarnya peluang TVRI untuk menang dalam kompetisi—atau setidak-tidaknya sejajar dengan TV-TV swasta—amatlah besar. Kegagalannya merebut pasar sebagian tentu disebabkan oleh kesalahan manajemen (mismanagement). Karena salah satu pilar manajemen adalah juga komunikasi, komunikasi antarkaryawan dan penginformasian ide-ide pembaharuan serta bagaimana TVRI dapat berkomunikasi dengan masyarakat menjadi sesuatu yang pasti dan niscaya.

Selanjutnya, peluang apa saja sebenarnya yang dimiliki dan dapat dimasuki oleh TVRI dalam arena persaingan bisnis pertelevisian di Indonesia? Perhatikan uraian berikut.


Peluang Eksternal yang Dimiliki dan Dapat Dimasuki TVRI

Modal sudah ada. Setidaknya sebanyak empat potensi sebagai modal utama, seperti sudah disebut di muka. Sekarang dicoba dijabarkan beberapa peluang yang dapat diisi dan dimainkan oleh (hanya) TVRI, sebagai berikut.

Pertama, dalam hal isi materi tayangan ceramah agama, aliran "Teologi Pembebasan", "Islam Kiri" dengan tokoh-tokohnya (Romo Franciscus Wahono Nitiprawiro, S.J., Ph.D., Ulil Abshar Abdalla, Mudji Sutrisno, S.J., Ph.D., Mohamad Sobary, M.A.) belum pernah ditampilkan untuk mengkomunikasikan prinsip keagamaannya yang bervisi spirit pembebasan umat. Ini jauh lebih menantang, menarik. TV swasta belum menyentuhnya. Maka, inilah peluang siaran kerohanian TVRI.

Kedua, TVRI hendaknya berani menampilkan tokoh dan tema kontoversial toh sudah ada jaminan perlindungan oleh Undang-undang kebebasan memperoleh dan menyampaikan informsi (Naina, 2001).

Ketiga, dalam hal kesenian tradisional, seni daerah tradisonal dan seni daerah kontemporer merupakan peluang sebab TV swasta tidak pernah menayangkannya, sementara dinamika pasar (masyarakat) cukup antusias menyambutnya. Misalnya saja, Kuda Lumping Campursari dari Tulungagung, Jaranan Buto Campursari Banyuwangi, jaranan Dangdut Trenggalek, dan Kediri, drama gong Bali, terbukti VCD-nya "laris manis" di pasaran. Anggap saja larisnya VCD ini sebagai uji coba pemasaran program tayangan.

Keempat, setiap Pemda memiliki program pengembangan seni, lokasi wisata, dan pengolahan sumber daya alam (SDA), untuk mendukung suksesnya otoda. Dalam rangka memperkenalkan pengembangan lokasi wisata dan pengolahan SDA dan menarik investor, misalnya, Pemda membutuhkan media yang sanggup mempromosikan keunggulan daerahnya masing-masing. Selama ini TV swasta pun belum menangkapnya. Maka, inilah lahan empuk sumber dana sebagai peluang yang dapat dimasuki TVRI (cf. Pace, 2000).

Kelima, kampus-kampus besar kecil, negeri dan swasta, sekarang pun memasuki era otonomi kampus. Maka, kampus pun perlu membuat terobosan untuk mencari dana operasional akademik yang subsidinya sudah jauh dipangkas oleh negara. Dalam rangka mempromosikan profesionalisme SDM pakar, keunggulan temuan riset, aset-aset fisik kampus, dsb., sekaligus merebut persaingan menarik calon mahasiswa baru, setiap universitas butuh media yang sanggup mempromosikan eksistensi dan keunggulannya. Dan, seperti kita lihat, TV swasta pun belum memasuki wilayah ini. Inilah peluang lain yang dapat dimainkan dan dimenangkan oleh TVRI dalam rangka menjalin kerja sama, yang berarti juga masuknya dana kompensasi.

Keenam, meskipun hampir 70% kegiatan masyarakat Indonesia berbasis agraris, ironisnya TV-TV di Indonesia sepanjang siarannya hanya menayangkan hal-hal yang sama sekali tidak bersentuhan dengan realitas aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Maka, program yang menayangkan ihwal pertanian, peternakan, pengolahan pascapanen, nelayan, buruh tani, dan agrobisnis, merupakan isu yang sangat bagus untuk digarap TVRI melalaui berbagai bentuk (pendidikan, sinetron, usaha, dll.). Sinetron swasta, misalnya, selama ini dituding sebagai penjual mimpi kemewahan (tentang direktur, kantor, kemewahan, transaksi, dibumbui selingkuh), sementara realitas masyarakatnya bagaimanapun adalah agraris. Maka, sambil menunggu datangnya titik jenuh (suatu saat, pasti!), TVRI harus segera menangkap peluang ini.

Langkah Konkret Pemberdayaan TVRI

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat dirumuskan, hambatan-hambatan yang dihadapi yang menyebabkan timbulnya masalah, potensi yang dimiliki, serta peluang yang dapat dimainkan TVRI, berikut ini beberapa langkah konkret disarankan.

Pertama, TVRI harus berani melaksanakan profesionalisme kerjanya sebagai aparat informasi dan komunikasi dengan paradigma baru, yang tidak lagi berpretenwsi untuk mempertahankan dirinya sebagai TV pemerintah atau TV propaganda, tetapi justru harus memberdayakan dirinya sebagai TV publik.

Kedua, TVRI harus berani melakukan terobosan dinamis dengan menampilkan aliran baru dalam tyangan agama, tokoh kontroversial news maker yang sedang menjadi incaran publik, dalam tayangan yang bernuansa dialog, dan realitas konkret masyarakat tentang ketimpangan sosial, ketidakadilan, KKN dalam tayangan berita agar tidak ditinggalkan pemirsanya.

Ketiga, TVRI hendaknya segera mengkonkretkan biro riset pasar untuk mengetahui aspirasi, demam acara, dan tayangan apa yang sedang digandrungi publik.

Keempat, TVRI harus pandai-pandai menjual diri menawarkan keberadaannya sebagai media informasi dan promosi, kepada Pemda (Dati I, II), universitas, perusahaan, LSM.

Kelima, TVRI hendaknya mengangkat siaran usaha yang berbasis ekonomi agraris, agrobisnis, mengingat tidak satu pun TV swasta yang menyentuhnya.

Keenam, bersamaan dengan langkah kelima, TVRI pun hendaknya pandai memikat pasar menawarkan dan mengkomunikasikan dirinya kepada para penguasha dan pengembang agrobisnis untuk memasang iklan usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan panjang lebar di muka, dapat ditarik berbagai kesimpulan berikut ini:

(1) Masalah konkret yang dihadapi TVRI adalah TVRI ditinggalkan pemirsanya dan minimnya sumber dana yang ada.

(2) TVRI ditinggalkan pemirsa karena tayangannya tidak menarik; tayangan tidak menarik karena para SDMnya berparadigma lama, menutup aliran lain dalam siaran agama, menolak menghadirkan tokoh kontroversial dalam dialog, dan menayangkan impian yang tak sesuai dengan realitas konkret masyarakat. Dana TVRI minim sekali karena di TVRI ada KKN, tak punya biro Litbang sebagai penyedia data sumber dana, kurang berani bikin terobosan, terlalu menunggu petunjuk, tidak agresif merebut pasar, dan kurang dapat memanfaatkan momentum otoda.

(3) TVRI memiliki potensi internal cukup besar meliputi: kekuatan pemancar, jangkauan siaran, stasiun pemancar, stasiun penyiaran, stasiun produksi, aset fisik, dan SDM yang profesional.

(4) Peluang eksternal yang dapat dimainkan TVRI dengan gemilang adalah: belum disentuhnya teologi pembebasan dalam siaran agama, kebutuhan Pemda akan promosi seni daerah kontemporer dan pengembangan wilayah Dati I, II dalam rangka Otoda, kebutuhan promosi Universitas dalam rangka pengembangan Otonomi kampus.

(5) Langkah konkret yang dapat diambil untuk memberdayakan TVRI adalah: berani membuat terobosan kebijakan, berani menghhadirkan acara, tokoh, tema kontroversial yang sedang ditunggu masyarakat luas; harus meberdayakan biro risert, biro pemasaran, pintar menjual dan menawarkan kemampuan dirinya sebagai media promosi, informasi, dan komunikasi kepada seluruh Pemda (tingkat I, II), universitas, LSM, perusahaan; menambahi materi tayangan berbasis agrobisnis serta menarik investor dan pengusah agrobisnis sebagai pemasang iklan.


Daftar Pustaka

C & R. 2002. "TVRI Bergolak, Sumito Tobing Tinggal Menghitung Hari". 11 Januari.
Ida, Rachmah. 2001. “Opini Publik, Demokrasi, dan Analisis Spiral Kebisuan”. Jurnal Penelitian Media Massa Vol 4, No. 8: 71-84.
Litbang Kompas. 2001. "Kotak Ajaib di Indonesia". Kompas, 24 Agustus: 33.
Naina, Akhmadsyah. 2001. “Undang-Undang Kebebasan Informasi dan Otonomi Daerah”. Makalah Seminar Kebebasan Memperoleh Informasi, LSPS, Novotel Surabaya, 20 November.
Nurdiana, Titis. 2002. “Lakon ANteve Belum Tamat”. Kontan, VI/15, 14 Januari: 6.
Pace, R. Wayne & Don F. Faules. 2000. Komunikasi Organisasi. Terjemahan Deddy Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Subiakto, Henry. 2000. “Jurnalisme untuk Meredam Kekerasan”. Kompas, 18 Desember: 5.

Retorika Perlawanan Terselubung dalam Wacana Bahasa Indonesia

D. Jupriono

Wacana Permukaan dan Bawah Permukaan


Dua tahun terakhir--tepatnya sejak lengsernya Haji Muhammad Suharto dari singgasana kepresidenan RI, Mei 1998-¬unjuk rasa marak di mana-mana. Yel, teriakan, tuntutan berwajah hujatan deras mengalir. Kalimat-kalimat tulis-lisan ba¬ru macam "Adili Suharto! ", "Seret Su¬harto dan kroni-kroninya!", "Bersihkan kabinet reformasi dari sisa-sisa Orde Ba¬ru!", dan tuntutan-tuntutan seram lain¬nya, terns-menerus direproduksi oleh de¬monstran dan menjadi konsumsi sehari¬hari setiap kuping orang Indonesia. Bah¬kan, media massa pun mengemas dan mem-blow-up hal ini secara besar-besaran ke dalam bentuk berita, gambar, foto, debat publik terbuka, laporan langsung, dll.

Masa-masa sebelumnya, tuntutan-¬tuntutan tersebut tak terbayangkan dapat muncul ke permukaan. Seluruh elemen kekuatan bangsa ini tercengkeram keta¬kutan luar biasa ketika harus berhadapan dengan personifikasi kekuasaan negara Orde Baru yang birokratis militeristik: keluarga besar Cendana, ABRI (sekarang TNI), Golkar, Pemuda Pancasila (cf. Jupriono, 1998). Dunia pers pun merangkak ketakutan sembari terus-menerus melakukan sensor diri (self-censor) ke¬tika harus mengangkat fakta-fakta apa pun yang berhubungan dengan ABRI dan keluarga Cendana (Eriyanto, 1999). Jika berani nekat, terlalu besar risiko kese¬lamatan yang harus ditanggung.

Dari latar tersebut, wacana bahasa Indonesia, menurut Prof Dr. H. Suparno, cenderung berkembang paradoksal dari eufemisme ke sarkasme (Kompas, 10-11¬2000: 9, 21-11-2000: 19). Kelihatannya, masa Orba memang dicorakwarnai domi¬nasi eufemisme, terutama pada retorika pidato pejabat, dan media massa ber¬tekuk lutut tanpa daya di bawah kontrol opresif Berani berbahasa terus terang, ia harus siap dibredel. Eufemisme an sich menyimpan paradoks: ketenangan seka¬ligus ketakutan, pasrah sekaligus mu¬nafik (Subroto, 1998).

Akan tetapi, tahukah kita bahwa sesungguhnya, dommasi eufemisme ha¬nya terjadi pada "sektor permukaan" wa¬cana. Pada "sektor di bawah permukaan" wacana lewat diskusi gelap, bisik-bisik, dan debat kusir kampus, pondokan, poskamling, warung kopi, eufemisme lenyap total, dan digantikan retorika nakal, bebas, dinamis, sebagai wujud praksis mekanisme pertahanan dan per¬lawanan diri (Saryono dan Syaukat, 1993). Retorika ini senantiasa menjadi¬kan pihak dominan (penguasa) menjadi bahan bulan-bulanan. Dinamikanya luar biasa. Inilah strategi pertawanan terse¬lubung kelompok masyarakat bawah (awam dan kampus) ketika tidak berdaya menghadapi penindasan fisik dari rezim birokratis-militeristik di tataran permuka¬an (cf. Scott, 1991; Chaidar, 2000).

Pada hamparan tingkat realitas empiris, rakyat, mahasiswa, dan kelom¬pok korban lainnya memang kalah. Tetapi, pada atmosfer realitas simbolis kultural, mereka bebas membalas, meng¬ejek, mempermainkan penguasa, tanpa dapat dikontrol aparat intel. Ini adalah pertawanan tersembunyi orang-orang kalah--menurut perspektif Scott (1991)-¬-untuk menggapai kemenangan katarsis.

Di bawah payung eufemisme selama Orba, mahasiswa tidak pernah ditangkap, hanya "diamankan". Kita juga masih ingat, kurun 1989-1998 DOM di Aceh berlangsung praktik kekejaman di luar batas kemanusiaan. Tetapi, saat pencabutan DOM, Jenderal Wiranto lewat me¬dia massa saat itu hanya menyatakan permintaan maaf atas kekeliruan para prajurit yang telah bertindak "di luar batas kepatutan". Samakah kemanusiaan dengan kepatutan? Di sini telah terjadi dwifungsi ABRI dalam bidang bahasa (Jupriono, 1999; 1999a; 2000) atau lebih tepatnya militerisasi kosakata (Eriyanto, 1999).

Lalu, tiga tahun terakhir wacana bahasa Indonesia cenderung kasar (ber¬gaya sarkasme). Memang benar. Setelah masyarakat Indonesia selama Orba terle¬na sekaligus ketakutan dalam ayunan eufemisme (Subroto, 1998), sekarang di era pasca-Orba, semua orang berani menghujat-hujat, menyumpahserapahi, mencaci maki kelewat batas.

Dinamika Pelesetan

Menghadapi "teknologi kepatuhan hegemonis" rezim Orba, mahasiswa dan kelompok kritis lain justru menyuburkan retorika bukan-eufemisme di bawah permukaan wacana. Sementara, di atas per¬mukaan wacana berlangsung stagnasi statis rezim otoriter-represif Orba, pada arus bawah tumbuh subur dinamika pelesetan politis sepanjang hari (Her¬yanto, 1994).

Pelesetan memang dominan. Con¬tohnya pelesetan kepanjangan akronim baku nasional, yang sengaja memper¬mainkan akronim resmi sebagai perang¬kat legal kekuasaan (Saryono dan Syau¬kat, 1993; Jupriono, 1998). Karena ke¬adilan pun bisa dibeli, misalnya, KUHP itu "Kasih Uang Habis Perkara". Judi legal nasional Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dipelesetkan menjadi "Soeharto Dalang Semua Bencana". Ketidakpuasan terselubung para petani desa terhadap keculascurangan pengurus KUD melahirkan pelesetan KUD sebagai "Ketua Untung Duluan". Sikap tidak su¬ka akan pejabat dan para kromnya memi¬cu lahirnya pelesetan macam HARMO¬KO itu "HARi-hari oMOng KOsong" atau TIMOR sebagai "Tommy Itu Me¬mang Orang Rakus". Contoh lainnya masih banyak:

UUD : ujung-ujungnya duit
SDM : selamatkan diri masing¬masing; semua dari Makasar
STNK : sudah tua namun kejam
Korpri : koruptor pribumi
Bakorstanas : bahaya korupsi sudah taraf nasional.

Wacana bahasa Indonesia di bawah permukaan juga dimeriahkan oleh pelesetan pameo historis-populis, khususnya yang dihubung-hubungkan dengan Soekarnoisme. Misalnya

"Soekamo penyambung lidah rakyat,
Soeharto penyambung lidah keluarga,
dan Habibie penyambung lidah Soe¬harto".

Ketika ingat santiaji Bung Karno "Kutitipkan negara ini padamu", maha¬siswa pun menciptakannya untuk Pak Harto: "Kutitipkan utang ini padamu". Pelesetan pang paling heroik bahkan sampai sekarang tentu saja Sumpah Ma¬hasiswa yang dicipta untuk menggugat kembali keampuhan spirit Sumpah Pe¬muda 28 Oktober 1928, untuk konteks historiopolitis yang berbeda. Begini:

"Kami mahasiswa mahasiswi Indonesia mengaku:
satu, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan
dua, berbahasa satu, bangsa yang gandrung keadilan
tiga, berbahasa satu, bahasa kebenaran".

Pelesetan ini mampu memicu spirit dan nyali mahasiswa di seluruh pelosok tanah air untuk serentak bergerak.

Sampai sekarang TNI pun menjadi sasaran pelesetan sebagai ekspresi kemarahan mahasiswa dan masyarakat terha¬dap kekejaman mesin kekuasaan Orba itu (Chaidar, 2000). Mengkritik terus terang jelas berisiko tinggi: suatu tindakan mar¬tiris, tetapi sedikit konyol, bagai mem¬benturkan kepala ke tembok. Maka, ge¬rilya wacana terselubung di bawah per¬mukaan menjadi alternatif Sikap sinis¬me tampak dalam pelesetan syair lagu Lihat Kebunku (ciptaan Pak Kasur? Ibu Sut?), begini:

Lihat Cendana, penuh dengan ABRI
Ada tentara dan ada polisi
Setiap hari mahasiswa aksi
Tuntut Soeharto, agar diadili".

Fenomena sosial militer lain yang layak dicatat adalah bahwa hampir dalam setiap acara, ABRI selalu "berdangdut¬ria"; bahkan melahirkan apa yang disebut "joget komando", "joget terpimpin", yang tidak saja di lingkungan asrama barak militer, tetapi juga sudah merembet ke karyawan Depdagri. Mengapa ABRI suka dangdut? Kata para aktivis, "Karena kepanjangan ABRI yang sesungguhnya adalah Anak Buahnya Rhoma Irama."

Puisi dan Anekdot Perlawanan Terselubung

Mahasiswa aktivis 1986-1999 ter¬nyata juga mendayagunakan comotan larik puisi radikal dan kata-kata tokoh dunia. Misalnya baris terakhir bait ter¬akhir puisi "Peringatan" karya penyair Solo, Wiji Thukul, yang (di)hilang(kan) itu, begini: "maka, hanya ada satu kata: lawan!", yang selengkapnya sebetulnya demikian:

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan . mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan! (Thukul, 2000)

Karya penyair ketua Jaringan Kesenian Rakyat (faker) ini sebenarnya ditulis dan langsung beredar kopiannya sejak 1986. Tetapi, kebanyakan aktivis (mahasiswa, prodemokrasi, buruh) tidak mengetahui bahwa ini karya Thukul, walaupun ham¬pir dalam setiap orasi unjuk rasa dan selebaran mereka torehkan.

Karya lain Thukul yang sering juga dilantangkan adalah bait pertama puisi "Tong-Potong Roti" begini:

tong-potong roti
roti campur mentega
Belanda sudah pergi
Suharto-lah gantinya

Larik terakhir itu merupakan modi¬fikasi dari aslinya yang berbunyi "kini datang gantinya" (Thukul, 2000: 38).

Tentu saja juga puisi Taufik Ismail "Takut 1966, Takut 1998" dan puisi-puisi pamflet W.S. Rendra, sering diorasikan dan diposterkan. Misalnya, puisi Taufik tersebut melukiskan lingkaran be-rangkai kekuasaan yang membelit secara sis¬tematis struktural elemen masyarakat kampus dalam relasinya dengan biro¬krasi pendidikan dan kekuasaan, demi¬kian:

Mahasiswa takut pada dosen
Dosen takut pada rektor
Rektor takut pada menteri
Menteri takut pada presiden
Presiden takut pada mahasiswa.

Penyair pamlet yang kelewat sering berurusan dengan aparat kepolisian dan militer adalah Rendra. Puisi-puisinya yang terkumpul dalam Potret Pemba¬ngunan dalam Puisi (1977, terbit lagi 1996), misalnya, banyak berisi kritik dan perlawanan verbal terhadap penguasa tirani. Salah satunya adalah "Sajak Se¬orang Tua di bawah Pohon" (dikutip Jupriono, 1999b) demikian:

Aku berdiri di muka kantor polisi
Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran
Aku melihat wajah kekerasan tanpa undang-undang
Dan sepanjang jalan panjang ... penuh serdadu-serdadu jelek dan menakutkan
Aku berjalan menempuh matahari menyusuri jalan sejarah pembangunan
yang kotor dan penuh penipuan
... Astaga, tahi kerbo apa ini!

Seruan Karl Marx "Buruh seluruh dunia, bersatulah!", yang menggemetar¬kan Kapitalisme itu, menginspirasi mun¬culnya seruan praksis 'konsolidasi gerak¬an mahasiswa: "Mahasiswa seluruh Indonesia, bergeraklah!". Yang menarik di sini adalah pemilihan idiom wacana kiri sebagai media ekspresi unjuk rasa. Seperti disadari oleh semua elemen bangsa ini, apa pun yang berbau kiri oleh Orba dinyatakan sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus dibenci, dimusuhi, dan dilenyapkan.

Kekerasan simbolik berupa peng¬gencaran stigma kiri dipukul rata sama dengan ateisme, komunisme, gerombolan perusuh, GPK, OTB, setan gundul mewarnai sepanjang pemerintahan rezim Orba. Bahkan, hegemoni negara ini me¬rasuk ke setiap daya hayat dan daya tafsir masyarakat luas terhadap apa pun yang berbau kiri: kiri itu apa, kiri itu siapa saja, dan kiri itu harus diapakan. Sementara, di seberang lain, kelompok intelektual kritis independen (tidak se¬mua!) mencoba melawan hegemoni dan stigmatisasi sesat ini dengan strategi yang lebih kultural, misalnya diskusi, penulisan buku, publikasi jurnal, termasuk kasak-kusuk, diskusi gelap, rumor di lingkungan terbatas kampus. Dengan demikian, telah terjadi perang simbolis yang berupa penggambaran serba positif tentang kelompok sendiri dan peng¬gambaran selalu negatif mengenai ke¬lompok yang dianggap lawan atau dipo¬sisikan sebagai lawan (Entman dan Rojecki, 1993).

Sebagai katarsis dari ketertindasan, anekdot parodi satiris pun tumbuh subur di bawah permukaan wacana pada zaman Soeharto ("Orbs jilid I") dan Habibie ("Orba jilid II"). Tentu saja, anekdot ini menebar dari mulut ke mulut, tanpa dapat dikontrol intel, sepiawai apa pun intel tersebut. Sasarannya aparat birokrasi dan militer. Contohnya berikut ini.

Saat ditarik tarif tol, awal 1998, Jen¬deral R. Hartono menggerutu, "Sudah lama merdeka kok masih ditarik pajak. Ini 'kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi." Sopirnya nyeletuk kalem, "Me¬mang bukan Siti Nurbaya lagi, Pak. Sekarang ganti zamannya Siti Hardiati Rukmana ...".

Saat itu rumor yang berkembang di ma¬syarakat dan kalangan kuli disket adalah hubungan tak biasa antara dua figur publik itu. Membicarakan secara terbuka tentang hal itu sama dengan bu-nuh diri. Maka, merebaklah kabar burung begitu.

Contoh lainnya adalah anekdot kesi¬alan dokter gigi alumni luar negeri yang buka praktik di Indonesia. Demikian:

Dokter gigi lulusan universitas jempol¬an di luar negeri begitu lulus, pulang ke tanah air tercinta bernama Indonesia di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Dia buka praktik. Tetapi, benar-benar sial, dia gagal. Meskipun banyak orang Indonesia menderita sakit gigi, mustahil prognosis dan diagnosis serta operasi dilakukan karena tidak satu pun yang berani buka mulut.

Namanya juga anekdot. Benar-salah bukan soal utama. Yang lebih penting adalah spirit kisah ini, yaitu demokrasi di Indonesia yang harus diperjuangkan oleh segenap elemen anak bangsa. Soal pokok demokrasi di negeri ini adalah kemer¬dekaan berpikir, berbicara, berekspresi, mengkritik, membela diri ketika dituduh tanpa bukti, melawan ketika ditindas sewenang-wenang. Saat itu, kemerdeka¬an berbicara adalah mimpi di siang bo¬long. Justru karena itu, ia menjadi obsesi yang terus mengkristal, menggumpal, dan menerjang.

Monoretorika dan Optimisme

Di bawah bayang-bayang jargon resmi berkekuatan kekerasan simbolis (Bourdieu, 1990) macam tuduhan "anti¬Pancasila", "GPK", "merongrong kewi¬bawaan pemerintah", "makar-subversif', "meng-ganggu ketertiban", dan pencu¬likan oleh aparat Orba, ternyata kelom¬pok kritis mahasiswa dan kelompok gerakan prodemokrasi lainnya justru kreatif. Segala kandungan fungsi bahasa didayagunakan secara optimal untuk me¬nyiasati represi dan intimidasi penguasa. Maka, wacana bahasa Indonesia penuh warna, tidak terjebak pada monoretorika.

Sarkasme hujat-menghujat, seperti yang marak saat ini. Keanekaragaman retorika ini merupakan cerminan kesadaran ke¬lompok prodemokrasi saat itu bahwa wacana sarkasme adalah praksis keker¬asan--setidaknya kekerasan simbolis (Bourdieu, 1990)--dan, karenanya, bukan pilihan terbaik.

Tentu saja, dahulu pun ada wacana sarkasme vulgar, seperti sekarang pasca¬Orba ini. Tuntutan "Hapus Dwifungsi ABRI!", "Turunkan harga!", "Adili koruptor!", adalah retorika klasik dalam dinamika gerakan prodemokrasi. Beda¬nya, dahulu gaya sarkasme kurang domi¬nan ketimbang eufemisme, sementara di bawah permukaan didominasi oleh retorika anekdot dan pelesetan.

Sekarang, siapa pun beretorika sama. Tak ada bedanya antara retorika kelompok legislatif, eksekutif, mahasis¬wa, petani, buruh, nelayan, dan preman: sama-sama sarkasme, tanpa sentuhan humor, anekdot, sentilan renungan. Dan, itulah yang menyemarakkan wacana bahasa Indonesia saat ini.

Akan tetapi, optimisme tetap ada. Sebab, ketika setiap mulut siapa pun berani berteriak din pemerintah pun memberi kebebasan penuh, tidak ada lagi penggebugan dan penculikan, orang pun akhirnya nanti malu sendiri jika reto¬rikanya itu-itu saja, sarkas, emosional, tidak rasional. Jika malu menjadi in¬dikator iman, seseorang akan malu sen¬diri jika bisanya cuma menghujat.

Akan tetapi, memang fakta, bahwa ketika di bawah kekuasaan otoriter, masyarakat cukup kreatif-produktif Aneh¬nya, justru di saat rezim kekuasaan di bawah Gus Dur yang serba permisif se¬perti sekarang, kreativitas retorika malah mandeg, cuma kenal satu strategi: wa¬cana sarkasme. Stagnasi ekspresi ini juga terjadi dalam dunia sastra Indonesia dan Jawa. Dede Oetomo (politisi Partai Rakyat Demokratik) dan Wiek Herwiyatmo (ketua Dewan Kesenian Surabaya) dalam sebuah seminar di Untag Surabaya, 15 Mei 2001, mengatakan bahwa mandegnya cipta sastra Indonesia dan sastra Jawa barangkali karena orde sekarang (Gus Dur -- Mega) terlalu demokratis. Karena itu, lanjutnya, sebaiknya peme¬rintahan dikembalikan saja saja kepada rezim otoriter diktatorial, seperti era Orba. Siapa tahu setelah kembali ke otoriter, kreativitas tumbuh subur karena mendapat tantangan. Seriuskah dua pakar ini? Tentu saja, ini hanya kelakar.

Mahasiswa dan kelompok intelek¬tual lain pun pastilah lama-kelamaan malu sendiri kalau ternyata retorikanya "jas buka, ikat blangkon" (sama juga, sami mawon) dengan orang yang tak pernah makan bangku sekolahan. Akan tetapi, kelompok ini tidak berlama-lama terseret arus euforia. Gejolak polemik antara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Indonesia (BEMI), terutama di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya, Medan, dan Makasar, membuktikan bahwa tidak se-, mua mahasiswa tunduk pada penye¬ragaman kondisi politik di tanah air.

Kelompok legislatif (DPR, DPRD I, DPRD II) dan eksekutif (presiden, menteri, gubernur, bupati) pun tampak jelas "setali tiga uang" dengan kelompok awam. Maka, panggung politik Indonesia. dikotori oleh wacana-wacana sarkasme kelewat batas macam "DPR seperti ta¬man kanak-kanak", "Presiden mencla-¬mencle!", "DPR biang kerok persoal¬an!", "Presiden harus diperiksakan ke dokter jiwa!", dll. Masing-masing selalu memposisikan diri sebagai hero (ser¬babenar) sekaligus memandang pihak la¬in sebagai musuh (serbasalah). Barang¬kali ini juga representasi dari konflik horizontal di tingkat arus bawah (c.f. Eri¬yanto, 1999; Entman dan Rojecki, 1993).

Inilah perang simbolis yang sesung¬guhnya yang didramatisasikan oleh elit¬elit politik Indonesia.

Prediksi Ekspresi di Masa Depan

Pada saat Orba berkuasa, masya¬rakat diseragamkan dalam kemasan eufemisme pada wacana permukaan dan sekaligus resistensi terselubung dalam bentuk plesetan, anekdot, serta rumor pada wacana di bawah permukaan. Ma¬syarakat luas, dalam kondisi seperti itu, memperbesar kemunafikan, "lain di mulit, lain di hati". Pada level atas pun, para penguasa mempertontonkan "tidak satunya kata dengan permukaan"; berarti, hipokrit jugs (c. f. Subroto, 1998).

Pada era pasca Orba, ketika selu¬bung hegemoni tersibak, masyarakat "bagai kuda lepas dari pingitan": terlebur total dalam hiruk pikuk euforia kebe¬basan kelewat batas. Hanya ada satu bentuk ekspresi retorika: sarkasme! Ma¬ka, hujat-menghujat, belejet-membelejeti, pojok-memojokkan, saling mengambing¬hitamkan antarkelompok, menjadi pe¬mandangan yang biasa. Tetapi, karena setiap saat, media massa dan praksis langsung di jalanan hal-hal tersebut, masyarakat pun jenuh, bosan akhirnya bertanya-tanya: "apakah retorika ekspresi sarkasme itu alternatif yang tepat?". Jika dirasakan bukan alternatif terbaik, lalu bagaimana kontrol sosial mesti dieks¬presikan? Retorika apa lagi yang mesti dibentangkan? Wacana apa yang mesti dilahirkan (c.f. Gimson, 1996)?

Jika di sini boleh memprediksikan format retorika di masa mendatang¬setelah orang jenuh dengan sarkasme¬barangkali masyarakat akan memilih mengekspresikan kontrolnya dengan retorika biasa, wajar, juga, cenderung hambar. Di masa Orba kenyang dengan nuansa otoriter dan lucu (di bawah permukaan); di era pasca-Orba (Refor¬masi?) penuh dengan sarkasme tanpa sentuhan anekdot, humor; di masa yang akan datang (era demokratisasi?), orang akan memilih cara lugas tapi bukan sarkasme, tenang tapi bukan eufemisme yang beku itu.

Daftar Pustaka

Bourdieu, P. 1990. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Chaidar, A. dkk. 2000. Gerakan Maha¬siswa, Rezim Tirani, dan Ideologi Reformasi. Madani Press.
Entman, R.M. dan A. Rojecki. 1993. Freezing Out the Public: Elite and Media Framing of the US Anti Nuclear Movement. Political Com¬munication 1(1).
Eriyanto. 1999. Militerisasi Kosakata. Pantau 06, Oktober-November: 10-¬18.
Gimson, W.A. 1996. Media Discourse as a Framing Resource. Dalam The Psychology of Political Communi¬cation. A.N. Crigler (ed.). Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Heryanto, A. 1994. Bulan Bahasa di Tahun Postmodernisme. Hal. 175-¬186, Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban. Suyoto dkk. (ed.). Yogyakarta: Aditya Media.
Jupriono, D. 1998. Bahasa Indonesia di antara Baju Korpri dan Sepatu Tentara: Ordebarunisasi Bahasa Politik di Indonesia. FSU in The Limelight 6(3), Oktober.
Jupriono, D. 1999. Pengaruh Rezim Orde Baru terhadap Akronim dalam KBBI. Jurnal Penelitian 4(1), April: 5--24.
Jupriono, D. 1999a. Akronim Birokrasi, Militer, dan Masyarakat Sipil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988--1999). Humanika 3(1), Juli: 27--35.
Jupriono, D. 1999b. Potret Orde Baru dan Reformasi dalam Sastra. Patria 8(4), Desember: 4, 7.
Jupriono, D. 2000. Akronim dalam KBBI. Kompas, 7 Oktober: 12.
Saryono, D. dan H. Syaukat. 1993. Ba¬hasa , Indonesia sebagai Cermin Dinamika Kekuasaan Orba. Basis 42(2), Februari.
Scott, J.C. 1991. Domination and Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press.
Subroto, D.E. 1998. Eufemisine: Sebuah Rahmat atau Laknat (Sebuah Kajian Manipulasi Semantik untuk Bahasa Politik). Makalah Simposium Inter¬nasional Ilmu-ilmu Humaniora, UGM Yogyakarta, 8-9 Desember.
Thukul, W. 2000. Aku Ingin Jadi Peluru. Magelang: Indonesia Tera.

Ketimpangan Gender Pada Kosakata & Ungkapan Bahasa Indonesia

Ambar Andayani 1
D. Jupriono 2

Beberapa kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia mencerminkan bahwa: wanita pemelihara kehidupan yang sabar, sedang lelaki penguasa kehidupan; perempuan selalu menjadi korban dan disalahkan, sedang lelaki tidak dipersoalkan; jabatan, prestasi, organisasi, atau pekerjaan biasanya diisi lelaki, jika diisi perempuan dianggap suatu “kelainan”; perempuan penerima identitas, sedangkan lelaki pemberi identitas. Beberapa struktur gramatikal bahasa Indonesia menunjukkan perempuan itu pasif, sedang lelaki aktif. Kosakata yang berkonotasi lelaki menjadi standar untuk menyebut lelaki maupun perempuan. Dalam kebijakan institusional tergambar jelas betapa perempuan masih menjadi beban masalah dan tidak pernah mencapai kesetaraan. Beberapa ungkapan mencerminkan bahwa istri boleh berpenghasilan/berkedudukan melebihi suami, tetapi tidak diakui.

Kata-kata kunci:
ketimpangan gender, kosakata, ungkapan, identitas, struktur gramatikal

Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan; artinya, bahasa hanyalah bagian dari sekumpulan unsur dalam kebudayaan (kesenian, sistem religi, sistem ekonomi, sistem sosial, dll.). Sebagai unsur, ternyata bahasa juga mewadahi segala kekayaan kebudayaan; dengan kata lain, bahasa adalah cermin kebudayaan. Bagaimana watak kebudayaan suatu masyarakat tercermin dalam bahasa yang digunakan dalam masyarakatnya (Hudson, 1986). Nilai-nilai stratifikasi sosial yang mendominasi suatu masyarakat, misalnya, akan tampak dalam ragam bahasa yang digunakan masyarakat yang mencerminkan hubungan tidak sejajar antarkelompok dalam masyarakat (Spolsky, 2001).

Dalam Sosiolinguistik kita mengenal bermacam ragam bahasa dalam masyarakat. Apa yang terjadi pada ragam bahasa masyarakat bukanlah hal yang tidak terkontrol atau variasi bebas, akan tetapi selalu berhubungan dengan konteks sosial. Dikatakan oleh Labov, Bailey, dan Trudgill bahwa “what earlier linguists had considered irregularity or ‘free variation’ in linguistic behavior, can be found to show regular and predictable statistical patterns” (Saville-Troike, 1982). Ragam bahasa tersebut merupakan variasi yang terjadi pada masyarakat yang merupakan aspek-aspek yang dihasilkan oleh penuturnya untuk berkomunikasi dalam masyarakat.

Jika aspek penutur tersebut dipandang dari segi gendernya, akan didapat secara garis besar dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lelaki dan ragam bahasa perempuan (Kweldju, 1993). Dikatakan “secara garis besar”, sebab dari sudut pandang gender, realitas ragam bahasa ternyata tidak hanya itu. Beberapa penelitian terakhir, misalnya, menunjukkan adanya ragam bahasa kelompok homoseksual (gay dan lesbian) (Sari et al., 2003). Meskipun demikian, pembahasan dalam tulisan ini dibatasi hanya pada perbedaan ragam bahasa lelaki dan perempuan yang mengarah pada ketimpangan gender.

Fokus tulisan ini adalah ketimpangan gender yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Demi kerincian, fokus ini akan dijabarkan ke dalam bagian-bagian berikut: (1) kajian teoretis ketimpangan gender dalam bahasa dan (2) bentuk-bentuk ketimpangan gender pada kosakata dan ungkapan dalam bahasa Indonesia.

Kajian Teoretis Ketimpangan Gender dalam Bahasa


Penelitian Coates (1991) menunjukkan bahwa dalam bahasa Inggris, bahasa yang digunakan oleh kelompok lelaki (selanjutnya disebut ragam bahasa lelaki) berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh kelompok perempuan (selanjutnya disebut ragam bahasa perempuan). Perbedaan tersebut ada dalam semua aspek kebahasaan, yaitu kosakata, gramatika, dan fonologi, sampai-sampai soal penggunaan dan pemilihan partikel dalam kalimat.

Dalam berbahasa, kedua kelompok dipersepsi menampilkan cara berbahasa yang berbeda. Perbedaan tersebut cenderung memojokkan kelompok perempuan dalam posisi inferior dan subordinat, sedang kelompok lelaki diangkat dalam posisi superior dan dominan. Kelompok perempuan diharapkan lebih lembut (lady like) dibandingkan dengan kelompok lelaki (Lakoff, 1979). Di samping itu, juga dipandang wajar bahwa kelompok perempuan di Inggris, USA, dan Belanda, lebih banyak berbicara (cerewet) dan bergunjing, berbicara lebih sopan, dan tidak mengumpat, lebih banyak menggunakan adjektiva (sebagai cermin lebih emosional ketimbang rasional), dan penguasaan kosakatanya tidak sebanyak lelaki (Coates, 1991). Bahkan, ragam bahasa perempuan sering distereotipekan sebagai naif, emosional, bodoh, pasif, kurang meyakinkan, terlalu boros kata-kata, dan remeh (Kramarae, 1982).

Dalam ragam bahasanya, kelompok perempuan distereotipekan lebih inferior (Spolsky, 2001). Karena kedudukannya inilah perempuan lebih merasa perlu berhati-hati dalam berbahasa. Kehati-hatian ini tampak dalam kebiasaannya yang lebih menaati norma-norma baku kebahasaan dan kecenderungan untuk selalu menggunakan bahasa yang berprestise (Trudgill, 1984), sedangkan pada lelaki tidak ada “keharusan” seperti ini. Akibatnya, perempuan dalam berbahasa lebih banyak melakukan hiperkoreksi. Realitasa ini, menurut (Coates, 1991), sebenarnya merefleksikan bahwa di bawah sadarnya perempuan menduduki posisi yang kurang mapan, lebih subordinat, dan lebih inferior, dibandingkan dengan kelompok lelaki.

Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam bahasa. Perbedaan yang menjurus pada ketimpangan antara ragam bahasa lelaki dan ragam bahasa perempuan ini tampak pada perbedaan kosakata dan ungkapan, fonologis, dan gramatika.

Dalam hal kosakata dan ungkapan, ragam bahasa perempuan lebih banyak menggunakan kata-kata adjektiva, kosakata lebih sedikit, manja, irasional, dan berusaha mencapai norma standar dan standar ini dibuat kelompok lelaki (Kramarae, 1981; Coates, 1991). Dalam fonologi, nada akhir kalimat dalam ragam bahasa perempuan lebih berlagu dan lebih tinggi, sehingga terkesan kurang tegas, sedang nada pada ragam bahasa lelaki lebih rendah yang menyatakan ketegasan (Kramarae, 1981). Dalam gramatika, kelompok perempuan lebih banyak menggunakan kalimat majemuk setara, sebagai cermin ketidakmampuan menempatkan mana yang inti (induk) dan mana yang kurang inti (anak kalimat) (Lakoff, 1979). Menurut Jespersen (dalam Kweldju, 1993), kelompok perempuan tidak banyak menggunakan logika dalam gramatika, tetapi lebih banyak menggunakan intonasi dan intonasi ini merupakan cermin kekuatan emosinya. Oleh karena itu, bagaimanapun, ragam bahasa perempuan lebih sering membuat kesalahan dibandingkan dengan ragam bahasa lelaki. Lakoff (1979) juga mencatat bahwa perempuan lebih banyak menggunakan tag questions sebagai cermin ketidaktegasannya bersikap.

Perbedaan-perbedaan tersebut lebih menampakkan stratifikasi ketimbang diferensiasi yang berujung pada ketimpangan gender. Sebagai korban yang selalu dipersepsi lebih negatif, inferior, dan subordinat adalah perempuan, sedangkan lelaki dipersepsi secara kultural lebih positif, superior, dan dominan.

Ketimpangan Gender dalam Kosakata dan Ungkapan Bahasa Indonesia

Kosakata suatu bahasa mewadahi seluruh ketimpangan gender. Dalam kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia pun terjadi ketimpangan gender pada ragam bahasa lelaki dan ragam bahasa perempuan. Contoh-contoh berikut diharapkan dapat memperjelas perbedaan kedua ragam tersebut.

Pertama, beberapa ungkapan mencerminkan keberadaan wanita sebagai pemelihara kehidupan yang sabar, sedang lelaki sebagai penguasa kehidupan (cf. Kweldju, 1993). Perempuan-istri selalu menjadi ibu rumah tangga, sedang lelaki-suami otomatis menduduki posisi sebagai kepala rumah tangga, sebodoh apa pun lelaki itu—maaf, andai saja suami itu bodoh. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan bertanggung jawab atas segala pekerjaan di dalam rumah, misalnya memasak, mencuci, mengasuh dan mengajari anak, menjaga dan merawat rumah—yang serba membutuhkan kelembutan dan kesabaran. Semua jenis pekerjaan tak berupah tersebut memunculkan ungkapan pekerjaan perempuan. Pendidikan anak lebih dibebankan kepada perempuan-istri ketimbang suami, termasuk mengajari anak berbahasa, sehingga muncul istilah bahasa ibu (mother language). Istilah anak mama dan kasih sayang ibu, termasuk ungkapan alah Mak, aduh Mak—dan bukan *alah Pak, *aduh Pak—juga menunjukkan bahwa anak dipersepsi secara sosial sebagai urusan perempuan. Tanggung jawab istri sebagai perawat rumah memunculkan istilah nyonya rumah. Tetapi, penguasa tertinggi tetap lelaki-suami, sehingga acuan istilah kepala rumah tangga dan tuan rumah selalu kepada suami.

Kedua, beberapa ungkapan dan struktur gramatikal menunjukkan bahwa seakan-akan perempuan itu ditakdirkan pasif, sedang lelaki dikodratkan aktif. Kepasifan perempuan (istri) ini juga ditempuh sebagai upaya untuk selalu menyenangkan, menjaga perasaan, dan menghormati lelaki (suami) (Spender, 1985). Seorang perempuan boleh saja jatuh cinta, tetapi ia harus menjaga dan bertahan jangan sampai ia mendahului mengungkapkan cinta terlebih dahulu. Ia mesti pasif menunggu. Maka, yang muncul dalam ungkapan gramatikal adalah Dina dipacari/ dilamar/ dipinang/ dinikahi/ diperistri Indra dan tentu bukan Dina *memacari/ *melamar/ *meminang/ *menikahi/ *mempersuami Indra. Seorang istri tidak dapat *menceraikan suami—sejahat apa pun suami itu—sebab kultur Indonesia hanya memberi kesempatan kepada istri untuk meminta cerai atau minta diceraikan.

Sebuah ungkapan populer juga mencerminkan ketimpangan gender bias lelaki: dapur, sumur, lulur, kasur. Ungkapan ini jelas-jelas memerahkan telinga kelompok feminis aliran apa pun. Sebagai bandingan, dalam bahasa Jawa pun, yang justru lebih kaya, ada ungkapan yang berkenaan dengan betapa rendahnya peranan perempuan. Misalnya perempuan itu hanya awan dadi theklek, bengi dadi lemek (siang jadi bakiak, malam jadi alas untuk ditindih), masak, macak, manak (memasak, merias diri, melahirkan) atau pun neng omah, olah-olah, mlumah, mbegagah ngablah-ablah (di rumah, memasak, tidur terbuka menelentang) (Sobary, 2000). Boleh saja, ungkapan ini dikatakan sebagai sekadar beraroma traditional gender-based ideology, tetapi bahwa hal tersebut jelas fakta empiris konkret, sungguh tidak perlu diragukan.

Ketiga, beberapa kosakata dan ungkapan menunjukkan perempuan selalu menjadi korban dan disalahkan, sedang lelaki tidak dipersoalkan kesalahannya. Perempuan yang menjual diri sering disebut wanita panggilan, tetapi entah mengapa lelaki yang membutuhkan tidak pernah disebut *pria pemanggil. Yang sering dipersoalkan dan diucapkan adalah keperawanan atau kegadisan seorang perempuan dan tidak pernah dipermasalahkan keperjakaan seorang lelaki. Dalam dunia prostitusi, misalnya, sesungguhnya baik lelaki sebagai “pembeli” maupun perempuan sebagai “penjual” sama-sama berbuat tidak susila (asusila), tetapi sebutan yang ada hanya wanita tuna susila (WTS) dan tidak pernah ada *pria tuna susila (PTS) (Jupriono, 2003).

Keempat, beberapa kebiasaan nama dan panggilan menunjukkan bahwa perempuan sebagai penerima identitas, sedangkan lelaki pemberi identitas (cf. Kuntjara, 2003). Seorang perempuan-istri bernama Linda Astuti, setelah diperistri seorang lelaki bernama Subandi, di lingkungan sekitarnya mendadak sontak dipanggil Ny. Subandi atau Bu Subandi oleh tetangganya dan ia hilang identitasnya sehingga jarang disapa sebagai Ny. Linda atau Bu Astuti. Sementara, suaminya tetap pada identitasnya semula sebagai Pak Subandi—dan tidak mungkin dipanggil *Pak Linda atau *Tuan Astuti. Ini sungguh-sungguh tidak ada kesejajaran. Seorang perempuan yang menjadi “istri tak sah” dilabeli sebutan piaraan, istri gelap, atau pun simpanan, tetapi lelaki yang menjadikannya begitu tidak mendapat sebutan apa pun, misalnya *pemiara, *suami gelap, atau pun *penyimpan. Seorang istri langsung mendapat nama baru begitu suaminya menjabat, dan jika istri menjabat, suami bebas atau tidak usah nama baru. Begitu suaminya terpilih sebagai kepala desa (kades), istri akan dipanggil Bu Kades, dan wajib mengikuti pembekalan bagi istri kepala desa di tingkat kabupaten. Tetapi, suami yang istrinya menjadi kades, tidak usah dipanggil *Pak Kades dan tidak ada program negara *pembekalan bagi suami kepala desa.

Kelima, kosakata yang berkonotasi lelaki menjadi standar baik untuk menyebut lelaki maupun perempuan. Julukan jago matematika, misalnya, berlaku baik untuk Rangga yang lelaki maupun Susi yang perempuan, kalau memang kedua memenuhi kualifikasi cerdas mengerjakan soal-soal matematika; tidak pernah ada *betina matematika sekalipun pemenang juaranya adalah Susi. Dengan kata lain, kata jago ini digunakan sebagai standar baik untuk lelaki maupun perempuan. Contoh lain: bapak pembangunan, bapak koperasi, bapak pendidikan. Belum pernah ada—atau mungkin tidak lazim—entah mengapa: *ibu pembangunan, *ibu koperasi, *ibu pendidikan, misalnya.

Jika kosakata itu berbau perempuan, konotasi semantisnya cenderung negatif. Misalnya, Bejo yang perangainya kewanita-wanitaan disikapi sebagai negatif, disamakan dengan banci. Sebaliknya, perangai Eny yang tomboy, asal masih mau sedikit berdandan saja, akan diterima lebih positif—misalkan dianggap malah “modern”, “masa kini”, “gaul”—oleh sekitarnya.

Keenam, beberapa kosakata mencerminkan bahwa suatu jabatan, prestasi, organisasi, atau pekerjaan biasanya diisi oleh seorang lelaki, jika diisi oleh perempuan dianggap suatu “kelainan” atau kekecualian, dan untuk itu harus diembel-embeli kata wanita. Sebutan profesor, kesebelasan, pesilat, wartawan cenderung menggiring orang untuk menafsirkan bahwa semua itu untuk lelaki. Jika dilekatkan kepada perempuan, biasanya menjadi profesor wanita, kesebelasan wanita, pesilat wanita, wartawan wanita—seakan-akan hal itu suatu keganjilan. Seorang lelaki tidak usah disebut *lelaki karier ketika sukses berkarier, tetapi seorang perempuan yang bekerja di sektor publik langsung harus disebut wanita karier.

Ketujuh, ungkapan pemanggilan juga menempatkan perempuan sebagai golongan kelas dua, sehingga selalu disebut “setelah lelaki”. Yang lazim diungkapkan dalam pertemuan resmi, rapat, khotbah, ceramah, adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati…, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, … dan pastilah bukan *Ibu-ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, … *Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang berbahagia, … Dalam surat undangan pun yang lazim tercetak adalah Kepada Yth.: Bpk/Ibu/Sdr. … dan tentu bukan *Kepada Yth.: Ibu/Bpk/Sdr. …

Kedelapan, dalam kebijakan institusional baik sektoral maupun nasional pun tergambar jelas betapa perempuan terus dan masih menjadi beban masalah dan tidak pernah mencapai kesetaraan seperti lelaki. Karena gerak nasib perempuan dirasakan ketinggalan, peranannya perlu terus ditingkatkan melalui ungkapan menteri peranan perempuan, Hari Kartini, dan Hari Ibu. Sebaliknya, lelaki tidak menjadi masalah, sehingga tidak membutuhkan *menteri urusan lelaki, *Hari Kartini, dan *Hari Bapak. Sebagai bagian dari masalah, bahkan kedudukan perempuan disejajarkan dengan anak-anak, sehingga perlu dibangun Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), sedangkan kaum bapak tidak memerlukan karena dianggap sudah mandiri dan sudah dapat menolong diri sendiri. Bahkan, perempuan disamakan kedudukannya dengan benda mati, misalnya dalam ungkapan harta, tahta, wanita, atau peluru dan wanita. Hal ini menggambarkan fakta bahwa nasib perempuan tersubordinasi, bahkan sampai tingkat bahasa sekalipun.

Kesembilan, beberapa ungkapan mencerminkan bahwa istri boleh berpenghasilan/ berkedudukan melebihi suami, tetapi tidak diakui, atau kalau diakui, dengan malu-malu. Misalnya seorang istri yang berdagang, yang penghasilannya benar-benar jauh di atas suami—sehingga sesungguhnya merupakan tumpuan kebutuhan material keluarga—dengan rendah hati akan mengatakan: hanya membantu suami, untuk tambah-tambah saja, hanya kerja sambilan, atau bahkan yah …ketimbang menganggurlah. Dia akan mendapat cap buruk, penilaian negatif, dari sekeliling jika saja mengatakan *Saya yang menanggung kebutuhan keluarga, penghasilan suami cuma berapa.

Secara psikologis kultural, terdapat ketakutan “menyaingi” atau “mengalahkan” suami pada seorang istri. Dalam dunia psikologi ada istilah syndrome of success fear.—suatu fenomena seorang istri takut kelihatan lebih sukses ketimbang suaminya, takut suaminya tampak lebih bodoh (Sudarwati, 2003). Dalam hal demikian, seorang istri juga mengalami “kematian subjek”: menjadi diri sendiri pun tidak berani.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik di sini sehubungan dengan ketimpangan gender pada kosakata dan ungkapan dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut. (1) Beberapa ungkapan mencerminkan wanita pemelihara kehidupan yang sabar, sedang lelaki penguasa kehidupan. (2) Beberapa struktur gramatikal bahasa Indonesia menunjukkan perempuan itu pasif, sedang lelaki aktif. (3) Beberapa kosakata dan ungkapan menunjukkan perempuan selalu menjadi korban dan disalahkan, sedang lelaki tidak dipersoalkan. (4) Beberapa kebiasaan nama dan panggilan menunjukkan bahwa perempuan penerima identitas, sedangkan lelaki pemberi identitas. (5) Kosakata yang berkonotasi lelaki menjadi standar untuk menyebut lelaki maupun perempuan. (6) Beberapa kosakata mencerminkan bahwa suatu jabatan, prestasi, organisasi, atau pekerjaan biasanya diisi lelaki, jika diisi perempuan dianggap suatu “kelainan” dan untuk itu harus diembel-embeli kata wanita. (7) Ungkapan pemanggilan juga menempatkan perempuan sebagai golongan kelas dua. (8) Dalam kebijakan institusional tergambar jelas betapa perempuan masih menjadi beban masalah dan tidak pernah mencapai kesetaraan (9) Beberapa ungkapan mencerminkan bahwa istri boleh berpenghasilan/berkedudukan melebihi suami, tetapi tidak diakui.

Tulisan ini menyimpan beberapa kekurangan. Pertama, data yang disajikan amat terbatas. Pemakaian bahasa dalam iklan—yang diduga kuat mengandung ketimpangan gender—belum tercakup dis ini. Maka, jika kajian ini dilanjutkan, selayaknya diadakan pengayaan data. Kedua, kajian ketimpangan gender sesungguhnya dapat diperdalam ke arah relasi gender dan kekuasaan di antara penutur lelaki dan penutur perempuan. Tulisan ini terlalu umum untuk diarahkan ke situ walaupun gagasan tentang relasi kekuasaan tersebut sudah dicakup. Sekadar, menyodorkan saran, buku Esther Koentjara (2003), Gender, bahasa, dan Kekuasaan, dapat dimanfaatkan dalam hal ini. Ketiga, sebagai kajian sosiolinguistik, sesungguhnya kajian ini hanya menerapkan salah satu pendekatan (sosiokultural), padahal ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, misalnya pendekatan psikodinamis, kognitif, dan sosiokultural (Kweldju, 1993).

Daftar Pustaka Acuan

Budiman, K. 1992. “Subordinasi Perempuan dalam Bahasa Indonesia”. Dalam B. Santoso et al. (ed.), Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa). Yogyakarta: Kanisius & Lembaga Studi Realino.
Coates, J. 1991. Women, Men, and Language: A Sociolinguistics Account of Sex Differences in Language. London: Longman.
Hudson, R.A. 1986. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Jupriono, D. 1997. “Bahasa Indonesia, Bahasa Lelaki?”. FSU in the Limelight 5(2) Juli.
Jupriono, D. 2003. “Ideologi Patriarki pada Singkatan WTS: Konstruksi Simbolis Ketidakadilan Gender”. Parafrase 3(1), Februari.
Kramarae, C. 1981. Women and Men Speaking: Frameworks for Analysis. London: Newbury House Pub., Inc.
Kuntjara, E. 2003. “Gender, Bahasa, dan Kekuasaan”. Surabaya: Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra.
Kweldju, S. 1993. “Penelitian Seksisme Bahasa dalam Kerangka Penelitian Stereotipi Seks”. Warta Studi Perempuan 4(1).
Lakoff, R. 1979. “Talking Like a Lady”. Dalam B.J. Wishart & L.C. Reichman (ed.), Modern Sociolinguistics Issues. New York: MacMillan Pub. Co. Inc.
Sari, N.I., A. Kuntarti, A.C. Rahayu. 2003. “Diksi dalam Ragam Bahasa Prokem di Kalangan Gay di Surabaya Pusat”. Parafrase 4(1) Februari.
Saville-Troike, M. 1982. The Ethnography of Communication: An Introduction. Oxford: Basil Blackwell.
Sobary, M. 2000. “Wanodya” (Hal. 149—151) dalam Kang Sejo Melihat Tuhan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Spender, D. 1985. Man Made Language. London: Routledge & Kegan Paul.
Spolsky, B. 2001. Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.
Sudarwati M. 2003. “Pola Kepemimpinan Partisipatif, Dukungan Sosial Suami, dan Fear Succes dengan Motivasi Kerja pada Wanita Karier di Surabaya”. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Psikologi, Program Pascasarjana, Untag Surabaya
Trudgill, P. 1984. Sociolinguistics. Harmonsworth: Penguin Books.

Polisemi & Homonimi dalam Wacana Humor SMS

D. Jupriono*

Wacana humor SMS membangun suasana humornya melalui ketaksaan makna dengan memanfaatkan paronomasia, terutama bentuk-bentuk yang berelasi polisemi dan homonimi. Polisemi yang dimanfaatkan dalam wacana humor SMS bersumber dari (a) pergeseran dan perluasan penggunaan kata, (b) spesialisasi pemakaian dalam lingkungan sosial, dan (c) pemakaian bahasa figuratif dan bahasa literal, sementara polisemi karena pengaruh bahasa asing tidak ditemukan. Homonimi dalam wacana humor SMS berupa homonimi absolut dan homonimi parsial. Homonimi absolut mencakup kata utuh, akronim, dan singkatan. Homonimi parsial yang dimanfaatkan dalam wacana humor SMS mencakup homofoni dan homografi.

Kata-kata kunci: wacana humor, ambiguitas, polisemi, paronomasia, homonimi

Pendahuluan

Ramalan pakar media Marshall McLuhan sejak 1964 (Understanding Media, 1999) bahwa “the medium is the message” menjadi kenyataan di depan mata. Ponsel, handphone, telepon selular, cellphone, telepon genggam—atau sebut saja HP—menjadi penanda eksistensial manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagai telepon genggam, HP benar-benar telah “menggenggam” otak para pemakainya. HP beroperasi lintas bangsa, golongan, usia, gender, jarak, dan waktu.

Dibandingkan dengan media lain (taruhlah telepon, fax, internet), HP memang lebih mudah dan murah, lebih praktis dan cepat. Salah satu bukti kelebihan itu adalah fasilitas bernama SMS (short message service). Semua pengguna HP memanfaatkannya: menulis, mengirim, membaca pesan lewat SMS. Dalam hal ini SMS sanggup membuktikan bahwa ternyata masyarakat Indonesia sangat rajin membaca dan menulis—setidaknya membaca dan menulis pesan SMS.

Sebagai fasilitas mutakhir per-HP-an, SMS, selain untuk mengirimkan pesan serius dan segera, juga dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan-pesan yang tidak serius, santai, dan menghibur. Dari sinilah SMS humor berhulu.

Lazimnya pembahasan SMS selalu dalam domain ilmu komunikasi dan teknologi informatika. Kajian SMS dari perspektif linguistik, misalnya, belum dilakukan orang. Tulisan ini menelaah teks humor SMS sebagai wacana—selanjutnya disebut wacana humor SMS—dari sudut pandang semantik, sebagai cabang linguistik. Humor SMS—sebagaimana humor lain—banyak memanfaatkan sekaligus mempermainkan bahasa (cf. Monro, 1988; Ostrower, 1998). Unsur bahasa yang dominan dalam wacana humor SMS adalah ketaksaan makna. Ketaksaan itu berasal dari kata, frase, dan klausa yang mengandung polisemi dan homonimi (cf. Veatch, 1999; McQueen, 2002). Ketaksaan dalam wacana humor SMS didominasi oleh pokok persoalan (subject matter) tentang sesuatu yang beraroma jorok, vulgar, porno, serta meledek dan membuat keki pembacanya.

Fokus kajian tulisan ini ada dua. Bagaimana polisemi dimanfaatkan dalam wacana humor SMS? Bagaimana homonimi dimanfaatkan dalam wacana humor SMS? Sebagai kajian kualitatif, data diambil dengan teknik dokumentasi verbal dari kumpulan SMS humor Daianawati (2004). Dengan metode identitas referensial (Sudaryanto, 1993), analisis data dilakukan dengan teknik seleksi, klasifikasi, dan komparasi referensial.

Landasan Teoretis

Teori-teori Humor


Konsep dasar humor berada di wilayah psikologi. Salah satu teori psikologi tentang humor adalah teori bisosiasi. Menurut teori bisosiasi, dasar semua humor adalah kondisi bisosiatif, yakni menjadi satunya dua ide, dunia, atau situasi yang berlainan, dan akhirnya terasa ganjil, bertentangan, tidak pantas, atau tidak logis (Ostrower, 1998; Raskin, 1985). Konsep humor dalam masyarakat akademik bermuara pada tiga teori utama, yaitu (1) teori ketidaksejajaran (incongruity theory), (2) teori konflik (conflict theory), dan (3) teori pembebasan (relief theory) (Wilson, 1979; Monro, 1988).

Teori ketidaksejajaran memandang humor sebagai penggabungan dua makna atau penafsiran yang berbeda ke dalam satu objek yang kompleks, sedang teori konflik menerima humor sebagai penjajaran dua atau lebih situasi yang bertentangan ke dalam satu konteks. Sementara, teori pembebasan memandang humor sebagai sarana pembebas seseorang dari perasaan tertekan secara psikologis dan termarginalisasikan secara sosial. (Wilson, 1979; McQueen, 2002). Ketiga teori sama-sama memandang bahwa pemahaman wacana humor memerlukan kemampuan memahami konteks intralingual (cotext) dan konteks ekstralingual (context) (Chiaro, 1992) dari wacana tersebut.

Ada humor yang memanfaatkan bahasa (humor verbal, lisan atau tulis), ada pula yang memanfaatan gerak (humor nonverbal), dan tentu ada yang menggabungkan keduanya. Dalam humor verbal bahasa menjadi media pokok. Kata-kata bahasa apa pun memang lentur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan (dan membungkus) marah, manipulasi, dan humor.

Paronomasia: Polisemi dan Homonimi

Teknik inti humor verbal adalah permainan bahasa. Salah satunya adalah paronomasia atau pun, yaitu permainan kata dengan memanfaatkan polisemi atau homonimi (Corbett, 2004). Di sini pemanfaatan itu bisa berupa eksploitasi, bisa pula penyimpangan (Hempelmann, 2004).

Dalam bahasa mana pun wajar bahwa sebuah kata memiliki lebih dari satu makna. Inilah embrio lahirnya polisemi. Maka, timbullah ketaksaan atau ambiguitas (ambiguity). Meskipun berbeda, makna-makna tersebut berhubungan sebab ada benang merah arti (thread of menaing). Polisemi menjamin adanya relasi makna antarkata yang bentuknya sama, misalnya hook ‘kail’ dan hook ‘pengait’ (Saeed, 2000: 64).

Ullmann (1970: 159—160) menggolongkan empat sumber terjadinya polisemi sbb.: (1) pergeseran dan perluasan penggunaan kata (shift in application), (2) spesialisasi pemakaian dalam lingkungan sosial (specialization on social millieu) yang berbeda, (3) pemakaian bahasa figuratif (figurative language) dan bahasa literal yang didominasi makna kias atau makna sekunder, dan (4) pengaruh bahasa asing (foreign influence), yakni peminjaman makna (semantic borrowing) (cf. Lyons, 1996).

Dalam homonimi, menurut Saeed (2000: 63), relasi antarkata secara fonologis sama, namun maknanya berbeda dan tidak berhubungan. Contoh: pen ‘alat tulis’ dan pen ‘kandang’. Homonimi terjadi karena tiga kemungkinan. (1) Homonimi terjadi karena konvergensi fonetis; misalnya kata syah ‘raja’ sesungguhnya tidak berhomonimi dengan sah ‘resmi’, akan tetapi, karena sah sering diucapkan sebagai syah, lahirlah homonim. (2) Homonimi terjadi karena konvergensi makna; kata jembatan, misalnya, berkembang dari jambatan; kata jambatan terjadi dari jabatan. (3) Homonimi terjadi karena pengaruh asing; misalnya tim ‘sejenis nasi lembek’ dan tim (dari team) ‘kelompok kerja’).

Lyons (1996: 55) membedakan antara homonimi absolut dan homonimi parsial. Homonimi absolut memenuhi tiga kondisi, yaitu: maknanya tidak berhubungan, seluruh bentuknya identik, dan ekuivalen secara gramatikal. Relasi makna antara sole ‘bagian bawah sepatu’ dan sole ‘jenis ikan’, misalnya, adalah homonimi absolut. sedangkan found ‘bentuk lampau verba menemukan’ dan found ‘bentuk kini verba mendirikan’ termasuk homonimi parsial karena aspek gramatikalnya tidak ekuivalen.

Homonimi parsial dibedakan ke dalam homofoni dan homografi. Saeed (2000: 63) menyebut homofoni sebagai relasi kata yang pengucapannya sama. Homofoni—berasal dari kata homos ‘sama’ dan phone ‘suara’—menunjukkan relasi kata yang pengucapannya sama, tetapi tulisannya berbeda dan maknanya tidak berhubungan. Contoh: ring ‘membunyikan (bel)’ dengan wring ‘memeras (baju)’; night ‘malam’ dengan knight ‘ksatria’. Menurut Saeed (2000), homografi, jika dideskripsikan lebih rinci, dibatasi sebagai relasi antarkata yang tulisannya sama, pengucapannya berbeda, dan maknanya tidak berhubungan. Ini sesuai dengan asal katanya, yakni dari bahasa Yunani homos ‘sama’ dan graf ‘tulisan’. Contoh: minute [minit] ‘menit’ dengan minute [mainiut] ‘sangat kecil’.

Polisemi dalam Wacana Humor SMS

Kecuali pengaruh bahasa asing (peminjaman makna), ketiga sumber lain dari polisemi menurut pandangan Ullmann (1970) tampak jelas dimanfaatkan dalam wacana humor SMS.

Pergeseran dan Perluasan Penggunaan Kata

Pergeseran dan perluasan penggunaan kata sebagai penyebab lahirnya polisemi dicontohkan oleh penggunaan kata direndam dan air dalam teks wacana humor SMS (1).
1) Believe it or not! Ukuran penis tergantung air rendamannya.
Jk direndam air dingin, ukurannya S;
jk air hangat = M;
jk air agak panas = L;
jk air ludah = XXL

Direndam berarti dimasukkan ke dalam tempat yang berisi air atau benda cair lain. Dalam wacana (1) penis yang direndam air dingin, air hangat, air agak panas, masih berada dalam satu wilayah makna primer yang memang benar-benar direndam biasa. Akan tetapi, direndam air ludah jelas tidak biasa; ada makna sekunder di sini. Direndam air ludah berarti ‘dioral seks’ (fellatio); memang di dalam aktivitas oral seks pun dasarnya juga direndam. Begitulah klausa direndam air mengalami perluasan/pergeseran pemakaian dari yang biasa ke yang jorok. Ini memang disengaja untuk memunculkan suasana humor.

Sebagai sumber polisemi, perluasan pemakaian tidak hanya terjadi pada kata/frase/klausa yang bermakna sekunder (seperti teks 1), tetapi bisa juga terjadi pada yang bermakna primer, seperti kata terbuka dalam teks (2).

2) Hanya tangan yang terbuka yang bisa menerima harta, hanya hati yang terbuka yang bisa menerima cinta, & hanya paha yang terbuka yang bisa merasakan kenikmatan

Kata terbuka pada klausa relatif tangan yang terbuka dan hati yang terbuka meyimpan makna kias, figuratif, sekunder, sedangkan pada paha yang terbuka mengandung makna primer. Dalam komunikasi biasa pemakaian klausa bermakna sekunder justru lebih lazim muncul ketimbang klausa bermakna primer (seperti dalam paha yang terbuka). Klausa relative paha yang terbuka bermakna primer sebab jika acuannya aktivitas bersenggama, bukankah pahanya memang terbuka?

Makna primer bisa saja ganda—ada nuansa (beda tipis) antarmakna. Misalnya perbedaan antarmakna yang muncul dari kata gigit antara hakim dan korban perkosaan pada wacana humor SMS (3).

3) Hakim bertanya kpd korban perkosaan “Knp tak Saudara gigit saja penis terdakwa ketika dia memaksamu melakukan oral sex?
Jwb korban: “Saya tdk bisa, Yang Mulia. Saya seorang vegetarian.”

Makna primer gigit dari hakim adalah ‘gigit dengan gigi untuk membela diri’, sedang gigit di mata korban perkosaan pada (3) adalah ‘gigit dengan gigi untuk dimakan’. Makna primer keduanya sama-sama ’menggigit dengan gigi’. Akan tetapi, justru beda tipis inilah yang memicu polisemi dalam wacana humor SMS.

Dalam kasus seperti (1) s.d. (3), Ullmann (1970) maupun Lyons (1996) sama-sama menegaskan bahwa perbedaan setipis atau sebesar apa pun, selama relasi makna itu berada di wilayah polisemi, selalu dapat dilacak benang merahnya. Menurut pandangan teori ketaksejajaran, kedua makna tersebut justru dipertemukan dan pertemuan tersebut melahirkan suasana bisosiatif (Wilson, 1979). Dalam dunia humor hal ini dimanfaatkan untuk memunculkan situasi lucu.

Spesialisasi Lingkungan Pemakaian

Dengan spesialisasi, kata/frase/klausa/kalimat memiliki makna sekunder khas ketika dipakai dalam lingkungan tertentu, yang berbeda maknanya bila dipakai di lingkungan lain. Bahkan, dalam satu lingkungan pun bisa tumbuh nuansa (lihat wacana 4). Meskipun demikian, sepanjang satu sama lain dapat dilacak hubungannya, relasinya tetap polisemi. Misalnya makna-makna sekunder haa … besar banget dalam wacana humor SMS (4).

4) Apa perbedaan bulan madu pertama kedua dengan bulan madu kedua?
Bulan madu pertama, istrinya yang teriak “Haaa … besar banget!’, kalau bulan madu kedua, suami yang teriak, “Haaa … besar banget!”

Haa pertama dan haaa kedua termasuk kelas kata seru (tusschenwerpsels, interjection, inwurpen), yakni interjeksi kekagetan (cf. Kridalaksana, 1990). Frase besar banget mengandung makna primer ‘ukuran sangat besar’. Hanya, dalam lingkungan persuamiistrian, konteks ekstralingual pada wacana ini mengkonstruksi interpretasi bahwa dalam wacana (4) besar banget pertama mengacu ‘ukuran besar batang penis’, sedang besar banget kedua menunjuk ‘ukuran lebar liang vagina’. Nuansa polisemis semacam inilah yang didayagunakan untuk menumbuhkan humor (Raskin, 1985; Veatch, 1999a).

Polisemi pemicu humor dapat pula mengkonkretkan konsep abstrak filsafat, misalnya dikenakan—ditanggalkan, mengencangkan, serta 2 benda—1 benda, dalam wacana humor SMS (5).

5) Teori Dualisme tentang BH: Bila dikenakan dpt mengencangkan 2 benda & bila ditanggalkan dpt mengencangkan 1 benda.

Dalam kajian filsafat, khususnya metafisika antropologis, filosof Yunani Klasik Plato lewat konsep Dualisme mempertentangbedakan dimensi jiwa dan dimensi raga. Konsep teoretis pertentangbedaan ini dikonkretkan dalam wacana (5). Pertentangannya tampak pada dikenakan lawan ditanggalkan; acuannya adalah kutang (BH). Beda nuansa maknanya tampak pada kata mengencangkan setelah diikuti frase 2 benda dan 1 benda. Klausa mengencangkan 2 benda berarti ‘membuat payudara tidak kendur’, sedang mengencangkan 1 benda berarti ‘membuat penis ereksi’—di sinilah letak poliseminya. Begitulah, lingkungan gender yang berbeda—lelaki dan perempuan—memunculkan beda nuansa polisemis dan perbedaan ini dimanfaatkan untuk tujuan humor (cf. Chiaro, 1992).

Pemakaian Bahasa Figuratif dan Literal

Dari semua sumber polisemi, pemakaian bahasa figuratif dan literal, salah satu atau keduanya, merupakan sumber tersubur. Polisemi karena bahasa figuratif pula yang banyak dipakai dalam wacana humor (Raskin, 1985; Veatch, 1999). Berdasarkan keeksplisit-implisitannya, dapat dibuat klasifikasi berikut.
Pertama, bahasa figuratif dan bahasa literal sama-sama eksplisit. Misalnya makna kata keluar (6), kepala dan mulut (7), serta taman mini, metromini, rok mini (8) wacana humor SMS.

6) Tengah mlm anak bangun krn dengar suara keras ibunya, “Oh … cepetan. Pa, aku mau keluar!”. Dgn terengah-engah ayah jawab, “Tahan, Ma … kita keluar bareng …”.
Anaknya berteriak, “Pa … Ma … aku ikut!”

7) Kenapa laki-laki senang berpikir dan perempuan senang ngomong?
Karena lelaki punya 2 kepala, sedang perempuan punya 2 mulut.

8) Apa bedanya taman mini, metromini, & rok mini?
Jwb: dlm taman mini ada metromini ngetem; dlm metromini ada ce pake rok mini & dlm rok mini ada taman mininya (ngetem ‘menunggu dan mencari penumpang, dj)

Pada (6) ada tiga kata keluar. Kata keluar 1 dan 2 yang diteriakkan ayah dan ibu yang sedang bersanggama tersebut mengacu ‘ejakulasi dan orgasme’: dari penis keluar sperma dan dari vagina keluar lubrikan kenikmatan klimaks; kata keluar 3 yang diteriakkan anak mengacu ‘keluar dari rumah’. Keluar pada ayah dan ibu adalah bahasa figuratif, yang didominasi makna sekunder, kiasan, sedang keluar pada anak adalah bahasa literal, yang dipenuhi makna primer, dasar, biasa.

Begitu pula pada (7) kepala pada lelaki berupakan bahasa literal yang bermakna primer ‘bagian tubuh di atas leher’ sekalius bahasa figuratif yang bermakna sekunder ‘ujung penis’. Selanjutnya, masih pada (7), kata mulut sebagai bahasa literal bermakna ‘rongga di muka tempat bibir, gigi, dan lidah’, dan sebagai bahasa figuratif bermakna sekunder ‘vagina’. Mungkin kebetulan, penamaan organ kemaluan wanita dimetaforkan seperti mulut, misalnya labiomajora (bibir luar) dan labiominora (bibir dalam).

Pada (8) kata mini dalam metromini dan rok mini merupakan bahasa literal yang bermakna ‘kecil/pendek’. Maka, yang tampak memang mobil kecil dan rok pendek. Sedangkan, taman mini merupakan bahasa figuratif metafor yang mengacu rerimbunan bulu pubic vagina. Hal-hal jorok-porno seperti ini mendominasi wacana humor SMS.
Kedua, bahasa figuratif dieksplisitkan tanpa bahasa literal. Perhatikan klausa telornya asin (8) dan kata didzikir (9), kata gunung, kelereng, burung (10).

8) Stlh ber-oral sex, WTS tanya pd si pria: “Sampeyan asli Brebes ya Mas?”
Pria jwb: “Kok tahu?”
WTS: “Anu … ini telornya asin

9) Seorang janda sdh kawin 12x. Semua laki kabur krn gak kuat. Terakhir dpt suami kiai, tp aneh, ganti jandanya yg kabur. Katanya: “Gw nyerah, mana tahan pentil dizikir tiap malam!”

10) Survei membuktikan perempuan lbh kuat dr laki2. Perempuan bawa 2 gunung biasa2 saja, sedang laki-laki hanya bawa 2 kelereng, itu pun dibantu burung

Brebes terkenal sebagai kota telor asin (di samping bawang). Telor di sini sungguh-sungguh telor, dalam hal ini telor bebek. Pada (8) acuan telor asin bukan telor bebek, melainkan testicle, testikel (buah pelir/zakar). Ini jelas bahasa figuratif dengan makna sekunder kiasan. Seorang lelaki asli Brebes, buah pelirnya—tentu saja—sama seperti dari daerah lain, tidak asin; jika toh asin pun, tetap tidak bersangkutan dengan telor asin.

Kata dizikir berasal dari bentuk dasar zikir, yaitu ‘puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang’ (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1280). Lazimnya, pezikir mengucapkannya dalam jumlah tertentu (33X, 100X, 1000X, dst.) yang penghitungannya dilakukan dengan (sedikit) memencet-mencet berurutan untaian manik-manik biji tasbih. Dizikir pada (9) berarti dipencet-pencet, dipijit-pijit setiap kali mengucapkan zikir. Apa yang dipijit Pak Kiai ternyata bukan biji tasbih seperti lazimnya, melainkan puting payudara istrinya.

Kata-kata gunung, kelereng, burung pada (10) semuanya bahasa literal dengan makna kias sekunder berturut-turut, yakni ‘2 buah payudara kiri kanan’, ‘2 buah biji pelir’, dan ‘1 batang penis’. Wacana humor SMS yang mengandung polisemi dengan bahasa figuratif masih banyak. Contohnya teks (11, 12, 13, 14), dengan catatan: silahkan Pembaca menganalisisnya sendiri.

11) Tlh ditemukan tali terpanjang yang dicatat MURI. Tali tsb mampu melingkari 2 gunung: tali BH.

12) Hewan apa yang nyampe pertama kali di bulan? Burung … nya Neil Amstrong.

13) Berita terbaru dari Inggris: Penjaga gawang terbaik di dunia adl wanita, krn ditembak dari sudut mana pun baik gelap maupun terang posisi bola tetap di luar.

14) Penis & Bola bertengkar hebat.
Bola: Hei kamu tdk adil, tiap kali kamu masuk gak ngajak2 saya.
Penis: Emang kamu kira enak? Saya muntah2 trs di dlm, tau!

Homonimi dalam Wacana SMS Humor

Homonimi Absolut


Dalam wacana humor SMS homonimi absolut dipenuhi oleh singkatan dan akronim. Dalam wacana humor lain pun sama (cf. Jupriono & Andayani, 2002). Wacana homonimi absolut ini dapat diklasifikasikan ke dalam (a) kata utuh dan (b) akronim-singkatan. Homonimi absolut kata utuh tampak pada kata Bobo, Gadis (15), matahari (16), keras—antikekerasan (17), dan bagian-bagian kalimat Ooh aah ooh, Ooh yes ooh no, Oh my God, lu cabut gue tamper (18).

15) Majalah apa yang paling mahal? Bobo sama Gadis.

16) Kenapa bumi makin panas? Karena matahari buka cabang di mana-mana.

17) Wanita sering tdk konsisten. Sering demo teriak2 Anti Kekerasan.
Pas ada maunya malah minta yg keras!

18) 4 tipe desahan sex wanita:
1. Tipe romantis: “Ooh … aah … ooh!”
2. Tipe plin-plan: “Ooh yes … ooh no!”
3. Tipe religius: “ Oh my God …!”
4. Tipe maniak: “Lu cabut, gue tamper!”

Pada (15) Bobo I mengacu ‘nama majalah anak’, sedang Bobo II ‘tidur’—ingat kata ninabobo; kata Gadis I ‘nama majalah remaja putri’, sedang Gadis II ‘remaja putri’. Pada (16), matahari I mengacu ‘mentari, surya, bintang raksasa’, sedang matahari II ‘nama plaza, supermarket’. Pada (17), kata keras I dalam antikekerasan berarti ‘tindakan menyakiti’, sedang keras II mengacu ‘penis yang keras saat ereksi’. Bahwa Ooh aah ooh Ooh yes ooh no, Oh my God, lu cabut gue tamper berturut-turut ditafsirkan mengacu pada ‘desahan romantis’, ‘desahan plin plan’, ‘desahan religius’, dan ‘desahan maniak’, dalam (18), inilah bukti arbriter-nya bahasa. Peluang tafsir lain masih terbuka: tidak harus begitu. Kebebasan tafsir makna ini mendorong terbangunnya relasi homonimi. Kondisi yang seakan-akan chaos ini justru memungkinkan munculnya suasana humor (Sultanoff, 1994). Dalam perspektif Lyons (1996), pasangan-pasangan homonimi ini memenuhi syarat—kecuali (17)—sebab masing-masing satu sama lain maknanya tidak berhubungan, bentuknya identik, dan ekuivalen secara gramatikal.
Homonimi absolut akronim-singkatan kebanyakan berupa akronim (19) atau pun akronim campur singkatan (20), sedangkan singkatan (abbreviaton) (21) beberapa saja.

19) UMAR BAKRI adl singkatan dr Untung Masih Ada Rambut BAgian Kanan KiRI, (artinya bagian tengahnya botak).

20) Hsl survey menunjukkan bhw yg mengkonsumsi aqua lbh dr 1 ltr sehari akan terjangkit HIV (Hasrat Ingin Vivis)

21) Kelamin wanita dpt dilihat dari kartu GSM yg dipakainya:
XL = Xtra Legit
SIMPATI = SedIkit Merekah Pas Anget di TIt**
MENTARI = MENgkeret TApi guRIh
HALO = HA … LOnggar

Umar Bakri I pada (19) mengacu ‘kondisi botak kepala’, sedang Umar Bakri II ‘nama orang’ atau ‘pak guru’ (ingat judul lagu Iwan Fals 1980-an!). Makna-makna ini satu sama lain tidak berhubungan, Begitu juga HIV I pada (20) yang mengacu ‘kebelet menahan kencing’ dan HIV II ‘human immunodeficiency virus’, virus mematikan penyebab AIDS. Singkatan XL I pada (21) menunjuk ‘kenikmatan persenggamaan’, sedang XL II mengacu ‘ukuran kelewat besar’, misalnya untuk baju. Selanjutnya, SIMPATI I, MENTARI I, dan HALO I masing-masing mengacu ‘penilaian cowok atas rasa atau kondisi vagina dalam hubungan seksual’, sedangkan SIMPATI II, MENTARI II, dan HALO II semuanya mengacu ‘merek kartu pulsa HP’, bahkan masih ada SIMPATI III, MENTARI III, dan HALO III, yang masing-masing menunjuk ‘perhatian-kasihan pada orang lain’, ‘matahari’, dan ‘partikel fatis’ (phatic particle; Kridalaksana, 1990) atau pragmatic particle (Leech, 1983) untuk memulai pembicaraan. Lagi-lagi, dalam perspektif Lyons (1996), semua pasangan ini memenuhi persyaratan sebagai relasi homonimi.

Wacana humor SMS homonimi absolut berupa akronim-singkatan cukup banyak, seperti dikutipkan berikut ini, (22) s.d. (26). Bukan karena kepelitan penulis jika kehomonimiannya tidak dianalisis. Ini sengaja dilakukan demi menghargai kecerdasan Pembaca Budiman.

22) Qualities of a perfect husband: Brave, Intelligent, Gentle, Polite, ENergetic, Industrious, Smart. In short, he must have BIG PENIS.

23) Orang manakah Anda?
Sunda = senengnya daun muda,
Menado = menang tampang doing,
Jawa = jaga wibawa,
Padang = pandai dagang,
Batak = banyak taktik

24) Jadilah istri yang SALEHA (SukA Lupa Pake beha), sering-seringlah suami istri ber-ISTIGOSAH (ISTrI GOyang, Suami basAH), agar jadi SAKINAH (sekali kena minta nambah), tetapi jauhi suami SIAGA (siap antar gadis tetangga)

25) Menurut pakar dunia, ajaran Kamasutra tdk sehebat ajaran leluhur kita dari Jawa yaitu MINAKJINGGO: MIring eNAK, nJengkING mongGO.

26) Men are Funny, understanding, Cute, Kind, Intelligent, Naughty, Great, Sweet, Honest, Independence, Truthful. In short they are FUCKING SHIT.

Homonimi Parsial

Homofoni, sebagai salah satu wujud homonimi parsial, tidak banyak ditemukan. Contohnya di sini hanya satu wacana humor SMS (27), yakni antara to Mas dan Tomas.

27) Ce Jawa nikah dgn co Batak.
Di malam pertama, si ce teriak kesakitan: “Udah to Mas …! Udah to Mas!”
Co: “Bah, siapa Tomas?? Aku ini Tobing!”

Transkripsi ortografis to Mas ‘panggilan sebutan lelaki’ dengan Tomas ‘nama lelaki’ jelas berbeda, tetapi pengucapannya (hampir) sama. Dalam perspektif kategori sintaktis to pada to Mas tergolong ‘kategori fatis penekan’ (Kridalaksana, 1990) atau dalam perspektif wacana termasuk partikel pragmatis (pragmatic particle; Leech, 1983) yang berfungsi menekankan secara halus maksud pembicaraan. Sisi humor SMS ini, berdasarkan konteks ekstralingualnya, adalah salah sangka karena perbedaan maksud tersebut. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa suami (Tobing) mengira istrinya sebelumnya pernah bersenggama dengan lelaki lain (Tomas). Dalam dunia nyata ini berbahaya. Dalam wacana humor SMS ini memicu tawa.

Homografi dalam wacana humor SMS tampak pada kata kental I pada frase kental manis dan kental II pada kata kental kentul (28). Kental I bermakna ‘minuman susu antara cair dan padat’, sedang kental II dari bahasa Jawa yang mengacu ‘onomatope gerak kenyal-lentur payudara’. Pada (29) kentang I adalah ‘jenis ubi’, sedang kentang II adalah ‘penggalan bunyi bercanda dengan bayi agar menari dan tertawa’. Begitu pula kata terror I bermakna ‘aksi menebar ketakutan’ dan

28) Apa beda susu cap nona dengan susu nona? Kalau susu cap nona kental manis, kalau susu nona kental kentul.

29) Kentang apa yang bisa bikin bayi ketawa? Kentang tingtung tingtang tingtung

30) Teror apa yang disukai banyak orang? Teror rejing terojing terojing terorejing …

Sebagai onomatope, aspek bunyi kental, kentang, dan teror, sulit dibuktikan. Akan tetapi, sebagaimana hampir semua onomatope sebagai kata peniru bunyi, seluruh bunyi-bunyi itu lebih persepsional-imaginatif ketimbang faktual-objektif (—bahkan ketika kata-kata tersebut dilengkapi dengan pasangan terusannya (kentul, ting tung ting tang, rejing terojing). (Skinner, 1957).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat dibutirkan beberapa simpulan berikut. (1) Wacana humor SMS membangun suasana humornya melalui ketaksaan makna dengan memanfaatkan paronomasia, terutama bentuk-bentuk yang berelasi polisemi dan homonimi. (2) Polisemi yang dimanfaatkan dalam wacana humor SMS bersumber dari (a) pergeseran dan perluasan penggunaan kata, (b) spesialisasi pemakaian dalam lingkungan sosial, dan (c) pemakaian bahasa figuratif dan bahasa literal, sementara polisemi karena pengaruh bahasa asing tidak ditemukan. Homonimi dalam wacana humor SMS berupa homonimi absolut dan homonimi parsial. Homonimi absolut mencakup kata utuh, akronim, dan singkatan. Homonimi parsial yang dimanfaatkan dalam wacana humor SMS mencakup homofoni dan homografi.

Jika kajian wacana humor SMS masih dilanjutkan, perlu dipertimbangkan data-data lain di luar data yang mengandung paronomasia. Cukup banyak data seperti (31)—(35), misalnya, yang lebih tepat ditelaah dari perspektif pragmatik (implikatur, praanggapan), interpretasi lokal, dan analogi.
31) Apa beda anjing dgn anjring? Jwb: anjing kakinya empat, klo anjring kakinya emprat.

32) Co berkata pd co-nya di bioskop.
Ce: “Say, di sampingku ada co lg onani.”
Co: “Cuekin aja.”
Ce: “Tp dia pake tanganku!”

33) Kl ada yg blg lu jelek, sabar aja.
Kl ada yg blg lu bego, cuekin aja.
Kl ada yg blg lu dungu, cool aja.
Tp kl ada yg blg lu cakep, tamper aja krn itu FITNAH!

34) Hai orang2 beriman jgnlah kamu minum minuman keras krn itu adl minuman setan & jika kau terus meminumnya, nanti setannya minum apaan?

35) Mama bilang klo pacarku pegang dada katakan: “Don’t!”
Klo pegang bawah katakan: “Stop!”.
Berhubung dia pegang ke2nya, aku bilang: “DON’T STOP!”

Bentangan rimba linguistik demikian luasnya. Di luar teori semantik, implikatur, dan praanggapan, masih ada beberapa perspektif yang dapat diberdayakan sebagai pisau bedah analisis. Terbuka cukup luas peluang memanfaatkan, misalnya, teori tindak tutur (speech act) yang meliputi prinsip kerja sama (cooperative principle) Grice, prinsip kesantunan (politeness principle) Leech, dan parameter pragmatik Brown & Levinson. Sekadar contoh adalah kajian wacana kartun (Wijana, 1996) dan wacana humor Gus Dur (Jupriono, 2001). Keluasan jangkauan kajian akan makin membentang ketika beberapa perspektif tersebut dipertemukan dengan aneka teori humor, misalnya pandangan McQueen (2002), Monro (1988), Veatch (1999), dan Ostrower (1998). Menjelajahi rimba luas hampir tak bertepi ini sungguh menantang. Mau?

Daftar Pustaka

Brown, G. & G. Yule. 1983. Discourse Analysis. London: Cambridge University Press.
Chiaro, D. 1992. The Language of Jokes. London: Routledge.
Corbett, E.P.J. 2004. “What Is Paronomasia?” http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/ WhatIsParonomasia.htm
Cruse, D.A. 1995/1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Dianawati, Ajen. 2004. Kumpulan Humor SMS. Jakarta: Gagas Media.
Hempelmann, C.F. 2004). "Script Opposition and Logical Mechanism in Punning". Humor, Journal of the International Association for Humor Studies 17 (4) September 2004: 381–392.
Jupriono, D. 1992. “Mekanisme Struktural-Kontekstual Humor Verbal”. Jurnal Makna V/03.
Jupriono, D. 2001. “Wacana Humor Verbal Gus Dur dalam Perspektif Tindak Tutur”. Humanika Vol. 5, No. 2, Desember.
Jupriono, D. & Ambar Andayani. 2002. “Modus Strategi, Fungsi, Sasaran Singkatan-Akronim Pelesetan Politis dalam Perspektif Sosiolinguistik Kritis”. Wacana Humaniora Vol. 8, No. 8, Oktober, Unair Surabaya.
Kridalaksana, H. 1990. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Cet. II. Jakarta: PT Gramedia.
Kridalaksana, H. 1993. Kamus Linguistik. Ed. III. Jakarta: PT Gramedia.
Leech, G.N. 1983. Principles of Pragmatics. London: Longman.
Lyons, J. 1996. Linguistic Semantics. Cambridge: Cambridge University Press
McLuhan, M. 1999. Understanding Media: The Extention of Man. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
McQueen, A. 2002. “Humor, Humour”, hal. 413 dlm. The New Webster Dictionary of the English Language. Vol. 1. New York: Grolier.
Monro, D.H. 1988. “Theories of Humor”, hal. 349—355 dlm. L. Behrens & L.J. Rosen (ed.), Writing and Reading Across the Curriculum. Glenview, Il: Scott, Foresman & Company
Ostrower, C. 1998. “What is Humor?”. http://web.macam98.ac.ii/~ochayo/what.htm
Raskin, V. 1985. Semantic Mechanism of Humor. Dordrecht: Reidel Publishing Co.
Saeed, J.I. 2000/1997. Semantics. Oxford: Blackwell.
Skinner, B.F. 1957. “Supplementary Stimulation and Verbal Humor”, hal. 285—288 dlm. Verbal Behavior. New York: Appleton Century Crofts, Inc.
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa,Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
Sultanoff, S. 1994. “Exploring the Land of Mirth and Funny: A Voyage Through the Interrelationships of Wit, Mirth and Laughter, Laugh It Up”. Therapeutic Humor, July-August 1994.
Ullmann, S. 1970. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell.
Veatch, T.C. 1999. “Linguistic Humor”. http://tomveatch.com/else/humor/paper/node28. html
Veatch, T.C. 1999a. “Puns”. http://tomveatch.com/else/humor/paper/node29. html
Wijana, I D.P. 1996. “Wacana Kartun Bahasa Indonesia”. Prisma XXV/1, Januari 1996.
Wilson, C.P. 1979. Jokes: Form, Content, Use and Function. London: Academic Press.