DI JUAL Kios Lantai 3 Blok G-9 No. 6 Pusat Grosir Surabaya. Harga Rp. 450.000.000,- Hubungi Ully 082131460201.

ANALISIS WACANA KRITIS LATAR HISTORIS PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Pernah dimuat di Jurnal Parafrase Vol. 10, No. 02, 
September 2010, hal. 38-49



D. Jupriono
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP dan Fakultas Sastra
Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya



ABSTRACT. The focus of this study is explicit and implicit meanings of historical setting of Presiden SBY state speech discourse during 2004-2010. By perspective of critical discourse analysis van Dijk, it yields foundings as follows. Presiden SBY state speech maximally has made use of historical discourse setting to lead Indonesian public understanding. In building positive self image, Presiden SBY expresses explicitly life dynamic of politic, economy, law, social during the first ten (10) years of reformation era. Presiden SBY leads public perception implicitly that he is high ligitimated Presiden as democratic campaign product. Besides that, SBY also constructs public understanding that he gives contribution to reveal the development of Indonesian country. SBY is the more smart Presiden who exlpoits state speech as media of imagery politic.

Keywords: latar historis, politik pencitraan, makna eksplisit, persepsi implisit, analisis  wacana kritis


PENDAHULUAN
Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—sebagaimana presiden-presiden lain Republik Indonesia—senantiasa menunjukkan penghargaannya kepada presiden periode sebelumnya. Dalam masa pemerintahan periode I 2004—2009 SBY selalu menyebut secara eksplisit penghormatannya kepada presiden sebelumnya Megawati Soekarnoputri (Jupriono dkk., 2009); demikian juga pada periode II sejak 2009. Dua hal yang selalu dilakukan SBY dalam setiap bagian awal pidato kenegaraan adalah: pertama, secara eksplisit menghargai dan berterima kasih kepada jasa Presiden Megawati dalam masa pemerintahan sebelumnya dan, kedua, secara implisit memperlihatkan bahwa pemerintahan SBY lebih berhasil ketimbang pemerintahan Megawati.
Meskipun hal yang sama juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, pada SBY, intensitas dan frekuensi pujian atas keberhasilan diri sendiri tersebut lebih tinggi. Maka, SBY adalah presiden yang lebih piawai mengeksploitasi pidato kenegaraan sebagai media dan strategi politik pencitraan (politic of imagology, imagery politic) (Sulistiyo, 2008).
Ekspos fakta sejarah masa lalu (kegagalan pemerintahan presiden sebelumnya, misalnya) adalah komponen latar (setting) pidato. Karena pidato kenegaraan merupakan bentuk wacana, ekspos fakta sejarah ini disebut juga latar wacana (discourse setting) (van Dijk, 2001). Memang, adalah kelaziman bahwa setiap pemimpin, penguasa, elit politik, atau kelas berkuasa senantiasa memanfaatkan kekuatan bahasa untuk memperkuat konsolidasi guna mempertahankan kelangsungan kekuasaannya. Oleh karena itu, komunikasi politik yang dijalankan  tidak terlepas dari penggunaan bahasa, istilah, simbol verbal, yang memfokuskan perhatian pada topik dan aspek tertentu (Fairclough, 2008). Pemakaian istilah, kata, kalimat tertentu pada akhirnya dapat mengarahkan khalayak pada pikiran dan perasaan tertentu, bahkan dapat mempengaruhi perilakunya. Leksikon tertentu, misalnya, dipilih pejabat pemerintah untuk menekankan sikap politik dan pendapat, mengumpulkan dukungan, memanipulasi opini publik, mengkonstruksi kesadaran politik publik atau legitimasi kekuatan politik. Untuk itu, seorang komunikator akan menyeleksi topik pembicaraan, memilih latar wacana tertentu, memakai retorika tertentu, menyusun dan mengatur ucapan, memakai interaksi tertentu, dsb.
Bahasa juga membatasi persepsi dan mengkonstruksi cara berpikir dan berkeyakinan khalayak (Haryatmoko, 2010). Pilihan kata (diksi) dan pemakaian gaya bahasa, kata, kalimat oleh komunikator adalah bagian strategi komunikator yang berkaitan erat dengan politik. Pemakaian kata, kalimat, gaya tertentu, tidak semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi harus pula dipahami sebagai politik berkomunikasi, sebagai cara untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan dukungan, memperoleh legitimasi, dan juga menyingkirkan kelompok lawan (Langenberg, 1996).
Masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah latar historis pidato kenegaraan Presiden SBY 2004—2010. Pembahasan akan difokuskan kepada dua hal: (1) deskripsi objektif tentang fakta-fakta historis yang dieksplisitkan dan (2) interpretasi kritis atas fakta-fakta yang terimplisitkan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY. Sebagai pisau bedah, analisis wacana kritis (AWK, critical discourse nalysis) dipandang lebih pas diterapkan dalam kajian ini. Dari banyak versi, pandangan van Dijk (2001) dipilih karena dianggap paling sesuai dengan fokus kajian, yakni latar wacana.

LANDASAN TEORETIS
Analisis wacana kritis (AWK, critical discourse nalysis) akan menyoroti bagaimana seorang tokoh secara ideologis memakai kata dan kalimat tertentu serta bagaimana ia menekankan makna tertentu di balik kata-katanya. AWK adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. AWK lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi tidak hanya terbatas pada penggunaan kata, kalimat, bagian kalimat, klausa, serta fungsi ucapan, akan tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn, 1996:  85). Dalam upaya menganalisis unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, AWK tidak terlepas dari pemakaian cabang-cabang linguistik (semantik, sintaksis, morfologi, dst.).
Suatu wacana terdiri atas tiga struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung, yaitu makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur (van Dijk, 1998; Eriyanto, 2005). Makrostruktur merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik teks tersebut; tema wacana bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Superstruktur adalah kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana (tematik, skematik, semantik, sintaksis, leksikon, retoris) disusun dalam teks secara utuh. Mikrostruktur merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dsb.
Dalam AWK wacana dipahami sebagai politik berkomunikasi, sehingga dalam kapasitasnya sebagai komunikan, seorang peneliti perlu menyelidiki makna subjektif atau nilai yang mendasari suatu statemen komunikator. Bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas belaka sebab ternyata komunikator mempunyai peran signifikan mengingat kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan kontrol terhadap maksud tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud yang tidak transparan (tersembunyi) dan karenanya memerlukan interpretasi subjektif dari komunikan (van Dijk 2002), Wacana digelar, diatur, dihidupkan oleh pengucapan yang bertujuan dan karenanya setiap pernyataan verbal seorang komunikator (apalagi yang menjadi tokoh) pada hakikatnya adalah tindakan penciptaan makna. Seorang komunikan juga mempunyai penafsiran sendiri, tidak selalu menerima apa adanya. Pada titik inilah AWK diberdayakan sebagai upaya mengungkap maksud tersembunyi komunikator, sehingga dapat ditangkap apa ideologi komunikator.
Elemen-elemen struktur wacana sebagai strategi metode diskursif yang dilakukan dalam aktivitas politik, dari perspektif AWK van Dijk (2001) adalah: tema/topik, skematik, semantiik, sintaksis, leksikon, dan gaya retoris. Tema/topik secara teoretis dapat digambarkan sebagai dalil (proposisi) sebagai bagian dari informasi penting suatu wacana dan memainkan peranan penting sebagai pengkonstruksi kesadaran sosial. Topik menunjukkan informasi yang paling penting atau inti pesan komunikator. Struktur skematik atau superstruktur  menggambarkan bentuk umum suatu teks. Semantik menunjukkan makna praktik yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu strategi; AWK memusatkan perhatian pada dimensi teks seperti makna eksplisit atau implisit, makna yang sengaja disembunyikan, dan bagaimana komunikator mengutarakannya. Semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting suatu struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu pemahaman perisitiwa.
Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau kelompoknya, “kita”, dalam suatu representasi bahasa yang positif menguntungkan komunikator, sebaliknya menggambarkan kelompok lain, “mereka”, secara negatif, sehingga memojokkan kelompok lawan itu. Kebaikan kelompok sendiri ditonjolkan dengan detail yang besar, lengkap, eksplisit, langsung, sebaliknya kebaikan kelompok lawan digambarkan dengan samara-samar, detail pendek, tidak langsung, serta implisit.
Sebagai sebuah strategi komunikasi, elemen semantik ini diwujudkan ke dalam: latar (setting), ilustrasi, maksud, praanggapan (presupposition), dan penalaran. Latar merupakan elemen wacana yang dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan komunikator dalam teks. Detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan komunikator. Ilustrasi berhubungan dengan apakah informasi tertentu disertai contoh atau tidak. Elemen maksud melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit ataukah implisit. Praanggapan adalah strategi lain untuk membangun citra (image) tertentu untuk mendukung suatu teks. Pengandaian hadir dengan memberi pernyataan yang dipandang terpercaya, seakan-akan aksiomatis, dan karena itu tidak perlu dipertanyakan. Penalaran dimanfaatkan untuk memberi basis rasional, sehingga teks yang disajikan komunikator tampak benar dan meyakinkan (Eriyanto, 2005).
Latar suatu peristiwa dipakai untuk menyediakan latar belakang hendak ke mana makna suatu teks itu dibawa. Latar yang dipilih oleh penulis/pembicara menentukan juga ke arah mana pandangan khalayak hendak digiring. Latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa.
Latar diciptakan sebagai argumen pembenar gagasan yang diajukan komunikator dalam teks. Karenanya, pencermatan terhadap latar wacana  akan membantu membongkar apa maksud yang dingin disampaikan pembicara/penulis. Tidak selalu maksud tersebut dibeberkan secara eksplisit dalam teks. Yang sering terjadi justru maksud/motif wacana (penulis/pembiacara) tersembunyikan, terimplisitkan di balik teks wacana.
Akhirnya harus diakui bahwa latar juga memaparkan secara terselubung ideologi pembicara/penulisnya. Sebagai sebuah ”pajangan” ideologi, sebuah latar wacana turut mengkonstruksi ”cara pembaca/pendengar dalam memandang sebuah peristiwa”. Apalagi dalam wacana institusi (institutional discourse), atau wacana strategis—yang bermuatan kekuasaan (power laden) dan sengaja didesain untuk tujuan tertentu (goal-directed) (Wodak, 1996—latar wacana hendaknya diwaspadai sebagai sarana dominasi dan marginalisasi kelompok lain, politisasi situasi, serta konsolidasi kedudukan kekuasaan. Dalam hal ini, sebuah wacana menyediakan seperangkat pernyataan dan memberikan sruktur mengenai bagaimana topik, objek, dan proses dibicarakan dengan cara tertentu (Fowler, 1996).

METODE PENELITIAN
Fokus studi ini adalah latar wacana pada pidato kenegaraan Presiden SBY selama kurun 2004—2010 dengan sudut pandang analisis wacana kritis (AWK, critical discourse analysis) versi van Dijk. Latar wacana termasuk dalam komponen semantik. Kajian kualitatif ini berlandaskan pendekatan postpositivisme-kritis (Muhadjir, 2000). Data verbal kajian ini berupa teks pidato kenegaraan Presiden SBY. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif. Sebagai riset kualitatif, kajian ini memakai kemampuan peneliti sebagai human instrument (Mulyana, 2001).
Data dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah sbb. Pertama, mendeskripsikan latar wacana pidato SBY, sebagai sebuah fakta-fakta historis, yang hadir eksplisit. Kedua, mengeksplorasi interpretasi kritis atas maksud/motif terselubung di balik fakta historis berdasarkan konteks situasi yang relevan. Ketiga, menyusun makna integral latar wacana berdasarkan deskripsi fakta eksplisit dan interpretasi kritis maksud implisit latar tersebut.

HASIL & PEMBAHASAN
Latar (setting), sebagai elemen wacana, dapat mempengaruhi makna tekstual pidato yang ditampilkan (van Dijk, 2001). Walaupun demikian, teks pidato SBY 2004 kurang memanfaatkan latar—biasanya latar historis. Mengapa pidato 2004 kurang memanfaatkan latar wacana? Dugaan yang mungkin adalah bahwa pidato kenegaraan 2004 adalah pidato perdana SBY sebagai presiden. Kemungkinan lain adalah SBY tidak mau mengambil risiko kesalahan sekecil apa pun di awal periode pemerintahannya. Makin lengkap dan panjang teksnya—yang salah satunya adalah memunculkan latar historis—sangat mungkin makin berisiko memicu munculnya kesalahan, kritik, atau reaksi publik lainnya. Hanya ada satu paragraf yang memanfaatkan kekuatan latar pada pidato SBY pada 2004. Perhatikan (1)!

1)     Bangsa kita telah dua kali melakukan pemilu sejak bergulirnya reformasi: yakni tahun 1999 dan tahun 2004. Dalam transisi demokrasi di negara manapun, pemilu yang kedua biasanya disebut sebagai pemilu yang kritis, yang merupakan batu ujian dari kematangan suatu demokrasi. Dengan suksesnya pemilu tahun ini, kita maju selangkah dalam melakukan modernisasi politik di Indonesia. Dengan pemilu legislatif tahun ini, kita juga telah maju selangkah dalam menempuh regenerasi politik Indonesia, yang dapat kita lihat dengan jelas tampilnya wajah-wajah baru yang segar dalam lembaga rakyat yang kita hormati. (Pidato Kenegaraan Presiden SBY, 20 Oktober 2004)

Pidato 2004 merupakan pidato perdana kenegaraan Presiden SBY. SBY baru tiga bulan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Pada wacana (1) SBY mengangkat dua kali pemilu yang paling demokratis, pertama selama era reformasi. Ini sebuah bukti konkret telah berjalannya ”modernisasi politik” dan ”regenerasi politik” di Indonesia. Hal-hal ini dieksplisitkan SBY dalam teks pidatonya.
Interpretasi kritis berdasarkan konteks situasi waktu itu adalah SBY adalah bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Di samping itu dapat ditangkap tafsir terselubung di baliknya bahwa sukses politik Indonesia terjadi saat SBY menjabat presiden. Apalagi, publik pastilah tidak lupa bahwa sebelum menjadi presiden, SBY sudah masuk kabinet masa Presiden Abdurrahmad Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputeri. Dengan kata lain, SBY ikut andil, sudah memberikan kontribusinya dalam memajukan kehidupan politik di negeri ini sejak sebelum menjadi presiden: SBY bukan orang baru! Tetapi, apa tujuan SBY? Tentu saja, SBY ingin mengkonstruksi citra dirinya sebagai presiden yang berjasa pada bangsanya. Sebagai sebuah wacana institusi (Wodak 1996), teks pidato presiden (SBY) tentu tidak menempatkan komunikasn-publik dalam posisi egaliter segaris dengan komunikator-presidennya.
Pada pidato tahun berikutnya, 2005, SBY mengangkat masa lalu Aceh yang berjasa kepada republik ini, tetapi nasibnya menderita, sebagai latar wacana pidato kenergaraan (2).

2)   Kita memang mewarisi beban-beban masa lalu, baik di Aceh maupun di Papua. Sejak awal kemerdekaan, Aceh adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumbangan tokoh-tokoh dan rakyat kita di Aceh dalam menegakkan kedaulatan negara di zaman revolusi, tidak mungkin kita lupakan untuk selama-lamanya. ... Berbagai peristiwa telah terjadi di masa lalu, sehingga terjadilah pergolakan dan pemberontakan, yang baru dapat diatasi pada akhir dekade 1950. Situasi tenang di Aceh tidak berlangsung lama. Berbagai ketimpangan yang ada, telah mendorong timbulnya gerakan pemisahan diri, sejak tahun 1976. Sejak itu, hampir tiga dekade lamanya konflik bersenjata terjadi di Aceh. Berbagai kebijakan penanganan telah dicoba untuk dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Betapa sedih dan duka hati kita, dalam 60 tahun usia kemerdekaan bangsa kita, hanya beberapa tahun saja rakyat kita di Aceh menikmati kehidupan yang damai. Kesedihan itu semakin bertambah, ketika gempa bumi yang dahsyat dan gelombang tsunami melanda Aceh. Hampir dua ratus ribu jiwa menjadi korban dalam waktu sekejap. Dalam suasana duka seperti itu, Pemerintah bertekad untuk segera menyelesaikan persoalan di Aceh secara damai, adil dan bermartabat, sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2005)

 Hal-hal yang eksplisit dinayatakan dalam wacana pidato 2005. Pertama, Provinsi Aceh (dan Papua) sudah sejak awal kemerdekaan menyumbangkan andil bagi republik ini, tetapi nasib provinsi ini tetap terpuruk dalam penderitaan; bencana tsunami makin memperparah keadaan. Kedua, pemerintah pusat sudah menjalankan banyak program untuk menyelesaikan masalah di provinsi ini, tetapi tetap gagal. Ketiga, (3) pemerintah saat ini (SBY) bertekat menyelesaikan masalah Aceh secara damai dan adil. Hal pertama dan kedua secara objektif empiris dapat dibuktikan dan diukur oleh siapa pun. Akan tetapi, hal ketiga tidak mudah diukur dan diverifikasi.
Hal-hal implisit di balik teks wacana (2) dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama, dengan mengambil latar historis masa lalu dalam pidato 2005, SBY berharap bahwa rakyat Indonesia mau memahami betapa tugas pemerintah amat berat. SBY juga berharap bahwa jika penyelesaian yang dijalankan belum berhasil, harap dimaklumi sebab beban-beban dari pemerintahan presiden-presiden sebelumnya terlalu kompleks. Dengan kata lain, SBY dapat sedikit lega dengan keyakinan bahwa rakyat mungkin akan membidikkan vonis kesalahan kepada presiden-presiden sebelumnya, bukan kepada SBY. Rakyat tidak akan mengkritiknya. Dalam ungkapan yang lebih lugas, SBY hendak mengatakan ”Ini bukan salahku!” Hal-hal implisit semacam ini justru lebih penting sekalipun dimunculkan dari konteks situasi, bukan dari paparan bahasa tekstual wacana. Dalam wacana institusi (Wodak, 1996) sekelas pidato presiden, dengan mengadaptasi pandangan Foucault (dlm. Haryatmoko, 2010), tafsir implisit kontekstual yang tersembunyikan justru lebih penting ketimbang hal-hal yang dipaparkan secara tekstual. Hal-hal yang tersembunyi inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan pembuat wacana (Foucault dlm. Eriyanto, 2005).
Latar historis juga dipakai SBY dalam pidato kenegaraan 2006, yang diposisikan pada bagian awal wacana, seperti kutipan (3).

3)     ... kita semua patut menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya, kepada semua pejuang dan pahlawan bangsa, ... Ungkapan rasa hormat yang dalam, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya, yang kepemimpinannya kini saya lanjutkan, yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. B.J. Habibie, KH Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati Soekarnoputri, atas dharma bhakti dan sumbangsih beliau-beliau semua, dalam memimpin bangsa dan negara, sehingga kita sampai kepada tingkat kemajuan sekarang ini. Ungkapan serupa saya sampaikan pula kepada para Perdana Menteri Republik Indonesia—sejak PM Sutan Sjahrir hingga PM Djuanda—yang telah memimpin pemerintahan negara kita, selama kita menerapkan sistem pemerintahan parlementer di masa yang lalu.  (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2006)

Hal-hal eksplisit dinyatakan SBY dalam teks pidato 2006. Pertama, penghormatan kepada semua presiden terdahulu (Soekarno, Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati) atas jasa besar mereka kepada bangsa ini. Kedua, penghormatan kepada dua perdana menteri yang pernah memerintah—PM Sutan Sjahrir, PM Djuanda—atas jasa besar mereka kepada bangsa ini.
Interpretasi kritis atas paparan tekstual wacana (3) menghasilkan beberapa tafsir di baliknya. Pertama, Presiden SBY lebih memiliki kesadaran historis dibandingkan dengan keempat presiden RI lainnya. Kedua, presiden-presiden sebelum SBY kurang memiliki sikap hormat dan menghargai para presiden pendahulunya. (Sebagai presiden pertama RI, Soekarno tidak bisa dituntut memiliki kesadaran historis, seperti yang layak dibebankan kepada presiden-presiden penerusnya). Dapat ditarik garis tafsir di sini bahwa SBY ingin memperlihatkan dirinya lebih unggul dari presiden-presiden sebelumnya. Ini jelas sebentuk strategi pencitraan diri. Sebagai penguasa, SBY tentu lebih berpeluang untuk mengkonstruksikan apa yang perlu dipikirkan publik dan bagaimana cara publik memandang persoalan dan bukan dengan cara lainnya. Memakai perspektif van Dijk (2001), wacana pidato 2006 digelar, diatur, dihidupkan oleh SBY dengan tujuan tertentu dan karenanya setiap pernyataan verbalnya pada hakikatnya adalah tindakan penciptaan makna (Foucault dlm. Haryatmoko, 2010).
Tentu, setiap presiden, dari Soekarno hingga SBY, senantiasa memanfaatkan latar historis berupa penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan dan pemimpin bangsa terdahulu. Ini soal lazim dan niscaya. Akan tetapi, yang khas pada SBY dalam pidato 2006—yang tidak ada pada pidato presiden-presiden RI lain—adalah penyebutan eksplisit jasa PM Sjahrir dan PM Djuanda, dua nama yang sering termarginalisasi dalam sejarah. Dalam hal ini, dibandingkan dengan pidato kenegaraan kelima presiden RI yang lain, SBY memiliki nilai plus: lebih cermat, lebih memiliki kesadaran historis, ”melek” sejarah, sehingga terkesan bahwa pemberian penghormatan kepada pahlawan dan pemimpin terdahulu—pada SBY—bukan sekadar ulangan-ulangan ritual, basa-basi, atau formalitas belaka.
Pada pidato kenegaraan 2007 SBY kembali memakai elemen latar untuk menunjukkan eksistensi dan kejayaan negara dan bangsa Indonesia. Kutipan (4) berikut, perhatikan!

4)     Lima puluh tahun yang lalu, ketika usia negara kita baru menginjak dua belas tahun, pada tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno berkata; ”...Hati kita kadang-kadang berdebar-debar. Akan tenggelam-kah kita sebagai akibat tahun 1957 ini? Atau akan tetap tegakkah kita sebagai negara?” Hal itu diucapkan beliau, mengingat situasi politik dan keamanan negara kita waktu itu menghadapi tantangan yang berat. Bahkan di bagian lain dari pidato itu, Bung Karno juga mengatakan, bahwa sebagian kalangan dunia meramalkan, Indonesia mulai runtuh (Indonesia is breaking up), dan juga dikatakan sebagai satu bangsa yang sedang ambruk (a nation in collapse).

Sepuluh tahun yang lalu, awal dari krisis dahsyat yang menimpa diri kita, kecemasan, kegamangan, dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul kembali. .... Apalagi, situasi dunia juga penuh gejolak dan ketidakpastian. .... Bahkan sebagian kalangan dunia meramalkan Indonesia akan mengalami disintegrasi bangsa, dan kemudian runtuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, berkat perjuangan, ketabahan, dan keuletan kita sebagai bangsa, kita dapat melalui berbagai gejolak dan badai krisis itu dengan baik.

Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan negara kita, Indonesia, masih tetap tegak berdiri; dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. .... Marilah kita buktikan, sepuluh tahun, lima puluh tahun dari sekarang ini, bahkan sampai kapan pun, insya Allah, negara kita bukan hanya tetap tegak berdiri, tetapi juga akan semakin maju dan sejahtera.
(Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2007)

Terdapat tiga pokok persoalan (topik) wacana yang eksplisit dalam wacana (4). Pertama, terbuktinya optimisme Bung Karno bahwa RI tetap survive sekaligus melesetnya ramalan internasional bahwa RI akan runtuh. Kedua, melesetnya psimisme beberapa kalangan di awal krisis moneter bahwa RI tidak akan bertahan. Ketiga, optimisme SBY bahwa RI akan tetap bertahan dan bahkan makin jaya.
Topik wacana yang layak ditafsirkan implisit ada di balik paparan teks pidato 2007:  SBY ingin memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya amat mengidolakan Bung Karno: SBY seorang soekarnois. SBY amat sadar bahwa bagaimana pun Bung Karno (setidaknya hingga 2007) adalah ikon publik, tokoh rakyat Indonesia. Maka, jika ingin mendapat tempat di hati publik, SBY mestilah memperlihatkan ke-soekarnois-annya. Di sini tampak jelas SBY mengeksploitasi nama besar Presiden I RI tersebut. Semua yang dikatakan SBY dalam hal ini bukan sekedar berkomunikasi, akan tetapi lebih dari itu juga menciptakan makna politis (cf. Thurlow, 2007; van Dijk 2005).
Dengan latar kesejarahan tersebut, SBY hendak menumbuhkan semangat dan optimisme kepada seluruh rakyat agar tetap yakin pada eksistensi Indonesia. Implisit di sini SBY mengharapkan rakyat juga menaruh kepercayaan kepada kepemimpinannya. Secara eksplisit, SBY tampil gagah sebagai pemimpin yang optimis masa depan agar rakyat tidak panik—sebab, kalau rakyat sampai panik, SBY juga yang repot.
Selanjutnya, pengutipan atas pernyataan Presiden Soekarno memiliki dua maksud. Pertama, SBY berharap rakyat Indonesia tetap optimis sebab kecemasan masa depan Indonesia—dan tidak terbukti—juga pernah muncul di masa lalu. Kedua, pensitiran nama Soekarno dapat menarik simpati rakyat yang sebagian besar mengidolakan Soekarno. Juga, harap tidak dilupakan, Soekarno adalah ayah kandung Megawati, presiden sebelum SBY, dan—jangan lupa—Megawati merupakan pesaing terberat dalam Pilpres 2004 dan 2009 mendatang. Maka, SBY boleh berharap, Megawati dan masa pendukungnya pun bersimpati dan jangan melancarkan kritik kepadanya. Di sini tampak jelas ”kecerdasan” SBY: sekali tembak, dua tiga sasaran sekaligus.
Pada pidato kenegaraan 2008 SBY kembali memakai elemen latar historis untuk menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah hantaman krisis ekonomi global, seperti kutipan (5).

5)   Kita bersyukur, walaupun di tengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6%, ... Bahkan Produk Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh mendekati 7% pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkat dari 5,5% pada tahun 2006 menjadi 6,3% pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 ini, kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4%. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.         (Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2008)

Latar historis pada 2008, paling tidak, mengeksplisitkan 2 hal dan mengimplisitkan 2 hal yang lain. Apa sajakah yang eksplisit terungkap dalam pidato 2008? Pertama, keberhasilan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6% di tengah-tengah tekanan krisis ekonomi global eksternal; kedua, pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada 2008 merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak 1998. Sementara itu, hal yang diimplisitkan adalah: pertama, daya tahan pemerintahan di bawah SBY lebih kuat ketimbang hantaman krisis ekonomi global yang mengepungnya; kedua, sukses presiden-presiden era Reformasi sebelum SBY (Habibie, Gus Dur, Megawati) dalam hal mencapai angka pertumbuhan masih kalah dibandingkan dengan sukses SBY; dengan kata lain, Presiden SBY lebih hebat ketimbang Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Latar historis tahun-tahun sebelumnya dipakai SBY untuk membangun citra bahwa SBY adalah presiden yang paling berhasil mengatasi krisis dibandingkan dengan tiga presiden sebelumnya di Era Reformasi. Secara eksplisit, hal demikian terungkap lewat pernyataan di akhir paragraf: Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998. Kalimat yang bernilai klaim ini bukan sekadar simpulan sementara. Lebih dari itu, secara keseluruhan pernyataan ini harus dibaca sebagai ”kampanye” keberhasilan SBY sebagai presiden. Mengapa? Pidato ini dibacakan pada 2008, sedangkan setahun ke depan, 2009, SBY jelas mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dalam Pilpres 2009.
Dalam hal demikian SBY berhasil memainkan bahasa bukan semata sebagai alat komunikasi, melainkan lebih dari itu  sebagai instrumen kekuasaan (Bourdieu dlm. Haryatmoko, 2010). SBY ingin membangun citra diri selalu unggul di sisi satu dan di sisi lain presiden-presiden sebelumya selalu kalah unggul. Jika teks pidato SBY dapat dipahami sebagai wacana (discourse), wacana ini bukan hanya mencakup apa yang terungkap eksplisit, tetapi juga meliputi semua aturan dan pengandaian yang memungkinkan dibuatnya peernyataan-pernyataan pidato 2008 tersebut (Foucault dlm. Sumarwan, 2006), yang justru tidak terungkap alias implisit saja.
Pidato 2009 mempunyai arti khusus bagi SBY karena inilah tahun pertama putra Pacitan ini memasuki masa pemerintahan pada periode II dan merupakan pidato kenegaraan pertama dalam masa pemerintahannya pada periode II. Perhatikan (6)

6)     Setelah reformasi, sejak tahun 1998, kita bekerja keras untuk menapaki lagi jalan panjang pemurnian demokrasi. Setelah 10 tahun reformasi, yang mengemuka adalah praktik sistem demokrasi multipartai presidensial. Yaitu pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai yang tidak sederhana. Sistem demikian, meskipun ini merupakan koreksi dari demokrasi yang kita anut pada masa Orde Baru, dalam dirinya juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Karena, di tengah beraneka ragamnya kepentingan partai politik, jalannya pemerintahan harus tetap berlangsung secara efektif.  (Pidato Kenegaraan Presiden SBY, 14 Agustus 2009)

Pada pidato 2009 SBY terkesan tidak—setidaknya mengurangi—berbicara tentang pemilihan presiden pada Pemilu 2009 yang dimenanginya. Secara eksplisit, SBY mengemukakan dua hal: pertama, dominasi pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai setelah 10 tahun reformasi; kedua, kedua, harapan SBY bahwa bagaimanapun beragamnya kepentingan parpol, pemerintahan harus tetap berjalan efektif.
Hal-hal yang diimplisitkan yang ditarik berdasarkan interpretasi kritis pembaca tidak mudah dilakukan. Akan tetapi, beberapa dugaan dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertama, SBY tidak memaparkan praktik-praktik negatif selama masa pemerintahan periode I; kedua, SBY ingin mengkonstruksi citra dirinya sebagai orang yang rendah hati walaupun dia pemenang pilpres; ketiga, SBY ingin menanamkan kesan kepada publik bahwa ia lebih peduli pada berlangsungnya pemerintahan yang efektif ketimbang soal pemilu pilpres yang kurang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Dalam pidatonya ini SBY menggiring pemahaman pendengarnya dengan membuka satu pintu teks berisi latar wacana historis (Eriyanto, 2005) tentang dinamika perpolitikan Indonesia. Latar suatu peristiwa dalam banyak hal memang dipakai untuk menyediakan latar belakang hendak ke mana makna suatu teks itu dibawa (van Dijk, 2001; 2005). Sebagai komunikator sepihak, penulis/ pembicara akan memilih latar yang akan menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak digiring. Bagi pembaca/pendengar yang kritis, latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa.
Pidato 2010—pidato kenegaraan tahun II masa pemerintahan SBY—masih tetap mendayagunakan latar wacana historis. Seperti kebiasaan banyak presiden (Jupriono dkk., 2009), SBY pun mengawali paparan teks pidatonya dengan latar historis, yang berisi dinamika kehiodupan kenegaraan masa sebelumnya selama ini. Perhatikan (7).

7)     Dalam sepuluh tahun pertama reformasi itu, kita telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi. Kita telah membongkar dan membangun, kita telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Kita telah melakukan tiga pemilu yang jujur dan adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kini terjamin. Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan. (Pidato Kenegaraan Presiden SBY, 16 Agustus 2010)

SBY dalam teks pidato 2010 ini tidak memuji diri berlebih-lebih dan juga tidak mengkritik presiden-presiden sebelumnya. Secara eksplisit, SBY mengemukakan hal-hal berikut: pertama, dalam 10 tahun pertama reformasi Indonesia telah melakukan transisi demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan hukum; kedua, TNI kembali menjadi profesional; ketiga, kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat dijamin; keempat, undang-undang yang diskriminatif telah dihapus. Orang bisa berdebat seharian mengenai tingkat akurasi dan keadekuatan pernyataan Presiden SBY ini. Banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan, kekerasan ormas terhadap kelompok penganut agama lain, intimidasi dan kriminalisasi terhadap pihak yang melawan penindasan, misalnya, dapatlah dipakai sebagai wacana tanding (counter discourse; Wodak, 1996; Sumarwan, 2006) atas wacana pidato SBY ini.
Wacana apakah yang diselubungkan SBY dalam pidato 2010? Interpretasi kritis atas makna di balik teks membuahkan kemungkinan dua tafsir berikut.
Pertama, SBY hendak mengkonstruksi persepsi politis publik bahwa ia adalah presiden pemenang 2 dari 3 pemilu yang jujur dan adil. Implikasi persepsi ini adalah: karena merupakan produk pemilu yang demokratis, jujur, adil, SBY tentu memiliki legitimasi cukup tinggi; kalau legitimasinya tinggi, publik hendaknya menghargai, menghormati, dan tidak menentang kebijakannya. Menentang kebijakan SBY dalam hal demikian dapat dianggap sama dengan menentang kebijakan rakyat.
Kedua, dari masa reformasi yang telah memasuki tahun kesepuluh, enam tahun terakhir adalah tahun-tahun yang dicoraki oleh kebijakan pemerintahan SBY. Persepsi bahwa dinamika politik, ekonomi, hukum yang makin demokratis dalam sepuluh tahun terakhir haruslah dibaca sebagai ”berkat jasa SBY”. Inilah pemahaman yang hendak digiringkan SBY kepada publik Indonesia. Inilah pula beroperasinya politik pencitraan SBY! (cf. Sulistiyo, 2008). Dalam politik citra seorang komunikator (politik) akan memaksimalkan segala energi simbol (bahasa) untuk membangun kesan citra diri serba-positif, serba-berhasil, baik eksplisit maupun implisit (Haryatmoko, 2003; Thurlow, 2007).
Selanjutnya, untuk melihat totalitas makna tekstual latar historis teks pidato kenegaraan SBY, perhatikan tabel.


Tabel  Analisis Makna Tekstual Latar Historis

Tahun
Makna Teks
Eksplisit
Implisit
2004
-  ”Modernisasi politik” dan ”regenerasi politik” di Indonesia telah terwujud
-   Sukses politik Indonesia terjadi saat dan berkat  SBY menjabat presiden
-   SBY memberikan kontribusinya dalam memajukan kehidupan politik di negeri ini
2005
-  Tugas SBY sangat berat
-  Masalah saat ini akibat kegagalan presiden-presiden terdahulu
-  SBY tidak ikut salah
-  SBY jangan dikritik
2006
-  SBY menghormati jasa pahlawan-pahlawan dan presiden terdahulu
-  Kesadaran historis SBY lebih tinggi
-  Penghormatan SBY lebih tulus, bukan formalitas basa-basi
2007
-  SBY adalah pemimpin optimis
-  SBY menghormati Soekarno
-  SBY mengharapkan simpati rakyat Indonesia yang soekarnois
-  Megawati jangan mengkritik SBY
2008
-  Perkonomian Indonesia tetap stabil di tengah krisis global
-            SBY mampu menstabilkan ekonomi
-  Ketiga presiden di Era Reformasi tak mampu menstabilkan ekonomi
2009
-  Dominasi pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai setelah 10 tahun reformasi
-  Harapan SBY bahwa meski parpol beragam, pemerintahan tetap berjalan efektif
-  Praktik negatif selama pemerintahan periode I
-  SBY ingin mengkonstruksi citra dirinya sebagai orang yang rendah hati walaupun dia pemenang pilpres
-  SBY ingin menanamkan kesan bahwa ia peduli pada pemerintahan yang efektif
2010
-  Sepuluh tahun pertama reformasi Indonesia telah melakukan transisi demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum;
-  TNI kembali menjadi profesional
-  kebebasan pers dan berpendapat dijamin
-  undang-undang diskriminatif dihapus
-  SBY memiliki legitimasi cukup tinggi; publik hendaknya menghargai, menghormati, dan tidak menentang kebijakannya. Menentang kebijakan SBY sama dengan menentang kebijakan rakyat.
-  Dinamika politik, ekonomi, hukum yang makin demokratis adalah berkat jasa SBY

SIMPULAN
Pidato kenegaraan Presiden SBY secara maskimal telah memanfaatkan latar wacana historis untuk menggiring pemahaman publik Indonesia. Dalam rangka membangun citra diri serba positif, Presiden SBY mengungkapkan secara eksplisit mengenai dinamika kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial dalam sepuluh tahun pertama era reformasi. Secara implisit, SBY menggiring persepsi publik bahwa ia merupakan presiden yang memiliki legitimasi tinggi sebagai produk pemilu yang demokratis. Selain itu, SBY juga mengkonstruksi pemahaman publik bahwa ia berjasa besar dalam terbentuknya dinamika kemajuan kehidupan rakyat Indonesia. SBY adalah presiden yang lebih piawai mengeksploitasi pidato kenegaraan sebagai media dan strategi politik pencitraan (politic of imagology, imagery politic).
Kajian mengenai latar wacana ini bagaimanapun memiliki kekurangan. Yang langsung terasa adalah elemen detail wacana dan pengandaian wacana (van Dijk, 2001) belum tersentuh. Maka, kajian berikutnya hendaknya mengisi kekosongan ini.

DAFTAR PUSTAKA
Fairclough, N. 2008. “Critical Linguistics”. International Encyclopedia of Linguistics.  www.mywire.com/a/Intl-Enc-Linguistics/Critical-Linguistics/9460312/ 
Fowler, R. 1996. “On Critical Linguistics”. C.R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (ed.), Text and Practices: Reading in Critical Discourse Analysis. London-New York: Routledge. Hal. 1-14.
Haryatmoko. 2003. “Landasan Teoretis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa”. Basis 52(11-12), Nov.-Des.: 4-23.
Haryatmoko. 2010. Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Jupriono, D., Sudarwati, Anik C. Rahayu, A. Andayani. 2009. “Pidato Kenegaraan Presiden SBY dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis”. Laporan Penelitian. DP2M, Ditjen Dikti, Depdiknas, Tahun Anggaran 2009.
Jupriono, D. 2010. “Politik Pencitraan Presiden SBY melalui Bentuk Kalimat: Tinjauan Linguistik Kritis”. Makalah Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional, DP2M, Ditjen Dikti, Depdiknas.
Littlejohn, S.W. 1996. Theories of Human Communication. Ed. III. Belmont: Wadsworth.
Sara Mills. 1997. Discourse. London & New York: Routledge
Sulistiyo, H. 2008. Waspadai Politik Pencitraan”. www.inilah.com/berita/2008/05/26/30030/waspadai-politik/
Sumarwan, A. 2006. “Menyingkap Gramatika Wacana Orde Baru”. Basis 55(03-04) Maret—April: 40-51.
Thurlow, C. 2007. “Critical Linguistics: The Power of Language in Everyday Life”. http://faculty. washington.edu/ thurlow/guestlectures/osher1.pdf
van Dijk, T.A. 2001. “Principles of Critical Discourse Analysis”. M. Wetherel, S. Taylor, S. Yates (ed.). Discourse Theory and Practice: A Reader.  London: Sage Publications Ltd. Hal. 300-317
van Dijk, T.A. 2005. “Contextual Knowledge Management in Discourse Production: A CDA Perspective”, hal. 71-100 dlm. Wodak, R. & P. Chilton (ed.). 2005. A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Wodak, R. 1996. Disorders of Discourse. London & New York: Longman.


Posting Komentar